Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
142 research outputs found
Sort by
STUDI FENOMENOLOGI HUBUNGAN INTERPERSONAL PERAWAT-PASIEN DENGAN PELAYANAN KEGAWAT- DARURATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA BULUKUMBA
Get PDFEmergency nurses are those who interact firstly with patients who need continuous care from healthcare providers. With high numbers of patients, high level of workload, and also high-paced and stressful working environment, these nurses are demanded to be professional. Unfortunately, literature discussing the nurses’ experiences regarding emergency care has been lacking. This study used qualitative method with phenomenology research design. The data was obtained through in-depth interview, by which interview guidance was used as primary instrument. This study involved 6 (six) nurses from emergency department of the hospital that consisted of one chief nurse and five charging nurses. This study resulted in three themes, including emergency room nurses experience, interpersonal relationships of nurse-patient/ family, and also emergency nurses hopes. The first theme resulted in subthemes: (1) emergency nurses felt uniqueness, (2) satisfying experience and motivated, (3) unpleasant experiences. The second theme included subthemes: (1) interpersonal relationships between nurses and patients/ families were important, (2) all respondents lack of knowledge regarding Peplau’s Theory of Interpersonal Relationship. The third theme resulted in subthemes: (1) Hopes related to prosperity or salary, and (2) wishes regarding continuous education and trainings. This study recommended revision of operational standard of patient reception in emergency room, provision of reporting sheet regarding violence to helatcare providers, complaint management training, endeavors to increase nurses’ salary, and continuous education training for emergency nurses.Perawat yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit adalah petugas pelayanan kesehatan yang pertama kali berinteraksi dengan pasien yang akan dirawat inap. Dengan jumlah pasien yang banyak, beban kerja yang tinggi, serta lingkungan yang member tekanan, maka perawat dituntut professional. Sayangnya, masih sangat kurang literatur yang membahas terkait pengalaman perawat sebagai petugas pemberi pelayanan kegawatdaruratan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Data penelitian ini didapatkan melalui In-Depth Interview atau wawancara mendalam, dimana penelitian ini mnggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama. Informan dalam penelitian ini adalah perawat IGD di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba sebanyak 6 orang terdiri 1 orang kepala Tim dan 5 orang perawat pelaksana. Data penelitian diolah dengan menggunakan analisistematik. Hasil penelitian mendapatkan tiga tema yaitu pengalaman sebagai perawat IGD, hubungan interpersonal perawat-pasien/keluarga, serta harapan perawat IGD. Tema pertama menghasilkan subtema: (1) perawat IGD merasa berbeda disbanding perawat dari unit lain, (2) pengalaman menyenangkan dan sangat termotivasi dan (3) pengalaman tidak menyenangkan. Sub tema dari tema kedua adalah: (1) hubungan interpersonal adalah hal yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kegawatdaruratan dan (2) seluruh informan merasa memiliki pengetahuan yang kurang terkait teori hubungan interpersonal Peplau. Tema ketiga menghasilkan subtema: (1) harapan untuk tingkat kesejahteraan dianggap masih kurang dan (2) kebutuhan akan pelatihan demi meningkatkan kapasitas individual perawat. Hasil penelitian ini merekomendasikan revisi SOP terkait penerimaan pasien di IGD, penyediaan format pelaporan perilaku kekerasan, pelatihan manajemen komplain, peningkatan kesejahteraan perawat serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
KOMPETENSI TIK DAN KEHUMASAN ASN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA
Get PDFThis study aims to capture the profile and competence of functionaries in the fields of Information and Communication Technology (ICT) and Public Relations in South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Maluku, and Papua Provinces. Current research uses quantitative and qualitative approaches. Data collection was carried out by survey methods on 280 respondents, interviews with 50 informants and FGD in four provinces in 2018. Data were collected, presented, and described using interactive analysis techniques. The results showed that on average, the functionaries studied had an undergraduate education level and were relatively young. The majority of them are General Functional Officials, not Specific Functional Officials. Their work experience in their respective fields varies from less than 1 year to more than 10 years. ICT functionaries do office work, using word, numbers, and presentation processing applications. Public relations functionaries, predominantly use word processing applications. More than half them have never attended training in their respective fields, so only a few of them who have competency certificates. Their competencies have been measured in the range of 'beginner' to 'capable' levels. The efforts that have been made by the provincial government have not been many, but each the functionaries has tried to be able to work well by self-taught learning. The Provincial Governments’ person in charge admitted that they need support from the central government in order to improve the ICT and Public Relations competencies of the functionaries.Penelitian ini bertujuan untuk memotret profil dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dan Kehumasan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey pada 280 responden, wawancara pada 50 informan dan Focus Group Discission (FGD) di empat provinsi pada Tahun 2018. Data dikumpulkan, disajikan, dan dideskripsikan dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ASN bidang TIK dan Kehumasan pada wilayah yang diteliti memiliki jenjang pendidikan S1 dan berusia relative muda. Mayoritas mereka adalah Pejabat Fungsional Umum, bukan Pejabat Fungsional Tertentu. Pengalaman kerja mereka dalam bidang masing-masing beragam, yakni: kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 10 tahun. ASN Bidang TIK mengerjakan pekerjaan Perkantoran, dengan menggunakan aplikasi pengolah kata dan angka dan presentasi. ASN kehumasan dominan menggunakan aplikasi pengolah kata. Lebih dari setengah ASN dalam dua bidang tersebut belum pernah mengikuti pelatihan dalam bidangnya, sehingga hanya sedikit yang memiliki sertifikat kompetensi. Kemampuan ASN yang diteliti berada rentang level ‘pemula’ hingga ‘mampu’. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi belum banyak, namun masing-masing ASN telah berusaha untuk dapat bekerja dengan baik dengan cara belajar secara otodidak. Pemerintah Provinsi yang diteliti mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK dan Kehumasan ASN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Get PDFThe purpose of this study is to evaluate the implementation of additional civil servant income in the North Toraja District Education and Training Personnel Agency with a focus on evaluating the implementation of additional civil servant income in terms of policies and supporting infrastructure.
The research method used in this study is a qualitative method with the type of case study research to provide a written description of how the implementation of providing additional income for Civil Servants at the North Toraja District Education and Training Personnel Agency, so that the implementation is in accordance with the stated objectives.
The results showed that: (1) The provision of TPP although the amount is very small but can increase the income of civil servants (72% PNS on BKPP agreed); (2) Measurement and assessment of work performance of the working target element is not optimal; (3) Electronic attendance equipment has not been integrated with the system so that the realization of work behavior (presence) of PNS is not objective; (4) The policy in this case the Bupati regulation as the basis for the provision of TPP should be revised in order to contain weight reduction for the late and returning civil servants. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara dengan fokus pada kebijakan dan sarana prasarana pendukung yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil .
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memberi gambaran tertulis tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) pemberian TPP walaupun jumlahnya sangat kecil tetapi dapat meningkatkan penghasilan PNS (72% PNS pada BKPP setuju); (2) pengukuran dan penilaian prestasi kerja dari unsur sasaran kerja belum optimal; (3) alat absensi elektronik belum terintegrasi dengan sistem sehingga realisasi perilaku kerja (kehadiran) PNS tidak objektif; (4) Kebijakan dalam hal ini Peraturan Bupati sebagai landasan pemberian TPP perlu direvisi agar memuat bobot pengurangan bagi PNS yang terlambat maupun yang pulang lebih awal
DETERMINAN KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM KEPEGAWAIAN DI CHINA PERIODE 1980-2010
Get PDFFocus of this research is to describe civil service system reform process in one country, by finding the detreminants of successful factors in transforming and developing civil service system in China. Descriptive qualitative analysis by study literature and examining secondary data as a data collection method use in this research. The result show that there are four determinants of successful: political, legal, bureaucratic, and economic factors. Best practices can be adopted from every factor (1) The political factors such as commitment, consistency, and leadership ability (2) The legal factors such as; Related to the main rules, supervision, and approval, (3)The bureaucratic factors such as: professionalism, implementation of a merit system, and improving welfare, and (4) The economic factors such as: pragmatic policy selection and economic development that encourage investmentPenelitian ini diarahkan untuk menggambarkan proses reformasi kepegawaian pada suatu negara, dengan menemukan faktor determinan dalam melakukan tranformasi dan pengembangan sistem kepegawaian sebuah negara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dan menelaah data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat empat faktor determinan dalam keberhasilan China mereformasi sistem kepegawaiannya yaitu: faktor politik, hukum, birokrasi, dan ekonomi. Sementara itu pembelajaran baik yang dapat diadopsi dari setiap faktor ialah (1) faktor politik seperti komitmen, konsistensi, dan kapasitas pimpinan (2) faktor hukum seperti; penciptaan aturan main, pengawasan, dan penciptaan stabilitas, (3) faktor birokrasi seperti: profesionalitas, penerapan system merit, dan peningkatan kesejahteraan, dan (4) faktor ekonomi seperti: pemilihan kebijakan yang pragmatis dan pembangunan ekonomi yang mendorong investas
PENERAPAN APLIKASI SIPEDIS (SISTEM PENEGAKAN DISIPLIN) PADA KPPBC TMP B MAKASSAR
Get PDFThe Directorate General of Customs and Excise, in this case the Office of Makassar Customs and Excise Supervision and Service Office has set up a mechanism for enforcing discipline on officials and employees in all work units which has started to be implemented. In that way, discipline in uniform and sports clothing (for Friday morning gymnastics exercise), discipline in attendance and working hours, and discipline in attitude and behavior could be maintained. The problem that occurs inits implementation is that the process of recording employee violations by the Disciplinary Enforcement Team is still in manual mode, not paperless, and requires transparency that can be accessed in real time over the discipline control of all employees. The purpose of this study is to create an application system for recording violations in an electronic discipline enforcement process that makes it easy for the Disciplinary Enforcement Team to conduct violation administration. This research is a form of applied research conducted with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, document reviews, and documentation in order to obtain information regarding the development of employees. Three informants were involved in this study. This research resulted in an application as a solution to facilitate the implementation of disciplinary processes that are based on applications, accessible via mobile devices, thus, expected to improve employee discipline, as well as a means of monitoring by leaders about the scale of discipline violations. Therefore, for effective enforcement of employee discipline within the organization, it is necessary to use SIPEDIS (Discipline Enforcement System) as a means that is able to provide convenience in its implementation.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar telah mengatur mekanisme penegakan disiplin kepada para pejabat dan pegawai di seluruh satuan kerja yang mulai dimplementasikan. Telah disusun butir-butir yang mengatur pegawai agar disiplin dalam berpakaian dinas seragam dan pakaian olah raga (untuk senam Jumat pagi), disiplin dalam kehadiran dan jam kerja, serta disiplin dalam sikap dan perilaku. Permasalahan yang terjadi dalam implementasinya adalah proses pencatatan pelanggaran pegawai yang dilakukan oleh Tim Penegak Disiplin masih secara manual, belum paperless, serta diperlukan transparansi yang dapat diakses secara real time atas kontrol kedisiplinan seluruh pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem aplikasi pencatatan pelanggaran dalam proses penegakan disiplin secara elektronik yang memudahkan Tim Penegak Disiplin dalam melakukan administrasi pelanggaran. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian terapan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan pengembangan pegawai dan informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sebagai solusi memudahkan proses penegakan disiplin yang berbasis aplikasi, dapat diakses secara mobile, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta sarana monitoring pimpinan terhadap tingkat pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, demi kelancaran proses penegakan disiplin pegawai di dalam organisasi, diperlukan pemanfaatan SIPEDIS (Sistem Penegakan Disiplin) sebagai sarana yang mampu memberikan kemudahan dalam implementasinya
THE PENERAPAN ALUR PENANGANAN PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH PETUGAS KESEHATAN DAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN BULUKUMBA
No full textCorona Virus Diasease-2019 or COVID-19 is infectious disease that spreads. Government has responded and issued pathways as guidance. During the implementation of the pathways, several obstacles have been encountered by healthcare workers and government taskforce in Bulukumba. This study aimed at evaluating the implementation of the COVID-19 patients treatment performed by the workers and the taskforce.
This study used qualitative approach with cse study design. The data of this study was obtained through structured interview and document review. There were 12 informants, consisting of healthcareworkers from Bulukumba public hospital and Health Department of Bulukumba. The data was analyzed through Miles & Huberman approach and thematic analysis.
The study showed that the pathway of COVID-19 patient treatment has not been implemented optimally due to lack of dissemination. Inconsistent between central and local governments and negative stigma by communities became obstacles in its implementation. Lesson learnt from the implementation included coordination across sectors and facilities/equipment are crucially needed. This study recommended the obedience to pathways by healthcareworkers and any taskforces, government concistency, coordination and cooperation in handling similar communicable diseases in the future.Penyakit Corona Virus Diasease-2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang penyebarannya sangat cepat. Respon pemerintah adalah dengan penanganan di setiap daerah berdasarkan alur yang telah dikeluarkan. Dalam penerapan alur tersebut masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh petugas kesehatan dan Gugus Tugas yang dibentuk pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan alur penanganan pasien COVID-19 oleh petugas kesehatan dan Gugus Tugas Kabupaten Bulukumba.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data di didapatkan melalui wawancara terstruktur serta telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta Gugus Tugas kabupaten sebanyak 12 orang. Data dianalisis dengan pendekatan Model Miles & Huberman dan analisis tematik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alur penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Bulukumba belum berjalan optimal karena tidak tersosialisi dengan baik. Kebijakan yang berubah-ubah atau ketidakkonsistenan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta stigma negatif masyarakat tentang COVID-19 menjadi penghambat dalam penerapannya. Pembelajaran untuk penerapan di masa mendatang berupa koordinasi lintas sektor yang lebih baik serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan kepatuhan dalam penerapan alur penanganan pasien penyakit menular yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), konsistensi pemerintah, serta koordinasi dan kerjasama yang optimal antar lintas sektor di masa mendatang
MODEL PENGEMBANGAN ENTREPRENEUR LEADRSHIP (Studi Kasus Pada Siswa Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar)
Get PDFEntering the increasingly competitive business world requires high creativity to have the ingenuity to tap into every business opportunity. The present creativity and innovation. So utilizing something to develop into and opportunity for a business. As a development, there are several entrepreneur development models such as, greater resource, accounting, finance, leadership and so on.
The research methods used in this study are descriptive quality study methods. Data collection using interviews, observation and document study. There are five informants in this study.
The results of this study showed the development model of entrepreneur leadership in the Takalar's blossary student capable of developing the skill obtained after the training, in terms of commitment to the opportunities and commitments of the source of the students of the Blk Takalar students are basically they can see and take advantage of any opportunities and able to encourage subordinates, creative thinking, enterpreneur leadership on students of BLK on the control of resources have a strong motivation and work according to SOP, Enterpreneur leadership on students of BLK has a realistic vision.Memasuki dunia usaha yang semakin kompetitif seorang entrepreneurperlupunya kecerdasan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha. Dunia usaha zaman sekarang perlu adanya kreativitas dan inovasi yang cukup tinggi sehingga, memanfaatkan sesuatu untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah peluang usaha. Ada beberapa model pengembangan kewirausahaan seperti, peningkatan SDM, akuntansi, keuangan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Terdapat 5 orang informan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan Model pengembangan entrepreneur leadership pada siswa BLK Takalar mampu mengembangkan skill yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan, dari segi komitmen terhadap peluang-peluang dan komitmen sumber-sumber daya siswa BLK Takalar pada dasarnya mereka mampu melihat dan memanfaatkan setiap peluang dan mampu mendorong bawahan untuk semangat, berpikir kreatif, Enterpreneur leadership pada siswa BLK pada pengendalian sumber-sumber daya mempunyai motivasi yang kuat serta bekerja sesuai SOP, Enterpreneur leadership pada siswa BLK mempunyai visi yang realistik
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT TABIR ULU KABUPATEN MERANGIN
Get PDFThe delivery of public services is an attempt by the State to fulfill the basic needs and civil rights of every citizen of the goods, services, and administrative services provided by the public service providers. This study aims to determine how the quality of public service in subdistrict office tabir ulu merangin regency. Method This research uses descriptive research with a qualitative approach. Research data collection techniques by observation, interview and document review with informants totaling seven people. The results showed that the quality of public services in the Tabir Ulu Sub-District Office has not been well implemented overall, judging by the five dimensions of quality of public services, which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Tangible, the waiting room is not yet equipped with air conditioning such as air conditioning, so that people do not feel comfortable in the waiting room. Reliability, the speed of employees in administrative management has been classified as good, seen from the ability and expertise in the use of technology in the office as a tool in the process of serving the community. Responsiveness, in serving the community, cannot yet be fully felt by the community, because officers in performing services are not in accordance with the right time and there are still some complaints from the community that cannot be responded quickly. Guarantees, there are still services that have not been guaranteed to be completed within the allotted time. Empathy, special treatment is still found for people who have kinship relations.Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik pada kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara dan telaah dokumen dengan informan berjumlah tujuh orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Kantor Camat Tabir Ulu belum terlaksana dengan baik secara keseluruhan, dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan publik yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Berwujud, ruang tunggu yang belum dilengkapi dengan pendingin ruangan seperti AC, sehingga masyarakat belum merasa nyaman diruang tunggu. Kehandalan, kecepatan pegawai dalam pengurusan administrasi sudah tergolong baik, terlihat dari kemampun dan keahlian dalam penggunaan teknologi yang ada di kantor sebagai alat bantu dalam proses melayani masyarakat. Ketanggapan, dalam melayani masyarakat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, karena petugas dalam melakukan pelayanan belum sesuai dengan waktu yang tepat dan masih ada beberapa keluhan masyarakat yang belum dapat direspon dengan cepat. Jaminan, masih ditemukan pelayanan yang belum terjamin selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Empati, masih ditemukan perlakuan istimewa kepada masyarakat yang ada hubungan kekerabatan
EVALUASI PENERAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR
Get PDFAbstract
Health inspection activities on the workforce is still a challenge in its application because no initial health checks and special health checks on the workforce. Based on these considerations, this study aims to evaluate the application of labor inspection in the Center for Occupational Safety and Health Development, in accordance with Minister of Manpower and Transmigration No. 02 of 1980 concerning health checks and work safety management. The research method used was qualitative discussion material that discussed health issues at the Center for Occupational Safety and Health Development. Data sources analyzed were the results of interviews, direct observations in the field of services, the general field of labor and document review at the Makassar Center for Occupational Safety and Health Development. Research results related to the implementation of medical examinations in companies are still ineffective because they apply initial and special health examinations, the discussion offered by researchers for BBPK3 to revise or amend, Law No. 1 of 1970 concerning work safety and the application of ISO 15189 on clinical laboratory accreditation so that companies can examine initial, periodic and special occupational health, examine the workforce health of workers to improve efficiency and improve workforce performance higher.
Keywords : Health Check, Occupational Health and Safety
Kegiatan Pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja masih menjadi kendala dalam penerapannya karna tidak dilakukanya pemeriksaan kesehatan awal dan kesehatan khusus pada tenaga kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Balai Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan kerja, Sesuai Permenakertrans No. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan dan Penyeleggaraan keseselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan serta mengamati secara mendalam tentang evaluasi penerapan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja . Sumber data yang dianalisis adalah hasil wawancara, Pengamatan langsung pada Bidang Pelayanan,Bidang Umum Tenaga Kerja serta telaah dokumen di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja pada perusahaan masih belum efektif karena belum diterapkan pemeriksaan kesehatan awal dan khusus, rekomendasi yang ditawarkan peneliti kepada BBPK3 untuk merevisi atau amandemen undang-undang no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan penerapan ISO 15189 tentang akreditasi laboratorium klinik Agar perusahaan dapat menerapkan Pemeriksaan Kesehatan kerja Awal,berkala dan khusus, supaya Pemeriksaaan Kesehatan Tenaga Kerja semakin sempurna guna meningkatkan efisiensi dan pencapaian tingkat kinerja tenaga kerja lebih tinggi.
Kata Kunci : Pemeriksaan Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerj
STRATEGI PERWUJUDAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS: SEBUAH PERSPEKTIF AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK
Get PDFThe basis of this research begins with problems related to services for persons with disabilities that occur especially in the city of Bandung. Indonesian citizens with disability have the right to live independently. The right can only be fulfilled if the accessible public facilities are sufficiently available. Understanding the needs, Bandung City government has set a plan to transform the city into a disability-friendly one by taking several actions, most notably is building public facilities which can be used by everyone. However, the empirical data gathered on the field showcases that public facilities are not accessible by people with disability yet, particularly since they have not met the universal design which applies internationally. The approach in this study is qualitative by conducting observations, in-depth interviews and literature studies. As for the results of the study, there are challenges and strategies to transform Bandung into a disability-friendly city. There are several apparent challenges, such as how bureaucracy and society in the city are lack of awareness about the rights of people with disability. The coordination and communication among actors who are involved in public facilities development are not efficient yet, which results in the ineffective implementation of public service provision. The change of regional legislative and executive head also influences the progress of regional law-making regarding public service which is more considerate of people with disability.In the midst of the challenging situation, realising Bandung as a disability-friendly city is a plausible goal to achieve, with the appropriate strategies as its condition. This research aims to discuss strategies that can be used to transform Bandung into a disability friendly city.Dasar penelitian ini diawali dari permasalahan terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terjadi khususnya di Kota Bandung. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama untuk hidup secara independen. Hak tersebut hanya bisa dipenuhi apabila fasilitas publik yang mendukung aksesibilitas mereka tersedia dengan baik. Menyadari adanya kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Bandung kemudian mencanangkan program untuk membuat Bandung sebagai kota ramah disabilitas. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Salah satu strategi yang paling signifikan adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Namun, temuan empiris di lapangan menujukkan bahwa fasilitas publik belum sepenuhnya bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Fasilitas yang ditujukan bagi penyandang disabilitas tidak memberikan manfaat optimal karena belum sesuai dengan desain universal yang berlaku secara internasional. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam perwujudan Bandung sebagai penyandang disabilitas. Birokrasi dan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan disabilitas dan kesamaan hak-hak yang dimiliki para penyandangnya. Koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas publik pun belum optimal sehingga ada banyak fasilitas yang direncanakan akan ramah disabilitas pada praktiknya tidak demikian. Pergantian kepala daerah dan dinamika politik juga memungkinkan lambatnya pembentukan regulasi di level daerah terkait dengan pelayanan publik yang peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Di tengah tantangan tersebut, mewujudkan Bandung sebagai kota ramah disabilitas masih tetap mungkin dilakukan dengan pilihan strategi yang tepat. Penelitian ini menghasilkan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam mewujukan bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas