Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS PARIWISATA DITINJAU DARI PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PO RUKUN JAYA TULUNGAGUNG)
No full textArmylenia Nasha Ratmaya, Djumikasih, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa angkutan bus pariwisata terkait hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dibuat karena kondisi yang ditemui saat ini menyebutkan bahwa tidak semua angkutan bus pariwisata menjalankan aturan semestinya dengan baik, dan seharusnya sebagai konsumen yang menaiki angkutan tersebut memiliki hak atas kenyamanan, keamanaan, dan keselamatan berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum PO Rukun Jaya Tulungagung sebagai pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa angkutan bus pariwisata dan hambatan serta upaya dalam melaksanakan pemenuhan tanggung jawab hukum tersebut. Metode penelitian ini adalah sosio legal, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian ini dilakukan di PO Bus Rukun Jaya Tulungagung, Dinas Perhubungan Kota Tulungagung, dan PT. Jasa Raharja Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum terkait pemenuhan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan belum optimal karena pihak PO Bus Rukun Jaya belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mengatur mengenai standar pelayanan angkutan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan serta dalam pelaksanaannya tanggung jawab hukum ini mengalami hambatan-hambatan berupa hambatan baik secara internal dan eksternal, sehingga diperlukan upaya konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kata Kunci: Bus Pariwisata, Pengangkutan, Konsumen.
Abstract
This research studies the liability of a business owner to tourist coach passengers as customers regarding their rights according to Article 4 point a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research refers to the condition indicating that all tourist coaches appropriately comply with rules and regulations, and passengers as consumers can ride buses comfortably and safely as in line with Article 4 point a of Law Number 8 of 1999. This research aims to find out the liability held by PO Rukun Jaya Tulungagung as a business to the passengers of the coaches as customers and the impeding factors in fulfilling the liability. With socio-legal research methods and socio-legal and conceptual approaches, this research took place in PO rukun Jaya Tulungagung, Transportation Agency, and PT. Jasa Raharja in Tulungagung City. The research results show that the liability to meet the rights of comfort, safety, and security has not been optimally fulfilled since PO Rukun Jaya has not performed its tasks according to Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 141 of Law Number 22 of 2009 concerning Transportation Service Standards, and the Regulation of Transportation Minister Number PM 10 of 2012 concerning Minimum Service Standards in Road-Based Mass Rapid Transport. The liability has faced some hurdles from internal and external factors, thereby needing concrete measures to tackle this issue.
Keywords: tourist bus, transportation, consume
ASAS KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK PADA PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DI BAWAH ASUHAN IBU MURTAD
No full textRaissa Milania Dewi, Fitri Hidayat, Siti Rohmah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ibu murtad pada Hukum Islam dan untuk menganalisis Asas kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak pada Putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ibu murtad. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dengan teknik penelusuran studi pustaka, dianalisis dengan teknik analisis penafsiran sistematis. Hasil pada penelitian ini adalah pada pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ibu murtad pada Hukum Islam, ditemukan beberapa ayat Al-Quran, Hadits, Kitab Fikih dan pasal pada Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sesuai dengan agama yang dianut anak serta menjamin kebutuhan rohani dan perlindungan agama yang dipeluk anak. Sehingga, ibu yang telah murtad tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut dan hak asuh atas anak haruslah dicabut. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak pada Putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare tidak terpenuhi. Karena Penggugat sebagai ibu yang telah murtad tidak dapat mendidik anak sesuai agama yang dianut anak dan tidak dapat menjamin keselamatan rohani dan perlindungan agama yang dipeluk anak. Sehingga, hak asuh anak pada Penggugat sebagai ibu yang telah murtad untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz tersebut haruslah dicabut.
Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Murtad, Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak
Abstract
This research analyzes the regulation regarding the custody of a child not reaching mumayyiz under the care of an apostate mother according to Islamic Law and analyzes the principle of the best interest of the child following the Religious Court Decision of Parigi Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi and Religious Court Decision of Pare-Pare Number 65/Pdt.G/2021/PA.Pare regarding the custody of a non-mumayyiz child under the care of an apostate mother. This research employed a normative-juridical method and statutory and case approaches. Legal materials were obtained from library research and analyzed with systematic interpretation. The research result reveals that regarding this case, several verses in the Quran, Hadiths, Fiqh books, and some articles in Islamic Law Compilation require parents to guarantee the spiritual need of the child and the protection of the religion followed by the child. Thus, the apostate mother cannot take care of the child concerned and the custody of the child must be revoked. The principle of the best interest of the child as in the Religious Court Decision of Parigi Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi and the Religious Court Decision of Pare-Pare Number 65/Pdt.G/2021/PA.Pare is not fulfilled. The lawsuit filed cannot grant the right of an apostate mother to get the child under her care since there is a doubt that the mother will manage to give proper religious teaching to the child and the spiritual safety of the child may not be appropriately guaranteed. Therefore, the custody held by the apostate mother must be revoked in this context.
Keywords: custody of the child, Mumayyiz, apostasy, the principle of the best interest of the chil
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TIGRAY DI ETHIOPIA DI TENGAH KONFLIK BERSENJATA
No full textNaura Alma Febrianti, Ikaningtyas, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum terkait pengaturan hukum nasional dan hukum internasional bagi Perempuan di Tigray pada kondisi Konflik Bersenjata Non-Internasional dan tanggung jawab negara atas kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan Tigray menurut Hukum Internasional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Nasional Ethiopia dengan Hukum Internasional dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Tigray di tengah konflik bersenjata di Ethiopia? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Ethiopia terhadap Kekerasan Perempuan Tigray di tengah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Internasional?. Adapun jenis penelitian yang digunakan berupa metode yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka peneliti memperoleh jawaban, yakni: 1. Hukum Nasional Ethiopia belum mengatur perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata, khususnya terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan kekerasan berbasis gender yang dilakukan pasukan bersenjata terhadap perempuan Tigray tidak dapat dicegah. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Ethiopia dapat dikatakan sebagai (commission) dan pembiaran yang dilakukan oleh Ethiopia dapat dikatakan sebagai (omission) maka hal ini menimbulkan tanggung jawab negara. 2. Tanggung jawab negara yang dapat dilaksanakan Ethiopia berupa responsibility to prevent: dibuatnya aturan tentang perlindungan bagi penduduk sipil dalam keadaan konflik bersenjata khusunya bagi perempuan, responsibility to react dapat dilaksanakan dengan menyediakan safe house dan membentuk organisasi–organisasi perlindungan bagi perempuan, responsibility to rebuild dapat dilakukan pemerintah Ethiopia dengan memberikan kemudahan bagi access to effective remedy bagi para korban.
Kata Kunci: Ethiopia, konflik bersenjata, kekerasan berbasis gender, penduduk sipil, tanggung jawab negara
Abstract
This research discusses the legal protection of Tigray women amidst non-international armed conflict according to national and international laws and the responsibility of the state regarding gender-based violence affecting Tigray women according to international law. Departing from the issue of gender-based violence happening amidst non-international armed conflict harming Tigray women, this research investigates: 1. How do the national law of Ethiopia and international law provide legal protection for Tigray women amidst armed conflict in Ethiopia? 2. How is the responsibility of Ethiopia regarding the violence against Tigray women amidst the armed conflict according to international law? this research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research result discovers that 1. The national law in Ethiopia does not regulate the protection of civilians during armed conflict, especially for women. This certainly triggers gender-based violence committed by Ethiopian armed forces against women, which is unstoppable and cannot be given sanctions following a serious violation of human rights. This action can refer to commission and omission, resulting in the responsibility of the state. 2. The responsibility to prevent involves the making of the rule concerning protection for civilians amidst armed conflict against women, while the responsibility to reach can be given by providing safe houses and forming organizations aiming to protect civilians, especially women. Moreover, the responsibility to rebuild can be performed by the Ethiopian government by allowing for access to an effective remedy for victims.
Keywords: Ethiopia, armed conflict, gender-based violence, civilian, state responsibilit
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK TERHADAP PENERBITAN KIA DI DESA SELOPURO KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
No full textAlfina Khoirun Nisa, Istislam, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai penyebab pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak terhadap penerbitan KIA di Desa Selopuro belum efektif serta untuk memahami dan menganalisis kendala dan juga upaya dalam efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak terhadap penerbitan KIA di Desa Selopuro. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Desa Selopuro masih belum efektif dikarenakan adanya beberapa faktor, pertama faktor hukum, dimana aturan tersebut masih mempunyai kelemahan terkait pengaturan kewajiban untuk memiliki KIA. Faktor penegak hukum dimana masih terdapat banyak kendala sehingga menyebabkan tidak efektifnya suatu aturan hukum. Faktor terakhir yaitu faktor masyarakat dikarenakan masyarakat masih mempunyai kesadaran hukum yang rendah sehingga kepemilikan KIA masih belum berjalan secara maksimal. Pemerintah sedang melakukan upaya berupa mewujudkan kerja sama di bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan untuk menunjang pemanfaatan KIA, melakukan sosialisasi pada lembaga tertentu dengan maksud supaya dapat menunjang pemahaman masyarakat. Upaya lainnya yang akan dilakukan yaitu mengkomunikasikan program tersebut dengan baik dan konsisten.
Kata kunci: Efektivitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blitar, Kartu Identitas Anak
Abstract
This research aims to understand and analyze the ineffective implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 concerning ID Card for Child regarding its issuance in Selopuro village; it also analyzes the impeding factors and measures in the effectiveness of the implementation of the Regulation of Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 in Selopuro village. With a socio-legal method and socio-juridical approach, this research analyzed primary and secondary data using descriptive and qualitative methods, revealing that the ministerial regulation concerned has not been effectively implemented because, first, this regulation has loopholes in governing the issuance of the id card for child. Second, law enforcers are other factors causing issues in the ineffectiveness of the regulation implementation. In this case, the public has also contributed to one of the factors, impeding the process of the issuance of the card. Currently, the government is taking some measures in both health and education fields to help support the functions of the id card for child. The government also promotes the program through particular institutions to give more understanding to the public, while communicating this program consistently and appropriately.
Keywords: effectiveness, Population and Civil Registry Agency, Regency of Blitar, Identity Card for Chil
KRITERIA NAMA UMUM YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN DENGAN JEPANG)
No full textOktaviani, Yenny Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kriteria dari unsur nama umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek pada pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2016 akibat tidak terdapatnya penjelasan secara rinci mengenai kriteria dari nama umum, timbul ketidaklengkapan norma dan menimbulkan permasalahan di masyarakat tentang bagaimana nama umum itu sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana analisis batasan unsur nama umum berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; (2) Bagaimana pengaturan kriteria nama umum dalam pendaftaran merek yang berkepastian hukum? Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang- undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan antara Japan Trademark Act dan regulasi Indonesia serta menerapkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sistematis. Jawaban dari permasalahan yang penulis teliti bahwa nama umum adalah kata yang secara umum telah dikatahui masyarakat, kata umum apabila diikuti dengan kata lain dapat didaftarakan menjadi merek dikarenakan sudah tidak menjadi nama umum lagi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pengaturan yang berisi pengertian, kriteria, serta contoh untuk memudahkan pemohon merek untuk mendaftarkan merek mereka.
Kata kunci: merek, nama umum, pendaftaran merek
Abstract
This research aims to analyze the criteria of the common name that cannot be registered as a trademark as in Article 20 point f of Law Number 20 of 2016 regarding the absence of elaborate elucidation about the criteria of common names, triggering incompleteness of the norm and issues amidst society. Departing from this issue, this research investigates 2 (two) research problems (1) the analysis of the common name according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (2) the regulation of the criteria of the common name used in trademark registration that holds legal certainty. This research employed normative-juridical methods and statutory, analytical, and comparative approaches. The comparison involves the comparison between Japan Trademark Act and the regulation in Indonesia and primary, secondary, and tertiary materials, which were further analyzed using a systematic method. The research results reveal that a common name can be defined as a common word in society. A common name followed by another word can be registered as a trademark simply because it is no longer a common name. Therefore, Indonesia requires a regulation that sets the definition, criteria, and examples, all intended to enable the people concerned to register their trademarks.
Keywords: mark, common name, trademark registration
 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HINAAN PUBLIK SEBAGAI DASAR KEADAAN YANG MERINGANKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)
No full textMuni Safina, Faizin Sulistio, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada setiap putusan yang ditangani oleh hakim terdapat pertim bangan memberatkan dan meringankan yang diberikan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan hukuman pemidaan yang akan dijatuhkan oleh hakim. skirpsi ini, penulis membahas mengenai hinaan publik yang dijadikan sebagai dasar keadaan yang meringankan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approeach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach),. Bahan hukum yang digunakan didapat dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara gramatikal dan ekstensif. Berdasarkan permasalahan di atas, karya tulis ini memiliki tujuan penelitian Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbanngan hinaan dan cercaan publik sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana publik dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dan mengetahui hinaan publik dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana merupakan justifikasi yang tepat secara teoritik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan hinaan dari masyarakat dalam hal ini hakim berpedoman dengan terdakwa masih mempunyai hak atas asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam memberikan hinaan publik sebagai keadaan yang meringankan masih belum tepat secara teori pemidanaan dan aliran realisme hukum.
Kata Kunci: keadaan meringankan, putusan pengadilan, tindak pidana korupsi
Abstract
All the decisions handled by judges will lead to aspects that could either alleviate or aggravate sentencing. This research aims to discuss public humiliation serving as the basis that alleviates sentencing in corruption cases with a normative-juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were obtained from the library and the internet and analyzed based on grammatical and extensive techniques. Departing from this issue, this research aims to investigate the basic considerations made by judges over public humiliation as a condition that may alleviate public sentencing as in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT. PST and to investigate whether the decision concerned can be deemed a proper justification theoretically. The research results reveal that in his case, the judges referred to the condition where the defendant was entitled to the right of presumption of innocence prior to any decision with permanent legal force declaring that the defendant was proven guilty of an offense. Considering public humiliation as an alleviating factor is deemed improper from the perspectives of sentencing theory and legal realism.
Keywords: alleviating factor, judicial decision, criminal corruptio
ANALISIS MAKNA KONTEN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DALAM KEWENANGAN PEMUTUSAN AKSES TERHADAP INFORMASI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA
No full textDaniel Patrick Siregar, Istislam, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada tahun 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang menimbulkan banyak kontra salah satunya adalah terdapat kekaburan makna dalam Pasal 14 ayat (3) yaitu dalam frasa “konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berujung kepada penyalahgunaan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika dalam memutus akses suatu informasi elektronik dengan semena-mena. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dalam kewenangan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga didapat suatu batasan makna terhadap pengertian konten yang meresahkan masyarakat dan menggangu ketertiban umum, serta akibat hukumnya terhadap masyarakat khususnya pihak pembuat konten dan juga terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dengan metode pengumpulan studi pustaka lalu dianalisis dengan teknik preskriptif analitis serta teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Makna konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum adalah sebuah atau sekumpulan informasi yang tersedia pada media elektronik yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan dapat mengganggu dan/atau mengacaukan keadaan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya penggunaan frasa tersebut adalah terciptanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan dapat dibatasinya hak asasi kebebasan berpendapat melalui suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang berujung terganggunya ketertiban umum dalam penyelenggaraan ruang digital Indonesia.
Kata Kunci: kewenangan, meresahkan masyarakat, ketertiban umum, Pejabat Tata Usaha Negara
Abstract
In 2020, the Ministry of Communication and Information Technology issued Ministerial Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic System Administration in Private Domains, sparking cons since there is a vagueness of norm in Article 14 paragraph (3), especially in the phrase “content that worries people and disturbs public order”, leading to legal uncertainty and even abuse of authority among officials of State Administration—the Ministry of Communication and Information Technology by blocking access to electronic information unfairly. This research aims to analyze the meaning of the content of the phrase above regarding the authority to block access to electronic information by the officials of state administration to reach the scope of the meaning of the content concerned, especially for the content maker and the government alike. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were obtained by collecting data from library research and they were analyzed using analytical-prescriptive techniques and grammatical and systematic interpretations. The meaning of worrying and disturbing content affecting people and public order is a collection of deviating information that is against the norm available in electronic media. This information negatively affects the public and/or wreaks havoc affecting public order and safety, leading further to legal uncertainty and limiting the freedom to express opinions through the abuse of authority by the officials of state administration. This issue certainly affects public order and the administration of digital space in Indonesia.
Keywords: authority, disturb public, public order, official of state administratio
LARANGAN MENGAIS SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 40 HURUF G PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)
No full textWulandari, Lutfi Effendi, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi masih banyak dijumpainya orang yang mengais sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Sragen. Dimana di dalam kegiatannya mengais sampah seringkali menyebabkan sampah menjadi berserakan dimana-mana. Kegiatan mengais sampah tersebut melanggar norma hukum dalam Pasal 40 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Pasal 40 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 terkait dengan larangan mengais sampah di tempat penampungan sementara (TPS) serta untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas Pasal 40 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah data primer dan data sekunder hasil penelitian di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pasal 40 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 belum efektif. Faktor-faktor yang menghambatnya yaitu dari faktor hukumnya: belum terdapat sanksi tegas dan khusus yang mengatur terkait pelanggaran Pasal 40 huruf g peraturan daerah tersebut; faktor penegak hukum: kurang personel dari DLH dan Satpol PP Kabupaten Sragen; faktor sarana dan prasarana: keterbatasan anggaran dan kendaraan operasional; faktor dari masyarakat: kurangnya kepedulian masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku; dan faktor kebudayaan.
Kata Kunci: efektivitas, larangan mengais sampah, tempat penampungan sementara (TPS)
Abstract
This research departed from the increasing number of people collecting garbage from temporary landfill in the Regency of Sragen, amounting to the messiness of the garbage. This activity violates the law, especially Article 40 letter g of Regional Regulation of Sragen Number 3 of 2014 concerning Waste Management. This research aims to analyze the effectiveness of Article 40 letter g of Regional Regulation of the Regency of Sragen Number 3 of 2014 concerning the ban on collecting garbage from temporary landfill and analyze the hindering factors affecting the effectiveness of Article 40 letter g of the regional government concerned. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach. The data were analyzed with descriptive-qualitative methods with which primary and secondary data were processed before they were compared with the legislation. The research result reveals that Article 40 letter g of Regional Regulation of the Regency of Sragen Number 3 of 2014 has not been effectively implemented since there are some impeding factors such as the absence of explicit and special sanctions governing this violation; unavailability of law enforcers: lack of staff representing Environment Agency and Civil Service Police Unit of the Regency of Sragen; lack of proper infrastructure and facilities: limited funding and operational vehicles; other causal factors from the public; lack of public awareness of current legal norms; and cultural factors.
Keywords: effectiveness, a ban on collecting garbage, temporary landfil
EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN JASA HOTEL (STUDI DI HOTEL THE 1O1 MALANG OJ)
No full textChita Wibowo, Djumikasih, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai seberapa efektif penerapan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa pada usaha jasa perhotelan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal atau yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas penegakan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penyedia jasa layanan Hotel The 1O1 Malang OJ? (2) Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa layanan Hotel The 1O1 Malang OJ atas kerugian yang didapatkan konsumen? Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam penerapan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen hotel tidak terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penegakan hukum, yaitu terbagi atas faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dengan tidak terlaksananya peraturan tersebut dengan efektif mengakibatkan pihak Hotel The 1O1 Malang OJ untuk melaksanakan pertanggungjawabannya kepada konsumen hotel tersebut. Namun upaya yang dilakukan pihak Hotel The 1O1 Malang OJ belum bisa memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Dan mengakibatkan konsumen hotel tidak mendapatkan ganti rugi yang layak atas hak haknya.
Kata Kunci: hukum perlindungan konsumen, efektivitas hukum, pertanggungjawaban, hotel, konsumen
Abstract
This research aims to find out and analyze the effectiveness of the implementation of Article 4 letter a of the Law concerning Consumer Protection governing the rights to peace, security, and safety of consumers linked to hotel goods and services. With a socio-legal method or empirical-juridical method and a socio-juridical approach and a descriptive-qualitative analysis method, this research intends to investigate: (1) the effectiveness of the implementation of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding services provided by the 101 Malang OJ Hotel and (2) the responsibility of the hotel service provider for the loss the consumers have to bear. The research result reveals that the Implementation of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 has not been effectively implemented. Viewed from the theory introduced by Soerjono Soekanto, the impeding factors of this issue involve law, law enforcers, infrastructure and facilities, the members of the public, and culture. This ineffective implementation has given rise to the responsibility that the hotel has to perform for its customers, but the measures taken by the hotel do not ensure that the responsibility complies with Article 19 Paragraphs (1) and (2) of Consumer Protection Law, leaving the customers with no decent compensation to cover the violated rights.
Keywords: consumer protection law, legal effectiveness, responsibility, hotel, consume
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
No full textMildza Triyanda Nurshalihah, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Putusan MK No.35/PUU-X/2012 pengakuan hak atas tanah MHA harus diikuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk menjalankannya, ini juga agar dapat memenuhi tujuan Pasal 19 UUPA. Wujud pengakuan dan perlindungan hak atas tanah MHA pada tanah ulayat dengan cara penunjukan secara sepihak harus dikoreksi dengan melakukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan oleh MHA. Perlindungan hak atas tanah MHA harus diiringi dengan pengakuan negara yaitu oleh PEMDA. Terbuka peluang dalam pendaftaran tanah melalui peraturan bersama walaupun ada kendala yaitu masih menempatkan MHA sejajar dengan subyek hal lain (personal, dan badan usaha), belum dilihat sebagai pihak yang dapat menjalankan peran pemegang HMN dan juga kategori hak perseorangan sedangkan MHA mengenal hak perseorangan, kolektif, dan komunal. Akibat hukum atas pendaftaran tanah ulayat menjadi tanah hak milik ialah dengan sah-nya atas perpindahan status tanah ulayat terhadap penguasaan tanah dengan adanya bukti dan alat bukti tertulis yang dapat dinamakan dengan alas hak. Lembaga adat manjadi lembaga yang bewenang untuk menerbitkannya alas hak tanah. Alas hak tanah yang diterbitkan oleh lembaga adat menjadi bukti pertama dan menjadi dasar bagi MHA yang sebagai pemilik tanah. Walaupun keberadaan tanah ulayat akan menjadi hilang sehinggs agar tanah ulayat tidak hilang setelah melakukan proses kepemilikan hak milik maka sebaikanya lembaga adat mengeluarkan sertifikat yang memuat perjanjian tanah tersebut tidak dapat di jual-beli ataupun digadaikan pada pihak luar MHA.
Kata Kunci: tanah, hukum adat, hak milik, agraria
Abstract
The Decision of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 implies that the recognition of the right to the land of adat people must be followed by the government regulation and operational regulation to allow for execution and to ensure that the aspects in Article 19 of Basic Agrarian law (UUPA) are fulfilled. The recognition and protection of the right to the land of adat people under ulayat right by arbitrary appointment must be corrected by setting bordering lines, mapping, and setting the area performed by adat people. The protection of the land of the adat people should go along with the recognition given by the state, particularly regional governments. There are opportunities for land registration under joint regulation amidst the issue that puts adat people equal to other subjects (personal and business entities). The adat people are not seen as capable of playing the role as a holder of HMN and the category of personal rights, while adat people recognize personal, collective, and communal rights. The legal consequence of the registration of ulayat land, converting it to the land under freehold title takes the validity of the conveyance of the status over ulayat right toward land ownership with the presence of written evidence serving as a notarial deed. A customary organization serves as an authorized body to issue this deed that should serve as the first proof and the basis for the adat people as the owners of the land concerned. To ensure continuous and legal ownership of the land, the customary organization needs to issue a certificate bearing the statement implying that this land is not for sale or cannot be pawned for outsiders other than adat people.
Keywords: land, adat law, freehold title, agraria