Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Not a member yet
823 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS GUGUS TUGAS DALAM MELAKSANAKAN PERDA PROVINSI KALBAR NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
No full textPerdagangan orang adalah suatu kegiatan illegal yang sangat melanggar hak azasi manusia. Pemerintah daerah pada dasarnya telah turt serta dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Dengan disahkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak, diharapkan dapat membantu pelaskanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap wanita dan anak-anak. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak melalui Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Gubernur yakni Gugus tugas terdiri dari lembaga dan instansi terkait didalamnya diharapkan mampu berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Adanya faktor yang menyebabkan kurang efektifnya gugus tugas dalam rangka pencegahandanpemberantasanperdagangan orang diantaranya kurangnya koordinasi antara instansi danlembaga didalam gugus tugas, FaktorKurangnyaKoordinasiantarInstansi / Lembaga, FaktorKemiskinan yang masihtinggi di Kalbar, FaktorPendidikan yang rendah, SulitnyamencariLapanganPekerjaan Beberapa upaya untuk mengefektifkan gugus tugas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 TentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPerdagangan Orang terutamaperempuandananak diantaranya meningkatkankoordinasiantarInstansidanLembagadalamrangkapencegahandanpenanggulanganperdagangan orang, membukalapanganpekerjaan, melakukanpenegakanhukumterhadap pelaku perdagangan orang di Kalimantan Barat. Perdagangan terhadap manusia adalah suatu kegiatan illegal yang sangat melanggar hak-hak azasi manusia, seperti hak untuk hidup bebas dan bebas dari perlakukan keji yang tidak manusiawi. Hak-hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional antar-pemerintah (inter-governmental organizations) maupun non-pemerintah (non governmental organizations), orang-perorangan baik secara individual ataupun kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal, maka hak-hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi hal yang ideal itu tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran atas hak azasi manusia dalam segala bentuk dan macamnya, dari tingkatan yang paling ringan hingga yang paling berat, hampir selalu terjadi di muka bumi ini. Meskipun secara kuantitatif mungkin peristiwa pelanggaran-pelanggaran itu hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan peristiwa penghormatan dan perlindungan hak-hak azasi mausia, namun peristiwa tersebut menimbulkan rasa khawatir bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat. Dalam konteks pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak azasi manusia atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau secara lebih spesifik adalah terjadinya perdagangan terhadap manusia, akan ada beberapa persoalan mendasar yang dapat diajukan antara lain, siapa-siapa sajakah yang dapat melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia dan dalam wujud apa saja pelanggaran tersebut dilakukan?, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggung-jawaban kepada si pelaku pelanggaran?, bagaimana proses atau mekanisme pemaksaannya (enforcement) terhadap si pelanggar?, dan bagaimana pula kompensasi yang harus diberikan kepada sang korban atas penderitaannya sebagai akibat dari pelanggaran atas dirinya?. Kejahatan perdagangan orang pada saat ini, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, bahkan dilakukan dengan cara yang cukup canggih dan bersifat lintas negara (trafficking lntemasional), terutama di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan seperti daerah Kecamatan Sajingan di Kabupaten Sambas dan Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sehingga telah menjadi salah satu bentuk tindakan kejahatan lintas negara yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok yang terorganisir maupun koorporasi. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual kembali dan dipindahkan sebagai obyek komoditas yang menguntungkan pelaku kejahatan, Dalam konvensi lnternational Labour (ILO) No. 182 yang mengatur tentang defenisi trafficking yang tercantum dalam protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, rnenanggulangi dan menghukum perdagangan manusia, mendefinisikan sebagai berikut : Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-ngiming) korban, menyalahgunakan kekuasaan, keinginan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk mengisap dan memeras tenaga (mengekploitasi) korban. Perdagangan manusia pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking pada manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak sebagai suplemen Konvensi PBB untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas bangsa (Protokol Palermo). Krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menyempitnya lapangan pekerjaan, sedangkan pada sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang sangat rumit dipecahkan. Dampak dari hal tersebut menjadikan faktor kriminogen timbulnya berbagai macam kejahatan antara lain kejahatan terhadap nyawa, tubuh, harta benda, dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul berkaitan persoalan ketenagakerjaan adalah tertipunya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Persoalan tertipunya tenaga kerja dapat terjadi sejak saat rekruting maupun pada tahap pelaksanaan perjanjian kerja. Pada umumnya pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak membuat rnereka mau melakukan apa saja untuk bertahan hidup, dari kondisi ini banyak dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan, berupa pengiriman tenaga kerja secara illegal. sehingga mereka terjerat pada persoalan-persoalan hukum, untuk menghindari hal tersebut mereka terpaksa mencari perlindungan pada broker-broker tenaga kerja yang mau mempekerjakan walaupun dengan upah yang sangat rendah dan tidak mendapat perlindungan hukum. Bahkan tenaga kerja dieksploitasi habis-habisan dan tejadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, fenomena ini merupakan pelanggaran hukum dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pada umumnya yang menjadi korban adalah kaum wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai trafficking atau perdagangan manusia, kejahatan semacam ini tidak saja terjadi di wilayah hukum Negara Indonesia, tetapi juga dapat terjadi pada wilayah negara lain, terutama negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia. Kata Kunci : Gugus Tugas dan Perdagangan Oran
PENGARUH BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK DALAM HUBUNGAN TIMBULNYA RESIDIVIS DI TINJAU DARI ASPEK PENOLOGI
No full textLembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana yang menjadi warga binaan permasyarakan yang bekerja berdasarkan suatu sistem yaitu sistem pemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak bukan lah sistem pembinaan yang menganut sistem kepenjaraan yang menitik berartkan kepada unsur balas dendam tetapi telah menganut sistem baru pembinaan yaitu sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina para warga binaan baik secara rohani maupun jasmani dengan tujuan agar warga binaan tersebut dapat berobat tidak mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan dapat diterima kembali di masyarakat setelah mereka bebas. Dengan sistem yang ada seharusnya Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalankan tugas secara baik sehingga tujuan daripada pembinaan tersebut dapat tercapai. Tetapi kenyataan nya sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan belum mampu melaksanakan pembinaan secara optimal sehingga pelaku residivis masih dapat ditemukan. Banyak faktor yang mempengaruhi kurang optimal nya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan warga binaan tentang tujuan dan fungsi pembinaan, kurang nya fasilitas yang mencakup sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga ahli dalam proses pembinaan. Pada saat ini dalam menjalankan pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan dua pola pembinaan terhadap warga binaannya yaitu pola pembinaan kepribadian dan pola pembinaan kemandirian. Dengan pola pembinaan yang ada sekarang ini nyatanya belum mampu untuk meminimalisirkan para pelaku residivis. Keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu apabila dia mampu menekan jumlah pelaku residivis menjadi sangat kecil atau sangat minim. Keyword : Lembaga pemasyarakatan, pembinaan, warga binaan, residivi
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS OLEH MEDIA MASSA DI-KALBAR
No full textAsas praduga tak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap, tetapi yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip Jurnalistik berita yang didapat harus dilakukan croschek, sedangkan prinsip hukum itu bahwa : Seorang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan sesorang itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Hal ini yang masih dilakukan oleh media pers tanpa melakukan croschek, dan menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan dan bersalah dalam melakukan kejahatan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah yang mengharuskan seseorang dinyatakan bersalah setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Sampai sekarang belum ada ketentuan hukum yang mengatur wartawan dalam meliputi berita (reportase) atau mengatur hubungan lembaga kepolisian dan pengadilan dengan profesi kewartawanan. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang tidak diperkenankan memotret dalam sidang pengadilan. Lain halnya di Indonesia, kesempatan ini terbuka lebar dengan ijin dari hakim yang bersangkutan dan terdakwa atau pihak yang berperkara. Masih terjadi kecendrungan penyajian berita-berita sensasi secara berlebihan atau dramatisasi secara tidak proposional oleh pers. Maka untuk mengubah apresiasi masyarakt terhadap berita sangat tergantung dari niat pers itu sendiri, disinilah peran pers sebagai agen perubahan dan sosial kontrol. Terhadap mereka (sumber berita) yang mempunyai kekuatan baik otoritas negara atau kekuatan ekonomi, mereka akan berusaha untuk menghindar dari pemberitaan yang menurut mereka di rugikan. Sedangkan terhadap mereka (sumber berita) yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan seperti masyarakat banyak, sudah barang tentu pers justru harus melindungi karena salah satu fungsi utama pers adalah melindungi rakyat yang sesuai dengan selogan “wartawan adalah pelindung demokrasi”. Kondisi hukum yang meletakan pers subordinat dengan pemerintah menjadikan wartawan tidak bebas dalam berekspresi, berinterprestasi dan lain-lain. Banyak batasan yang tidak jelas baik dari pemerintah maupun dari pengelola pers sendiri yang pada akhirnya sensifitas wartawan dalam menghadapi realitas sosial menjadi tumpul. Akibatnya yang terjadi wartawan (pers) hanya berfungsi sebagai humas (corong) pemerintah. Dalam era modernisasi dan keterbukaan, informasi merupakan kebutuhan utama dan memegang peranan yang sangat penting yaitu untuk mengatisipasi dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Demikian pula informasi beserta perangkatnya berkembang mengikuti perkembangan aspek-aspek kehidupan. Salah satu perangkat informasi tersebut adalah pers. Pers merupakan lembaga yang berperan penting dalam masyarakat. Hal ini menyangkut fungsi pers sebagai media komunikasi penyebar informasi antar anggota masyarakat. Demikian pentingnya sehingga Marshall Mc Luhan menyebut sebagai extension of man, yang berarti bahwa sudah kodrat lahiriah dan kebutuhan esensial manusia untuk berkomunikasi yaitu berbicara menyatakan diri, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog dan berada dalam lingkungan perikehidupan yang bermasyarakat. Dahulu sebelum ditemukan teknologi komunikasi, hubungan antara masyarakat dengan cara komunikasi langsung (face to face). Dalam komunikasi ini faktor jarak sangat berpengaruh. Gambaran kondisi yang demikian barangkali untuk masa sekarang dapat dilihat pada daerah yang terisolir. Pers adalah sarana komunikasi yang bersifat masal, sehingga disebut media massa. Ada keunggulan media ini bila dibandingkan dengan media yang non massa, yakni dapat menyampaikan bermacam pesan sekaligus, serentak kepada khayalak tanpa batas, sehing dikatakan mempunyai bobot massa. Demikian pula pers, sebagai contoh surat kabar mempunyai kekhasan sendiri diantara media massa lainnya seperti televisi atau radio, yaitu informasi yang disampaikan lebih lengkap, dapat mengikuti perkembangan setiap harinya, dapat dibaca ulang serta haraga yang relatif dapat dijangkau oleh anggta masyarakat. Dalam menyampaikan informasi yang berbentuk berita, suatu penerbitan pers dituntut untuk memenuhi salah satu dari kriteria dari berita, yaitu berita aktual atau baru saja kejadianya. Kecuali itu berita yang disajikan menarik perhatian khayalak. Wartawan sebagai ujung tombak dari suatu penerbitan dalam profesi jurnalistiknya harus memegang objektivitas yang merupakan nilai hukum dan etika. Dalam menyampaikan berita, wartawan yang baik hanya menyampaikan hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran dari isi berita tidak diragukan. Syarat objektif dan faktual diatas, terkadang dapat menyeret penulis berita atau pihak yang bertanggung jawab berhubungan dengan permasalahan hukum. Hal demikian dapat dilihat pada berita hukum. Dalam mengulas berita hukum, redaksi cenderung menjadikannya sebagai sebuah cerita menarik dengan tujuan agar tidak menjadi berita yang kaku, sehingga masyarakat pembaca (khayalak) tertarik, mengerti permasalahan siapa korban dan pelakunya, bagaimana runtut peristiwanya. Akibatnya dapat terjadi pemberitaan yang tidak seimbang, dengan kata lain ada pihak yang dirugikan. Sebenarnya sesuai dengan perkembangan pers, asas praduga tak bersalah tidak hanya menyangkut berita pada kasus yang sudah ditangani pihak yang berwajib. Terhadap perkara pidana yang belum ditanganipun harus mendapat tempat yang sama karena wartawan sering lebih cepat menyadap berita daripada penanganan yang berwajib dalam hal ini polisi sebagai penyidik. Serta tidak hanya berita hukum saja, karena seseorang atau suatu badan dapat tercemar, dianggap bersalah oleh pers kendati yang bersangkutan tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib. Semua berita baik ekonomi, politik, kebudayaan, hiburan dan lainnya dapat menjatuhkan reputasi seseorang. Bahkan dengan telak dapat menghancurkan kehormatan, masa depan dan dapat pula menyeret keluarga berikut anak cucunya. Jurnalistik adalah cara penulisan berdasarkan fakta. Terhadap suatu fakta, jurnalistik berpedoman kalau seseorang atau badan menurut data atau sumber yang dapat dipercaya telah berbuat salah atau didakwa didepan pengadilan dan pengadilan terbuka untuk umum, maka hal ini harus diungkap menurut kenyataan. Sebagai contoh bila sudah jelas terbukti sesorang melakukan pencurian dan tertangkap tanggan serta adanya saksi yang wajar melihat sendiri, maka orang itu dikategorikan sebagai pencuri. Tentang apa motifasinya orang itu melakukan pencurian adalah soal lain, yang penting faktanya dulu yaitu orang itu melakukan pencurian. Dari hal diatas jelas sekali berbeda dengan yang dikehendaki oleh hukum, dalam hal ini asas praduga tak bersalah, bahkan dapat dikatakan bertolak belakang. Asas ini menghendaki tersangka, tertuduh atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang tetap. Sampai sekarang belum ada ketentuan hukum yang mengatur wartawan dalam meliputi berita (reportase) atau mengatur hubungan lembaga kepolisian dan pengadilan dengan profesi kewartawanan. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang tidak memperkenankan memotret dalm sidang pengadilan. Lain halnya di Indonesia, kesempatan ini terbuka lebar dengan ijin dari hakim yang bersangkutan dan terdakwa atau pihak yang berperkara. Oleh karena itu belum adanya ketentuan reportase yang tegas, maka wartawan seolah-olah diberi kebebasan dalam memuat berita persidangan dengan ketentuan asal obyektivitas, artinya menuju fakta dan kebenaran fakta yang ada. Padahal obyektivitas sangat sulit untuk diterapkan dan bersifat relatif, yang artinya obyektivitas bergantung pada sudut pandang seseorang atau kelompok/lembaga serta suasana sakral sidang pengadilan yang sulit untuk diterjemahkan dengan bahasa tulisan. Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk memilih judul “PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS OLEH MEDIA MASSA DI KALBAR”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam mekanisme redaksional pers dan bagaiman pula hubungan wartawan (pers) dengan sumber berita, pihak lain (eksternal) dan permasalahannya serta apakah hambatan hukum dalam kehidupan pers (wartawan dan institusi pers) dewasa ini. Keyword : PEMBERITAAN PERS OLEH MEDI
ANALISIS YURIDIS APLIKASI INTERNET SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA
No full textPerjanjian jual beli merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli perangkat komputer antara CV. Jaya Putra Multisarana Kota Pontianak selaku penjual dengan pembeli. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli termasuk jual beli peralatan komputer akan menimbulkan resiko atau akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli tersebut adalah wanprestasi. Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dituntut guna mempertanggung jawabkan sebagaimana yang terlah diperjanjikan. Dari hasil penelitian diperoleh fakta-fakta bahwa bentuk perjanjian jual beli antara pembeli dengan CV. Jaya Putra Multisarana Pontianak selaku penjual dilakukan secara lisan dengan persyaratan melampirkan photo copy identitas bagi pelanggan tetap atau rekanan, sedangkan untuk pembeli yang baru pertama kali dengan jumlah pembelian perangkat komputer lebih dari 2 (dua) melampirkan photo copy identitas, NPWP, photo copy rekening listrik/PDAM dan jaminan. Kemudian kepada pembeli diberikan bon kuning sebagai bukti pembayaran tunai dengan tenggang waktu, sedangkan pihak penjual memang bon putih. Setelah pembayaran dengan tenggang waktu telah dilunasi pembeli, maka bon kuning ditarik dan bon putih diberikan kepada pembeli. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara pihak pembeli dengan CV. Jaya Putra Multisarana Pontianak, sebagian besar pembeli wanprestasi berupa keterlambatan melaksanakan kewajiban dengan tenggang waktu pembayaran. Faktor-faktor penyebab pembeli wanprestasi terhadap CV. Jaya Putra Multisarana Pontianak dikarenakan belum tersedianya dana untuk melakukan pembayaran, kualitas perangkat komputer tidak baik atau terdapat cacat tersembunyi, sebagian perangkat komputer yang dipesan belum tersedia tidak termasuk dalam kategori wanprestasi. Akibat hukum terhadap pembeli yang wanprestasi adalah mengganti kerugian berupa denda keterlambatan. Bahwa upaya yang dilakukan oleh CV. Jaya Putra Multisarana Pontianak terhadap pembeli yang wanprestasi adalah penagihan ke kantor atau kerumah pembeli. Sedangkan upaya melakukan pensitaan terhadap perangkat komputer yang sudah dibeli atau gugatan hukum ke pengadilan belum pernah dilakukan. Penjual masih lebih mengutamakan penyelesaian secara keluargaan dibandingkan dengan penyelelesaian melalui pengadilan Keyword : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi Dalam Pembelian Perangkat Komputer
TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA
No full textPenulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh praktek euthanasia yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, di satu sisi mempersamakan euthanasia dengan pembunuhan, dan di sisi lain menganggap euthanasia merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri penderitaan seorang pasien. Dalam hal euthanasia yang umumnya dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris, maka timbul suatu masalah, apakah ahli waris berhak mewarisi harta pewaris ataukah tidak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana hak waris pemohon euthanasia berdasarkan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penulisan ini yang pertama adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran kedudukan serta hak mewarisi bagi ahli waris yang memohon euthanasia terhadap pewaris berdasarkan Hukum Waris KUHPerdata. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi hak waris pemohon euthanasia terhadap pewaris berdasarkan Hukum Waris KUHPerdata. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis langkah yang dapat ditempuh oleh ahli waris apabila timbul sengketa atas hak waris pemohon euthanasia di kemudian hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, ahli waris yang mengajukan permohonan euthanasia aktif dinyatakan onwaardig sehingga tidak berhak atas segala hak dan kewajiban yang timbul dari pewarisan itu. Sebaliknya, ahli waris yang mengajukan euthanasia pasif kedudukannya sama dengan ahli waris pada umumnya, kecuali jika ia melakukan perbuatan lain yang menyebabkan ahli waris dinyatakan onwaardig. Kedua, akibat hukum bagi hak waris pemohon euthanasia aktif ialah ia tidak dapat tampil sebagai ahli waris karena tidak patut, sehingga harus mengembalikan apa yang telah ia terima dari warisan beserta semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka kepada ahli waris lain atau orang lain yang berhak. Sedangkan bagi ahli waris pemohon euthanasia pasif, akibat hukumnya ialah tetap dapat memperoleh segala hak dan kewajiban yang dialihkan oleh pewaris kepadanya selayaknya pewarisan pada umumnya. Dan terakhir, langkah yang dapat ditempuh oleh ahli waris apabila timbul sengketa atas hak waris pemohon euthanasia ialah dapat mengadakan musyawarah dan membuat kesepakatan dengan ahli waris lainnya yang menyetujui dilakukannya euthanasia aktif untuk melindungi hak warisnya. Keyword : Ahli Waris, Pemohon Euthanasia, Hukum Wari
FAKTOR-FAKTOR TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS TIDAK MEENGAJUKAN GANTI KERUGIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
No full textPerlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa adalah hal yang penting yang terdapat dalam KUHAP, karena pemberian hak-hak tersebut kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat. Jika tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil adalah pelaku suatu kejahatan, maka itu merupakan resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tapi sebaliknya, jika seorang tersangka/terdakwa yang telah menjalani proses hukum dari mulai sejak penyidikan sampai penuntutan dipengadilan tapi tidak terbukti bersalah dan dibebaskan oleh hakim, maka negara telah menjamin haknya untuk menuntut ganti kerugian. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 95 KUHAP. Ini artinya negara telah melindungi hak-hak warganya dalam hukum. Namun ternyata masih banyak warga negara khususnya para mantan terdakwa diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak tidak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian, padahal mereka adalah pihak yang dirugikan karena selama menjalani proses hukum tersebut, mereka telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran bahkan uang, serta kebebasan mereka harus dibatasi ketika menjalani penahanan dan bahkan nama mereka sudah tercoreng dihadapan masyarakat. Ini artinya, ada faktor penyebab, mengapa para mantan terdakwa tersebut tidak menggunakan haknya yang telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Terdakwa yang Diputus Bebas Tidak Mengajukan Ganti Kerugian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif empiris, selanjutnya dari hasil penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan cara analisis kuantitatif, sehingga diharapkan akan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang faktor-faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Titik berat penelitian adalah studi lapangan, sehingga data primer atau data yang bersumber dari penelitian lapangan lebih diutamakan dari pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa yang diputus bebas tersebut tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dikarenakan masih rendahnya kesadaran hukum terdakwa. Rendahnya kesadaran hukum tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan terdakwa sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan terdakwa mengenai hukum. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kurangnya peran penegak hukum dalam hal ini hakim dan pengacara terdakwa dalam memberitahukan hak terdakwa, serta belum pernah diadakannya penyuluhan hukum mengenai adanya hak untuk menuntut ganti kerugian bagi terdakwa yang diputus bebas tersebut. Keywords : Faktor-faktor terdakwa, putus bebas, ganti kerugia
PELAKSANAAN BALIK NAMA HAK MILIK TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN WARIS DI KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG
No full textPelaksanaan Balik Nama Hak Milik Tanah Yang Diperoleh Berdasarkan Waris Di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa untuk tanah warisan harus didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk dilakukan proses balik nama dari pewaris menjadi hak milik ahli waris. Metode penelitian yang dipergunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan maksud untuk mengungkapkan serta menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat dilakukannya peneltian ini, sampai pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan dari fakta yang ada di lapangan Untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris, berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris terhadap tanah warisan tersebut diperlukan adanya Penetapan waris dari Pengadilan Agama, dan penetapan waris diperlukan untuk membuktikan bahwa benar yang mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris, serta mengetahui luas tanah yang diajukan peralihan hak tersebut, dan sekaligus penetapan waris dijadikan sebagai bukti asal usul kepemilikan tanah tersebut. Hasil Penelitian pertama bahwa meskipun telah ada Akta Pembagian waris dari Pengadilan Agama namun ahli waris belum melaksanakan pendaftaran tanah warisan tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga sertifikat hak milik atas tanah tersebut masih atas nama pewaris, kedua bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris belum melaksanakan pendaftaran tanah waris pada Kantor Badan Pertanahan Nasionalk (BPN) karena belum memahami arti penting perlidungan akan kepastian hukum hak milik atas tanah dan ahli waris menganggap bahwa Akta Pembagian Harta Peninggalan sudah cukup sebagai ketetapan untuk menguasai tanah warisan, ketiga bahwa akibat hukum terhadap ahli waris yang belum melaksanakan pendaftaran tanah waris pada Kantor Badan Pertanahan Nasionalk (BPN) Pontianak adalah tidak ada sertifikat hak milik atas nama ahli waris, sehingga tidak adanya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut, keempat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN dalam hubungannya dengan pendaftaran tanah warisan, adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai prosedur, tata cara dan syarat-syarat pendaftaran tanah warisan guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sehingga ahli waris memiliki kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.Keyword : Pendaftaran tanah waris
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA (ANALISIS KRIMINOLOGI BERPRESPEKTIF GENDER
No full textKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya yang sebagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan, serta menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti, peneliti sendiri yang menentukan responden yang akan mewakili populasi. Hasil penelitian, bahwa budaya patriarki merupakan penyebab dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang memilki pemahaman bahwa seorang laki-laki mempunyai peran yang mendominasi dalam rumah tangga yang tidak bisa disetarakan dengan wanita dan hal tersebut telah sesuai dengan konstruksi sosial budaya yang diemban masyarakat kita. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap persoalan privat, karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai rahasia keluarga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Serta perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan disegala bidang khususnya dalam bidang pembangunan dan perlunya sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahpusan tindak Kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci : KDRT, Gender, Konstruksi Sosial Buday
PENYELENGGARAAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
No full textPermasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program Kursus Calon Pengantin, program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Tingginya angka perceraian, terutama pada usia perkawinan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin. Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Bagaimana Konsekuensi Bagi Calon Pengantin Yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin Yang Diselenggarakan Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ?”. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yangmenggunakan hipotesis, landasan teorits,kerangka konsep, datasekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantin oleh BP4 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak wajib diikuti oleh semua calon pengantin tanpa terkecuali. Faktor penyebab adanya calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan faktor kehamilan, alasan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, faktor usia yang sudah tua / sakit. Akibat hukum yang ditimbulkan kepada calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin adalah buku nikah belum dikeluarkan sebagai sanksi administratif, diberikan penasihatan pada saat sebelum / setelah akad nikah.Upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam mengantisipasi adanya calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin adalah menjadwal ulang kursus calon pengantin berdasarkan tanggal pendaftaran, memasukkan kursus calon pengantin kedalam tertib administrasi calon pengantin, memberikan blangko BP4 untuk diisi oleh calon pengantin sebagai pengingat jadwal kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, BP
TANGGUNG JAWAB PEMILIK RENTAL MOBIL CV.BINA SARANA TERHADAP PENYEWA AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK
No full textPerjanjian sewa menyewa mobil pihak penyewa di wajibkan untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran sewa, harga yang ditawarkan juga tergolong murah. Harganya berkisar antara Rp 250,000 sampai dengan Rp 300,000 per hari , untuk mobil jenis avanza atau xenia, Untuk jenis mobil lainya, harga sewa juga berkisar Rp 350.000 sampai dengan Rp 500.000, dan sudah termasuk uang muka atau DP (Down Payment). Kisaran jumlah uang muka antara 5 hingga 10 % dari harga sewa. Adapun system pembayaran yang dilakukan pada pelaksanaan sewa mobil antra pihak penyewa mobil dengan pihak pemilik CV. Bina Sarana rental mobil di kota Pontianak dilakukan dengan cara sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa; diantaranya yaitu pihak penyewa memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh pemilik CV. Bina Sarana rental mobil dan identitas diri pihak penyewa mobil (KTP). Rumusan Masalah adalah “Apakah Pemilik Rental Mobil CV. Bina Sarana di Kota Pontianak Telah Bertanggung Jawab Terhadap Penyewa Akibat Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dengan Tidak Adanya Kelengkapan Mobil?“ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Pelaksanaan perjanjian sewa antara penyewa mobil dengan pemilik rental mobil CV. Bina Sarana Kota Pontianak dilakukan secara tertulis, dengan sistem pembayaran sewa dengan panjar di muka dan pelunasan sesudah selesai waktu penyewaan. Faktor penyebab pemilik rental mobil CV. Bina Sarana belum bertanggungjawab terhadap penyewa mobil dalam hal terjadinya kecelakaan Lalu lintas adalah faktor cuaca dan kondisi kendaraan (tidak adanya kelengkapan mobil..Akibat hukum terhadap pemilik rental mobil CV. Bina Sarana belum bertanggungjawab terhadap penyewa mobil dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas sesuai dengan perjanjian yang di lakukan adalah meminta toleransi untuk mengganti biaya pengobatan penyewa. Upaya Hukum yang di lakukan oleh Penyewa mobil terhadap pemilik rental mobil CV. Bina Sarana tidak bertanggungjawab terhadap penyewa berupa kedua belah pihak melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan tujuan untuk menjaga Hubungan antara pemilik rental mobil CV. Bina Sarana dengan penyewa. Keywords :Perjanjian Sewa Menyewa, Tanggungjawab Pemilik Rental Mobil, Penyew