Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN PEMENUHAN BEA MASUK TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG KEGIATAN USAHA JASA TITIP BELI
No full textAkmalia Aviva, Yenny Eta Widyanti, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan pembebasan pajak bea masuk pada barang bawaan komersial penumpang dari kegiatan usaha Jasa Titip Beli yang merujuk dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 Pasal 12 tentang pembebasan bea masuk dan cukai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap pada barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli? (2) Bagaimana pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli?. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Sehingga memperoleh jawaban mengenai urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk barang Jasa Titip Beli yang ditinjau dari aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Pembebasan bea masuk yang kini diterapkan di Indonesia merupakan penerapan konsep Deminimus Value Threshold yang sempat diterapkan Negara Uni Eropa yang telah dihapuskan pada 2021. Peniadaan konsep ini dapat diserap oleh Indonesia dirancang untuk melindungi UMKM yang didorong kesiapan sistem SDM dan kondisi keuangan dan ekonomi negara. Untuk mengatasi hal tersebut pelaku usaha Jasa Titip Beli wajib melaporkan barang bawaannya pada Custom Declaration dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atas kewajiban Bea Masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan pemenuhan PPN 11% dan PPh 7,5% hingga 15%.
Kata Kunci: urgensi, pengaturan pemenuhan bea masuk, jasa titip beli
Abstract
This research discusses the waiver of import duty imposed on commercial goods that come with passengers as part of entrusted shopping service as referred to in PMK No. 203/PMK.04/2017 Article 12 concerning the waiver of import duty and excise. Departing from this matter, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation of fulfilling the payment of import duty for goods that come with passengers as part of entrusted shopping service, (2) the regulation of fulfilling import duty imposed on the goods that come with passengers as part of entrusted shopping service. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive analysis to study the urgency of import duty payment from sociological, philosophical, and juridical perspectives. The waiver of import duty applied in Indonesia represents the implementation of the Deminimus Value Threshold once applied in European Union countries and scrapped in 2021. The revocation of this concept could serve as a reference for Indonesia and should be designed to protect MSMEs with the prepared human resources system and financial and economic conditions of the state. To support this approach, the service providers of entrusted shopping must report their goods to Custom Declaration and declare that the goods carried are subject to 10% import duty and Import Tax with 11% value-added tax, 7.5% to 15% income tax.
Keywords: urgency, regulation of import duty, entrusted shopping servic
EFEKTIVITAS PASAL 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 MENGENAI TATA CARA PENDAFTARAN KARTU KELUARGA BARU BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG)
No full textAura Shava Dhinda Salsabila, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis membahas isu mengenai Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat. Topik dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengajuan pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga namun kemudian permohonan tersebut tidak dilanjutkan sebab pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan aturan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Permendagri No. 108 Tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat adalah tidak efektif disebabkan oleh kultur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung adalah kultur hukum yang ada di masyarakat Kabupaten Tulungagung, yang masih menganggap pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga baru tidak penting. Upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam KK baru, serta membuat program agar lebih mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut.
Kata Kunci: efektivitas, perkawinan tidak tercatat, Kartu Keluarga, pencatatan perkawinan
Abstract
This research investigates the effectiveness of Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 Concerning the Procedure of Registration of a New Family Card in the Case of Unregistered Marriage. This topic departed from the request for marriage registration for marriage not registered on a Family Card. However, this request did not proceed because it failed to fulfill the requirement. The objective of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the record of marriage not registered in a Family Card according to Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108, investigate, and analyze the impeding factors faced and measures taken by the Population and Civil Registration Agency in the Regency of Tulungagung. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Legal materials were taken from primary and secondary data and were further analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques. The research results reveal that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 in this context is not implemented effectively due to the factor of legal culture. The issue faced by the Agency in the Regency is the legal culture living in the society of the Regency of Tulungagung, where the locals still believe that marriage not mentioned in a Family Card is not essential. The Agency, however, has given further introduction and counseling on marriage registration for marriage not recorded on a new Family Card. A program intended to encourage people to register their marriage according to the objective of the regulation is also essential.
Keywords: effectiveness, unregistered marriage, family card, marriage registratio
AKIBAT HUKUM REGULASI PASAL 13 PMK NO. 171/PMK.04/2020 TERHADAP ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
No full textNajla Fernanda Rizanty, Setyo Widagdo, Agis Ardhiansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
ACFTA merupakan perjanjian internasional yang mengikat anggota organisasi ASEAN dengan negara Republik Rakyat Tiongkok untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara ASEAN dan Tiongkok. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para negara anggota adalah dengan mengeliminasi hambatan tarif dan non tarif dalam seluruh perdagangan yang dilakukan. Indonesia selaku negara anggota memiliki regulasi untuk melakukan penolakan pemberian tarif preferensi apabila terdapat satu atau lebih ketentuan prosedural yang tidak terpenuhi dengan memberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation) yang diatur dalam Pasal 13 PMK No. 171/PMK.04/2020 sebagai peraturan pelaksanaan penerapan tarif bea masuk dalam rangka pelaksanaan ACFTA. Tarif preferensi adalah tarif bea masuk normal yang telah dikurangi apabila barang impor ke Indonesia memenuhi seluruh ketentuan barang yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yuridis-normatif akibat hukum yang timbul adalah adanya pelanggaran oleh Indonesia terhadap ketentuan dalam ACFTA dan melahirkan protes dari negara anggota ACFTA lainnya, yaitu Tiongkok. Protes tersebut telah diselesaikan pada pertemuan antar negara anggota pada the 13th ASEAN-China FTA Joint Committee – Working Group on Rules of Origin ke-13 dan menghasilkan keputusan bahwa dalam hal terdapat SKA Form E yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan atau eksportasi dan pada hari ke-4 tidak mencantumkan tanda Issued Retroactively, kondisi tersebut tidak akan menjadi dasar penolakan langsung (outright rejection).
Kata Kunci: ACFTA, perjanjian internasional, tarif preferensi
Abstract
ACFTA is an international agreement binding to all the members of ASEAN and China Free Trade. One of the measures that need to be taken by the members is to eliminate tariff and non-tariff-related issues in all trades. Indonesia as a member state has a regulation that allows the state to refuse preferential tariff if one or more procedural provisions are not met by implementing import duty for most favored nations as governed in Article 13 of the Regulation of Finance Minister Number 171/PMK.04/2020 as the delegated regulation of the application of import duty to allow ACTFTA to take place. A preferential tariff is a normal import duty under the condition that all provisions are met. With normative-juridical methods, this research has found that there are provisions in ACFTA that sparked protest from China as a member state of ACTFTA. This protest was settled in a session attended by the member states on the 13th of the ASEAN-China FTA Joint Committee—Working Group on Rules of Origin, finding that the SKA Form E published more than 3 (three) days from the date of shipping or exporting and the fourth day did not give an Issued Retroactively label. This condition, however, will not underlie outright rejection.
Keywords: ACTFTA, international agreement, preferential tari
IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN, DAN PASAR TRADISIONAL (STUDI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TRADISIONAL KOTA DEPOK)
No full textGilbert Marulitua Silitonga, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan terkait larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di pasar tradisional serta mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam implementasi peraturan ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh volume sampah di Kota Depok yang telah overload sehingga Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah di Kota Depok khususnya sampah plastik. Salah satu tempat yang dilarang untuk menggunakan kantong plastik sekali pakai dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2020 adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat penyumbang sampah terbesar di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal. Untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta penyebaran kuisioner kepada masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa implementasi pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik karena hampir semua pelaku usaha di pasar tradisional masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori milik Soerjono Soekanto, teori tersebut digunakan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam penerapan suatu aturan yang di dalam teori tersebut terdapat lima faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasaran, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Kata Kunci: pasar tradisional, kantong plastik, implementasi
Abstract
This research aims to find out the implementation of Article 10 paragraph (1) of Mayor Regulation of Depok City Number 12 of 2020 concerning the Compulsory Use of Enviro-Friendly Shopping Bags banning single-use plastic bags in traditional markets and to investigate and analyze the impeding factors and solutions regarding the implementation of this regulation. This research departed from overloading waste volume in Depok City, triggering responses from the local mayor issuing Mayor Regulation of Depok City Number 12 of 2020 as an attempt to reduce the waste volume in the city, especially plastic waste. This provision bans the use of plastic bags in traditional markets, considering that the markets have been the main contributor to plastic waste in Depok City. This research employed a socio-legal method, and research data were obtained from observation, interviews, and questionnaire distribution. The research result reveals that Article 10 paragraph (1) of Mayor Regulation of Depok City Number 12 of 2020 has not been appropriately implemented since most markets still provide single-use plastic bags. This research also refers to the theory introduced by Soerjono Soekanto to find out the factors that impede the implementation of the regulation, consisting of law, law enforcement, infrastructure and facilities, the members of the public, and culture.
Keywords: traditional market, plastic bag, implementatio
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TATO TRADISIONAL DAN TATO MODERN BERDASARKAN ABILITY OF COPYRIGHT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN KONVENSI BERNE
No full textAudrey Tania, Afifah Kusumadara, Yenni Eta Widyanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kekaburan perlindungan Hak Cipta terhadap Tato Tradisional dan Tato Modern dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan demikian, untuk melihat kedudukan Tato Tradisional dan Tato Modern diperlukan adanya analisis berdasarkan ability of copyright. Kemudian, penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan permasalahan di atas, karya tulis ini mengangkat masalah: (1) Apakah tato tradisional dan tato modern dapat dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan ability of copyright? (2) Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap tato tradisional dan tato modern berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne? Tato Tradisional dan Tato Modern dapat memenuhi ability of copyright untuk menjadi Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta Tato Tradisional berada dalam ruang lingkup perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta. Sedangkan dalam Konvensi Berne, perlindungan Hak Cipta Tato Tradisional berada dalam ruang lingkup perlindungan terhadap Anonymous Works yang diatur dalam Article 15 Paragraph 4 Konvensi Berne. Perlindungan Tato Modern berada dalam kategori Gambar yang diatur dalam dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UU Hak Cipta. Sedangkan dalam Konvensi Berne, perlindungan Hak Cipta Tato Modern berada di bawah ruang lingkup perlindungan terhadap Works of Drawing yang diatur dalam Article 2 Paragraph 1 Konvensi Berne.
Kata Kunci: hak cipta, tato tradisional, tato modern
Abstract
This research studies the issue of the murkiness of the protection of copyright of traditional and modern tattoos in Article 40 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. To see further the standing of both traditional and modern tattoos, an analysis of the ability of copyright is required. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on systematic and grammatical interpretations to find out (1) whether traditional and modern tattoos can be protected under the ability of copyright and (2) how the protection of copyright regarding traditional and modern tattoos should be implemented according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Berne Convention. Modern and traditional tattoos could meet the ability of copyright to become a creation protected by copyright. The protection of traditional tattoos is within the purview of the protection of expressions of folklore governed under Article 38 of Copyright Law, while in the Berne Convention traditional tattoos are protected within the purview of anonymous works governed under Article 15 Paragraph 4 of the Berne Convention. The protection of modern tattoos is within the picture category governed under Article 40 Paragraph (1) letter f of Copyright Law, while modern tattoos are protected under Works of Drawing governed under Article 2 paragraph 1 of the Berne Convention.
Keywords: copyright, traditional tattoo, modern tatto
KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI NON-FUNGIBLE TOKEN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN
No full textRizkynio Monteztito, Diah Pawestri Maharani, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu ketidaklengkapan hukum terkait keabsahan transaksi jual-beli Non-Fungble Token (selanjutnya disebut dengan NFT) menggunakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kemanfaatan. Dijelaskan dalam isi penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang masih tidak lengkap sehingga adanya isu hukum ketidaklengkapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa mata uang yang sah di Indonesia merupakan Rupiah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan transaksi jual-beli Non-Fungible Token (NFT) menggunakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kemanfaatan? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat tentang legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli Non-Fungible Token (NFT)? Kemudian penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi teologis dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis mememperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa masih ada ketidaklengkapan hukum dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Kata Kunci: mata uang, cryptocurrency, non-fungible token
Abstract
This research studies the incomplete law over the legality of the non-fungible token (henceforth referred to as NFT) transactions using cryptocurrency in Indonesia from the perspective of the usefulness principle. This research explains that Law Number 7 of 2011 concerning Currency is not overarching, leaving incompleteness in law. Specifically, Law Number 7 of 2011 Article (1) states that the rupiah is the valid currency in Indonesia. Departing from this issue, this research studies: (1) the legality of NFT transactions using cryptocurrency in Indonesia from the perspective of the usefulness principle and (2) proper regulation concerning the legality of cryptocurrency as a payment tool in the transaction using NFTs. This research employs normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using theological and systematic interpretations. This research has found that there is an incompleteness of law in Law Number 7 of 2011 concerning Currency.
Keywords: currency, cryptocurrency, non-fungible toke
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA MALANG KOTA
No full textKautsar Ramdhany, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelidikan tentang perjudian online dan untuk mengetahui pertimbangan dasar yang dibuat oleh penyelidik dalam merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Sub-Regional Kota Malang untuk menangani perjudian online dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh penyelidik dalam merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks ini. Penelitian ini dilakukan di Unit Penyidikan Kriminal Kota Malang pada bulan April 2023. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penyelidik sering merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang Perjudian dalam KUHP karena pertimbangan-pertimbangan berikut: 1) hukuman yang lebih tinggi untuk kasus-kasus pidana utama, 2) hukuman yang diperpanjang, dan 3) pembuktian yang lebih mudah. Untuk menangani perjudian online, departemen kepolisian Kota Malang telah mengambil tiga langkah ini: 1) langkah-langkah preventif, 2) langkah-langkah pencegahan, 3) langkah-langkah represif. Beberapa faktor internal seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam informasi dan teknologi di kalangan penyelidik dan faktor eksternal dalam peraturan adalah isu-isu yang menghambat proses penyelidikan.
Kata Kunci: Departemen Kepolisian Daerah, Judi Online, Penegakan Hukum, Penyidikan
Abstract
This is empirical research aiming to find out the implementation of the enquiry into online gambling and to find out the basic consideration made by the enquirers in referring to the Law concerning Electronic Information and Transactions. Furthermore, this research also intends to find out the measures taken by the Sub-Regional Police Department of Malang City to tackle online gambling and the impeding factors faced by enquirers in referring to Law concerning Electronic Information and Transactions in this context. This research took place in the Criminal Investigation Unit of Malang City in April 2023. The research results reveal that most enquirers often refer to the provisions concerning Gambling in the Penal Code due to the following considerations: 1) higher punishment for primary criminal cases, 2) extended sentencing, and 3) easier proving. To deal with online gambling, the police department of Malang City has taken these three measures: 1) preemptive measures, 2) preventive measures, 3) repressive measures. Some internal factors such as lack of knowledge and skill in information and technology among enquiries and external factors in the legislation are the issues hampering the enquiry process.
Keywords: Enquiry, Law Enforcement, Online Gambling, Sub-Regional Police Departmen
PENYELESAIAN HUKUM TERKAIT GANTI RUGI TANAH SISA PERTANIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-KEDIRI (STUDI PADA DESA SUMBERKEPUH, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN NGANJUK)
No full textDamar Parahita Pradeva, Iwan Permadi, Mochammad Hamidi Masykur
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Indonesia memiliki wilayah yang luas namun tersedianya tanah untuk pembangunan sangatlah terbatas sedangkan permintaan tanah semakin meningkat sesuai dengan laju pertambahan penduduk, sehingga tanah menjadi sumber konflik bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkannya dan menjadi masalah yang sangat rawan. Maka dari itu untuk terus berjalannya pembangunan pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pembangunan berbagai infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian bangsa. Salah satu infrastruktur yang dimaksudkan adalah jalan tol. Setiap kali Pemerintah/Instansi Pemerintah menjalankan proyek pembangunan untuk kepentingan umum selalu ada permasalahan dalam proses pengadaan tanah yang biasanya terkait proses pelaksanaan pengadaan tanah tanah tersebut, Hal ini juga terjadi dalam proses pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri salah satunya pada Desa SumberKepuh, kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. pihak panitia pengadaan tanah pun masih kebingungan dalam menentukan serta memutuskan apakah tanah sisa yang tidak terkena Right of Way untuk selanjutnya disebut (ROW) pembangunan Jalan Tol harus diberikan ganti kerugian atau tidak dikarenakan kurang diatur secara terperinci aturan tentang tanah sisa pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2021 dan juga belum ada kebijakan yang secara pasti mengatur mengenai bagaimana cara untuk melakukan ganti kerugian terhadap tanah sisa. sehingga panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono- Kediri masih melakukan penilaian dengan menggunakan parameter kajian secara mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2021 pasal 99 ayat (9) untuk menentukan tanah sisa dapat diganti kerugian atau tidak.
Kata Kunci: pengadaan tanah, jalan tol, tanah sisa pengadaan tanah
Abstract
Despite extensive areas of Indonesia, the land of these areas is limited along with the increasing number of demands for land and population. This situation has triggered land conflict amidst the need for land in society. Therefore, the development initiated by the government focuses on land procurement for public interest. Land procurement is defined as providing land by providing fair and decent compensation. The development of each infrastructure is required to support the economic development of the country, one of which is the development of a tollway. However, such a development is not without issues in land procurement and these problems are also obvious in the development of a tollway connecting Kertosono and Kediri in Sumberkepuh village, the District of Tanjunganom, the Regency of Nganjuk. The authority in charge of the land procurement for this purpose also faces issues of deciding whether the remaining land within the scope of the right of way (henceforth referred to as ROW) in this toll development should be entitled to compensation, considering that there are no detailed rules governing this remaining land in the Regulation of Agrarian Minister Number 19 of 2021 and there have not been any obvious policies governing the compensation over remaining land. The assessment of the land procurement in this tollway development is underway by referring to the parameter set in an independent study of the Regulation of Agrarian Minister Number 19 of 2021 Article 99 Paragraph (9) to determine whether the remaining land can be entitled to compensation.
Keywords: land procurement, tollway, remaining land in land procuremen
URGENSI PENGATURAN PENGECUALIAN KEPENTINGAN JURNALISTIK SEBAGAI PEMBATASAN HAK SUBJEK DATA DAN PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA
No full textMuhammad Irfan, Diah Pawestri Maharani, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan urgensi pengaturan pengecualian Kepentingan Jurnalistik sebagai pembatasan terhadap hak subjek data dan prinsip pemrosesan data pribadi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah (1) urgensi pengaturan pengecualian Kepentingan Jurnalistik sebagai pembatasan terhadap hak subjek data dan prinsip pemrosesan data pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 (2) model pengaturan yang tepat terkait pengaturan Kepentingan Jurnalistik sebagai pembatasan Hak Subjek Data dan Prinsip Pemrosesan Data Pribadi melalui studi perbandingan hukum dengan Data Protection Act Austria. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan ekstensif. Dari hasil penelitian menggunakan metode diatas, penulis mendapat kesimpulan bahwa terdapat ketidaklengkapan norma pada Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang belum mengakomodir Kepentingan Jurnalistik. Pada dasarnya Kepentingan Jurnalistik merupakan salah satu hak yang diatur dalam Konstitusi yaitu Hak Kebebasan Berpendapat, pengaturan pengecualian Kepentingan Jurnalistik dapat mengatasi pelanggaran terhadap Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Metode pengaturan dapat diambil dari pengaturan Kepentingan Jurnalistik dalam Data Protection Act Austria yang mana mengecualikan Kepentingan Jurnalistik dan mengharmonisasikan UU Data Pribadi dan UU Pers.
Kata Kunci: pengecualian, jurnalistik, perlindunan data pribadi
Abstract
This research studies the urgency of the regulation exempting journalistic interest of restrict the rights of data subjects and the principle of personal data processing in the Personal Data Protection Law in Indonesia. Departing from this issues, this research investigates the following problems: 1) the urgency of the regulation exempting the journalistic interest to restrict the rights of data subjects and the principle of personal data processing in Law Number 27 of 2022 2) the ideal regulation model regarding the journalistic interest to restrict the rights of the data subject and the principle of personal data processing by comparing the existing law to Data protection Act Austria. This research employed a normative method and statutory, and comparative approach. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary data to be further analyzed using descriptive analysis and grammatical, systematic, and extensive interpretations. The research analysis has found the incomplete norm in Article 15 Paragraph (1) and Article 16 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection since this regulation has not accomodated journalistic interest. Principally, this interest is one of the rights regulated in the Constitution, particularly regarding the freedom of opine. The regulation exempting this journalistic principle can deal with violations of the freedom to opine as in Personal Data Protection Law. The regulation model can be adopted from the regulation of journalistic interest in the Data Protection Act Austria which exempts journalistic interest and harmonizes Personal Data Law and Press Law.
Keywords: exemption, journalistic, personal data protectio
ANALISIS YURIDIS PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOT 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PERSYARATAN AGAR SUATU KLAUSULA BAKU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138 /PDT.G/2020/PN SBY)
No full textMuhammad Lingga Rifani, Yuliati, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran pencantuman klausula baku pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/PDT.G/2020/PN.SBY?, (2) Bagaimana akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar salah satu ketentuan pencantuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Majelis Hakim yang memutus pelanggaran pencantuman klausula baku pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/PDT.G/2020/PN.SBY keliru dalam memberi pertimbangan dan penafsiran terhadap Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Syarat batal demi hukum pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan suatu entitas syarat kumulatif, maka akibat hukum apabila dilanggar nya salah satu ketentuan baik sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) adalah batal demi hukum.
Kata Kunci: Klausula Baku, Batal Demi Hukum
ABSTRACT
Departing from the research topic, this research aims to investigate: (1) the ratio decidendi of the panel of judges in judging the case of violation regarding the stipulation of the standard clause in the Decision of the District Court of Surabaya Number 1138/PDT.G/2020/PN.SBY and (2) the legal consequence of the standard clause that violates the provision regarding the stipulation as intended in Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employed statutory and case approaches. The Decision of the District Court of Surabaya Number 1138/PDT.G/2020/PN.SBY was not appropriately made in terms of both consideration and interpretation of Article 1320 in conjunction with 1337 of the Civil Code and Article 18 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the case of the violation of the stipulation of the standard clause. Declaring void as in Article 18 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 is not a cumulative entity, and, thus the legal consequence of the violation of the provision as intended in Article 18 paragraph (1) or paragraph (2) is void from the outset.
Keywords: standard clause, void from the outse