Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK TERKAIT PRAKTIK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
No full textAisya Puteri Hutami, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis membahas bagaimana peraturan Undang- Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 huruf b. yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pengecualian bahwa tidak berlaku bagi perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan salah satunya adalah hak merek. Ketentuan tersebut diartikan bahwa sekalipun ada penyalahgunaan Hukum Kekayaan Intelektual yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, tidak akan tercakup oleh Undang-Undang ini. Padahal jika dicermati, hak eksklusif pemegang lisensi merek dapat menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dan jika disalahgunakan dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menarik (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: (1) Bagaimanakah pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha? (2) Bagaimanakah formulasi pengaturan yang ideal dalam pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha setelah dibandingkan dengan pengaturan yang ada di luar negeri?
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan, dan Pendekatan Konseptual. Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa bagaimanakah pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimanakah formulasi pengaturan yang ideal dalam pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha setelah dibandingkan dengan pengaturan yang ada di luar negeri.
Kata Kunci: hak eksklusif, hak merek, persaingan usaha
Abstract
This research discusses Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically in Article 50 letter b, which shows that this rule does not apply to the agreement regarding intellectual property rights, one of which is trademark rights. That is, this provision does not cover cases of inappropriate reference to the law concerning intellectual property that may trigger monopolistic practices or unfair business competition. However, in a closer look, the exclusive right of trademark license holders can lead to the misuse of dominant position and even monopolistic practices and unfair business competition. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) the restriction of exclusive rights for trademark holders regarding business practices from the perspective of business competition law and (2) the ideal regulatory formulation regarding the restriction of exclusive rights of trademark holders in business practices from the perspective of business competition law compared to the regulations applied overseas. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches to analyze the restriction of the exclusive right and the regulatory formulation concerned from the perspective of business competition when compared to the regulations applied overseas.
Keywords: exclusive rights, trademark rights, business competitio
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA NECROPHILIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
No full textIsti Naini Zahara, I Nyoman Nurjaya, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terdapat kekosongan hukum dalam hukum positif Indonesia terkait tindakan penyimpangan seksual terhadap mayat atau Nekrofilia. Dalam penulisannya, karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Nekrofilia merupakan suatu penyimpangan seksual yang tidak berkaitan dengan gangguan mental. Sebelumnya tidak ada aturan terkait nekrofilia di Indonesia sehingga mayat tidak memiliki perlindungan hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat suatu pasal yang melarang memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dengan begitu mayat secara eksplisit memiliki kedudukan sebagai objek hukum dan terdapat celah sebagai subjek juga. Namun pasal ini tidak memberikan definisi jelas dari tindakan nekrofilia. Dari regulasi beberapa negara pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku Nekrofilia berupa sanksi kurungan penjara atau denda. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep hukum yang menjelaskan definisi, batasan, hingga sanksi terhadap pelaku nekrofilia, ditambahkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan yang lebih khusus mengatur pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan dapat berupa penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.
Kata Kunci: nekrofilia, persetubuhan mayat, pertanggungjawaban pidana
Abstract
The positive law in Indonesia still has a legal loophole in sexual deviance in those attracted to have sexual intercourse with a corpse or termed Necrophilia. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Necrophilia is a sexual deviance, but not deemed mental illness. The absence of regulation concerning Necrophilia in Indonesia means corpses are not legally protected. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code creates an Article that prohibits inappropriate treatment of a corpse. That is, corpses have their standing as legal objects but it leaves a loophole in terms of their position as subjects. However, this article does not clearly define Necrophilia. Some countries impose jail sentences or fines as punishment for necrophilia. Thus, there should be a concept of law explaining the definition, scope, and sanctions imposed regarding Necrophilia. Moreover, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime should include a clear-cut provision specifically governing sexual harassment. The sanctions can involve a jail sentence with a maximum of 2 years or a maximum fine of Rp. 30,000,000.
Keywords: Necrophilia, sexual intercourse with a corpse, liabilit
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA PERTANAHAN DALAM PROGRAM PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI SENGKETA ANTARA SHM NO.1 DENGAN SHM NO. 1351/DESA WONOKERTO)
No full textAzhar Ravif, M. Hamidi Masykur, Herlindah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum berupa sengketa sertifikat ganda pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda. Proses penyelesaian sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang berlarut-larut menimbulkan kesan tidak serius di masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yakni : (1) Hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kasus sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo? (2) Bagaimana penyelesaian kasus sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan pendekatan penelitian berupa sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala/Pejabat yang ditunjuk di bagian Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini adalah pihak terlapor yang berusaha mencari penyelesaian sendiri; Bukti klaim kepemilikan pihak terlapor kurang jelas; Objek tanah sengketa yang tidak terpetakan dalam sertifikat lama; Penguasaan tanah oleh beberapa orang dan bukan pemilik langsung; Letak objek sengketa berada cukup jauh dari lokasi Kantor Pertanahan; serta sumber daya manusia yang terbatas di Kantah Kabupaten Probolinggo terutama di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Adapun penyelesaian sengketa sertifikat ganda pertanahan ini diselesaikan melalui mediasi. Dimana pihak terlapor (Anggara Putra Kuryanto) bersedia mengajukan permohonan pembatalan SHM No.1351/Desa Wonokerto. Penulis juga menyarankan Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur secara konkret batas waktu penanganan sengketa, agar penanganan sengketa sertifikat ganda atau lainnya oleh Kantor Pertanahan tidak berlarut-larut seperti pada kasus ini.
Kata Kunci: penyelesaian sengketa, sertifikat ganda pertanahan, program PTSL, kantor pertanahan kabupaten Probolinggo
Abstract
This research departed from the legal issue of the dispute over double certificates. The process of dispute settlement in the land office in the Regency of Probolinggo takes time and seems endless, and this process does not seem to take serious actions. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) hindrances faced in the measures taken to tackle land-related issues following the issuance of double certificates in the PTSL program in land office in the Regency of Probolinggo and (2) the measures taken to settle the dispute caused by the issuance of double certificates in the PTSL program in land office in the Regency of Probolinggo. This research employed socio-legal methods and socio-legal approaches. Research data were obtained from interviews with the Head Official of Dispute Control and Handling in the land office of the Regency of Probolinggo. The research results reveal that the party reported over this dispute has attempted to find his own solution without proper and clear proof of claim. Moreover, the land object of the dispute was not mapped in the former certificate, the land is under the control of several parties, the object in dispute is located very far from the land office, and human resources in the land office of the Regency of Probolinggo do not suffice, especially in Dispute Control and Handling Department. The dispute has taken mediation, where the reported party (Anggara Putra Kuryanto) was willing to submit the proposal for the revocation of Certificate Number 1351/Desa Wonokerto. The author also recommends that the land office clearly regulate the time limit of dispute settlement, ensuring that the settlement process will not take long. More efficient settlement is also expected for other similar cases.
Keywords: dispute settlement, double land certificates, PTSL program, land office of the regency of Probolingg
URGENSI PENGATURAN TERKAIT INSIDER TRADING DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO TERHADAP PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (STUDI KOMPARASI NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)
No full textAbigail Stevana Surentu, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan terkait kekosongan hukum sehubungan dengan pengaturan insider trading dalam transaksi aset kripto terhadap penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia. Sejalan dengan inovasi teknologi pada sektor keuangan dan meningkatnya minat serta penggunaan Aset Kripto di masyarakat, kejahatan insider trading yang sebelumnya hanya dikenal pada ranah Pasar Modal mulai pula terjadi pada ranah perdagangan Aset Kripto. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan pengaturan mengenai Insider Trading dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka? (2) Bagaimana rekomendasi pengaturan yang tepat mengenai Insider Trading dalam perdagangan aset kripto di Indonesia? Dalam penulisan skripsi ini, penulis fokus pada jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil perolehan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis penulis menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan yang membawahi Aset Kripto di Indonesia belum cukup mengatur terkait potensi terjadinya kejahatan perdagangan orang dalam pada ranah Aset Kripto. Hal ini menyebabkan aturan menyangkut insider trading dalam transaksi aset kripto belum dapat dibilang memadai dan efektif menjadi tameng sebagai tindakan preventif guna melindungi para peserta pasar fisik Aset Kripto sehingga dapat dikatakan masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan Aset Kripto di Indonesia.
Kata Kunci: aset kripto, perdagangan orang dalam, investasi
Abstract
This research investigates a legal loophole in the regulation concerning insider trading in cryptocurrency related to the operation of Physical Markets of Crypto Assets in Indonesia. In line with the financial sector and the growing interest in and use of Crypto Assets in society, the crime involving insider trading used to be popular in Capital Markets, but now it also happens in crypto asset trading. Departing from this issue, this research investigates (1) The urgency of regulation regarding Insider Trading in the operation of Physical Markets of Crypto Assets in Futures Exchange and (2) The recommendation of appropriate regulation regarding Insider Trading in crypto asset trading in Indonesia. This research focuses more on normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and comparative interpretations. The research results reveals that the existing regulations governing Crypto Assets in Indonesia do not suffice to regulate insider trading within the scope of crypto assets, meaning that the regulation governing insider trading in cryptocurrency is not sufficient and effective to give preventive measures to protect the participants of Physical Market of Crypto Assets, leaving a legal loophole in the regulation governing Crypto Assets in Indonesia.
Keywords: crypto asset, insider trading, investmen
PARTISIPASI KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI
No full textKrismatori Aji Utomo, Muktiono, Haru Permadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis membahas partisipasi keluarga dalam perlindungan hak anak menurut penyelenggaraan pengembangan kota layak anak di Kota Kediri, yang dilatarbelakangi maraknya kasus kekerasan anak di Kota Kediri dan ditemukannya partisipasi keluarga yang kurang optimal terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam melaporkan resiko kerentanan yang dapat menimpa anak. Rumusan masalah: (1) Mengapa partisipasi keluarga dalam perlindungan hak anak menurut Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri belum terlaksana secara optimal?; (2) Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri terkait masalah partisipasi keluarga dalam perlindungan hak anak menurut Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri? Berdasarkan hasil penelitian, alasan kurangnya partisipasi keluarga dalam perlindungan hak anak karena anak tidak melaporkan pada keluarga mengenai kekerasan yang diterima, ketidaktahuan mengenai apa yang harus dilakukan, dan adanya ketidakpedulian keluarga terhadap kondisi anak. Kendala Pemerintah Kota Kediri adalah terkait pendanaan untuk sosialisasi, pendampingan, dan meningkatkan kualitas SDM, koordinasi serta kolaborasi dengan instansi terkait terlebih bagi dunia usaha, tingkat pengetahuan masyarakat akan aturan partisipasi masih rendah, dan belum terdapat aturan mengenai sanksi bagi keluarga yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak agar turut menyampaikan materi terkait perlindungan anak serta penyampaian usulan perihal pendanaan pada instansi yang berwenang.
Kata Kunci: kota layak anak, partisipasi keluarga, perlindungan hak anak
Abstract
This research discusses family participation in the protection of the rights of the child regarding the development of a child-friendly city in Kediri City. This research topic departed from violence against children, particularly in terms of reporting vulnerability risk that may affect children by investigating the following problems: (1) Why has family participation in the protection of the rights of the child in the development of a child-friendly city not been implemented optimally? (2) What are the impeding factors in this case and what measures are taken by the local government of Kediri city in the issue of family participation in this protection? The research results reveal that poor participation of families may result from the condition where the children affected do not report the violence they have experienced. Moreover, the children concerned often do not have any idea of what to do and do not receive enough attention and care from their families. Hindrances affecting the local government in this issue are related to funding, information dissemination, mentorship, and the improvement of the quality of human resources. In addition, coordination and collaborations with related organizations are still not optimal, especially in a business scope, people’s knowledge about the regulations regarding participation is poor, and there are no sanctions imposed on those failing to comply with the responsibilities as mandated by the Regional Regulation of Kediri City Number 6 of 2016. When this is the case, the government should start coordinating with organizations in charge of activities for children to encourage them to deliver information on child protection and necessary funding to authorities.
Keywords: child-friendly city, family participation, protection of the rights of the child
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI NORMATIF PASAL 10 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN)
No full textMuhammad Fadhil Dahlan, Setiawan Noerdajasakti, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 10 dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mencantumkan kalimat "tanpa terkecuali" untuk pembebasan bersyarat seluruh narapidana, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang alasan penghapusan pengkhususan ini, yang mengakibatkan ketidaklarasan dengan tujuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.Karya tulis ini kemudian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yakni secara sistematis dengan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak selaras dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta tidak sesuai dengan tujuan hukum yang menekankan keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghapusan syarat khusus terhadap terpidana korupsi juga tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti bahwa terpidana tindak pidana korupsi tidak akan menerima hukuman yang seharusnya sesuai dengan perbuatannya, sehingga prinsip keadilan tidak akan tercapai.
Kata kunci: pembebasan bersyarat, narapidana tindak pidana korupsi, pemasyarakatan
Abstract
Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mentions the phrase “without exception” in the context of parole for all inmates, including those of corruption cases. This research discusses the omission of this exception, causing disharmony in the objective of the statute concerning corruption eradication, in which corruption is deemed to be an extraordinary crime requiring special handling. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from library research and the Internet. The analysis was performed analytically by interpreting the statute concerned and connecting articles in the statute. The research results reveal that the rules outlined in Law Number 22 of 2022 are not related to the objectives of Law Number 22 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 and also the objective of the law that upholds justice. Therefore, the omission of special requirements for corruptors contravenes the objectives outlined in Law Number 31 of 1999 concerning the protection of social and economic rights of the people. That is, the inmates would not get proper punishment equal to what they have committed and justice would not be achieved.
Keywords: parole, corruption inmates, correction
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI ORGANISASI TERORIS
No full textHeru Kurniawan, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai legalitas dan implikasi hukum penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) sebagai organisasi teroris yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai organisasi teroris memiliki legalitas ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?; (2) Bagaimanakah implikasi hukum penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai organisasi teroris?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan KKB Papua sebagai organisasi teroris oleh Menko Polhukam tidak memiliki legalitas. Berdasarkan teori kewenangan (atribusi), penetapan KKB Papua sebagai organisasi teroris menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN JakPus). Oleh karena itu, implikasi hukum atas penetapan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat sejak awal, dan segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Namun, jika dikemudian hari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengajukan permohonan pencantuman KKB Papua ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan dikabulkan oleh PN JakPus, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap klasifikasi tindak pidana makar dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara, pemberontakan, dan terorisme. Implikasi lainnya yakni lembaga dan aparat yang terlibat serta penggunaan hukum materiel tidak lagi mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan hukum formil tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan beberapa perbedaan.
Kata Kunci: kelompok kriminal bersenjata papua, organisasi teroris, penetapan
Abstract
This research aims to discuss the legality and legal implication of declaring a criminal armed group in Papua (KKB Papua) as a terrorist organization by the Coordinating Minister of Politics, Law, and Security. This research investigates: (1) does the declaration of this armed group as a terrorist organization have legality according to the perspective of the legislation in Indonesia? (2) what is the legal implication of the declaration as above? This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretation. The research result reveals that the declaration of the armed group as a terrorist organization by the minister concerned does not hold any legality. Regarding attribution theory, this measure taken by the minister should be under the authority of the District Court of Central Jakarta, thereby this declaration is considered unlawful and is not binding, and all the legal consequences must be deemed to have never existed. If the Chief of the Indonesian National Police submits a proposal requesting the KKB Papua to be listed as a suspected terrorist group and organization and if this request is granted by the District Court of Central Jakarta, it will lead to legal uncertainty regarding the classification of treason that is intended to withdraw from the state, rebellion, and terrorism. Furthermore, institutions and the apparatuses involved and the use of material law will no longer refer to the Criminal Code (KUHP) but is based on Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism Eradication, while the formal law still refers to the Criminal Code Procedure (KUHAP) with several diverging matters.
Keywords: criminal armed group of papua, terrorist organization, declaratio
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS PADA HYBRID PRODUK ASURANSI DAN INVESTASI DENGAN SISTEM WELCOMING CALL
No full textDani Prasetyo, Reka Dewantara, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis pada Hybrid produk asuransi dan investasi dalam sistem wellcoming call. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang didalamnya mengatur kewajiban Perusahaan Asuransi untuk melakukan welcoming call dalam masa freelook period untuk dapat memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada nasabah serta dapat mengkonfirmasi mengenai produk yang akan dipilih. Dalam peraturan tersebut memiliki ketidak lengkapan hukum sehingga menimbulkan celah untuk terjadinya penyampaian informasi yang tidak lengkap dan menimbulkan kesalah pahaman nasabah terhadap Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau Unit Link yang dipilih. Dalam hal ini nasabah tidak mengetahui bahwa PAYDI yang dipilih memiliki resiko tergantung dari kondisi nilai investasi yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut menimbulkan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi yang diakibatkan dari gagal bayar perusahaan asuransi.
Kata Kunci: asuransi, investasi, welcoming call, keterbukaan informasi
Abstract
This research studies the legal protection of policyholders in a hybrid product of insurance and investment in a welcoming call system. Financial Services Authority issued a Circular Letter Number 5/POJK.05/2022 concerning Insurance Product Related to Investment, which governs the obligation of an insurance company to perform a welcoming call during the period of freelook to release honest and comprehensive information to customers and to confirm the product chosen. However, there is incompleteness in the regulation, leaving a loophole for incomplete and incomprehensive information that may lead to misunderstanding about the product of insurance related to the investment (PAYDI) or the unit link that can be chosen. In this case, the customers do not have any idea that PAYDI chosen carries risk depending on investment value, and an insurance company is not responsible for this risk. This issue certainly sparks a dispute between customers and insurance companies, and it also triggers default in the companies.
Keywords: insurance, investment, welcoming call, information opennes
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi Putusan Nomor: 1 PK/Pid.Sus/2016)
No full textJeffarel Hidayat, Bambang Sugiri, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dalam penulisan ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perkara nomor: 1 pk/pid.sus/2016. Dalam hal ini sistem pemidanaan dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai abai dalam memasukkan pertanggungjawaban terhadap korporasi yaitu PT. Bukit Jonggol Asri (PT.BJA) dengan hanya penjatuhkan pidana terhadap Presiden Direktur, Komisaris Utama, serta beberapa pejabat tinggi PT. Bukit Jonggol Asri. Padahal dalam fakta hukum serta fakta dalam pengadilan telah membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap kepada Bupati Bogor untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan di wilayah Bogor dengan atas nama korporasi. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum positif di Indonesia dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang telah menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Serta menyalahi asas utama pertanggungjawaban pidana pada korporasi yaitu Doktrin Strict Liability dan Doktrin Vicarious Liability yang menjadikan orang-orang yang menjabat jabatan penting dalam korporasi atau orang-orang yang mengendalikan korporasi menjadi directing mind dari korporasi tersebut.
Kata Kunci : Pemidanaan, Korporasi, Korupsi
ABSTRACT
This research aimed to study the issue regarding corporate liability as in Decision Number 1 pk/pid.sus/2016, in which the District Court of Jakarta seemed to neglect the addition of the provision regarding corporate liability in the case of PT. Bukit Jonggol Asri (PT. BJA). The sentence was only given to President Director, Chief Commissioners, and several top management officials in the company. However, the bribery to the Regent of Bogor was also discovered, where forest area swap took place under the name of the company. This conduct contravened the positive law in Indonesia, as in Law Number 31 of 1999 as amended to Law Number 20 of 2001 under which this case was declared as a crime. This conduct also contravened Strict Liability and Vicarious Liability doctrines as the primary principles when those in charge of the company served as the directing mind of the company concerned.
Keywords: Criminal, Corporate, Corruptio
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Putusan Nomor: 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel)
No full textMuhammad Rizki Ardiansyah, Abdul Madjid, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, berdasarkan pada permasalahan terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel mengenai kasus menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang hanya menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Exist Assetindo, maka rumusan masalah yang diangkat adalah : 1. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Memutus perkara Nomor: 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel mengenai penjualan Promissory note oleh PT Exist Assetindo merupakan pelangggaran Pasal 46 ayat
Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dilakukan oleh Korporasi? dan 2. Apakah PT Exist Assetindo sebagai subjek hukum korporasi dalam perkara Nomor: 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel dapat dimintai pertangunggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, peneliti dapat menjabarkan hasil analisis bahwa korporasi dalam Perkara Nomor: 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur tindak pidana oleh korporasi dalam Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Meskipun hakim menggunakan dasar pertimbangan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU tersebut, yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban bukan hanya Terdakwa selaku Direktur Operasional, tetapi juga pihak- pihak lain yang ikut terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan ini.
Kata Kunci : Menghimpun Dana tanpa Izin Usaha, Pertanggungjawaban Korporasi
ABSTRACT
This research investigates the issue regarding the consideration made by the panel of judges as in Decision Number 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel over fundraising in the form of a deposit without the business permit issued by the Director of Bank Indonesia, while the Operational Director of PT. Exist Assetindo as the defendant was held liable for the crime. Departing from this issue, this research aims to investigate 1. What legal considerations were made by the panel of judges regarding Case Decision Number 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel in the case of selling a Promissory note by PT Exist Assetindo deemed to be a violation of Article 46 paragraph (1) of Law Number 7 of 1992 concerning Banking committed by a corporate? 2. Can PT Exist Assetindo as a corporate legal subject be held liable for such a corporate crime in bankingrelated crime? with normative- juridical methods and statutory and case approaches, this research reveals that the corporate concerned as in the Decision mentioned above can be held liable since it has met the aspects of corporate crime as in Article 4 of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning the Guidelines of Handling Corporate Crime. Although the judges refer to Law Number 7 of 1992 as amended to Law Number 10 of 1998 concerning Banking, according to Article 46 paragraph (2) of the Law, it should not be only the defendant that should be held liable but also other parties involved in the action.
Keywords: fundraising without a business permit, corporate liabilit