Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN TERKAIT REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP SULAWESI SELATAN
No full textGhina Karlina Amri, Istislam.Indah Dwi Qurbani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan. Pemilihan tema tersebut di latarbelakangi oleh hasil dari pengamatan penulis adanya kekosongan hukum terkait reklamasi dan pascatambang dan pentingnya segera dibuat regulasi terbaru. Dalam hal ini skripsi penulis bertitik tumpu pada regulasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana Pengaturan Terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan? (2) Bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep?
Kemudian penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doctrinal yang berfokus pada norma dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interprestasi sistematis, yaitu teknik menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem hukum.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa adanya kekosongan hukum mengenai analisis yuridis terkait reklamasi dan pascatambang di kawasan ekosistem esensial karst maros pangkep Sulawesi selatan. Hal ini dianggap bahwa regulasi yang lama dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Maka di butuhkan regulasi terbaru dan hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya perusahaan yang lalai akan tanggungjawab mereka. Sehingga bagian dari kawasan ekosistem esensial karst maros pangkep Sulawesi selatan terbengkalai akibat kelalaian tersebut.
Kata Kunci: Pengaturan, Reklamasi, Pascatambang, Kawasan Ekosistem Esensial Karst, Pertambangan dan Makassar
ABSTRACT
This research aims to investigate the vagueness of a norm regarding the reclamation and postmining in the area of the essential ecosystem of Karst Maros Pangkep, South Sulawesi. This research topic departed from the study on a vague norm regarding this reclamation and postmining and the essence for the government to pay further attention to this issue. This research refers to Law Number 3 of 2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Government Regulation Number 78 of 2010 concerning reclamation and postmining, Regional Regulation of South Sulawesi Number 3 of 2019 concerning the Protection and Management of Essential Ecosystem Area of Karst Maros Pangkep.
Departing from the aboove aspects, this research investigates 2 (two) problems: (1) how are the reclamation and postmining in the area of the essential ecosystem of Karst Maros Pangkep in South Sulawesi regulated? (2) how should the reclamation and postmining in this area be regulated?
This research employed statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analyzed using systematic interpretation techniques interpreting laws and linking them to other laws and regulations, and this approach is to ensure that this matter does not jump off the legal system. The research results reveal that Government Regulation Number 78 of 2010 concerning the reclamation and postmining is not properly implemented in line with other current laws. Thus, clarity of regulation is required due to the indifference among companies to their responsibilities and this indifference has left the area of the Karst Maros abandoned.
Keywords: Regulation, reklamasi, post mining, Karst Essential Ecosystem Area, Minin
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT
No full textAldio Yustyvan Anam, Amelia Sri Kusuma Dewi, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Peneltian bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, akibat hukum dan perlindungan hukum pembatalan hak atas tanah sebagai jaminan kredit melalui putusan pengadilan terkait tumpang tindih sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan PTUN 29/G/2013/PTUN-SRG banyak mengabaikan fakta-fakta hukum seperti gugatan yang lewat waktu dan penerbitan SHGB 1760/Gembor yang cacat hukum karena terbit diatas SHM 548/Gembor. Pembatalan Hak Atas Tanah sebagai jaminan kredit melalui putusan pengadilan terkait tumpang tindih sertipikat memiliki akibat hukum terhadap para pihak dalam sengketa. Perlindungan hukum preventif belum diatur secara khusus dalam Undang-undang, namun perlindungan hukum secara umum diatur dalam 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan mediasi, negosiasi dan reconditioning, sedangkan jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tumpang Tindih Sertipikat, Akibat Hukum
ABSTRACT
This research aims to analyze the basic consideration made by the judges, legal consequences, and legal protection regarding the revocation of freehold title of land set as the security for credit application under a court decision regarding overlapping certificates. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. The research results reveal that the consideration of the judges set in the Decision of State Administrative Court Number 29/G/2013/PTUN-SRG often overlook legal facts regarding the expiring lawsuit and the issuance of SHGB 1760/Gembor that was considered legally flawed because this certificate was issued after SHM 548/Gembor. The revocation of this certificate certainly left legal consequences affecting the parties involved in the dispute. Preventive action, however, is not regulated in Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code. Repressive action could be performed through non-litigation and litigation processes, where the former may take mediation, negotiation, and reconditioning, while the latter involves lawsuit submitted to the District Court.
Keywords: legal protection, overlapping certificates, legal consequence
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI PADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
No full textAnnisa Poetri Revita, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT . Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Disparitas pidana pada putusan Hakim merupakan sebuah masalah pada peradilan di Indonesia. Disparitas pidana putusan Hakim akan menimbulkan problematika tersendiri di dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas merupakan kebebasan seorang Hakim dalam memutus suatu putusan, namun di sisi lain disparitas menyebabkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat umum lainnya. Ratio decidendi Hakim merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya diparitas pidana pada putusan Hakim tindak pidana penyalahguna narkotika. Terdapat beberapa ratio decidendi yang digunakan Hakim untuk memutus putusan tindak pidana penyalahguna narkotika yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan Hakim pada kasus tindak pidana penylahguna narkotika yang serupa. Disparitas pidana merupakan bukti dari ketidakadilan di dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembenaran atas terjadinya disparitas pidana telah membawa hukum Indonesia kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan awal dari penegakan hukum itu sendiri yaitu adanya nilai keadilan pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sebagai perbandingan, penulis membandingkan ketiga putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan kasus yang serupa yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui dan menganalisa ratio decidendi Hakim apa yang menyebabkan disparitas pidana pada putusan Hakim dan mencari nilai keadilan pada ketiga putusan tersebut.
Kata Kunci: Disparitas, Ratio Decidendi, Putusan Hakim, Keadilan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRACT
Dissenting decisions among judges are a common issue in courts in Indonesia. This disparity will lead to particular problems in law enforcement in Indonesia. On one hand, the disparity represents the freedom of a judge to decide a case. On the other hand, the disparity may lead to dissatisfaction of a defendant and even the members of the public. The ratio decidendi of a judge is one of the contributing factors to the disparity among judges in the case of narcotic abuse. The disparity due to ratio decidendi represents injustice in the judiciary system in Indonesia. This research concludes that the legitimation of the disparity in criminal cases has spoiled the relevance of the existing law in Indonesia to the justice value in the court decision as the initial objective of law enforcement. This research employed a normative method and statutory and case approaches. As a comparison, this research compares three decisions over narcotic abuse with similar cases that can serve as references to find out and analyze the ratio decidendi of the judges and what causes the disparity in the decisions issued by judges and to find out the justice value in these three decisions.
Keywords: disparity, ratio decidendi, judge’s decision, justice, criminal narcotic abus
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA APLIKASI PEMESANAN MAKANAN ONLINE
No full textKarina Putri Adelia, Djumikasih, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penulisan ini mengangkat topik permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi pemesanan makanan online dan tanggung jawab para pihak apabila terdapat konten informasi yang merugikan bagi konsumen. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis penafsiran sistematikal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kriteria spesifikasi penyampaian informasi pada transaksi elektronik. Pelaku usaha secara penuh bertanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan prinsip Product Liability yang tercermin pada Pasal 19 UUPK. Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik belum sepenuhnya dapat dijalankan karena walaupun pasal 9 ayat (3) Permenkominfo menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik “wajib memastikan” sistem elektroniknya tidak memuat konten informasi yang dilarang, namun belum terdapat ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara langsung bagi Penyelenggara Sistem Elektronik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Ketidaksesuaian Informasi, Aplkasi Pemesanan Makanan Online
ABSTRACT
This paper investigates how legal protection is provided to consumers who online food applications and the responsibility of the parties in case of information content that harms consumers. This research employed normative juridical methods, a statutory approach, and a conceptual approach. Research data were analyzed using systematic interpretation analysis techniques. The research results reveal that there are no regulations governing the specification criteria for submitting information on electronic transactions. Business actors are fully responsible for the loss that consumers have to take as in line with the Product Liability principle outlined in Article 19 of the Consumer Protection Law. The responsibility of the Electronic System Operator has not been fully implemented, while Article 9 Paragraph (3) of the Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology states that the Electronic System Operator is "obliged to ensure" that its electronic system does not contain prohibited information content. However, there is no provision regarding the obligation to carry out direct supervision and evaluation for the Electronic System Operator.
Keywords: Legal Protection, Consumer, Information Mismatch, Online Food Applicatio
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PEMBERIAN MORATORIUM PEMBAYARAN UTANG KEPADA DEBITOR OLEH PENGADILAN ASING (Studi Kasus Putusan Nomor: 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
No full textRossa Sakina Yasmin, Reka Dewantara, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan berkenaan dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh kreditor apabila debitor diberikan moratorium oleh pengadilan asing, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah terjadi adalah antara PT. Pan Brothers Tbk. (PBRX) dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), dalam kasus tersebut PT. Pan Brothers Tbk. (PBRX) selaku debitor atau termohon PKPU digugat oleh PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) yang berperan sebagai kreditor atau pemohon PKPU. Kasus tersebut sudah diputus secara inkracht oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2021 yang tertuang dalam Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal tersebut menyebabkan pihak kreditor mengalami kerugian akibat tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan kembali piutangnya. Urgensi dibuatnya pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal adanya masa moratorium yang diberikan kepada debitor dirasa sangat diperlukan untuk mencegah kerugian yang dialami kreditor.
Kata Kunci: kreditor, moratorium, debitor
ABSTRACT
This research aims to analyze the regulation regarding legal protection for a creditor when a debtor is given a moratorium by a foreign court. With normative-juridical methods, this research delved into the case of PT. Pan Brothers Tbk (PBRX) as the debtor for which suspension of debt payment obligation (henceforth referred to as the suspension) is requested and PT. Maybank Indonesia Tbk. (BNII) as a creditor by which the suspension is requested. The case between these two companies was judged in inkracht by the Commercial Court of Central Jakarta on 26 July 2021, and the judgment released Decision Number 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. This decision states that the request regarding the suspension submitted by PT. Maybank Indonesia was rejected by the Panel of Judges. This caused a loss to the creditor since the creditor failed to get the right to get the money back. Thus, the moratorium is the policy that should be given to the creditor to avert any likelihood of loss affecting creditors.
Keywords: creditor, moratorium, a debto
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK TERKENAL SEBAGAI META TAG PADA HALAMAN WEB DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
No full textEmma Helena Abigail, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tinjauan yuridis penggunaan merek terkenal sebagai meta tag pada halaman web ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia serta memberikan saran terhadap pengaturan batasan pelanggaran merek, hal-hal yang dilarang undang-undang, serta gugatan merek. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan perndekatan perundang-undangan, perndekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Dari hasi penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Jika penggunaan merek terkenal sebagai meta tag pada halaman web merupakan pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum. Hal ini didasari dengan adanya dilusi merek dan initial interest confusion. Sementara dari segi perlindungan hukum terkait hal ini di Indonesia dirasa belum terlalu memumpuni sehingga diperlukannya pengaturan lebih melanjut lagi.
Kata Kunci: Merek Terkenal, Meta Tag, Web, Initial Interest Confusion, Dilusi
ABSTRACT
This research aims to identify and analyze the juridical review of the use of a well-known mark as a meta tag on a web page seen from the perspective of positive law in Indonesia and to give suggestions to the regulations concerning trademark violations, prohibitions set forth by Law, and a lawsuit over trademarks. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and legal comparative approaches. The research results reveal that using a well-known mark as a meta tag is deemed to be a violation according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection. This issue is based on mark dilution and initial interest confusion. In terms of legal protection, Indonesia does not have the capacity. Thus, further relevant regulations are required.
Keywords: well-known mark, meta tag, web, initial interest confusion, dilutio
ANALISIS YURIDIS SISTEM UPAH BERDASARKAN SATUAN HASIL DAN WAKTU DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN
No full textSylvi Ade Anggraini, Budi santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Yuridis Sistem Upah Berdasarkan Satuan Hasil dan Waktu Ditinjau dari Perspektif Ketenagakerjaan.” Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian historis dan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interpretasi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, pendapat ahli hingga penelitian-penelitian terkait yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis tentang sistem upah berdasarkan satuan hasil dan waktu ditinjau dari perspektif ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022, bahwa upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan berdasarkan per jam, per harian, atau bulanan. Sedangkan upah berdasarkan hasil ditetapkan sesuai hasil pekerjaan yang telah disepakati. Sistem upah berdasarkan hasil diperuntukkan kepada pekerja paruh waktu. Penetapan besarnya dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pekerja yang bekerja minimum 8 jam/hari atau 40 jam per minggu akan mendapatkan upah bulanan. Adapun pekerja yang bekerja di bawah 35 jam/minggu akan menggunakan pengaturan pengupahan per jam dan dapat bekerja di lebih dari 1 perusahaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa upah per jam tidak menggantikan upah bulanan. Upah per jam diberlakukan untuk mengakomodir pekerjaan yang bersifat jasa seperti konsultan atau pekerja paruh waktu dengan tetap memberikan perlindungan pekerjaan (job security). Penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Upah, Tenaga Kerja, Satuan Waktu, Hasil
ABSTRACT
This research aims to study the juridical wage scheme according to completed tasks and time seen from the perspective of employment. With normative-juridical approaches and historical and statutory approaches, this research analyzed data based on interpretation techniques. The legal materials involved primary and secondary data obtained from laws, journals, experts’ notions, and related studies as references.
The research results show that the juridical method regarding wage scheme according to completed tasks and time from the perspective of employment and according to Job Creation Law Number 11 of 2022 as a delegated law, wage according to the time unit is calculated per hour, per day, or per month, while according to the task completion unit, the wage follows the portion of the completed task as agreed upon. The wage scheme according to the portion of tasks completed is for workers working part-time. The amount of wage is set by a company according to the agreement between labourers/workers and their employer. Workers working at least 8 hours/day or 40 hours per week have the right to monthly wages. Those working under 35 hours/week refer to a per-hour scheme and they are allowed to work in more than one company. However, it is important to highlight that per-hour wage does not replace monthly wage. Hourly wage applies to accommodate jobs that provide services like consultants or part-time workers where job security is still taken into account. The minimum wage is set according to the economic condition and labour affairs.
Keywords: wage, manpower, time unit, completed tas
URGENSI PERATURAN KHUSUS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PROFESI STREAMER GAME ONLINE
No full textFredy Febrian Ibrena, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
E-Sport atau sebutan dari olahraga elektronik merupakan suatu cabang olaharaga terbaru yang berkembang pesat di Indonesia. Kemajuan e-sport juga memberikan profesi baru bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Kini juga dikenal beberapa profesi pekerjaan baru di pembidangan e-sport, yaitu Streamer Game Online. Streamer Game Online merupakan profesi yang hadir akibat adanya fenomana menonton orang bermain game melalui beberapa jasa stream seperti Youtube dan Twitch serta Nimo TV , dimana mendorong para gamer serta pencinta e-sport untuk dapat menonton serta ditonton melalui aplikasi tersebut dimana melalui aplikasi streamer yang tersedia dapat memberikan pendpatan tambahan bagi para streamer game online malalui adsense serta user traffic dan viewer yang besar streaming game online menjadikan pekerjaan ini cukup menjanjikan serta memiliki prospek serta potensi yang jelas di kemudian hari. Belum diaturnya secara jelas mekanisme pemungutan dan pengawasan pajak dalam UU Pajak Penghasilan maupun peraturan perundangan-undangan turunanannya mengakibatkan Ketidaklengkapan Hukum. Negara sebagai pemungut pajak seharusnya mengatur regulasi yang sesuai dengan dinamika dan kondisi masyarakat saat ini. Profesi-profesi baru, khususnya streamer game online perlu ditinjau kembali untuk diatur di dalam regulasi, agar Kepastian hukum terkait teknis pemungutan pajak dan pengawasan pajak penghasilan bagi profesi streamer game online
Kata Kunci: Ketidaklengkapan Hukum, Pajak, streamers
ABSTRACT
E-sport is a new sports branch that is getting popular in Indonesia. The development of e-sports also serves as a chance for a new profession for some people. Online streamer game allows others to watch gamers play games via Youtube, Twitch, and Nimo TV. This new mode also allows gamers or audiences to be watched or to watch. Audiences can also give additional feedback via AdSense and user traffic and massive viewers of the online streaming game. This job is quite promising and will remain lucrative in the future. However, the absence of regulations governing the mechanism of tax collection in Law concerning Income Tax or other successor laws has led to legal loopholes. The state as the tax collector should be responsible to make the regulations relevant to the dynamic and the current conditions of society. New professional jobs such as online streamer games need to be under review for further regulations to ensure that legal certainty regarding the tax collection and the supervision of income tax for online streamer games is given.
Keywords: legal loophole, tax, streame
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARKETPLACE YANG TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN NONHALAL DALAM APLIKASI
No full textRania Pramesti Jaya, Djumikasih, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan atas tidak adanya keterangan nonhalal dalam aplikasi marketplace, seperti Go Food, Grab Food, dan ShopeeFood. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah mengatur terkait pemasangan logo atau keterangan nonhalal pada lapak dan/atau kemasan makanan nonhalal. Tetapi, marketplace dan pelaku usaha yang bekerja sama didalamnya, yang disebut sebagai merchant, tidak memberikan perhatian terkait keterangan nonhalal sehingga terdapat korban. Korban tersebut adalah @fkadrun yang membagikan pengalamannya melalui twitter pada tahun 2021, yang membeli nasi campur dengan lauk lapchiong yang ternyata adalah sosis besar daging babi. Bercermin pada kasus tersebut, pemerintah tidak melakukan tindakan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH. Marketplace telah menyatakan tidak ikut bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen, kecuali mengenai teknis. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap merchant yang tidak mencantumkan keterangan nonhalal dalam marketplace? (2) Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab antara merchant, marketplace, dan konsumen? (3) Apakah merchant dan marketplace dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analitical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teknik deduksi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemerintah telah membuat kebijakan namun belum dijalankan dengan optimal. Kemudian hubungan hukum yang timbul diantara ketiganya adalah karena perjanjian dan ketiganya setuju untuk mengikatkan diri. Jika didasarkan pada undang-undang, maka marketplace dan merchant telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelanggaran Hak Konsumen, Makanan Nonhalal
ABSTRACT
This research discusses the issue where the nonhalal label is not given on the products sold online on applications such as Go Food, Grab Food, and ShopeeFood. Law concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Warranty of Halal Products regulate the logo given to the product displays or stores or the packaging. However, the merchant sells its products without any nonhalal logo. A Twitter account @fkadrun shared the experience on Twitter in 2021 mentioning that he bought rice with mixed side dishes that had lapchiong, known as pork sausage, on the menu. The government, however, did not take any measures according to Government Regulation Number 39 of 2021 concerning PBJPH following this issue, and the marketplace declared that it was not its responsibility. Departing from this issue, this research investigates (1) what is the legal protection for the consumers against the merchant not labeling its products nonhalal in the marketplace? (2) what are the legal connection and liabilities among the merchant, marketplace, and consumer? (3) are the merchant and the marketplace concerned deemed to violate the provisions in Article 4 letter c of Law concerning Consumer Protection and Article 92 Paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning PBJPH? This research employed normative-juridical methods, statutory, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and deductive techniques. The research has found out that the new policy made by the government has not been optimally implemented, and the legal connection among the three emerged simply because of the contract made and the condition where all parties agreed to be bound. According to the law, the marketplace and the merchant concerned have violated Article 4 letter c of Law concerning Consumer Protection and Article 92 Paragraph (1) of the Government Regulation Number 39 of 2021 concerning PBJPH.
Keywords: consumer protection, violation of consumers rights, nonhalal foo
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT PRATAMA) (STUDI KASUS DI BKPP GORONTALO)
No full textAprilia Maharani Sule, Lutfi Effendi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Sebagai negara dan bangsa merdeka dan berdaulat, Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, maka setiap lini kehidupan perlu mengimplementasikan aturan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan promosi jabatan pada lingkup Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gorontalo mengimplementasikan aturan promosi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) dan apa akibat pelaksanaan sistem promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan hasil penelitian diungkapkan secara deskriptif kualitatif melalui sumber data primer (wawancara dan observasi lapangan) dan sekunder (kajian pustaka) yang diolah secara sistematis.
Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan promosi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif sesuai dengan PERMEN yang berlaku dengan cukup baik. Promosi jabatan dilakukan untuk mengisi jabatan Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Namun, peneliti menemukan adanya tahapan yang tidak dilaksanakan yaitu pada tahap keterbukaan penilaian untuk penilaian rekam jejak. Akibat dari hilangnya tahapan rekam jejak tersebut akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik karena tidak didukung sumber daya manusia yang mumpuni.
Kata Kunci: Promosi Jabatan, Implementasi hukum, Reformasi birokrasi
ABSTRACT
As an independent and sovereign state, the administration of Indonesia complies with the current law. To achieve public welfare, the intellectual life of the state, and social justice, the current law needs to be implemented in every aspect of life, including the matter regarding official position promotion within the purview of civil servants. This research aims to find out how the Training, Education, and Labor Service Agency of Gorontalo implements the official position promotion according to the Ministerial Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in the fulfillment of the high official position (JPT Pratama) and what are the consequences of the system of official promotion among civil servants not according to the regulation concerned.
This research took place in the Regency of Gorontalo, the Province of Gorontalo and employed empirical-juridical methods. The research data were analyzed based on descriptive-qualitative techniques, involving primary data (interviews and field observation) and secondary data (library research) that were systematically processed.
The research discovers that the local government of Gorontalo city carries out the promotion of the fulfillment of high official positions appropriately, transparently, and competitively according to the ministerial regulation concerned. This promotion is intended to fulfill the position of an inspector in Gorontalo city, the head of the population control agency, family planning, women empowerment, and child protection of Gorontalo city. However, several steps, as found, were not implemented such as the assessment of transparency to assess track records. The absence of track records will lead further to leadership with no integrity, capability, and credibility not well supported by adequate human resources.
Keywords: official position promotion, implementation of law, bureaucratic refor