Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
Pengaturan Dan Akibat Hukum Pemanfaatan Digital Open License Dalam Perjanjian Creative Commons
No full textMuhammad Rheza Razan, Yenny Eta Widyanti, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai kekaburan pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Isi dari pasal tersebut ialah “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Ditemukan pada pasal tersebut masih belum adanya penjelasan terkait lisensi terbuka dan lisensi tertutup. Dengan tidak adanya penjelasan yang tersebut menyebabkan kekaburan norma hukum. Ditambah, dalam UU ini terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur tentang basis data, dan kewajiban pencatatan lisensi. Ketentuan tersebut mewajibkan pemberi lisensi untuk mencatatkan lisensi-lisensinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketentuan itu berpotensi menghambat penerapan Open License di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative-Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pengaturan pelaksanaan terkait Open License harus diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, agar dapat dikecualikan dari kewajiban mencatatkan lisensi. Dengan adanya lisensi terbuka maka penyebaran sebuah karya seni untuk pendidikan dan pengembangan ke arah lebih baik dapat dilaksanakan di Indonesia tanpa harus meminta izin kepada penciptanya.
Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi Terbuka, Lisensi, Pencipta Karya
ABSTRACT
This research delves into the issue regarding the vagueness implied in Article 1 point 20 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, stating that “a license is a written permit given to a copyright holder or right holder related to another party in executing an economic right of the creation or the product of related right under certain conditions”. This Article does not provide an elucidation about an open license and closed license. This absence results in the vagueness of the norm. Moreover, there is another new provision regarding the database and the responsibility for license registration. This provision requires the license provider to get all the licenses registered to the Directorate General of Intellectual Property. This provision certainly hampers the implementation of an Open License in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative approaches, and the analysis results reveal that the implementation of open licenses should be regulated in the legislation in Indonesia to allow for exemption from license registration. With this open license, the publication of art that is intended for better education and development can be realized in Indonesia without requesting consent from the creator.
Keywords: Copyright, Open License, License, creator 
Penerapan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019di Wilayah Desa Sukowilangun Kabupaten Malang
No full textBilly Adiyatma Putra, Herlin Wijayanti, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di berbagai negara maupun diseluruh dunia. Penyakit yang dapat dikategorikan sebagai pandemi merupakan penyakit yang memiliki pelonjakan jumlah orang yang terinfeksi dengan skala yang besar, Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia berkewajiban melindungi rakyatnya khususnya pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, termasuk menjamin kehidupan rakyat yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan, dengan mengeluarkan pedoman-pedoman yang berstandar hukum. Tidak hanya melalui pemerintah pusat saja tapi dari pemerintahan terkecil seperti pemerintahan lurah atau pemerintahan desa serta seluruh masyarakat juga harus membantu untuk menurunkan tingkat bertambahnya masyarakat yang terpapar oleh virus Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan Pаsаl 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah desa Sukowilangun Kabupaten malang. Penulis memilih wilayah penelitian ini dikarenakan pada saat penulis menjadi relawan Covid-19 di Desa Sukowilangun Kabupaten Malang masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tentang tindakan yang dilakukan oleh pihak Desa Sukowilangun dalam menangani situasi seperti saat ini. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kajian hukum empiris. Desa Sukowilangun beserta masyarakatnya harus bisa bekerja sama untuk mengurangi mencapai keberhasilan dalam rangka penekanan angka pertumbuhan penyebaran virus Covid-19.
ABSTRACT
A pandemic is defined as the spread of a disease covering extensive areas even across countries globally. The disease that is deemed to be a pandemic usually spreads at an alarming rate resulting in massive numbers of infected residents. As a sovereign country, Indonesia is responsible to protect its citizens during the Covid-19 pandemic like these days and to protect the life and welfare of the people, guarantee a place to live, a good and healthy environment, and access to health services according to lawful standards. This is the responsibility of the whole government from central to the smallest governments to tackle the pandemic. This research is mainly intended to find out the implementation of Article 5 of Regent’s Regulation of the Regency of Malang Number 20 of 2020 concerning New Normal Guidelines amidst the Coronavirus Disease 2019 pandemic in Sukowilangun village of the Regency of Malang. This location was selected because the author figured out that the locals did not comply with the health guidelines in their day-to-day activities when the author once served as a volunteer in the area. This research also aims to investigate the measures taken by the authorities of the village in dealing with such a situation. With an empirical method, this research learns that the people of Sukowilangun village should work together to contain the spread of Covid-19
ANALISIS RESPON POSITIF MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
No full textErisa Mita Pratiwi, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Saat ini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengakomodir penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. penulis akhirnya memperoleh jawaban bahwa dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 huruf c yang digunakan oleh jaksa penuntut umum saat ini sebagai indicator dan parameter dalam melaksanakan penghentian penuntutan dengan restoratif masih kurang jelas. Karna saat ini Jaksa dalam meakukan restorative tidak ada ciri khusus atau karekter khusus untuk menentukan masyarakat seperti apa yang memenuhi syarat untuk mendapat keterangan tentang kehidupan sehari- sahari dari pelaku dimana agar terpenuhinya “masyarakat merespon positif” sebagai syarat penghentian penuntutan dengan restoratif. Penghentian Penuntutan atas tindak pidana tersebut, tidak lepas dari peranan masyarakat yang turut merespon positif atas dilaksanakannya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat dapat dilaksanakannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus terdapat respon positif dari masyarakat.
Kata Kunci : respon positif, masyarakat, Keadilan Restoratif
ABSTRACT
The research reveals that currently, the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia accommodates the settlement of disputes with restorative justice by issuing the Regulation of the Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, explaining that the cease of charges is based on restorative justice. Moreover, Article 5 letter c of the Regulation of the Prosecutors of Indonesia Number 15 of 2020 which has been the reference for general prosecutors to cease charges is deemed unclear because there are no specific characters to determine what type of members of the public can meet the requirements to gain information concerning day-to-day activities done by the perpetrators. This consideration is necessary to meet the requirement of public positive responses’ to cease the charges. Ceasing charges over a particular chase is inextricable from the public role in giving positive responses to the implementation of restorative justice done by the prosecutors of the Republic of Indonesia. That is, ceasing charges according to restorative justice requires public positive responses.
Keywords : positive response, public, restorative justic
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL ATAS PENGGUNAAN KONTEN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
No full textJeremy Dwi Alexander, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hak cipta konten digital di media sosial terhadap pelanggaran hak cipta dan untuk mengetahui pelaksanaan upaya pencegahan atas pelanggaran hak cipta di media sosial oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun jenis penelitian ini adalah sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dan akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis disertai dengan wawancara dengan beberapa instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hak cipta dalam bentuk preventif dan represif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, tetapi masih terdapat beberapa jenis konten yang masih belum dilindungi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah melakukan upaya penanganan pelanggaran hak cipta namun masih belum mempunyai divisi khusus yang bekerja untuk mengawasi pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta sehingga sampai saat ini tugas yang diamanatkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum bisa terlaksana.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Perlindungan, Pelanggaran, Hak Cipta
ABSTRACT
This research aims to find out how the protection of copyright of digital contents on social media is given regarding the violations of copyright and to find out the preventive measures to tackle the violations of the copyright on social media taken by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights as governed in Article 54 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research referred to socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were analyzed using descriptive analysis methods. Interviews with several related agencies also took place. The research results reveal that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides protection of copyright in both preventive and repressive actions to prevent violations of copyright. However, several contents are left unprotected in this law. The Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights has taken some measures to handle the violations but without special divisions assigned to supervise the creation and dissemination of the contents. In other words, the regulations mandated by Article 54 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright are not yet performed.
Keywords: Implementation, Supervision, Protection, Violation, Copyrigh
ORIENTASI SEKSUAL KEPADA SESAMA JENIS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 2723/PDT.G/2019/PA.JS)
No full textMuhamad Irsyad Imtichani, Rachmi Sulistyarini, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pengadilan dapat membatalkan perkawinan dengan dasar karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat kasus dimana seorang istri memohonkan pembatalan perkawinan karena suami memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis. Hakim mengabulkan permohonan tersebut atas dasar adanya salah sangka mengenai keadaan diri suami. Namun perkawinan dapat dibatalkan jika syarat perkawinan tidak terpenuhi sedangkan orientasi seksual kepada sesama jenis tidak diatur secara jelas sebagai alasan pembatalan perkawinan. Peneliti menganalisis dari segi konsep maupun regulasi mengenai keadaan orientasi seksual kepada sesama jenis sebagai alasan pembatalan perkawinan mengingat keadaan diri seseorang yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang perkawinan, selanjutnya peneliti menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan No. 2723/Pdt.G/2019.PA.JS dimana peneliti menilai apakah dasar pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan tersebut sudah tepat. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keadaan orientasi seksual kepada sesama jenis tidak tepat jika menjadi alasan utama dalam pembatalan perkawinan. Keadaan orientasi seksual tidak termasuk alasan yang dapat membatalkan perkawinan, selain itu peneliti menilai bahwa gugatan perceraian lebih tepat untuk diajukan mengingat akibat dari keadaan orientasi seksual kepada sesama jenis dapat memenuhi alasan pengajuan gugatan perceraian. Pada Putusan No. 2723/Pdt.G/2019.PA.JS, hakim tidak tepat dalam memberikan dasar pertimbangan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pertimbangan hukum dapat sesuai jika didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada Pasal 6 undang-undang perkawinan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum peneliti melakukan studi kepustakaan.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Orientasi Seksual, Homoseksual
ABSTRACT
A court can annul a marriage simply because the parties concerned fail to meet the requirements of marriage. A wife submitted a request for annulment of marriage because the husband was found to have been interested in the same sex. As long as one of the requirements is not met, a marriage can be annulled, but, in such a case, the ground of same-sex interest is not strictly regulated as the ground of marriage annulment, considering that the state of an individual that can cause marriage annulment is not elaborated in marriage law. This research analyzes the consideration of the judges in granting marriage annulment in Decision Number 2723/Pdt.G/2019.PA.JS. In this case, this research assesses whether the judges have made an appropriate decision. The research results reveal that the decision of marriage annulment due to the ground of same-sex orientation is deemed to be inappropriate since this tendency is not governed by the law concerned, but for this case, a divorce can be filed. That is, the decision issued by the judges is not acceptable. The legal consideration is acceptable if marriage requirements as stated in Article 6 of Marriage Law are not fulfilled. This research employed normative-juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The research data were obtained from the literature.
Keywords: marriage annulment, sexual orientation, homosexua
EFEKTIVITAS PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DENGAN PRAKTIK HIT AND RUN (Studi Kasus Pelaku Usaha dan Konsumen di Carousell Indonesia)
No full textShafadilla Ramadhini, Djumikasih, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan efektivitas Pasal 6 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dengan praktik hit and run di Carousell. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penilitian dalam pelaksanaannya hak-hak pelaku usaha masih belum terlaksana secara efektif masih banyaknya konsumen yang melakukan hit and run di Carousell serta kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pasal 6 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen belum efektif terlaksana akibat faktor penghambat, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan fasilitas. Upaya yang dapat dilakukan dengan menciptakan peraturan yang efektif untuk melindungi hak-hak pelaku usaha akibat kerugian dari konsumen serta sosialisasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha untuk beritikad baik serta melakukan prestasi sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pelaku Usaha, Hit and Run
ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the protection of business people and the effectiveness of Article 6 letter (a) and (b) of Law concerning Consumer Protection giving protection to business people due to breach of contract with hit and run in Carousell. This research employed empirical juridical methods with primary and secondary data resources. The research results show that the rights of business people have not been effectively accommodated and consumers are found to do hit and run in Carousell. Moreover, the protection given to business people is inadequate. Article 6 letter (a) and (b) of Law concerning Consumer Protection is not effectively implemented due to several impeding factors in terms of law, legal structure, legal culture, infrastructure, and facilities. This research recommends some measures taken to tackle the issue and raise the effectiveness in the protection of the rights of the business people due to the loss affecting the consumers. Moreover, disseminating information aiming to raise awareness of the importance of the rights and obligations of the consumers and business people is also essential to encourage them to demonstrate good faith and to perform the contract as agreed.
Keywords: Legal protection, breach of contract, business people, hit and ru
RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU DALAM MENENTUKAN PRAKTIK DISKRIMINASI TERKAIT PENYEDIAAN LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER (Studi Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020)
No full textDika Yudhata Pasogi, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait Ratio Decidendi Putusan Kppu Dalam Menentukan Praktik Diskriminasi Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider, dalam amar putusan Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyatakan bahwa bahwa Telkom group tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Komisi menyebutkan bahwa pihak Telkom Group telah melakukan perbuatan diskriminasi kepada Netflix (melakukan pemblokiran terhadap akses internet Netflix) dan tidak memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dalih Telkom dan Telkomsel telah melakukan tindakan sesuai dengan UU Pornografi dan UU ITE. Pada pasal 50 huruf uu nomer 1 tahun 1999 mengatur mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjadi suatu perbuatan pengecualian. Sehingga apakah perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom group itu merupakan perbuatan yang dikecualikan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena menganalisis hasil putusan KPPU dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mencari apakah putusan tersebut sesuai dengan norma yang ada. Pendekatan yang digunakan,1) pendekatan kasus sebagaimana penggunaan putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020;2)pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa putusan Majelis KPPU tidak sesuai dengan pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan yang dilakukan Telkom dan Telkomsel memblokir tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pemblokiran terhadap situs internet merupakan kewenangan Kominfo sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014.
Kata Kunci : Ratio Decidendi, Putusan KPPU, Diskriminasi, Pemblokiran Netflix
ABSTRACT
This research studies the issue of Ratio Decidendi of the Decision of the Business Competition Supervisory Commission in deciding the practice of discrimination regarding the provision of internet access by internet providers. The dictum of the commission council declares that Telkom group is not proven guilty of violating Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999, while, in terms of the consideration of law, the council of the commission mentions that Telkom Group has demonstrated discrimination against Netflix by blocking access to Netflix. This discrimination fails to meet the criterion of unfair business competition as in Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 with the statement showing that both Telkom and Telkomsel have done something not according to Pornography and Electronic Information and Transactions Law Article 50 letter UU Number 1 of 1999 concerning the matters that exempt conduct. The problem studied is whether this discrimination is deemed to be an exemption. This research employed normative-juridical methods analyzing the Decision of the Business Competition Supervisory Commission according to the legislation to find out whether this decision is congruent with the existing norms. This research also referred to a case approach according to the Decision mentioned above and a statutory approach that studies the related law. The research results reveal that the Decision of the commission council is not relevant to Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999. The access blocking done by Telkom and Telkomsel does not comply with current terms and conditions since blocking should be under the authority of the Ministry of Communication and Information Technology according to the Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 of 2014.
Keywords: Ratio Decidendi, Decision of Business Competition Supervisory Agency, Netflix Blockad
PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN POLITIK HUKUM MELALUI PERUBAHAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
No full textIrqi Sheva Maulana, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Menelaah politik hukum mengenai DPD yang menyebabkan adanya permasalahan ketimpangan di dalam kelembagaan DPD dan ketidakproporsionalan komposisi yang sama dalam anggota DPD di setiap provinsi.. Hal tersebut dibuktikan dengan bunyi pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menafsirkan bahwasannya jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR dan anggota DPD di setiap provinsi memiliki jumlah yang sama. Dalam hal ini dapat menimbulkan konflik kelembagaan di dalamnya dikarenakan kedua lembaga tersebut sama-sama dipilih oleh rakyat melalui sistem yang sama yakni pemilihan umum. Dan kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari MPR berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945. Kemudian terkait dengan komposisi anggota DPD di setiap provinsi yang sama dinilai tidak proporsional dikarenakan masing-masing daerah berbeda kebutuhannya yang didasari atas luas wilayah dan jumlah penduduknya. penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konsep. Adapun hasil dari penelitian ini yakni politik hukum DPD bersifat dinamis dimulai dari adanya senat hingga utusan daerah. Kemudian terjadi reformasi yang menyebabkan lahirnya DPD sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI dan merepresentasikan daerah hingga saat ini. Kemudian setelah mengetahui politik hukum DPD terdapat bentuk penguatan kelembagaannya. Hal tersebut dilihat dari adanya ketimpangan keanggotaan maupun ketidakproporsional komposisi DPD disetiap provinsi. Maka dari itu dilakukan perubahan UUD NRI 1945 untuk menambah jumlah anggota DPD agar sama dengan DPR, kemudian mengenai komposisi anggota di setiap provinsinya tidak sama, melainkan ditentukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya.
Kata Kunci: DPD, Kelembagaan, Politik Hukum, dan Penguatan
ABSTRACT
Delving into the legal politics regarding Regional Representative Council may cause overlapping problems in the council and an imbalance of composition in the council in every province. This is obvious in Article 22C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (henceforth referred to as the Constitution), interpreting that the number of the members of the council should not exceed one-third of the total number of the council’s members, and each council in every province has the same number. This situation can spark institutional conflicts in both councils, considering that these two councils are voted by the members of the public through general elections, and these two councils represent part of the People’s Consultative Assembly according to Article 2 paragraph (1) of the Constitution. The composition of the members of the Regional Council in each province is considered not proportional since every province has its own different needs, area, and population. This research employed normative-juridical methods and historical and conceptual approaches, revealing that the legal politics of the Regional Council is dynamic, and this is represented by the presence of the senate and regional representative members. The reform lies in the fact that the Regional Representative Councils exist to protect the Unitary State of Indonesia and represent regional areas. Institutional reinforcement can be performed after the legal politics of the council is figured out. This is obvious in the disproportional number of the numbers of members and the composition of the council in each province. Thus, the amendments to the Constitution took place in order to add the number of members of the council to reach the same portion of the members in the council. The composition of the members in each province is not equal since it should adjust the area and population.
Keywords: regional council, institutional, legal politics, reinforcemen
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH PEMURNIAN PASIR KABUPATEN PONOROGO
No full textMaula Wahyu Sejati, Istislam, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Air Limbah oleh Usaha Pemurnian Air tekasit kasus tersumbatnya aliran irigasi sawah oleh limbah usaha pemurnian pasir di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kabupaten Ponorogo khususnya di Kecamatan Jenangan telah ditemukan permasalahan mengenai tersumbatnya irigasi sawah oleh limbah usaha pemurnian pasir. Sawah warga yang terletak di Kecamatan Jenangan khususnya di Desa Sraten, Desa Sedah, Desa Panjeng memang terdapat beberapa usaha pemurnian pasir yang terletak tidak jauh dari sawah warga. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan air limbah oleh usaha pemurnian pasir. Dalam upaya pendekatan ini yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis dimana penulis mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis juga menggunakan data primer dimana diperoleh dari wawancara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait Limbah Usaha Pemurnian Pasir yaitu meliputi peninjauan lapangan, peninjauan izin, prasarana, pengambilan sampel limbah dan pemeriksaan kolam pemurnian belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dikarenakan terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup yaitu data usaha dari Dinas Lingkungan hidup dengan dilapangan berbeda, pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan di seluruh usaha pemurnian pasir, belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pengawasan, laporan usaha pemurnian pasir setiap 6 bulan sekali yang belum sepenuhnya terlaksana, dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengecekan rutin terhadap usaha-usaha yang pernah melakukan pelanggaran.
Kata Kunci: Pengawasan, Limbah Air, Usaha Pemurnian Pasir
ABSTRACT
This research discusses the control conducted by the Environment Agency regarding sand purification wastewater following the issue of irrigation canals clogged by sand purification waste in the Sub-District of Jenangan, the Regency of Ponorogo. This research topic departed from the fact that the Regency of Ponorogo, especially in the Sub-District of Jenangan in Sraten, Sedah, and Pajeng villages has been home to sand purification industries located not far from rice fields. This research employed socio-juridical approaches intended to observe the object studied and to find out the facts in society. Research data consist of primary materials obtained from direct interviews. The research result reveals that the control over this wastewater coming from sand purification involving field observation, permit, infrastructure, waste sampling, and purification pond assessment does not comply with the existing regulations due to missed agenda that should be performed by the apparatuses of the Environment Agency. Moreover, the data in the agency and that in the field are different, the control does not touch all purification industries in this context, the Standard Operating Procedure is absent in the control, and the apparatuses of the Environment Agency do not regularly check the related industries committing violations.
Keywords: control, wastewater, sand purification industrie
STATUS HUKUM PENDIRIAN VIRTUAL OFFICE OLEH PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEDUDUKAN DOMISILI PERSEROAN TERBATAS
No full textMuhammad Ariq Maulana, Reka Dewantara, Mochammad Hamidi Masykur
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Perkembangan dunia digital mulai merambak ke berbagai aspek kegiatan manusia. Di Indonesia sendiri digitalisasi mulai merambak dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga pereknomian. Hal ini memacu masyarakat Indonesia untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang didasarkan dengan aspek digital yakni munculnya fenomena Virtual Office di Indonesia. Penggunaan virtual office di Indonesia mengalami peningkatan yang masif, namun hingga saat ini masih belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam hal legalitas dari suatu Perseroan Terbatas yang menggunakan layanan ini. Maka dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh jawaban bahwa sebuah perseroan terbatas yang menggunakan atau mendirikan virtual office akan mengalami kekaburan terhadap lokasi domisili atau keberadaan ril dari perseroan terbatas itu sendiri. Selain itu, dengan tidak diaturnya penggunaan virtual office ini mengakibatkan munculnya beberapa implikasi-implikasi yuridis seperti dalam aspek peraturan zonasi, pengukuhan sebagai perusahaan kena pajak, dan dalam hal perbuatan hukum perseroan terbatas tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas terkait dengan penggunaan virtual office. Peraturan perundang-undangan ini nantinya yang dapat menjadi pedoman bagi perseroan terbatas dalam mendapatkan status hukum yang konkrit.
Kata Kunci: Legalitas, Virtual Office, Perseroan Terbatas, Domisili
ABSTRACT
The development of the digital world has touched almost all aspects of human activities. In Indonesia, digitalization is implemented in education, health, and the economy. This trend triggers the people in Indonesia to keep growing in line with the current development. Virtual office proves that digitalization exists in Indonesia. The use of virtual offices has been massive, but there are no laws that can serve as the guidelines for the implementation of virtual offices in terms of the legality of a limited liability company using this service. Departing from this issue, this research discovers that the virtual office does not hold any clarity of domicile or real location of the company concerned. Moreover, the absence of regulations regulating virtual offices results in some juridical implications regarding zonation regulations, the declaration stating that accompany is taxable, and legal action of the company concerned. Therefore, clear regulation regarding the use of the virtual offices is required. The legislation concerning this matter is expected to set the guidelines for the company to get concrete legal standing.
Keywords: legality, virtual office, limited liability company, domicil