Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
No full textDevicky Zistama Hepy Raya, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT.Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyaknya pelanggaran Pasal 47 yaitu setiap tahunnya masih banyak ditemukan warung, cafe kuliner menerima dan melayani konsumen anak pada jam-jam sekolah. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dan (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Dari hasil penelitian dengan metode sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja guna menanggulangi adanya pelanggaran dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena belum mampu menekan masalah yang timbul akibat dari penyelenggaraan kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Terkait dengan pemberian sanksi, belum sepenuhnya mengacu kepada Pasal 51 karena pada kenyataannya penerapan sanksi hanya berupa pemberian teguran secara lisan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Kota Kediri, Satuan Polisi Pamong Praja
Abstract
This research topic departed from the violations of Article 47, where cafes and food centers are found to serve children during school hours. From this issue, this research aims to investigate (1) the law enforcement over the violations of Article 47 of Regional Regulation of Kedir City Number 6 of 2016 concerning the Development of a Child-Friendly City and (2) the impeding factors and measures taken by Civil Service Police Unit of Kediri City in enforcing the law regarding this matter. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, this research discovered that the law enforcement performed by the Civil Service Police Unit has not been quite effective, considering that the issue concerned often happens, and it certainly interrupts the growth of the children. Moreover, the imposition of sanctions has not fully referred to Article 51 simply because it only involves a direct warning.
Keywords: law enforcement, Regional Regulation of Kediri City Number 6 of 2016 concerning the Development of Child-Friendly City, Kediri City, Civil Service Police Uni
TINJAUAN YURIDIS PASAL 12B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI YANG DITUJUKAN UNTUK SUAP
No full textNicko Surya Airlangga, Abdul Madjid, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengaturan tentang gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili kasus pemberian gratifikasi yang menggunakan pelayanan seksual yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approeach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan didapat dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara deduktif dengan menarik hal yang bersifat umum ke khusus. Berdasarkan permasalahan di atas, karya tulis ini mengangkat masalah: 1. Apa makna “gratifikasi” yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2. Apakah gratifikasi yang menggunakan layanan seksual dapat dikategorikan “gratifikasi” yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian pelayanan seksual sebagai gratifikasi tidak dapat serta merta untuk dikategorikan ke dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 12B, hal ini berbanding terbalik dengan pengaturan terkait gratifikasi yang terdapat di negara Singapura.
Kata Kunci: Gratifikasi, Pelayanan Seksual, Korupsi
Abstract
This research delves into the regulation regarding gratuity as in Article 12b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication in the judgement of gratuity cases that involve sex service as a bribe arising among civil servants or state administrators. Departing from this issue, this research is focused on the following problems: 1. What is the meaning of ‘gratuity’ as in Article 12b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication? 2. Is the gratuity involving sex service categorized as the gratuity mentioned in Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication?
This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials were obtained from library research and the Internet, all analyzed using a deductive technique by concluding ideas from general to specific ones.
The research result has revealed that sex service given as gratuity can be categorized under Article 12B of Law concerning Corruption Eradication due to the following grounds (1) gratuity is defined as an act bribing a civil servant or a state official holding a particular position as outlined in Article 12 B of Law concerning Corruption Eradication. Gratuity should not be punishable by this law if it is not proven to be given as a bribe. Providing particular facilities to the people concerned can also be categorized as a gratuity; (2) sex service refers to the service involving sexual connection and reproduction function, dating, making out, and kissing; (3) sex service given as gratuity is categorized in such a way because Article 12B of Law concerning Corruption states the phrase “other facilities”, while sex service given as gratuity cannot be categorized into what is outlined in Article 12B of Law concerning Corruption Eradication. This is contrary to the regulation regarding gratuity in Singapore.
Keywords: Gratification, Sexual Services, Corruptio
PENGATURAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG BERKEADILAN
No full textTalitha Nisa Ashari, Nurini Aprilianda, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Di Indonesia, permasalahan mengenai Restitusi tidak semua korban tindak pidana yang tidak memperoleh restitusi dari pelaku dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dalam bentuk kompensasi. Pasal 17 ayat (1) Perma Restitusi dan Kompensasi hanya korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme saja yang berhak mendapatkan kompensasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta penafsiran sistematis dan penafsiran teologi untuk menganalisis permasalahan kelemahan pengaturan restitusi bagi anak korban dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini dan pengaturan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana yang memenuhi prinsip keadilan dimasa mendatang. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa kelemahan dari pengaturan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana adalah adanya kemungkinan pelaku tindak pidana tindak dapat membayarkan ganti kerugian terhadap korban dalam bentuk restitusi sejumlah nominal yang telah ditetapkan di pengadilan. Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana yang berkeadilan adalah dengan mengatur bahwa setiap anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh hak yang sama dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi jika pelaku tidak dapat membayar restisusi.
Kata Kunci: Restitusi, Anak Korban Tindak Pidana, Berkeadilan
Abstract
Not all victims receive restitution in the form of redress from criminal offenders for the loss that the victims have to take. Article 17 paragraph (1) of Supreme Court Regulation regarding Restitution and Redress implies that only the victims of serious human rights violations and terrorism are entitled to such redress. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches along with systematic and theological interpretations to analyze the issues regarding the weaknesses of the regulation concerning restitution for young victims as in the current law in Indonesia. The regulation regarding restitution outlined in the Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Administration of Restitution for Young Victims of Criminal Offenses implies that there is a probability that offenders cannot pay the restitution to the victims within the amount agreed upon in court. The arrangement for providing just compensation to child victims of criminal acts is to stipulate that every child victim of a criminal act has the right to obtain compensation for losses suffered for a crime committed by the perpetrator. In this case, all the young victims should be entitled to redress due to the loss caused because all those young victims have equal rights to redress in the form of either restitution or redress for the loss concerned.
Keywords: restitution, a young victim of a criminal offense, justic
EFEKTIVITAS PENGAWASAN JUAL BELI TELEPON GENGGAM REKONDISI DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT 1 UU NOMOR 36 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI KANTOR UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)
No full textGagah Satrio Wicaksono, Yuliati, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 menyatakan telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen. Hal tersebut dikarenakan perederaran telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimanakah efektivitas pengawasan jual beli telepon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen di Kota Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya penyelesaian masalah efektivitas pengawasan jual beli telelpon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Telekomunikasi? Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan lintas sektor dalam perlindungan konsumen jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi belum terlaksana atau belum terimplementasi secara khusus, hanya pengawasan produk konsumen secara umum. Adapun pada pembahasan kedua, terdapat penjelasan yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaanya disebabkan oleh sistem pengawasan perangkat telekomunikasi yang berlum terintergrasi, kapasitas UPT Perlindungan Konsumen Malang yang kurang secara kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mencari solusi berupa pengawasan pentahelix yang melibatkan juga perusahaan telepon genggam dan kelompok akademisi dari perguruan tinggi agar semakin efisien dalam mencegah adanya permasalahan konsumen akibat telepon genggam rekondisi yang ilegal di Kota Malang.
Kata kunci: Efektivitas Pengawasan, Jual Beli, Telepon Genggam Rekondisi
Abstract
Article 32 paragraph 1 of Law Number 36 of 1999 states that reconditioned cellphones are not worth buying and selling, but these transactions are seen as common in the transactions in Malang, tending to harm the consumers. This is because the reconditioned cellphones are not worth selling and buying and people still sell and buy such cellphones. Departing from this issue, this research aims to investigate 1) the effectiveness of the supervision over the transactions of reconditioned cellphones by the Consumer Protection Agency of Malang according to Article 32 Paragraph 1 of Telecommunication Law and (2) the impeding factors in and measures taken to settle the issue regarding the effectiveness of the supervision over sale and purchase of reconditioned cellphones conducted by Consumer Protection Agency of Malang according to Article 32 paragraph (1) of Telecommunication Law. The research results show that cross-sectoral supervision regarding consumer protection in reconditioned cellphone sales and purchases has not been implemented specifically but only generally. The second issue is that the supervisory systems of the telecommunication device are not yet integrated, and the capacity of the Consumer Protection Agency shows a lack in terms of quality and quantity. Therefore, this research aims to find solutions by offering Penta helix supervision, involving cellphone companies and university scholars to make it more efficient in preventing consumer issues due to reconditioned and illegal cellphones in Malang.
Keywords: effectiveness of supervision, sale and purchase, reconditioned cellphone
ANALISIS YURIDIS UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERKAIT PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK INVENSI (STUDI KOMPARASI DENGAN NEGARA INDIA DAN THAILAND)
No full textNoela Liora, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan dengan analisis yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten terkait pengetahuan tradisional sebagai bentuk invensi dengan melakukan studi komparisi dengan Negara India. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum atas perlindungan hukum terkait pengetahuan tradisional sebagai bentuk invensi didalam pengaturan Undang-Undang Paten di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan invensi sebagai objek yang dapat dan tidak dapat dipatenkan di beberapa negara dan menganalisis pasal 26 undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten terkait pengetahuan tradisional sebagai invensi yang dapat dipatenkan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana Analisis Pengaturan Invensi Sebagai Objek Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dipatenkan Di Beberapa Negara (Indonesia, India, Amerika Serikat, Eropa, Thailand, Spanyol, Inggris, Korea Selatan dan Rusia)? (2) Bagaimana Analisis Yuridis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terkait Pengetahuan Tradisional Sebagai Invensi Yang Dapat Dipatenkan (Perbandingan Dengan Indian Patent Act 1970 dan Negara Thailand)? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang telah diperoleh penulis selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis, gramatikal dan komparatif. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalah yang ada bahwa, Pertama komparisi terkait invensi pada pengaturan paten di beberapa negara terdapat perbedaan signifikan di Negara India. Kedua, pengaturan terkait syarat pengetahuan tradisional sebagai invensi didalam paten perlu diperinci kembali.
Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, paten, pengetahuan tradisional
Abstract
This research discusses the juridical analysis of Patent Law Number 13 of 2016 in terms of traditional knowledge as an invention by comparing India and Thailand. This research topic departs from the incomplete norm concerning the legal protection of traditional knowledge as an invention in Patent Law in Indonesia in order to analyze the regulation of invention as an object that can or cannot be patented in several countries and analyze Article 26 of Law Number 13 of 2016 concerning Patent regarding Traditional knowledge as patented invention. Departing from this issue, this research aims at investigating: (1) how the invention is analyzed as an object that can or cannot be patented in several countries such as Indonesia, India, the United States, Europe, Thailand, Spain, South Korea, and Russia; (2) how Article 26 of Patent Law Number 13 of 2016 of traditional knowledge is juridically analyzed as an invention that can be patented (comparing Indian Patent Act 1970 and Thailand). This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed based on systematic, grammatical, and comparative interpretations. The research result reveals that, first, there is a significant difference in India regarding patent regulation. Second, the requirements regarding traditional invention with regard to patent needs further elaboration.
Keywords: intellectual property rights, patent, traditional knowledg
ANALISIS PENGATURAN FIKSASI SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN TERHADAP CIPTAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
No full textRr Bebitha Putri Hanyra, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tercantum pengertian terkait fiksasi. Pada pasal tersebut, tertulis definisi fiksasi yang hanya mencakup 2 jenis ciptaan yaitu suara dan gambar ataupun keduanya. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengertian fiksasi dalam hak cipta internasional yang tidak membatasi fiksasi hanya kedua jenis ciptaan seperti yang tercantum dalam Berne Convention. Maka dari itu, terdapat ketidaklengkapan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.Terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis ruang lingkup prinsip pengaturan fiksasi dalam hak cipta menurut pasal 1 angka 13 UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai salah satu syarat perlindungan karya cipta, dan (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait pengertian fiksasi terhadap karya cipta berdasarkan perbandingan UU Hak Cipta Indonesia dan United States Copyright Act 1976 Code Title 17. Berdasarkan analisis permasalahan yang ada bahwa di Indonesia menggunakan fiksasi sebagai syarat perlindungan hak cipta. Hanya saja definisi fiksasi yang ada di Indonesia diperoleh dari WIPO Phonograms Treaty, yang mana perjanjian internasional tersebut hanya mencakup ciptaan pertunjukan dan fonogram. Penelitian juga menemukan bahwa pengaturan fiksasi di Amerika Serikat mencakup seluruh ciptaan.
Kata Kunci: hak cipta, fiksasi, ciptaan
Abstract
Article 1 Point 13 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright mentions fixation—an expression of an idea into a real or tangible form. This article, however, mentions the definition of fixation that only involves two types of creation such as sound and picture, or both of them. This condition certainly contravenes the definition of fixation in international copyrights, where fixation is not restricted only to these two kinds, as outlined in the Berne Convention. This restricted scope in terms of the definition of the article seems to be the center of the problem discussed in this research. Therefore, there is an incompleteness of law in defining fixation in Copyright Law in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to investigate two research problems: (1) the analysis of the scope of the principle regarding the regulation of fixation in copyrights according to Article 1 Point 13 of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights as one of the requirements to protect copyrights, and (2) the proper regulation regarding the definition of fixation of copyrights according to the comparison of Copyright Law and the United States Copyright Act 1976 United States Code Title 17. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were used and analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations.The research results reveal that Indonesia refers to fixation as the requirement to protect copyrights. However, its definition in Indonesia was adopted from WIPO Performance and Phonograms Treaty, in which this international agreement only involves performances and phonograms. This research also finds that the regulation of fixation in the US involves all creation that also applies in Indonesia to prevent infringement of copyrights that may happen in the future.
Keywords: copyright, fixation, work
EFEKTIFITAS PASAL 5 POJK NOMOR 48/POJK.03/2020 MENGENAI STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERYCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK. MALANG)
No full textSaiful Anam, Reka Dewantara, Rumi Suwidariyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pandemi virus corona memberikan pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Guna menstimulus perekonomian, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 48/POJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi ini belum sepenuhnya menjawab keresahan debitur yang mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan kebijakan restrukturisasi merupakan kewenangan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) efektifitas Pasal 5 POJK nomor 48/POJK.03/2020 yang dilakukan pihak finance terhadap debitur yang gagal membayar kredit, 2) faktor penghambat debitur dalam mengajukan relaksasi kredit, 3) upaya PT BFI FINANCE INDONESIA dalam menghadapi debitur yang tidak mampu membayar kredit. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris karena banyak sekali debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit akibat penyebaran covid-19 di Kota Malang, khususnya pada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Malang. Temuan penelitian menunjukkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada BFI Finanace Malang telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan indikator: Kejelasan tujuan yaitu menyelamatkan kredit bermasalah. Kejelasan strategi dengan menggunakan teknik persuasif serta jalur hukum. Kendala yang dihadapi antara lain tidak terbatasnya pengaruh pandemi COVID-19 yang kapan akan berakhir. Lessee sering sekali melakukan pembayaran angsuran lewat jatuh tempo dan sulit untuk dihubungi. Upaya yang dilakukan PT BFI FINANCE INDONESIA antara lain Penyelesaian melalui negosiasi dan penyelesaian melalui litigasi.
Kata Kunci: efektivitas, relaksasi, stimulus, kredit
Abstract
Covid-19 has left a big impact on the Indonesian economy. To boost the economy, President Joko Widodo set a policy that relaxes credit for informal businesses and MSMEs as governed in Regulation Number 48/POJK.03/2020. This restructuring policy, however, has not given any solution to the concerns among debtors facing this hurdle since the restructuring program should be with the creditor’s authority. This research aims to analyze 1) the effectiveness of Article 5 of the Regulation of Financial Services Authority Number 48/POJK.03/2020 implemented by finances for debtors that experience non-performing loans, 2) the impeding factors faced by the debtors in requesting credit relaxation, 3) the measures taken by PT BFI FINANCE INDONESIA to deal with non-performing loans. This research employed an empirical-juridical method, considering that those unable to pay off loans are many due to the impacts left by the outbreak in Malang, especially in PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Malang. The research findings show that this restructuring following the pandemic in PT BFI FINANCE Malang has been effectively performed under the following indicators: the clear objectives of fixing non-performing loans, clear strategies of using persuasive techniques, and litigation. However, the impacts left by the pandemic are unpredictable in terms of when it ends, overdue debts paid by lessees are common, and sometimes Finance has difficulty reaching debtors. The measures taken by Finance usually involve negotiation and litigation.
Keywords: effectiveness, relaxation, stimulus, credi
ANALISIS YURIDIS BATASAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI BANK DALAM MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK
No full textAzzavira Salsa Anandita, Hanif Nur Widhiyanti, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait batasan fiduciary duty direksi bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Sehingga dalam pengurusan bank, direksi kerap mengalami kriminalisasi atas dasar melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan seperti dalam Putusan Nomor 336 PK/Pid.Sus/2022 dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN WNO. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana batasan fiduciary duty direksi bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank? dan (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait batasan fiduciary duty direksi bank?. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan penulis analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiduciary duty seorang direksi adalah kewajiban itikad baik (duty of good faith), kewajiban kesetiaan (duty of loyalty), dan kewajiban kehati-hatian (duty of care) Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan suatu ketentuan yang tegas dan jelas mengenai ukuran atau batasan fiduciary duty yang harus dimiliki seorang direksi bank sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana majelis hakim memberikan penafsiran berbeda mengenai batasan fiduciary duty Direksi Bank. Sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan tepat terkait batasan fiduciary duty direksi bank di Indonesia yang dalam hal ini penulis menganalisis batasan fiduciary duty direksi dengan merujuk pada peraturan milik Australia yaitu The Corporation Act 2001.
Kata Kunci: Fiduciary Duty, Direksi, Tingkat Kesehatan Bank
Abstract
This research discusses the issue departing from the incomplete norm in the legislation in Indonesia concerning the fiduciary duty of bank directors in maintaining bank health level. In banking management, directors often face criminalization due to the violations of Article 49 paragraph (2) letter b of Banking Law as in Court Decision Number 336 PK/Pid.Sus/2022 and Court Decision Number 22/Pid.Sus/2018/PN WNO. Departing from this situation, this research aims to investigate the following problems: (1) the scope of the fiduciary duty of a bank director in maintaining bank health level and (2) proper regulation regarding the scope of the fiduciary duty of a bank director. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research result reveals that the fiduciary duty of the director concerned comprises the duty of good faith, duty of loyalty, and duty of care. However, no regulations in Indonesia set strict rules regarding the size and scope of fiduciary duty a bank director has to possess, leading to legal uncertainty and dissenting court decisions over the scope of fiduciary duty of bank direction. As a consequence, clearer and stricter regulations are required regarding the fiduciary duty of the bank director in Indonesia. This study also took a comparison with the Corporation Act 2001 in Australia.
Keywords: fiduciary duty, director, bank health leve
KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
No full textFirdaus Izza Prayuda, Tunggul Anshari S.N., Dhia Al Uyun
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penetapan Perpu Cipta Kerja yang pembentukannya didasarkan pada “kegentingan yang memaksa”. Kemudian, substansi Perpu Cipta Kerja tidaklah jauh berbeda dengan substansi UU Cipta Kerja, bahkan semua semua konsideran menimbang UU Cipta Kerja termuat dalam Perpu Cipta Kerja. Terkait dengan kebutuhan mendesak, situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penetapan Perpu Cipta Kerja seharusnya tidak termasuk “adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak” karena hal tersebut sudah pernah dibahas/diatasi Presiden dan DPR dengan diundangkannya UU Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan “kegentingan yang memaksa” digunakan dalam Perpu Cipta Kerja dan kesesuaian ataupun pertentangannya dengan parameter “kegentingan yang memaksa” dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alasan “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 digunakan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja yang merupakan penilaian subjektifnya, dikonsepsikan untuk membangun persepsi dalam menjaga stabilitas hukum, stabilitas ekonomi untuk menghadapi potensi badai ekonomi di tahun 2023. Dasar-dasar pertimbangan dan alasan pembentukan Perpu Cipta Kerja sebagai bentuk penilaian subjektif Presiden tidak relevan untuk memenuhi parameter “kegentingan yang memaksa” dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi; syarat situasi & kondisi yang bersifat mendesak, syarat kekosongan hukum atau hukum tidak memadai, syarat keterbatasan waktu, persetujuan DPR sebagai chain of legal act.
Kata Kunci: kegentingan yang memaksa, perpu, cipta kerja
Abstract
This research departed from the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creation (henceforth referred to as Job Creation Perpu) based on the “emergency state”. The substance of Job Creation Perpu is not far different from that of Job Creation Law. All considering points in Job Creation Law are set forth in Job Creation Perpu. Regarding emergency state, situations, and conditions as the grounds for the stipulation of Job Creation Perpu should not include “emergency conditions” since this matter has been discussed/overcome by the president and the House of Representatives through the stipulation of Job Creation Law. This research aims to find out the reasons for “emergency state” as in Job Creation Perpu and its relevance or contradiction to the parameter of “emergency state” in the legislation and the Constitutional Court Decision. This research employed a normative-juridical method and a case approach. The research results reveal that the “emergency state” as intended in Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been referred to by President Joko Widodo to stipulate Job Creation Law as his subjective view, and it was taken as a concept to assure the stability of law, economy, and to face economic ordeal in 2023. The bases and the grounds with which the Perpu was made as part of the subjective view of the President are considered irrelevant to the parameter of “emergency state” in legislation and the Constitutional Court Decision, involving the following requirements: emergency situations and conditions, legal loopholes or inefficient law, time limit, approval from the House of Representatives as a chain of legal act.
Keywords: emergency state, perpu, job creatio
BATASAN KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP STATUS SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATORS)
No full textIbrahim, Fachrizal Afandi, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tidak adanya batasan/standarisasi dalam Penghargaan keringanan pidana terhadap status Justice Collabolators sehingga hakim dalam memberikan penghargaan keringanan tersebut bersadarkan pada keyakinan hakim semata terkait dengan berapa hukuman yang tepat terhadap saksi pelaku yang bekerjasama berstatus sebagai Justice Collaborators. Berdasarkan permasalahan yang ada, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan keringanan penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborators di Indonesia? (2) Bagaimana formulasi dalam menentukan batasan keringanan penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborators di Indonesia?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach), dan Konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Indonesia sudah memiliki pengaturan justice collabolators namun masih banyak hal yang perlu dirubah/ditambahkan, salah satunya perlu menambahkan batasan/standart keringanan pidana bagi Justice Collabolators. (2) Dalam menemukan formulasi pengaturan keringanan pidana bagi Justice Collabolators penulis merujuk pada hukum Negara italia yang selanjutnya diadopsi dengan penambahan Ayat dan huruf dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kata Kunci: batasan, keringanan pidana, justice collaborators
Abstract
This research aims to investigate the problem regarding the scope/standardization of pardon linked to the status of justice collaborators, while this pardon is given by judges according to their belief in terms of the proper punishment imposed on a justice collaborator. Departing from this issue, this research investigates (1) how is this pardon given to justice collaborators regulated in Indonesia? (2) What formulation is given to determine the scope of the pardon given to justice collaborators in Indonesia? This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that (1) Indonesia has regulated justice collaborators but some provisions in the regulation need amending/or addition, where the scope/standard of pardon for justice collaborators needs to be added; (2) in terms of the formulation of the regulation regarding the pardon for justice collaborators, this research refers to the law in Italy that was adopted by adding a Paragraph and a letter in Law Number 31 of 2014 concerning Protection for Witnesses and Victims.
Keywords: scope, pardon, justice collaborato