Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
142 research outputs found
Sort by
THE PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN
No full textThe achievement of the employee performances of the National and Political Unity Agency of South Sulawesi Province in the last 3 years shows a percentage that is not very stable where the educational level factor of the various staffs needs to be considered. In 2017 and 2018 the percentage of performance achievements was categorized quite high, while in 2019 it was in the medium category. The objective of this study was to determine the influence of educational level on improving employee performance. This study used a quantitative type with associative research type to determine the effect between two variables. Data were collected through questionnaires, observation and documentation. The sample of this study was the entire study population that consist of 48 people with a saturated sampling technique. The technique of data analysis applied simple linear regression analysis, pre-test requirements analysis and hypothesis testing. The results showed that the level of education had a positive and significant effect on improving employee performance with a percentage of 24%. The Intellectual skills obtained from the education level should be accompanied by other efforts such as competency development in supporting performance improvement.Pencapaian prestasi kinerja pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan pada kurun 3 tahun terakhir menunjukkan presentase yang tidak terlalu stabil dimana faktor tingkat pendidikan jajaran pegawai yang beragam menjadi hal yang perlu untuk diperhatan. Pada tahun 2017 dan 2018 presentase capaian kinerja berkategori cukup tinggi sedangkan pada tahun 2019 berkategori sedang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Metode Kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan tipe asosiatif untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel. Data dikumpulkan melaluikuesioner,observasi dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi penelitian, dan jumlah sampel yang menggunakan teknik sampling jenuh sebanyak 48 responden. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linear sederhana, uji prasyarat analisis dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatankinerja pegawai dengan presentase sebesar 24%. Kecakapan intelektual yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebaiknya juga diiringi dengan adanya upaya lain seperti pengembangan kompetensi dalam menunjang peningkatan kinerja
KEBIJAKAN PROGRAM POJOK ASI UNTUK TERCAPAINYA ASI EXCLUSIVE PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
Full text linkThe main problem in this research is the policy of the breastfeeding corner program for employees at Lagaligo I Hospital, East Luwu Regency to achieve exclusive breastfeeding. The purpose of this research is to find out and analyze the breastfeeding corner policy for employees at Lagaligo I Hospital, through predisposing, enabling and reinforcing factors. This research was conducted with a qualitative approach and descriptive methods. The data collection techniques used were through observation, interviews and document review and then analyzed in depth to answer problems related to the ASI corner program policy for employees at Lagaligo I Hospital. The results showed that the policy of the breastfeeding corner procurement program for employees at Lagaligo I Hospital: (1) Predisposing the ASI corner at Lagaligo I Hospital, the policy makers really understand the importance of the ASI corner space, where the regulatory system requires that RSUD I lagaligo as a service provider The public prepares a breastfeeding corner so that every female worker can increase the percentage of breastfeeding, maintain the value of privacy and support the health of mothers and babies. (2) The facilitators of Lagaligo I Hospital have staff who are trained to educate women workers who are breastfeeding and the availability of alternative rooms or facilities and infrastructures to support the achievement of exclusive breastfeeding and the location of the room which is a very strategic breastfeeding corner. Apart from the availability of regulations, female workers who are breastfeeding have received support from family, co-workers and the availability of trained staff to provide education.Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan program pojok ASI bagi Pegawai di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur untuk tercapainya ASI Esklusif. Tujuan penelitiaan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pojok ASI bagi pegawai di RSUD I Lagaligo, melalui faktor predisposisi, pemungkin dan faktor penguat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen kemudian dianalisis mendalam untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan kebijakan program pojok ASI bagi pegawai di RSUD I Lagaligo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program pojok ASI bagi pegawai di RSUD I Lagaligo: (1) Predisposisi atas pojok ASI pada RSUD I Lagaligo para pengambil kebijakan sangat memahami akan pentingnya keberadaan ruang pojok ASI, dimana sistem regulasi mensyaratkan agar RSUD I lagaligo sebagai penyelenggara layanan publik menyiapkan pojok ASI sehingga setiap pekerja perempuan yang menyusui dapat menaikkan persentase pemberian ASI, terjaganya nilai Privasi serta mendukung kesehatan ibu dan bayi. (2) Pemungkin atas RSUD I Lagaligo telah memiliki petugas yang terlatih untuk mengedukasi pekerja perempuan yang menyusui dan tersedianya alternatif ruangan atau sarana dan prasana sebagai penunjang tercapainya ASI Ekslusif (3) dengan keberadaan pojok ASI, pekerja perempuan yang menyusui telah mendapatkan dukungan keluarga, rekan kerja serta tersedianya petugas yang terlatih memberikan edukasi
BUDAYA BIROKRASI: KINERJA PEGAWAI SAMSAT MAROS DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Full text linkPublic service is a form of service provided by the bureaucracy/government to the community. The implementation of public services is intended to meet the needs in accordance with the wishes and expectations of the community. One of the sources of regional income comes from the Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Taxes have an important role in regional development, so it is only natural that every individual or community owner of motorized vehicles is obedient and punctual in paying taxes in accordance with the law in order to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. And the bureaucracy in terms of service should also be free from deviant things so that services can run well. The research method is qualitative deductive. Respondents are the head of the Maros Revenue Unit and the taxpayer community. The results of the study explain that several factors that cause the less than optimal motor vehicle tax revenue for the apparatus that are considered are still lacking in discipline. Some of the factors that cause employees are often late, rampant brokers, and rewards and punishments that don't work well.
Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkanuntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Dan Birokrasi dalam hal pelayanan juga seharusnya bebas dari hal hal menyimpang sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor apparat yang dinilah masih kurang disiplin. Beberapa faktor yang mengakibatkan adalah pegawai sering datang terlambat, maraknya percaloan, serta reward dan punishment yang tidak berjalan dengan baik
THE PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR
No full textService quality is the quality that indicates the good or bad level of a type of service from government (sector public) to individuals who can provide positive feedback, namely community satisfaction. The aim of this research is to know partially and simultaneously the effect of service quality (care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery) on community satisfaction in Biringkanaya district; and knowing the dimensions of service quality (care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery) that have the most dominant influence on community satisfaction in Biringkanaya district. The research method used is descriptive quantitative method. The design used was cross sectional. The number of samples is 100 repondents who were determined by probability sampling technique with stratified proportional sampling, which means that the sampling was first grouped into several population soup (each sub-district) so that each sub population would have its own sample member. Data collection using a questionnaire. Data analysis using multiple linear regression analysis with partial and simultaneous hypothesis testing. The results showed that care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery had a positive and significant effect on community satisfaction. The means that community satisfaction is influenced by care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery, the rest is influenced by other factors not examined un this study.
Kualitas pelayanan adalah mutu yang menunjukkan tingkat baik maupun buruknya suatu jenis pelayanan dari pemerintah (sector public) kepada individu yang dapat memberikan feedback positif yaitu kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan kualitas pelayanan (care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery) terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya; dan mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 100 orang responden yang ditentukan melalui teknik probability sampling dengan pengambilan sampel secara stratified proportional sampling, yang berarti sampel dikelompokkan ke dalam beberapa sub populasi (tiap Kelurahan) sehingga setiap kelurahan akan memiliki sampelnya masing-masing. Pengambilan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji t dan uji f. Hasil penelitian menujukkan bahwa care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Artinya kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh care and concern, spontaneity, problem solving dan service recovery, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
THE PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KAPAL TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA JASA PT PELABUHAN IDONESIA IV (PERSERO) CABANG MAKASSAR
No full textState Owned Enterprise has the main task of providing economic services and goods that the private sector does not provide, as well as providing services related to all the needs and needs of the community. This study aims to explore further the effect of the quality of service provided by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Branch Makassar on the satisfaction felt by consumers. The sample in this study was obtained through non-probability sampling techniques and purposive sampling to take samples from research respondents. A total of thirty respondents were involved as samples in this study. The data processing model that will be carried out to analyze the results of this study is a simple regression analysis which is then processed by the SPSS application. Based on the results of the analysis of the coefficient of determination obtained from this study, the variable service quality has a 70.8% influence on the customer satisfaction variable. The results also show that customer satisfaction is positively and significantly affected (0.000 <0.05) by the quality of service provided by the company.BUMN memiliki tugas utama untuk menyediakan layanan jasa dan barang-barang ekonomis yang pihak swasta tidak sediakan, sekaligus bertugas untuk menyediakan layanan terkait seluruh keperluan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh pengaruh dari kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kancab Makassar terhadap rasa puas yang dirasakan oleh konsumen. Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik sampling non-probability dan sampling purposive untuk mengambil sampel dari responden penelitian. Sebanyak tiga puluh responden terlibat sebagai sampel pada penelitian ini. Model olah data yang akan dilakukan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah analisis regresi sederhana yang kemudian diolah dengan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi yang diperoleh dari penelitian ini, variabel kualitas pelayanan memberikan pengaruh 70,8% terhadap variabel kepuasan pelanggan. Hasil juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi secara positif dan signikan (0,000<0,05) oleh kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan
KETERKAITAN ANTARA PENILAIAN KOMPETENSI DENGAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, SEBUAH STUDI EVALUATIF IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BPOM
Full text linkCompetence and performance are the main variables in the management of Civil Servants (PNS) in Indonesia, especially in implementing the merit system and talent management. Several researchers have researched the relationship between competence and performance of PNS with mixed results, including a positive and significant correlation, but some studies show no significant correlation between both. Considering that the Government has established policies and regulations related to competency assessment and performance appraisal of PNS, this study aims to conduct an evaluative study of the implementation of policies and regulations through a study of the relationship between competency assessment data and performance assessment data for Pharmacy and Food Supervisory Functional Officials (PFM) at the Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA) in 2020. The study population was 1761 PFM functional officials at the Indonesian FDA. The method of determining the sample was carried out using a non-probability sampling technique with a total sample of 177 PFM functional officials. The research was conducted using quantitative research methods through descriptive and correlative statistical analysis. Correlative analysis was carried out with the Pearson Correlation Product Moment statistical test. The research results indicate that the data of assessment of the technical competence of PFM functional positions have a relationship but do not significantly affect the data of the performance assessment of PFM functional officials at the Indonesian FDA in 2020. The results of this study are expected to be used as evaluation resources and input for employees and policymakers in the management of PNS to improve the quality of policies and implement policies of competency assessment and performance appraisals in the management of PNS at BPOM and in Indonesia.
Kompetensi dan kinerja merupakan variabel utama dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kompetensi dengan kinerja PNS, dengan hasil yang beragam, yaitu korelasi yang positif dan signifikan, tetapi juga terdapat penelitian yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan diantara keduanya. Dengan pertimbangan bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan terkait dengan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja PNS, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian evaluatif implementasi kebijakan dan peraturan melalui studi hubungan antara data hasil penilaian kompetensi dan data hasil penilaian kinerja pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2020. Populasi penelitian sebanyak 1761 pejabat fungsional PFM di BPOM. Metode penetapan sampel dilakukan dengan teknik sampling nonprobabilitas dengan jumlah sampel sebanyak 177 orang pejabat fungsional PFM Ahli Pertama dan Ahli Muda. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dan korelatif. Analisa korelatif dilakukan dengan uji statistik Pearson Correlation Product Moment. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penilaian kompetensi teknis jabatan fungsional PFM memiliki hubungan tetapi tidak signifikan berpengaruh terhadap hasil penilaian kinerja pejabat fungsional PFM di BPOM tahun 2020. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi sekaligus menjadi masukan bagi pegawai dan pengambil kebijakan dalam manajemen PNS untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja PNS dalam manajemen PNS di BPOM dan di Indonesia.
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara
Full text linkThe administration of regional property at the Housing Area, Settlement and Land Service Office of North Toraja Regency is still not going well, where assets are moving from room to room so their whereabouts are not known. The purpose of this research is to find out how the Administration of Regional Property in the Housing and Land Service of North Toraja Regency. The research approach used is a qualitative approach. The number of informants in this study were 10 people. The results of the study (1) bookkeeping still uses a manual system, there are still BMD that are not well recorded and are often late in doing bookkeeping; (2) The inventory of goods belonging to the regions does not have an item code label, does not have a recap list of goods and does not have inventory cards of goods in each room; (3) reporting is often late due to lack of discipline in the management of goods in making reports and (4) inadequate human resources for goods managers, goods managers have never attended or received training related to BMD administration.
Keywords : Management of BMD, Bookkeeping, Inventory, Reporting.Penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara masih belum berjalan dengan baik, dimana aset yang berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Hasil penelitian (1) Pembukuan masih menggunakan sistem manual, masih terdapat BMD yang tidak tercatat dengan baik dan sering terlambat dalam melakukan pembukuan; (2) Inventarisasi barang milik daerah belum memiliki label kode barang, tidak daftar rekap barang dan tidak kartu inventaris barang pada setiap ruangan; (3) pelaporan masih sering terlambat karena kurang disiplinnya pengurus barang dalam membuat laporan dan (4) sumber daya manusia pengurus barang masih kurang memadai, pengurus barang tidak pernah mengikuti atau mendapatkan pelatihan terkait penatausahaan BMD.
Kata Kunci: Penatausahan BMD, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan
EVALUASI PELAKSANAAN E-TENDERING PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Full text linkThe implementation of government procurement of goods / services through e-tendering in Indonesia is still experiencing several problems. As with the implementation of e-tendering at the Regional Procurement Service Unit of the Ministry of Finance of South Sulawesi Province, which experienced a failed tender. In 2016, the number of failed tenders was as many as six failed tender packages amounting to IDR 4,695,581,000.00. Then in 2017, the number of tender packages failed as many as four packages amounting to IDR 36,531,445,000.00. In 2018, four packages experienced failed tenders valued at IDR 23,407,124,000.00. Until August 2019, there were two failed tenders with a value of IDR 2,061,932,000.00. In addition, there are still suppliers' conspiracy to participate in tenders. This study aims to evaluate the implementation of E-Tendering at the Regional Procurement Service Unit of the Ministry of Finance of South Sulawesi Province using a qualitative descriptive approach through interviews, observation and documentation study. The results showed that there was a delay in the completion of the tender, and the implementation of the reverse auction was not in accordance with the provisions. Adequacy of costs and results in the implementation of e-tendering has been fulfilled and there is also an even distribution of activities and benefits for all parties directly involved in the e-tendering process. The satisfaction of the parties in implementing e-tendering is the ease of system access, open competition and processes, and the ability to reduce workloads. Network maintenance that interferes with the tender schedule, the fairness of the Pokja ULPD honorarium, and the process of providing an explanation are not in accordance with the provisions. The implementation of e-tendering at the Regional Procurement Service Unit of the Ministry of Finance of South Sulawesi Province has been carried out quite well but there are still several things that need to be addressed, including the ad hoc status of the ULPD Working Group, competency of the parties, coordination between PPK and Pokja ULPD, network maintenance, fairness of value. honorarium for Pokja ULPD, and implementation of the stages of giving explanations..Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-tendering di Indonesia masih mengalami beberapa masalah. Seperti halnya pelaksanaan e-tendering pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami tender gagal. Pada tahun 2016, jumlah tender gagal sebanyak enam paket tender gagal sebesar Rp4.695.581.000,00. Kemudian pada tahun 2017, jumlah paket tender gagal sebanyak empat paket sebesar Rp36.531.445.000,00. Pada tahun 2018, sebanyak empat paket mengalami tender gagal senilai Rp23.407.124.000,00. Sampai Agustus 2019, tender gagal terjadi sebanyak dua paket dengan nilai Rp2.061.932.000,00. Selain itu, masih terdapat adanya persekongkolan penyedia dalam mengikuti tender. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan E-Tendering Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian tender, dan penerapan reverse auction yang belum sesuai dengan ketentuan. Kecukupan biaya dan hasil dalam pelaksanaan e-tendering telah terpenuhi dan juga terjadi perataan distribusi kegiatan dan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses e-tendering. Kepuasan para pihak dalam melaksanakan e-tendering adalah kemudahan akses sistem, persaingan dan prosesnya yang terbuka, dan mampu mengurangi beban kerja. Maintenance jaringan yang mengganggu jadwal tender, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan proses pemberian penjelasan belum sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan e-tendering pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya status ad hoc Pokja ULPD, kompetensi para pihak, koordinasi antara PPK dengan Pokja ULPD, maintenance jaringan, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan pelaksanaan tahapan pemberian penjelasan
STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA
Full text linkThe number of early marriages (15 years) is recorded highest in South Sulawesi. The figure reached 6.7% compared to the national figure of only 2.46%. The consequences of early marriage include the loss of children's rights such as education and being protected from exploitation, as well as the emergence of health problems. The purpose of this research is to describe the strategy of preventing early marriage through PIK-R at SMK Negeri 1 Bulukumba. The method used is qualitative method with case study design. Data obtained through structured interviews and document review. The informants in this study were 14 people, namely principals and teachers of SMK Negeri 1 Bulukumba (4 people), parents of students (5 people) and students (5 people). The data were analyzed with thematic analysis. The results showed that PIK-R has been implemented in SMK Negeri 1 Bulukumba through three strategies, namely child empowerment in school, family empowerment through parental supervision and emphasis on social factors that are at risk at early marriage. In its application this second strategy has not been optimal. The third strategy is to increase students' knowledge through formal education whose application has not been implemented, although students consider that knowledge related to early marriage is very important. This study recommends empowering the role of families, creating a local content curriculum related to reproductive health and prevention of early marriage, as well as follow-up research involving students who have not been involved in PIK-R activities.Jumlah pernikahan usia dini (15 tahun) tercatat tertinggi di Sulawesi Selatan. Angkanya mencapai 6,7% dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46%. Akibat pernikahan dini meliputi terenggutnya hak-hak anak seperti pendidikan dan dilindungi dari eksploitasi, juga munculnya permasalahan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara terstruktur serta telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yaitu Kepala Sekolah dan Guru SMK Negeri 1 Bulukumba (4 orang), orang tua siswa (5 orang) dan siswa (5 orang). Data dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIK-R telah diterapkan di SMK Negeri 1 Bulukumba melalui tiga strategi yaitu pemberdayaan anak di sekolah, pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua dan penekanan faktor sosial ekenomi yang beresiko pada pernikahan usia dini. Dalam penerapannya strategi kedua ini belum optimal. Strategi ketiga adalah peningkatan pengetahuan siswa melalui pendidikan formal yang penerapannya belum dapat dilaksanakan, meskipun siswa menganggap bahwa pengetahuan terkait pernikahan usia dini ini sangat penting. Penelitian ini merekomendasikan pemberdayaan peran keluarga, pembuatan kurikulum muatan lokal terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia dini, serta penelitian lanjutan melibatkan siswa yang belum terlibat dalam kegiatan PIK-R
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
Full text linkTaxpayer compliance is one of the determining factors in achieving tax revenue. The government has made efforts to improve taxpayer compliance. One of the efforts is by issuing Government Regulation Number 23 of 2018. This study aims to determine the effect of the tax rate changes, the application of the principle of tax fairness and tax socialization application on taxpayer compliance in the Bulukumba Tax Office after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. The number of samples/respondents in this study are 120 taxpayers at Bulukumba Tax Office, which determined by cluster random sampling technique from three districts in the Bulukumba Tax Office Area. This study used questionnaire as data collection instrument. For Data analysis, researcher used multiple linear regression analysis with partial and simultaneous hypothesis tests. The results indicate that tax rates, the principle of tax fairness and tax socialization had a positive and significant effect on taxpayer compliance. This means that taxpayer compliance at Bulukumba Tax Office after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 generally influenced by the tax rate changes, the application of the principle of tax fairness and tax socialization and the others influenced by other factors not included in this research modelKepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian penerimaan pajak.Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salahsatunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, penerapan asas keadilan perpajakan danpelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan PajakPratama Bulukumba setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jumlah sampeldalam penelitian ini sebanyak 120 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaBulukumba, yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling yaitu dengan mengambilresponden secara acak dari tiga kabupaten yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak PratamaBulukumba. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Analisisdata menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis parsial dan simultan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, asas keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakanberpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwakepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba setelah penerapan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara mayoritas dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak,penerapan asas keadilan perpajakan dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan atas penerapan peraturantersebut serta selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitianini