Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
EKSEKUSI PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERSEROAN TERBATAS SINARMAS MULTIFINANCE CABANG KISARAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Studi di Perseroan Terbatas Sinarmas Multifinance Cabang Kisaran)
No full textYuda Adriansyah, Amelia Sri Kusuma Dewi, Prawatya Ido Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Jaminan fidusia dalam konsep agunan melarang kreditur untuk menguasai benda yang dijadikan jaminan setelah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kreditur dalam hal ini hanya diperbolehkan mengeksekusi barang jaminan dan menerima pelunasan pinjaman yang diperoleh dari penjualan barang jaminan itu. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyebabkan perubahan pelaksanaan jaminan fidusia sehingga menyebabkan efisiensi dan ketidakefektifan pemberian perlindungan bagi kreditur untuk menagih utangnya. Di sisi lain, harus ada langkah-langkah alternatif yang diambil untuk melaksanakan pengamanan atau ketentuan lebih lanjut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam eksekusi objek jaminan serta faktor-faktor penghambat yuridis dan non yuridis dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Sinarmas Mutlifinance kantor cabang Kisaran mengikuti Konstitusi Keputusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali objek jaminan di Sinarmas Multifinance Kisaran pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apalagi PT. Sinarmas Multifinance harus menghadapi beberapa rintangan dimana debitur menolak untuk memberikan objek jaminan dan kehilangan objek jaminan. Sebuah relaksasi ditawarkan sebagai solusi.
Kata Kunci: Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi
ABSTRACT
The fiduciary security in the concept of collateral forbids a creditor to take possession of the object put as the security following the case of breach of contract committed by a debtor. The creditor, in this case, is only allowed to execute the object of security and receive full payment of the loan gained from the sale of the object as the security. The legal consequence of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has caused an alteration of the execution of fiduciary security, causing efficiency and ineffectiveness in the provision of the protection for the creditor to collect the debt. On the other hand, there should be alternative measures taken to execute the security or further provisions. Departing from this issue, this research aims to investigate the application of the Constitutional Court Decision in the execution of the security object and the juridical and non-juridical impeding factors in the resolutions to the case performed by Sinarmas Mutlifinance of Kisaran branch office following the Constitutional Court Decision. This research employed empirical-juridical methods. The research results indicate that the recall of the security object in Sinarmas Multifinance of Kisaran following the issuance of the Constitutional Court Decision has not been implemented accordingly. Moreover, PT. Sinarmas Multifinance had to face several hurdles where the debtor refused to provide the security object and the security object was lost. A relaxation was offered as a solution.
Keywords: execution, fiduciary security object, Constitutional Court Decisio
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) PADA SEPAK BOLA DI INDONESIA
No full textAlifansya Rafi Rizkillah, Abdul Madjid, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Tujuan dalam peneliitian ini adalah terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor yang dalam perkaranya diadili menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang selanjutnya disebut sebagai UU tindak pidana suap, yang dalam aturan tersebut hanya mengatur subjek hukum individu yang menyisakan ruang untuk subjek hukum korporasi membuat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkannya alternatif aturan baru yang bertujuan untuk menutup kekosongan hukum yang ada tanpa menyisakan celah untuk meminimalisir terjadinya pengaturan skor yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana suap pengaturan skor sepak bola. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diperlukan pembentukan alternatif pengaturan terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor sehingga memberikan kepastian hukum bagi peserta kompetisi dan penggemar sepak bola tanah air agar tetap pertandingan dengan adil dan penuh sportivitas. Sehingga alternatif yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian dan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi perbandingan mengenai tindak pidana suap pengaturan skor dengan negara Spanyol dan Italia adalah dengan menambah pengaturan terkait subjek hukum korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum serta hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang ada.
Kata Kunci: Pertanggungjawban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Suap dan Pengaturan skor Sepak bola
ABSTRACT
This research aims to study the regulation of corporate liability in the case of match-fixing and its legal process under Law Number 11 of 1980 concerning Bribery (henceforth referred to as Bribery Law). This law only governs an individual as a legal subject, not touching anything related to corporate matters, leaving a legal loophole. This situation may fail to minimize the match-fixing committed by a company as a legal subject regarding bribery in match-fixing in football. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results indicate that making an alternative regulation regarding corporate liability in the case of match-fixing bribery is required to ensure that legal certainty ensues among players and football fans in Indonesia for the sake of fairness and justice. Departing from the comparative study of score regulations in Spain and Italy, this research recommends the addition of a regulatory provision regarding the legal subject of a corporate as a juridical person or non-juridical person and the sanctions imposed on the legal subject concerned.
Keywords: corporate liability, bribery as a crime, and match-fixing in footbal
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN NON-OBVIOUSNESS SEBAGAI SYARAT PATENTABILITAS (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN CINA)
No full textTsalissya Nabila, M. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi perihal kekaburan hukum dalam pemeriksaan unsur non-obviousness berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga perlindungan terhadap suatu invensi paten menjadi terhambat. Atas dasar inilah, diperlukan adanya pertimbangan yang pasti dalam menentukan non-obviousness dalam Paten. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menentukan unsur non-obviousness langkah inventif sebagai syarat patentabilitas di Indonesia? (2) Bagaimana analisis perbandingan putusan pengadilan dalam menentukan unsur non-obviousness sebagai syarat patentabilitas di Indonesia dan Cina? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa penentuan unsur non-obviousness langkah inventif sebagai syarat patentabilitas di Indonesia masih diatur secara umum dan tidak memiliki pedoman khusus, yang mana berimplikasi pada disparitas dan subjektivitas dalam putusan pengadilan terkait paten. Disisi lain, ketentuan paten di Cina melalui Patent Law of the People\u27s Republic of China 2008 menentukan unsur non-obviousness langkah inventif dengan berfokus pada apakah ada efek tak terduga yang didapat oleh invensi secara keseluruhan atau klaim per klaim. Proses pemeriksaan paten di Cina mengutamakan pembuktian terhadap bukti intrinsik sebagai unsur utama dalam menentukan adanya langkah inventif. Sedangkan pengadilan di Indonesia mengutamakan bukti ekstrinsik, seperti dokumen maupun keterangan saksi ahli sebagai unsur utama dalam pembuktian langkah inventif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan untuk menciptakan peraturan pelaksanaan ataupun pedoman khusus untuk menerapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 berkaitan dengan syarat patentabilitas langkah inventif.
Kata Kunci: non-obviousness, langkah inventif, perbandingan, syarat patentabilitas, pemeriksaan substantif
ABSTRACT
This research departs from the vagueness of norm in figuring out the aspect of non-obviousness according to Article 7 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, hampering the protection of an invention of a patent. This issue underlies the consideration of judges to decide non-obviousness regarding patents. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the analysis of the consideration of judges in determining the aspect of non-obviousness as an inventive step in the requirement of patentability in Indonesia and (2) the comparative analysis of court decisions to determine non-obviousness as a requirement of patentability in Indonesia and China? This research employed normative-juridical methods, and case and comparative approaches. The legal materials were analyzed using systematic and grammatical analyses. The research results reveal that determining non-obviousness as an inventive step as the requirement of patentability in Indonesia is generally but not specifically governed. This situation has led to disparity and subjectivity in the court decisions regarding patents. On the other hand, the provision of patents in China, under the Patent Law of the People’s Republic of China 2008, regulates the aspect of non-obviousness of inventive step by focusing on whether it is related to the unexpected effect obtained by the entire invention or it refers to claim-by-claim principle. The process of investigation into patents in China heavily relies on intrinsic evidence as the main element in figuring out whether there is an inventive step, while Indonesia adheres more to the extrinsic evidence relying on documents or the testimonies given by expert witnesses as the main element in proving inventive step. Thus, making a new regulation regarding the implementation or specific guidelines in the implementation of Article 7 of Law Number 13 of 2016 concerning the requirements of patentability of an inventive step needs to be considered.
Keywords: non-obviousness, inventive step, comparison, patentability requirement, substantive investigatio
ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR MELALUI PENDEKATAN NET PROFIT DAN LEGITIMATE EXPENSES DALAM SKEMA DISGORGEMENT
No full textShafiya Nurasanti Hamid, Moch Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada kelemahan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04.2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal yang tersebar di beberapa pasal berkaitan dengan mekanisme pembentukan dana kompensasi kerugian investor terlebih berkaitan dengan tidak dimilikinya metode penghitungan pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK. Serta bentuk solusi yang ditawarkan berupa pengadopsian metode penghitungan melalui pendekatan Net Profit dan Legitimate Expenses yang muncul melalui Putusan oleh Supreme Court Amerika Serikat dalam Kasus antara Charles Liu melawan SEC. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kelemahan pengaturan dalam Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2019 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor terkait dengan mekanisme pengajuan klaim oleh investor dalam proses pembentukan dana kompensasi kerugian investor oleh Otoritas Jasa Keuangan? (2) Bagaimana analisis pendekatan Net Profit dan Legitimate Expenses terhadap mekanisme pengajuan klaim oleh investor dalam pembentukan dana kompensasi kerugian investor oleh Otoritas Jasa Keuangan?
Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020 memiliki kelemahan diantaranya berkaitan dengan beberapa ketidakjelasan substansi diantaranya terkait tidak jelasnya kriteria investor yang berhak mengajukan klaim pengembalian keuntungan tidak sah, ketidakjelasan mekanisme penghitungan kerugian riil dan metode penghitungan pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah. Berdasarkan kelemahan tersebut, penulis mengajukan metode penghitungan menggunakan pendekatan Net Profit dan Legitimate Expenses dengan mempertimbangkan pendapatan bersih dari pelaku kejahatan serta menggolongkan pengeluaran apa saja yang memiliki keabsahan hukum.
Kata Kunci: disgorgement, OJK, keuntungan tidak sah, investor
ABSTRACT
This research aims to investigate the weaknesses of the Regulation of Financial Services Authority Number 65/POJK.04/2020 concerning the Refund of Illegal Profit and Compensation Funds for the Loss faced by Investors especially when it is linked to the absence of a calculation method to refund the illegal profit by Financial Services Authority (OJK) and to find out the solution to adopt the method of the calculation with net profit and legitimate expenses approaches emerging from Supreme Court Decision of the US in the case between Charles Liu against SEC. Departing from this issue, this research investigates: (1) what weaknesses are found in the Regulation of OJK Number 65/POJK.04/2019 concerning the refund of illegal profit and compensation fund for the loss faced by the related investors with the mechanism of a request of a claim by the investors in the process of setting compensation fund for the loss concerned by the OJK? (2) How are net profit and legitimate expenses analyzed according to the mechanism of claim requested by investors in setting the compensation fund for investors by OJK?
This research employed normative juridical methods and statutory and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research discovers that the regulation of OJK Number 65/POJK.04/2020 carries unclear substance regarding the criteria of investors allowed to request a claim of refund of illegal profit and unclear mechanism of the calculation of real loss and the calculation method for the refund of illegal profit. Departing from these weaknesses, this research proposes net profit and legitimate expenses approaches by considering net incomes from the perpetrators and classifying which incomes come with legal validity.
Keywords: disgorgement, OJK, illegal profits, investor
EFEKTIVITAS HUKUM ADAT BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH PADA SUKU BALI (STUDI PESANTIAN ORANG BALI DI KECAMATAN SINGOSARI MALANG)
No full textEnno Sellya Agustina, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
Email: [email protected]
Abstrak
Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah pada Suku Bali, maka karya tulis ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis pelaksanaan hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah di Kecamatan Singosari, (2) Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah di Kecamatan Singosari. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode yuridis empiris (sosial legal) serta dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yang dimaksud adalah memahami norma hukum yang ada dalam konteks penerapannya di dalam kenyataan lapangan yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Kemudian dengan analisis deskriptif penulis dapat menjawab permasalahan yang diangkat yaitu tentang pelaksanaan hukum adat Bali terhadap pelaksanaan perkawinan sedarah pada suku Bali. Dilihat dari permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah tidak bisa berjalan sepenuhnya seiring dengan berjalannya waktu dan zaman.
Kata kunci: Efektivitas, Hukum Adat Bali, Perkawinan Sedarah
Abstract
Departing from the problem of the adat law of Bali concerning the consanguine marriage of Bali people, this research aims to (1) analyze the enforcement of the adat law of Bali regarding consanguine marriage in the District of Singosari, (2) analyze the impeding factors of the enforcement of adat law regarding consanguine marriage in the District of Singosari. This research employed empirical juridical methods (socio-legal) and socio-juridical approaches to help understand the norm of law within the context of its implementation in reality. The data was analyzed based on a descriptive method to answer the research problems. The research discovers that consanguine marriage in Bali cannot be fully implemented in line with the current development.
Keywords: effectiveness, adat law of Bali, consanguine marriag
KONSEP PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 91/PUU-XVIII/2020)
No full textSyofina Dwi Putri Aritonang, Indah Dwi Qurbani, Riana Susmayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terjadinya tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada akhirnya menyebabkan terlanggarnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menentukan putusan MK bersifat final. Sifat tersebut merupakan implementasi asas erga omnes yang bermakna bahwa putusan MK mengikat bagi seluruh pihak. Namun, masih terdapat tindakan constitution disobedience yang terjadi pada putusan MK. Akhirnya, tindakan tersebut akan menimbulkan kondisi constitutional justice delay, ketidakpastian hukum bagi pemohon. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 32 hari pasca pengucapan putusan amar putusan. Mengenai hal ini, Presiden dapat mencabut aturan tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan pemerintah untuk melakukan perubahan pada UU MK dengan menambahkan pasal, yakni Pasal 10A sebagai dasar pengaturan pembangkangan konstitusi serta membentuk lembaga penindak yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum studi pustaka, teknik analisis bahan hukum berupa metode hermeneutika, argumentatif.
Kata kunci: constitutional disobedience, mahkamah konstitusi, ketidakpastian hukum
Abstract
Constitutional disobedience committed by the president against Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 violates Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Article 10 paragraph (1) of the Constitutional Court, declaring that this decision was final. This tendency represents the implementation of the erga omnes principle, meaning that Constitutional Court Decision is binding to all parties. However, it left constitutional disobedience, triggering constitutional justice delay that affects applicants. The research results discovered that constitutional disobedience committed by the presidents against the constitutional court decision was proven by the publication of Presidential Regulation Number 113 of 2021 32 days after the declaration of the indictment. In this case, the president could still revoke this regulation. This research suggests that the government make amendments to the Constitutional Court Law by adding to Article 10A as the fundamental provision concerning constitutional disobedience and establish an institution with the authority to impose a sanction on parties violating the rule. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The research materials consisted of primary and secondary data garnered from library research. The data were analyzed based on hermeneutical and argumentative methods.
Keywords: constitutional disobedience, constitutional court, legal uncertaint
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK PADA PERJANJIAN PENYIMPANAN PROGRAM KODE SUMBER (ESCROW AGREEMENT) DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI OLEH PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI DAN/ATAU PIHAK KETIGA INDEPENDEN
No full textAlisha Maera Jasmin, Reka Dewantara, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Perjanjian Penyimpanan Program Kode Sumber (Escrow Agreement), batasan tanggung jawab hukum Bank pada perjanjian tersebut dalam hal terjadi wanprestasi oleh Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau Pihak Ketiga Independen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengakses e-book, artikel-artikel hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal, sistematikal dan teleologikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Penyimpanan Program Kode Sumber (Escrow Agreement) adalah sah secara hukum berdasarkan aspek hukum perjanjian Indonesia, bahwa tanggung jawab hukum Bank terhadap perjanjian tersebut adalah tanggung jawab mutlak dan belum ada sanksi administratif bagi Bank jika Bank tidak atau lalai memastikan versi Kode Sumber selama masa penyimpanan pada Pihak Ketiga Independen.
Kata kunci: perjanjian penyimpanan program kode sumber (escrow agreement), bank, wanprestasi, kode sumber
Abstract
This research aims to investigate the validity of the Escrow Agreement and the scope of liability held by the bank concerned in the agreement in case of a breach of contract committed by an information and technology service provider and/or an independent third party. This research took place from August 2022 to January 2023 as normative legal research. The statutory and conceptual approaches were used, and research data were explored by conducting library research and taking information from the Internet by accessing relevant e-books, articles, and scientific reading materials on the law. The materials obtained were further analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretations, revealing that the Escrow Agreement is lawful according to the legal aspect of agreements in Indonesia. Moreover, the liability held by the bank is considered absolute but there is no administrative sanction that can be imposed on the bank over the negligence to assure the version of the source code and the saving period by the independent third party.
Keywords: escrow agreement, bank, breach of contract, source cod
STATUS HUKUM KRIPTO ASET DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT DEBITOR
No full textMaghfira Khoirunnisa, Reka Dewantara, Ranitya Ghanindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan ketika aset kripto menjadi salah satu aset debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dunia saat ini yang sudah mengalami banyak sekali perkembangan dari berbagai aspek, salah satu bidang aspek yang mengalami perkembangan adalah aset harta yang dimiliki oleh masyarakat. Umumnya harta berbentuk kekayaan atau benda yang kemudian bisa untuk dijual kembali. Namun kemunculan aset kripto yang ada pada masyarakat memecah stigma bahwa harta pada umumnya memiliki bentuk wujud fisik dan dapat terlihat. Aset kripto mulai dikenal dalam masyarakat karena nilai keuntungannya yang menggiurkan ketika aset kripto dijadikan sebagai alat investasi. Diberbagai negara aset kripto juga sudah diperbolehkan sebagai alat pembayaran, namun di Indonesia itu sendiri aset kripto hanya diperbolehkan sebagai alat invetasi saja dan tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Aset kripto ini juga terkenal dengan sifatya yang sangat fluktuatif yaitu berubah- ubah dan tidak memilki nilai pasti yang terkandung didalamnya. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana apabila debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan memiliki aset berupa aset kripto, maka dapatkah aset kripto dikatakan sebagai suatu aset harta di dalam kepailitan dan bagaimana dengan aset kripto yang memiliki nilai yang sangat fluktuatif didalamnya yang tentunya akan mempengaruhi piutang-piutang yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai implikasi yuridis apa saja yang akan timbul ketika aset kripto dijadikan sebagai aset pailit di dalam suatu kepailitan.
Kata Kunci: Aset kripto, Kepailitan, Utang
Abstract
This research aims to analyze and describe the condition when crypto-assets become one of the assets owned by a debtor declared bankrupt under a court decision. There have been many aspects developing in this world, including assets. Assets can be in the form of property or other forms that can be sold and purchased. However, the emergence of crypto assets amidst society broke the stigma implying that assets are often tangible and visible. Crypto assets are recognized for their benefits especially when they are used for investment in several countries, crypto assets are accepted as payment tools, but not in Indonesia, which only allows crypto assets to be used as an investment instrument. Crypto assets fluctuate and have no exact values. Departing from this issue, this research aims to investigate the situation where a debtor declared bankruptcy under a court decision has crypto assets. That is, can it be classified as real assets when it is related to bankruptcy, considering that they have fluctuating values affecting the value of receivables on the side of creditors towards debtors? This research also discusses the juridical implication arising when crypto assets are presented as the assets of bankruptcy in a bankruptcy case.
Keywords: crypto assets, bankruptcy, deb
URGENSI PENGATURAN ADAPTASI SEBAGAI FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU
No full textJulien Andrew Parluhutan, Moch. Zairul Alam, Diah Pawesti Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan urgensi pengaturan adaptasi sebagai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan terhadap adaptasi karya cipta bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait dengan adaptasi karya cipta sebagai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu?. Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) , bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adaptasi terhadap ciptaan sebagai fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas tuna rungu belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perlu dibuatkan pengaturan yang khusus mengatur tentang adaptasi terhadap ciptaan sebagai fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas tuna rungu dengan tujuan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
Kata Kunci: adaptasi, ciptaan, penyandang disabilitas tuna rungu
Abstract
This research aims to investigate the urgency of regulating the adaptation to access to copyright works for people with hearing impairment. Departing from this urgency, this research is focused on the following problems: (1) how is the adaptation to copyright works for people with disabilities regulated based on the positive law in Indonesia and (2) what is the appropriate regulation regarding the adaptation to copyright work as access to creation for hearing-impaired people? This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches. Legal materials consist of primary and secondary data. The research discovers that this matter is not governed in positive law in Indonesia. That is, it is necessary to make a regulation governing the adaptation to copyright works as the facility of access to creation for hearing-impaired people to ensure that their rights are met.
Keywords: adaptation, creation, people with hearing impairmen
ANALISIS SISTEM CONTENT ID CLAIM YOUTUBE DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textDinda Jhaneta Priceli, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Sebagai aplikasi video sharing terbesar, YouTube telah menyediakan sistem perlindungan hak cipta atas ciptaan didalamnya yang dinamakan dengan sistem content ID claim. Sistem ini merupakan sistem pintar berbasis komputer dalam YouTube yang dapat mendeteksi apakah sebuah konten yang ingin diunggah mengandung hak cipta orang lain atau tidak. Namun, penggunaan sistem content ID claim mensyaratkan bukti pencatatan ciptaan dimana pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mencatatkan ciptaannya tidak dapat menggunakannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem content ID claim YouTube ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan mengetahui kedudukan surat pencatatan ciptaan sebagai alat bukti perdata baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Mengingat dalam pengaksesan content ID claim mewajibkan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki surat pencatatan ciptaan atau melakukan pencatatan ciptaannya terlebih dahulu, maka hal ini merupakan sebuah pertentangan dengan sistem deklaratif hak cipta Indonesia apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan (2) Surat pencatatan ciptaan dikategorikan sebagai alat bukti yang berupa surat berjenis akta otentik di Indonesia dan Certified Copies of Public Record di Amerika, yang mana keduanya merupakan alat bukti diakui kebenarannya.
Kata kunci: perlindungan hak cipta, content ID claim, alat bukti, Youtube
Abstract
As the biggest video-sharing service provider, YouTube has set copyright protection of creation under the content ID claim system—a smart system of YouTube working on a computer to detect whether content uploaded contains the copyright of others. However, the use of the content ID claim system requires proof of copyright registration of the content owner. That is, content creators not registering the copyright yet cannot use this feature. This research employed a normative-legal method and statutory, analytical, and comparative approaches, aiming to analyze the content ID claim YouTube system seen from the perspective of Law Number 28 concerning Copyright and to find out the position of the statement declaring the registration of copyright as a civil proof in either Indonesia or the US. The research results reveal that (1) considering the access to content ID claim requires a creator or a copyright holder to hold a statement proving copyright registration, this requirement seems to contravene the declarative system of copyright in Indonesia if it is viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; and (2) the statement of this copyright registration is categorized as a proof in the form of an authentic deed in Indonesia and Certified Copies of Public Record in the US, both of which serve as recognized proof.
Keywords: copyright protection, content ID claim, proof, Youtub