Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP PENJUALAN ROKOK MELALUI MARKETPLACE SECARA DARING
No full textChellendia Chassandi Chairani, Haru Permadi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan yakni (1) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring dan (2) Untuk mengetahui dan merumuskan bentuk produk hukum yang tepat untuk mengatur mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring. Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sosiologis atau teleologis, komparatif, dan ekstensif. Selanjutnya hasil penelitian ini rokok memiliki kandungan zat berbahaya seperti: (a) Nikotin, (b) Tar, (c) Timah Hitam (Pb), dan (d) Gas Karbon Monoksida (CO2) yang dapat mengganggu kesehatan. Hingga saat ini Indonesia tidak ada pengaturan mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring sehingga anak di bawah umur dapat membeli rokok melalui marketplace secara bebas. Oleh sebab itu peraturan pemerintah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lemah dan belum dapat dikatakan melindungi anak di bawah umur dari pengkonsumsian rokok. Maka dari itu bentuk produk hukum yang tepat untuk mengatasi kekosongan hukum mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring yakni Peraturan Pemerintah dan pelaksanaannya perlu melakukan ratifikasi FCTC terlebih dahulu baru merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Kata Kunci: anak dibawah umur, rokok, marketplace
Abstract
This research aims to (1) investigate and analyze the urgency of regulating the mechanism of identity verification for minors over the distribution of cigarettes on online marketplace and (2) to investigate and formulate the type of a relevant legislative product to regulate the mechanism of identity verification for underage persons regarding online distribution of cigarettes on online marketplace. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials were analyzed using grammatical, sociological, teleological, comparative, and extensive interpretations. The research also finds that cigarettes contain (a) Nicotine, (b) tar, (c) lead (Pb), and (d) Carbon Monoxide (CO2) harmful to health. To date, Indonesia has not regulated the mechanism of identity verification for underage persons regarding the matter. This seems to allow underage persons to buy cigarettes in the marketplace without control. Thus, the government regulation concerned is deemed weak and is not binding, failing to properly protect minors from smoking. In this case, the government must perform ratification of FCTC before it revises the Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Tobacco Control as an Addictive Substance for Health.
Keywords: underage person, cigarette, marketplac
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 323/PID.SUS/2016/PN GTO, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU NOMOR 239/PID.B/2020/PN LLG DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR 146/PID.SUS/2017/PN SRL MENGENAI PEMIDANAAN KDRT DENGAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI SIRI
No full textDyahlike Dwitanaya Rhosydy, Abdul Madjid, Ladito Risang
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat sebuah isu hukum tentang Pemidanaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Penganiayaan Terhadap Istri Siri dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN Gto, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 239/Pid.B/2020/PN Llg dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Srl dalam menjatuhkan vonis yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang mana peneliti menyesuaikan unsur-unsur, melihat dan menganalisis secara mendalam terkait kasus hukum yang ada di ketiga putusan hakim tersebut kemudian mencermati serta mengkaji konsep hukum tentang Undang-Undang PKDRT serta pasal Penganiayaan pada KUHP dalam implementasinya terhadap ketiga putusan terkait.
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil analisis bahwasannya dalam ketiga putusan tersebut terjadi sebuah perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang mana dalam Putusan nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, hakim memvonis dengan pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004, Dalam Putusan Pengadilan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Llg, hakim menjatuhkan vonis dengan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl dijatuhi vonis sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan tersebut mengakibatkan munculnya sebuah ketidakadilan mengingat dalam ketiga putusan tersebut memiliki banyak persamaan.
Kata Kunci: disparitas pidana, KDRT, penganiayaan
Abstract
This research studies the criminal case of domestic violence against a wife of unregistered marriage as in the District Court’s Decision of Gorontalo Number 323/Pid.Sus/2016/PN Gto, District Court’s Decision of Lubuk Linggau Number 239/Pid.B/2020/PN Llg and District Court’s Decision of Sarolangun Number 146/Pid.Sus/2018/PN Srl, the three of which imposed different sentencing against a criminal offender. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and conceptual approach by considering the elements and analyzing the legal case profoundly in the three court decisions before thoroughly analyzing the concept of the law of domestic violence and the Article related to violence in the Penal Code in its implementation of the three decisions concerned. The research results reveal that all three court decisions are varied in the following ways: in Decision Number 323/Pid.Sus/2016/Pn.Gto, the judge sentenced the defendant under Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2004, in Decision Number 239/Pid.B/2020/PN Llg, the Judge sentenced the defendant under Article 351 Paragraph (1) of Penal Code and Court Decision Number 146/Pid.Sus/2017/PN Srl under Article 351 Paragraph (3) of Penal Code. All these differences led to injustice while these three decisions also carried similarities.
Keywords: dissenting sentencing, domestic violence, violenc
URGENSI PENGATURAN PERSYARATAN KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI BIDANG TELEMEDICINE
No full textIrvan Fadilah, Diah Pawestri Maharani, Afrizal Mukti Mibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kekosongan hukum terkait Penyelenggaraan PelayananTelemedicine antara Dokter dengan Pasien berimplikasi pada tidak adanya persyaratan khusus dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine, sehingga persyaratan yang diberlakukannya hanya persyaratan umum. Namun, persyaratan umum sebagaimana diatur dalam PP 71/2019 belum cukup dikarenakan masih adanya kemungkinan terjadi kegagalan sistem, sehingga membutuhkan persyaratan khusus. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis (1) Bagaimana urgensi pengaturan persyaratan khusus dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine; (2) Bagaimana model pengaturan persyaratan khusus yang ideal dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine ditinjau dari India. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual research) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil dari penelitian ini bahwa urgensi ketidakadaan persyaratan khusus maupun pemberlakuan persyaratan umum dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine berimplikasi secara sosiologis pada tidak adanya upaya preventif pertama untuk mengantisipasi dan menghindarkan pengguna Sistem Elektronik sekaligus Pasien dari ancaman yang membahayakan kesehatan dan/atau nyawa akibat kegagalan Sistem Elektronik, yang mana secara filosofis telah dijamin sebagai hak asasi manusia oleh Hukum Nasional maupun Internasional karena bentuk kerugiannya bersifat immateriil. Secara yuridis, persyaratan khusus juga dapat mengisi kekosongan hukum terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine yang menyebabkan depresiasi peran hukum; pertentangan dengan konsep Negara Hukum; serta ketidaksesuaian dengan amanat UUD NRI 1945 dan UU 36/2009. Selanjutnya dirumuskan model pengaturan persyaratan khusus dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine dengan bantuan persyaratan khusus milik India.
Kata Kunci: penyelenggaraan sistem elektronik, telemedine, persyaratan khusus
Abstract
The legal loophole regarding the administration of telemedicine service between a doctor and a patient may lead to the absence of special requirements in the administration of electronic systems in Telemedicine. Thus, general requirements have been referred to so far. However, the general requirements as governed in the Government Regulation 71/2019 are not adequate due to the potential of system failure, thereby needing special requirements. Departing from this issue, this research aims to analyze (1) the urgency of the regulation concerning special requirements in the administration of electronic systems in telemedicine and (2) the regulatory model of the regulation concerning ideal special requirements in the administration of electronic systems in telemedicine from the perspective of India. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that this urgency of the matter concerned sociologically results in the absence of initial preventive measures to anticipate and prevent patients as electronic system users from health risks that may harm their life due to the failure of electronic systems administered, and this matter has been philosophically guaranteed as human rights by the national and international laws, considering that it may take an immaterial loss. In a juridical scope, special requirements can also fulfill the legal loophole regarding the administration of the electronic system in telemedicine, and it may result in the depreciation of the role of law, contravention of the concept of the state of law, and irrelevance to the mandate given by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law 36/2009. The model formulation of the regulation governing special requirements in the administration of the electronic system in telemedicine is also proposed according to the special requirements from India.
Keywords: administration of electronic systems, telemedicine, special requirement
HARMONISASI HUKUM PENATAAN KEWENANGAN DESA (ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA)
No full textKrishna Widyarsa, Ria Casmi Arrsa, Ibnu Sam Widodo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tulisan ini mengangkat isu yang berawal dari adanya dualisme pengaturan yang terjadi antara Kemendagri dan KemendesPDTT. Kedua kementerian tersebut sama-sama membuat aturan terkait penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dan saling bertentangan satu sama lain. Kemendagri melalui Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan KemendesPDTT melalui melalui PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sehingga perlu dilakukan harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi harmonisasi hukum dan merumuskan konsep harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilnya terdapat dualisme pengaturan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara kedua kementerian sehingga terjadi disharmonisasi yang berujung pada konflik hukum. Dualisme yang terjadi mengenai detail daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kemudian mekanisme penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh bupati dan/atau walikota serta mengenai pungutan Desa. Dualisme pengaturan ini menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran implementasinya. Berdasarkan hal tersebut penting untuk dilakukan harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. Penulis menawarkan beberapa konsep yang dapat dilakukan dalam rangka harmonisasi hukum terhadap penataan Kewenangan Desa, diantaranya melalui harmonisasi kelembagaan, harmonisasi keuangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan (regulasi), serta harmonisasi sumber daya manusia.
Kata Kunci: Kemendagri, KemendesPDTT, daerah tertinggal dan transmigrasi, penataan kewenangan desa
Abstract
This research departed from the dualism issue in the regulations of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration (KemendesPDTT). These two ministries set the regulations regarding village authority according to the rights of origin and local authority at a rural scale, while the regulation contravenes the other. The Kemendagri stipulated the Regulation of Kemendagri Number 44 of 2016 concerning the Village Authority and KemendesPDTT stipulated the Regulation of KemendesPDTT Number 1 of 2015 concerning the Guidelines of the Authority According to the Rights of Origin and the Local Authority at a rural scale. These two regulations need harmonization in the management of village authority. This research, therefore, aims to investigate the urgency of the harmonization of law and formulate the concept of the harmonization of law regarding the management of village authority by employing normative-juridical methods and statutory, conceptual, and historical approaches. The research results reveal that there is a dualism of regulations, causing overlapping authorities, and this situation leads further to legal conflict. This dualism falls on the details of village authorities according to the rights of origin and the local authorities at a rural scale and also the mechanism of the management of village authority according to the rights of origin and local authorities at a rural scale by regents and/or mayors and matters regarding levies imposed on the village. This dualism has brought about a conflict in the implementation. Therefore, it is essential to start harmonization of law regarding the management of village authority. This research offers several concepts to support this harmonization in this case. These measures may involve institutional, financial, and statutory (regulatory) harmonization, and the harmonization of human resources.
Keywords: the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Village, underdeveloped regions, and transmigration, the management of village authorit
ANCAMAN PENGGUNAAN ELECTROMAGNETIC PULSE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
No full textWildan Yuristian Alfiddin, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas ancaman penggunaan Electromagnetic Pulse (EMP) sebagai senjata dalam konflik bersenjata, dengan fokus pada aspek hukum internasional. EMP adalah suatu alat perang yang memiliki dampak luas terhadap peralatan elektronik dan dapat berdampak pada warga sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. Meskipun ada peraturan internasional yang bersinggungan dengan EMP, pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaannya masih belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlunya pengaturan dan resolusi terkait penggunaan EMP sebagai senjata dalam kerangka hukum humaniter internasional serta menganalisis upaya pembatasan penggunaan EMP dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan EMP dapat merusak peralatan elektronik dan memengaruhi negara yang akan berperang serta masyarakat sipil lainnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter, penggunaan senjata yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu harus dihindari. Oleh karena itu, perlunya pembatasan dan resolusi penggunaan EMP dalam kerangka hukum internasional menjadi penting. Dalam kerangka ini, negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata perlu sepakat untuk tidak menggunakan peralatan perang yang mengandung EMP. Jika hal tersebut sulit dilaksanakan, maka negara-negara yang menjadi anggota PBB harus bekerja sama untuk menetapkan batasan operasional terkait penggunaan EMP. Hal ini khususnya relevan bagi negara-negara yang mungkin terdampak oleh penggunaan EMP dan yang memiliki kepentingan dalam mencegah dampak negatif dari senjata tersebut.
Kata Kunci: electromagnetic pulse, senjata, hukum internasional, konflik bersenjata, hukum humaniter
Abstract
This research discusses the threat of using electromagnetic pulse (EMP) as a weapon in an armed conflict with a focus on the aspect of international law. EMP is a device used in a war with massive impacts on electronic devices and civilians not involved in the war. Despite the existence of international regulations that forbid the use of the EMP, there have not been any comprehensive and clear regulations regarding the use of the device. This research aims to explain the regulation of and the resolution to the use of EMP as a weapon within the international humanitarian legal framework and to analyze the measures for restricting the use of EMP in international law. The research methods used were normative-juridical. The research results show that the use of EMP can damage electronic devices and affect the states involved in a war and other innocent civilians. According to the principle of humanitarian law, the use of weapons that can cause severe injury must be avoided. Therefore, restriction of and resolution to the use of the EMP are essential in international law. In this framework, the states involved in an armed conflict need to agree not to use any devices with EMP. If it is hardly possible to do so, the member states in the United Nations have to work together to set the operational restrictions for the use of the EMP. This measure may be relevant to the states affected by the use of the EMP and those having an interest in averting negative impacts left by the weapon.
Keywords: electromagnetic pulse, weapon, international law, armed conflict, humanitarian la
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PIHAK DALAM MEMBUAT PERJANJIAN (ANALISIS PASAL 1320 AYAT 2 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA MENGENAI KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM)
No full textKevin Bramustiko Priambudi, Rachmi Sulistyarini, Prawatya Ido Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penyandang Disabilitas Sebagai Pihak Dalam Membuat Perjanjian (Analisis Pasal 1320 Ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Mengenai Kecakapan Bertindak Dalam Hukum). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap disabilitas yang disebabkan adanya pemikiran negatif tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana unsur penyandang disabilitas yang dapat dikatakan cakap dalam membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata ? (2) Bagaimana kedudukan hukum penyandang disabilitas sebagai pihak dalam membuat perjanjian ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian pada karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berasal dari jurnal hukum, pendapat para ahli, dan buku dengan teknik penelusuran studi kepustakaan dan internet yang dianalisis dengan meneliti serta menelaah materi bahan hukum yang dibuat menjadi kesimpulan yang menjadi hasil penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa sebelum membuat perjanjian, maka harus mempertimbangkan beberapa faktor mengenai kemampuan dan kebutuhan para penyandang disabilitas mental dan intelektual agar tidak merugikan para pihak. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka para penyandang disabilitas mental dan intelektual harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dengan disertai bukti hasil pemeriksaan dokter, psikolog, dan/atau psikiater mengenai kondisi mereka.
Kata Kunci: perjanjian, penyandang disabilitas, cakap hukum
Abstract
This research studies the issue regarding people with disabilities involved as parties in the making of an agreement (Analysis of Article 1320 Paragraph 2 of Civil Code in the matter of prowess to act in a legal scope). This research topic departed from discrimination against people with disabilities, beginning with the stigma against disabled people. From this issue, this research aims to investigate the following problems: (1) in what way can people with disabilities be said to be capable of making an agreement according to Article 1320 paragraph (2) of the Civil Code? (2) what legal standing do people with disabilities hold as the parties involved in the making of an agreement? This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained from statute while the secondary data were from law journals, experts’ ideas, and books on library research methods, and other sources from the Internet. All the materials were analyzed by delving into the materials, concluding, and presenting the materials in research results. The research has found that several considerations must be made before agreement-making takes place, including the factors of capability and the needs of people with mental and intellectual disabilities for the sake of the parties involved. Article 32 of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities requires those with either mental or intellectual disabilities to file a request to the District Court, and this request must be proven by the statement on the examination performed by a general practitioner, psychologist, and/or psychiatrist regarding the conditions.
Keywords: agreement, people with disabilities, legally capabl
PELAKSANAAN PENGAWASAN KETAATAN INDUSTRI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS BERDASARKAN PASAL 492 PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR)
No full textAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk Mendeksripsikan dan menganalisis bentuk, prosedur, isi Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Industri Di Daerah Aliran Sungai Sungai Brantas Berdasarkan Pasal 492 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menganalisis hambatan serta solusi yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam meningkatan bentuk Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Terhadap Industri Yang Terjadi Di Daerah Aliran Sungai Brantas. Dari hasil penulusuran penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan Pasal 492 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengawasan terhadap ketaatan Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur masih kurang maksimal. Pelaksanaan Pasal 492 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengendalian Lingkungan Hidup kurang maksimal dikarenakan beberapa kendala yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada Badang Dinas Lingkungan Hidup yang menyebabkan kurang maksimal nya pengawasan terhadap Industri di sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas serta kurangnya kesadaran industri di Daerah Aliran Sungai Brantas tentang cara pengelolaan limbah yang baik dan benar. Untuk menanggulangi permasalahan tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan melakukan pengawasan secara berkala dan membuat strategi yang sasaranya optimal.
Kata Kunci: pengawasan, sanksi adminstratif, pencemaran lingkungan
Abstract
This research aims to describe and analyze the form, procedure, and substance of the implementation of supervision over the obedience of industries operating along the Brantas watershed according to Article 492 of the Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management in the Province of East Java to improve the implementation of the supervision concerned. The research results have found that Article 492 of Government Regulation Number 22 of 2021 above is not optimally implemented simply due to limited human resources in the environment agency and inappropriate industrial waste management. To ensure that environmental protection and management are appropriately applied, the Environment Agency needs to conduct periodical supervision and set strategies for optimal targets.
Keywords: surveillance, administrative sanction, environmental pollutio
IMPLEMENTASI TENTANG HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN)
No full textEsra Fuza Silalahi, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tentang Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan). Dalam pelaksanaannya adanya hak anak yang diatur di dalam Undang-Undangan Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) yang tidak di penuhi dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan Kelas I Medan pada masa pandemi covid-19? (2) Apa hambatan yang dialami oleh Rutan Kelas I Medan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan Kelas I Medan pada masa pandemi covid-19? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Medan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hokum? Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup perundang-undangan dan hasil wawancara penelitian. Berdasarkan peneltian yang telah di lakukan, dapat di simpulkan terdapat beberapa ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu diperlukan adanya perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam penanganan apabila terjadi lagi pandemi atau kejaadian tidak terduga lainnya.
Kata Kunci: anak, pidana, pembinaan, hak, LPKA
Abstract
This research aims to investigate the implementation of the rights of the child facing a legal process during the Covid-19 pandemic (A study in a state’s detention house class I of Medan). The rights concerned are regulated in Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime not fulfilled in the case of the child involved in a legal process. Departing from this issue, this research aims to study: (1) how are the rights of the child facing a legal process fulfilled in a state’s detention house class I of Medan during the Covid-19 pandemic? (2) what impeding factors are faced by the detention house concerned regarding the fulfillment of the rights of the child in the detention house class I of Medan? (3) what measures are taken by the detention house class I of Medan in tackling the factors impeding the fulfillment of the rights of the child concerned? This research employed juridical-empirical methods and socio-juridical approaches. The legal materials consist of primary and secondary materials including legislation and interview results. The research results reveal that there is disharmony with the legislation. Therefore, amendments and/or improvement of the policy are required as a precaution in case of another pandemic or unexpected event happening in the future.
Keywords: child, criminal, correction, right, Correctional Department for Children (LPKA
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK)
No full textFida Rudiana, Iwan Permadi, Herlindah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat mengenai isu penerapan asas keterbukaan pada konsultasi publik rencana pembangunan untuk kepentingan umum pada Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Pada proses pembangunan terdapat permasalahan dimana sebagian besar warga yang terdampak menolak atas hasil appraisal namun tidak mengajukan keberatan / gugatan di Pengadilan sesuai peraturan, sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam apakah konsultasi publik yang merupakan tahapan sebelum proses penilaian ganti rugi telah dilaksanakan dengan menerapkan asas keterbukaan. Tujuan penelitian ini ialah menganalisa apakah pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terlebih pada tahapan konsultasi publik telah sesuai dengan peraturan, dan juga menganalisa apakah tahapan konsultasi publik telah menerapkan asas keterbukaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio legal, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, hasil penelitian dan uraian pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan yakni secara formil kegiatan konsultasi publik telah dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam peraturan namun warga yang terkena dampak merasa kalau usulan-usulan yang menjadikan warga setuju atas pembangunan bendungan, tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga dialog yang dilakukan dalam konsultasi publik dirasa hanya formalitas saja. Untuk penerapan asas keterbukaan pada pelaksanaan konsultasi publik, ada kegiatan yang sudah menerapkan asas keterbukaan dan ada kegiatan yang tidak menerapkan asas keterbukaan. Kegiatan yang tidak menerapkan asas keterbukaan ada pada kegiatan pelaksanaan, yaitu ketika Tim Persiapan yang bertugas menyampaikan informasi, tidak menyampaikan informasi dampak yang bisa merugikan warga dari pembangunan Bendungan Semantok.
Kata Kunci: Asas Keterbukaan, Konsultasi Publik, Pengadaan Tanah
Abstract
This research discusses the implementation of the openness principle in a public consultation in construction planning to meet public interest in the case of Semantok dam development in the Regency of Nganjuk. During the process of the development, some people opposed appraisal results but without any claim filed in court. Departing from this issue, this research aims to find out whether public consultation as an early stage given before appraisal for compensation has taken place according to the principle of openness. This research aims to analyze whether land procurement for public interest, especially at the stage of public consultation, complies with the regulation and analyze whether the public consultation has applied the principle of openness. This research employed socio-legal methods supported by field data as the main sources, including interviews and observation results. The research results have found that public consultation has taken place in compliance with the stages in the regulation. However, the affected community members felt that their expectation was overlooked by the government, and they believed that the dialogue as part of the public consultation was a mere formality. The openness principle was applied in the implementation of information delivery, but this openness was not implemented when the information on the impacts of the dam development affecting the community members took place.
Keywords: Land Procurement, Openness Principle, Public Consultatio
IMPLEMENTASI LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO)
No full textAnnisa Himmah Witjayanti, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait Implementasi Larangan Pengangkatan Pegawai Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah melakukan Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan mengambil beberapa sampel yakni Kepala Bidang Pengembangan dan Pelatihan, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto; Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto; dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Perencanaan Program dan Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan internet. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis adalah dimana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto aturan terkait larangan pengangkatan pegawai honorer tersebut telah diterapkan, sementara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto belum diterapkan sebab kekurangan pegawai tapi rekrutmen yang dilakukan telah mendapat ijin sehingga pelaksanaan rekrutmen tenaga honorer atau tenaga harian lepas dilakukan secara resmi.
Kata kunci: pelayanan publik, larangan rekrutmen, pegawai honorer.
Abstract
This research aims to investigate the issue of the implementation of the regulation banning the appointment of honorary workers according to Government Regulation Number 49 of 2018 concerning the Management of Government Workers under the Work Agreement in the Regional Government of the Regency of Mojokerto. Samples were taken, involving the Chairperson of the Development and Training Department, the Head of Planning and Procurement Sub Department for State Civil Apparatuses of Staffing, Education, and Training Agency in Population and Civil Registration Agency of the Regency of Mojokerto; and the Head of General and Staffing Sub-Department, Analysts of Program Planning and Finance of Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews while the secondary data were from legislation, official documents, books, and sources from the Internet. All the data were further analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that the Population and Civil Registration Agency has implemented the rules that ban the appointment of honorary workers, while the Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto has not since the agency was understaffed. However, this staff recruitment was based on the permit given, allowing this recruitment to take place officially.
Keywords: public service, recruitment prohibition, honorary worker