Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
REFORMULASI PENGATURAN HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
No full textDoni Kurniawan, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai sebuah badan peradilan militer yakni pengadilan tata usaha militer. Bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan pada tahun 1997, pemerintah tidak pernah serius dalam memperhatikan dan melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut yakni pada Pasal 353. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur terkait operasionalisasi pengadilan tata usaha militer selama 26 tahun. Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu untuk dilakukan perubahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Apa urgensi reformulasi pengaturan hukum acara tata usaha militer? (2) Bagaimana bentuk reformulasi pengaturan hukum acara tata usaha militer? Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian, bahan hukum yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi internet. Bahwa di dalam penelitian ini, peneliti menjadikan tiga tolak ukur dalam menentukan urgensi reformulasi pengaturan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selain itu, peneliti disini menekankan perlunya pemisahan hukum acara tata usaha militer sebagai undang-undang tersendiri diluar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengoperasionalisasikan pengadilan tata usaha militer.
Kata Kunci: reformulasi pengaturan, hukum acara tata usaha militer, kepastian hukum
Abstract
This research aims to study the Military Administrative Court as a court martial in Indonesia. Following the enactment of Law Number 31 of 1997 concerning Court Martial, the government seemed to overlook the mandate of this law, especially in Article 353, in which the government has not issued any government regulation that should regulate the operation of military administrative court for 26 years. In addition, the legal basis that underlies this law is no longer in place, thereby requiring amendments. Departing from this issue, this research investigates (1) the urgency of the formulation of the procedural law within the scope of military administration and (2) the form of the reformulation of procedural law within the scope of military administration. This research employed a normative juridical method and statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research and Internet sources. In this research, philosophical, juridical, and sociological aspects are the standards that underlie the urgency of the reformulation. The procedural law within the scope of military administration must also be separate as an individual law from law Number 31 of 1997, while the government needs to take some measures to operate the military administrative court.
Keywords: reformulation, procedural law of military administration, legal certaint
Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Uu No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Mendapat Merchandise GMMTV Palsu
No full textAudia Jasmine Savitri, Hanif Nur Widhiyanti, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan jelas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu memperdagangkan atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Namun pada praktiknya masih terdapat distributor yang menjual merchandise GMMTV palsu di media sosial. Penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimanakah implementasi pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan mendapat barang palsu saat pembelian merchandise GMMTV di distributor? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan terlaksananya perlindungan terhadap konsumen yang mendapat barang palsu dan bagaimana upaya penyelesaiannya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder diolah dengan teknik purposive sampling yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengenai efektivitas penegakan hukum yaitu substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pasal belum terlaksana dengan baik. Faktor hambatan datang dari distributor dan konsumen dengan upaya penyelesaian dengan memberikan ganti rugi.
Kata Kunci: Distributor, Merchandise GMMTV, Perjanjian Jasa
Abstract
Article 8 Paragraph 1 letter F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the prohibition of conduct committed by businesses by selling or producing items not like those advertised. However, some distributors were found selling fake GMMTV merchandise on social media. Departing from this issue, this research aims to study the following research problems: (1) the implementation of Article 8 paragraph 1 letter F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection especially for aggrieved consumers following the purchase of bogus products of GMMTV merchandise from a distributor; (2) the impeding factors in the implementation of the protection for consumers receiving bogus products and the measures taken to settle the issue according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were processed according to purposive sampling, and they were analyzed based on a qualitative technique referring to the theory introduced by Lawrence M. Friedman on the effectiveness of law enforcement, including the substance of law, legal structure, and legal culture. The research results reveal that the Article concerned has not been implemented appropriately due to impeding factors coming from the distributor and consumers. Preventive action was taken to settle the issue by considering law education, while compensation was considered a repressive measure.
Keywords: Distributor, GMMTV Merchandise, Service Agreemen
Perlindungan Terhadap Jurnalis Dalam Konflik Wilayah Internasional Antara Israel Dan Palestina (Studi Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh)
No full textFaisal Dewanto Rafsanzha, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya Susanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Shireen Abu Akleh adalah seorang Jurnalis media Al Jazeera yang terbunuh saat bertugas di wilayah Jenin, Palestina. Terbunuhnya Shireen Abu Akleh disebabkan oleh tembakan tentara Israel yang diarahkan kepada Shireen. Telah diketahui bahwa dalam kejadian tersebut, seorang Jurnalis tengah melaksanakan tugasnya di wilayah konflik senjata dan tentunya Jurnalis merupakan salah satu subjek sipil yang wajib dilindungi dalam wilayah perang. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan terhadap Jurnalis dalam wilayah konflik bersenjata internasional yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional? (2) Bagaimana bentuk penanganan hukum atas kasus pembunuhan terhadap jurnalis Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh?Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Bahan yang digunakan merupakan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memahami dan mengetahui secara yuridis tindakan Israel yang ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949 dan beberapa peraturan lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Shireen Abu Akleh dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional. Perbuatan yang dilakukan pemerintah Israel tidak menunjukan bahwa Israel adalah bagian dari negara yang turut serta meratifikasi Konvensi Jenewa IV 1949.
Kata Kunci: Shireen, Abu, Akleh, Israel, Palestina, Perlindungan Jurnalis Dalam Konflik Wilayah Internasional
Abstract
Shireen Abu Akleh was a journalist for Al Jazeera News killed when he was on duty in the territory of Jenin, Palestine. Shireen was shot by an Israeli soldier. Journalists as civilians are subject to legal protection in conflict territories. Departing from this issue, this research studies: (1) the legal protection of journalists within international armed conflict territories according to the International Humanitarian Law; (2) the legal action that deals with the killing of Shireen Abu Akleh as the journalist of Al-Jazeera news. This research employed a normative-juridical method and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive-qualitative methods, revealing that juridically, according to the Geneva Convention IV 1949 and other regulations, the murder by an Israeli contravenes the International Humanitarian Law. The conduct committed by the Israeli government does not represent the fact that Israel is the state that also ratified the Geneva Convention IV 1949.
Keywords: Abu, Akleh, Israel, Palestine, Shireen, The Protection Of Journalists In International Territorial Conflic
Rekonstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Model Pengaturan Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
No full textWilliam Immanuel Lumban Raja, Yenny Eta Widyanti, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan ketidaklengkapan pengaturan pertanggungjawaban produk di Indonesia dengan mengadopsi prinsip strict liability. Dalam hal ini konsumen memiliki kedudukan yang lemah dan berpotensi mengalami kerugian dari barang yang cacat terhadap konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban produk atas kerugian konsumen yang ditimbulkan dari dampak negatif kecacatan barang yang beredar di masyarakat berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 138 Ayat (1) Australian Consumer Law? dan (2) Bagaimana pengaturan ideal pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan model pengaturan prinsip strict liability terkait dengan pertanggungjawaban produk dalam hal sengketa konsumen yang diakibatkan dari dampak negatif kecacatan barang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, dan Case Approach. Penulis juga menganalisis permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dan penafsiran komparatif.
Hasil penelitian dengan metode di atas: Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban produk karena terdapat ketidaklengkapan norma berdasarkan putusan permasalahan terkait dan formulasi pengaturan ideal berdasarkan studi perbandingan yang didapat penulis adalah dengan
mengadopsi prinsip strict liability.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Rekonstruksi Pasal, Strict Liability
Abstract
This research investigates the case where consumers may be vulnerable to loss of defective items; therefore, rules and their implementation need to be further studied. Some countries like Australia, however, have profoundly regulated strict liability. Departing from this example, this research seeks to investigate: (1) the regulation of the liability over products following consumer loss due to defective items distributed in the market according to Article 19 of the Law concerning Consumer Protection and Article 138 Paragraph (1) of Australian Consumer Law; and (2) the ideal regulation in Article 19 of Law concerning Consumer Protection according to strict liability principle model regarding consumer dispute arising from defective items. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed based on grammatical and comparative interpretations. The research learns that the reconstruction of the regulation of the liability over a product may adopt the strict liability principle of Australia to avert consumer disputes due to product liability.
Keywords: Consumer, Protection, Reconstruction Of Article, Strict Liabilit
Analisis Yuridis “Wanprestasi” Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019 Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda
No full textSalomo Jordan Marcelino Hutagalung, Moch. Zairul Alam, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas perjanjian sewa beli yang tidak diatur secara khusus dalam K.U.H. Perdata, tetapi masih berlaku dalam masyarakat dengan mematuhi asas kebebasan berkontrak,undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Fokus penelitian adalah pada unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 K.U.H. Perdata, melibatkan persetujuan, kecakapan pihak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kasus studi adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019, yang melibatkan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat (PT.PLN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat bersalah karena tidak menandatangani akta jual beli yang diajukan oleh Penggugat. Hakim menolak dalil Tergugat yang menyatakan perjanjian tidak batal karena Tergugat diam-diam menyetujui permohonan Penggugat tanpa mengumumkan pemutusan perjanjian. Analisis hakim terhadap wanprestasi dan denda tidak konsisten dengan asas Pacta Sunt Servanda, menimbulkan ketidaksesuaian antara putusan hakim dan prinsip keadilan dalam perjanjian. Rumusan masalah utama melibatkan ratio decidendi hakim pada Sengketa Sewa Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019, dan Apakah putusan “Wanprestasi” pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019 telah sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui studi kepustakaan dengan penafsiran sistematik, ekstensif, dan komparatif. Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa Tergugat seharusnya tidak bersalah karena melanggar kewajiban dari perjanjian melainkan perilaku dari Penggugat yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian harus dijalankan sesuai dengan isi dan maksudnya.
Kata Kunci: Wanprestasi, Asas, Pacta Sunt Servanda
Abstract
This research studies a rent-and-purchase agreement not specifically regulated in the Civil Law but implemented based on compliance with the freedom of contract, statute, decency, and public order. This research focuses on validity aspects in an agreement according to Article 1320 of the Civil Code and takes into account agreements, the competence of parties, particular matters, and halal cause, by studying the Supreme Court Decision Number 931 K/Pdt/2019 in the case of breach of contract in a rent-and-purchase agreement of land and building object between the claimant and respondent (PT. PLN). The research results reveal that the respondent was proven guilty simply because he did not sign the agreement made by the claimant. The judges rejected the proposition given by the respondent, saying that the agreement was not cancelled since the respondent secretly approved the request of the claimant without announcing the termination of the agreement. The analysis made by the judges regarding the breach of contract and fines is inconsistent with the principle of Pacta Sunt Servanda, leading to irrelevance between the judiciary decision and the principle of justice in the agreement. The first research problem deals with the ratio decidendi of the judges in the dispute as in the Supreme Court Decision concerned and whether the verdict declaring the breach of contract on the Supreme Court Decision concerned complies with the principle of Pacta Sunt Servanda. This research employed a normative-juridical method and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed based on library research and systematic, extensive, and comparative interpretations. The research results reveal that the respondent should not have been declared guilty just because of breaching the responsibility as set forth in the agreement. However, in this case, the claimant himself caused the agreement to end, while an agreement should take place according to its substance and intent.
Keywords: Default, Principle, Pacta Sunt Servand
Perwujudan Ketahanan Pangan Di Desa Wisata (Studi Implementasi Pasal 5 Ayat (4) Huruf b Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan)
No full textFalichah El Layali, Moh. Fadli, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract This research departs from the regulation that mandates the use of at least 20% of village funds for the implementation of food security programs as stipulated in Article 5, Paragraph (4), Letter b of Presidential Regulation Number 104 of 2021, which aims to address various food-related issues. This research explores whether the allocation of village funds, specifically in Wonokitri Village, complies with the aforementioned regulation. Based on the above context, this thesis raises the following research questions: (1) How is food security manifested in the tourist village of Wonokitri? The objective of this research is to analyse the implementation of food security in Wonokitri Village. This research employs an empirical legal method with a socio-legal research approach. Additionally, this research uses a juridical-sociological approach that focuses on the behaviour of the community as the object, specifically how the community reacts to the implementation of a positive law provision. The legal materials obtained consist of primary and secondary sources, which will be analysed using descriptive qualitative data analysis techniques. The research results indicate that the food security activities in Wonokitri Village are not implemented the mandate of Article 5, Paragraph (4), Letter b of Presidential Regulation Number 104 of 2021. This non-compliance is attributed to several factors: 1) the limited regulations on using village funds for specific activities already stipulated in the food security guidelines, and 2) the guidelines do not align with the geographical and territorial conditions of Wonokitri Village.Keywords: law effectiveness, food security, tourist village
Abstrak Latar belakang penelitian ini didasari oleh pemberlakuan regulasi tentang penggunaan alokasi dana desa paling sedikit 20% untuk pelaksanaan program ketahanan pangan di desa yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Huruf b Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan. Penelitian ini akan menggali bagaimana alokasi dana desa, khususnya di Desa Wonokitri apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan regulasi diatas. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perwujudan ketahanan pangan di Desa Wisata Wonokitri? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perwujudan ketahanan pangan di Desa Wonokitri. Pada penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode hukum empiris dengan jenis penelitian socio legal. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menitik beratkan perilaku masyarakat sebagai objeknya, yaitu bagaimana reaksi masyarakat yang timbul atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif. Adapun bahan hukum yang diperoleh penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder dan akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa kegiatan ketahanan pangan di Desa Wonokitri tidak terlaksana sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat (4) Huruf b Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1) terbatasnya aturan penggunaan dana desa terhadap jenis kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan dalam pedoman ketahanan pangan, 2) Pedoman peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi geografis dan wilayah di Desa Wonokitri. Kata Kunci: Keberlakuan Hukum, Ketahanan Pangan, Desa Wisat
EFEKTIVITAS PASAL 27 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERKAIT TUGAS PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA KM DESA S KECAMATAN M KABUPATEN GRESIK)
No full textCorri Pretty Balandina br Manalu, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa terkait tugas pelaksana operasional BUM Desa, dimana dalam praktiknya Pelaksana Operasional sebagai direksi mengabaikan tanggung jawab dalam mengelola BUM Desa. Berangkat dari permsalahan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) efektivitas Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa terhadap tugas Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa KM Desa S, (2) kendala - kendala terhadap tugas Pelaksana Operasional di BUM Desa KM Desa S berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (3) upaya BUM Desa KM dalam mengatasi kendala-kendala terhadap tugas Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa KM Desa S dalam penerapan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatis, karena di sini penulis mengumpulkan data, mereduksi data, menganalisis data, serta memverifikasi untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa belum berjalan secara efektiv dikarenakan tidak berjalannya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya masyarakat berdasarkan teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman. Namun, penulis telah menyampaikan beberapa Upaya yang dapat dilakukan BUM Desa dalam mengatasi kendala tersebut.
Kata Kunci: badan usaha milik desa, pelaksana operasional, tugas pelaksana operasional
Abstract
This research aims to study the effectiveness of Article 27 Paragraph (2) of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in the case of neglecting the responsibility to operate the enterprises. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the effectiveness of Article 27 paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises regarding the operation of the enterprises of KM in village S, (2) the impeding factors of the operation of the enterprises in village S according to Article 27 paragraph (2) of the Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, and (3) the measures taken by the enterprises in the village to deal with the obstacles of the operation of the enterprises according to the Government Regulation Number 11 of 2021. Primary and secondary data were analyzed using qualitative-descriptive methods by garnering, reducing, analyzing, and verifying data to draw a conclusion. The research results show that Article 27 Paragraph (2) of Government Regulation Number 11 of 2021 has not been effectively implemented due to improper implementation of the legal substance, structure, and culture of the people related to the theory of legal effectiveness introduced by Lawrence M. Friedman. Some measures are also recommended for the village-owned enterprises to consider to tackle the issues.
Keywords: operation, operational implementing tasks, village-owned enterprise
Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik dan Hambatannya: The Effectiveness of the Implementation of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/the Head of National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates and their Impeding Issues
No full textAndi Aliyah Sherina Yustisia, Herlindah, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Jurnal ini mengulas mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021Tentang Sertipikat Elektronik dan Hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelayanan pendaftaran tanah sertipikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, secara efektif belum dapat dilaksanakan serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pendaftaran tanah sertipikat elektronik serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara tertutup kepada narasumber yang mempunyai kompetensi pada pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah dalam bentuk sertipikat elektronik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021Tentang Sertipikat Elektronik belum terlaksana secara efektif karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor dari pelaksana hukum yang belum memahami Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 secara baik. Faktor lain yang menjadi penghambat terlaksananya sertipikat elektronik adalah dari faktor masyarakat yang masih ragu mengenai jaminan kepastian hukum sertipikat elektronik. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasi hambatan tersebut sesuai dengan setiap faktor-faktor penghambatnya. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam faktor dari pelaksana hukum, diperlukan adanya sosialisasi secara intensif. Upaya sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan sertipikat elektronik. Upaya sosialiasi ini juga dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan faktor masyarakat yang masih memiliki keraguan mengenai jaminan kepastian sertipikat elektronik.
Kata Kunci: Efektivitas, Hambatan, Sertipikat Elektronik
Abstract
This research studies the effectiveness of the implementation of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/the Head of National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates and their Impeding Issues, particularly investigating land registration services for electronic certificates governed therein. The research specifically seeks to investigate why this regulation has not been effectively implemented and what impeding factors are involved in the e-certificate land registration through socio-legal methods. Research data were obtained from restricted interviews with informants representing land registration services for electronic certificates. The research results have found that the regulation has not been effectively implemented due to problems relating to law enforcers who do not have an understanding of the minister regulation concerned and the rising concern about the legal protection given in electronic certificate issuance. As a consequence, several measures and an Intensive introduction are also required to tackle the prevailing issues, build an understanding of electronic certificates, and cope with the impeding factors coming from society and the doubt over the certainty of electronic certificates.
Keywords: Effectiveness, Electronic Certificate, Impeding Factor
Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing Yang Kehabisan Dana Perjalanan Wisata Berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai): Supervision and Measures regarding Foreign Tourists running out of Money during their Travel Period according to Article 66 Paragraph (2) Letter B of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration (A study in Immigration Office Class I of immigration check of Ngurah Rai)
No full textYafie Abigail Pratama, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
Email : [email protected]
Abstract
The authority of the Bank of Indonesia as the Central Bank of the Republic of Indonesia is contained in Article 4 (1) of the Act on Amendments to the Law No. 23 of 1999 on Bank Indonesia. Based on Article 4 (2) of Act No. 3 of 2004, which states that the Bank is an Independent State Institution. Rupees\u27 value stability is reflected in inflation and exchange rates. The Bank of Indonesia has established the BI-7 Dyas Reverse Repo Rate policy as a regulatory framework for monetary operations in order to the Bank\u27s goals.
This study analyses whether the implementation of the Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate policy as a framework for regulating monetary operations in realizing the stability of the currency exchange rate. Based on the results of the research through the Purposive Sampling method, the policy of Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo rate has effectively achieved the planned objectives, the jurisdictional obstacle in its implementation is in the lack of harmonization between the Department of Economic and Monetary Policy and the Law Department, while the non-legal obstacles are influenced by external factors of Bank Indonesian namely the global economic and geopolitical conditions. The Bank of Indonesia overcomes the obstacles with its monetary operations strategy, one of which is through the Board of Governors Meeting and the Tri-Year and Annual Report. Together, the Bank of Indonesia coordinates with the Central Government on the integration of monetary policy with policy.
Keywords: Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate, Bank Indonesia, Monetary Policy
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan tindakan terhadap wisatawan asing yang kehabisan uang selama masa perjalanannya sesuai Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I untuk pemeriksaan keimigrasian di Ngurah Rai pada tahun 2011. Bali dan kendala yang dihadapi serta tindakan yang diambil dalam pengawasan dan sanksi terkait permasalahan ini.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I pada pemeriksaan imigrasi Ngurah Rai telah melakukan pengawasan fungsional sesuai kewenangannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Staf fungsional melakukan pengawasan eksternal karena pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai Bali dilakukan oleh aparat di luar pemerintah atau non eksekutif terhadap wisatawan asing yang kehabisan uang. Permasalahannya, tidak semua wisatawan asing memahami betul masa tinggal yang diperbolehkan di Indonesia, begitu pula bagi pengelola akomodasi yang sebagian besar dari mereka belum memahami cara menggunakan aplikasi yang ditujukan untuk melaporkan masa tinggal orang asing tersebut. Telah ada pengenalan aplikasi yang harus digunakan oleh wisatawan asing dengan izin tinggal terbatas untuk membantu mereka tetap waspada terhadap jumlah masa menginap, dan pengenalan ini juga harus berlaku untuk manajer akomodasi.
Kata Kunci: Warga Negara Asing, Perjalanan Wisata, Keimigrasia
KRITERIA PENGGUNAAN PRINSIP PENGECUALIAN RESTRIKSI KUANTITATIF BERDASARKAN GATT 1994 (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PANEL WTO ATAS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DSB 592)
No full textAbdillah Bari I’tishom, Sukarmi, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan perihal kekaburan hukum dalam pengamblan keputusan badan panel atas Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian prinsip WTO, yakni mengenai bagaimana menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya multitafsir terhadap penentuan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994 di kalangan Badan Panel WTO. Ketidakmampuan untuk melakukan penggunaan serta pengambilan keputusan merupakan kelemahan terbesar yang dihadapi oleh badan panl WTO, sehingga negara yang melanggar pasal-pasal di dalam WTO atau GATT 1994 dengan dalih pasal XX GATT 1994 mendapatkan ketidakadilan. Penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dalam menentukan menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994, badan panel WTO masih menggunakan metode pemeriksaan dalam pengaturan WTO sudah tidak relevan dengan keadaan dunia saat ini, yang dalam kriteria di pasal XX GATT 1994 respondent harus membuktikan kepada badan panel dan bukti itu harus sesuai dengan pengaturan lama, dan ini menimbulkan multitafsir karena setiap kasus badan panelnya berbeda anggota. Tidak adanya pertimbangan yang pasti dalam menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994 menyebabkan adanya disparitas dan subjektivitas dalam putusan- putusan pengadilan terkait sengketa restriksi kuantitatif.
Kata Kunci: GATT 1994; Restriksi; WTO
Abstract
This research studies the issue of the vagueness of law in the decision-making of the panel on Article XX of GATT 1994 concerning the exception of WTO principle in deciding the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994. This research topic departed from the multi-interpretation of the determination of the element of criteria of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994 within the area of the WTO Panel. The incapability to refer to the decision-making seems to be the biggest shortcoming faced by the WTO panel, causing other states to violate the articles in WTO or GATT 1994 with the reason that Article XX of GATT 1994 is not given any portion of justice. This research reveals that to set the criteria principle of the use of the principle of the exception of quantitative restriction according to the GATT 1994, the panel of WTO still refers to the method set out in the WTO which is no longer relevant to the current global conditions. In the criteria of Article XX of GATT 1994, the respondents will have to prove before the panel, while the proof must be made relevant to the former regulation. This leads to multi-interpretation since every case has different members. There is no certain consideration in determining the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994, causing disparity and subjectivity in court decisions regarding quantitative restriction-related disputes.
Keywords: GATT 1994; Restriction; WT