Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
142 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN TAKALAR)
Full text linkEffectiveness is the determining factor in achieving a predetermined goal or target in an agency, activity, or program is. The community's economy has suffered a lot as a result of the Covid-19 pandemic. The Cash Social Assistance Program aims to improve the well-being of the community and to help the community's economy recover from the Covid-19 pandemic. This study applied a descriptive qualitative approach. The data in this study were obtained from interviews, document review. There were eight informants of the study, consisting of the employee of the unproperous people division, the head of Kalabbirang Village and the employee of Kalabbirang Sub-District Data Section and five targeted receiver of cash social assistance. This study provided nine questions to government agencies regarding indicators of the effectiveness of distribution and five questions on monitoring the Cash Social Assistance program. The result of the study showed that implementation of the Cash Social Assistance program during the Covid-19 pandemic in Kalabbirang Village, Takalar Regency was effective and proceeded as planned. This nation is supported by a number of indicators, including the accuracy of program targets, achievement of program objectives, and programs monitoring that have been accomplished as planned. During the Covid-19 pandemic, the Takalar Regency and Kalabirang Village social service offices were active participants in the cash social assistance program in the Kalabirang Village.Efektivitas berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam suatu instansi, aktivitas ataupun program. Menurunnya Perekonomian Masyarakat bermula karena adanya pandemi Covid-19. Program Bantuan Sosial Tunai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat yang terkena wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara, dan telaah dokumen. Narasumber berjumlah delapan orang, terdiri dari Pegawai Bidang Fakir Miskin, Lurah Kalabbirang dan Pegawai Bagian Data Kelurahan Kalabbirang serta lima masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai penelitian ini memberikan sembilan pertanyaan kepada instantsi pemerintah terkait indikator efektivitas penyaluran dan lima pertanyaan terhadap pemantauan program BST. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Takalar efektif dan berjalan sesuai rencana, didukung oleh sejumlah indikator yang telah tercapai ialah ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program serta pemantauan program yang sudah dicapai sesuai rencana. Dinas sosial Kabupaten Takalar dan Kelurahan Kalabirang sudah berperan aktif dalam Program Bantuan Sosial Tunai di kelurahan kalabirang di masa pandemi Covid-19
THE INTERNALISASI BUDAYA KERJA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
No full textCulture Internalization Work of Civil Servant it is very important to make improvements to change the attitudes and behavior of civil servants in order to achieve higher work productivity in the face of future challanges. The purpose of this study was to determine the Internalization of Work Culture Based on Local Wisdom of Civil Servants at the Ragional Secretariat of Takalar Regency. The approach used in this research is a qualitative research method. The informants who become the source of information were 15 people. The results showed that the Internalization of the Work Culture of Civil Servants at the Ragional Secretariat of Takalar Regency was good enough based on the results of interviews and observations of researchers while carrying out the research, while the Internalization of work culture value of akkareso tojeng-tojeng (professional), work culture value of assamaturu, sipammaling-malingi (synergy), work culture value of sipakatau, sipakainga' and sipakalabbiri' (work ethic), work culture value of siri' na pacce (integrity), and work culture value of toddopuli (innovative) at the Ragional Secretariat of Takalar Regency, it is already good based on the results of the researchers interviews with informants and the results of the researchers observations, although with some notes related to challanges that hinder the application of these work cultural values.Internalisasi budaya kerja Pegawai Negeri Sipil sangat penting dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan merubah sikap dan perilaku pegawai negeri sipil dalam rangka mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Internalisasi Budaya Kerja Berbasis Kearifan Lokal Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun informan yang menjadi sumber informasi sebanyak 15 orang. Hasil Penelitian menunjukan Internalisasi Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sudah cukup baik berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti selama melaksanakan penelitian sedangkan Internalisasi Nilai budaya kerja akkareso tojeng-tojeng (Profesional), Nilai budaya kerja assamaturu, sipammaling malingi (Sinergitas), nilai budaya kerja sipakatau, sipakainga’ dan sipakalabbiri’ (Etika Kerja), nilai budaya kerja siri’ na pacce (Integritas), dan nilai budaya kerja toddopuli (Inovatif) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sudah baik berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan hasil pengamatan peneliti walaupun dengan beberapa catatan terkait tantangan yang menjadi penghalang penerapan nilai-nilai budaya kerja tersebut
PELAYANAN LINTAS BATAS: IMPLEMENTASI, MASALAH, DAN SOLUSI
Full text linkPelayanan lintas batas saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji, selain dikarenakan kurangnya sorotan pemerintah terhadap dinamika pelayanan lintas batas, juga dikarenakan minimnya kajian yang dilakukan para pakar terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore, Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan utama terkait lingkup penelitian ini, yakni tidak adanya waktu yang konsisten dalam pelayanan lintas batas, sehingga pelayanan seringkali justru dilakukan di luar jam kerja; fungsi pelayanan lintas batas yang signifikan justru tidak menjadi bagian dalam struktur pemerintahan Kecamatan, sehingga turut mempengaruhi legalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; yang turut diperparah dengan tidak adanya dukungan insentif atas beban kerja di luar yang semestinya. Dimensi implementasi pelayanan lintas batas dalam penelitian ini ditelaah berdasarkan asas-asas pelayanan yang diungkapkan Mahmudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek yang menjadi fokus telaah dimensi implementasi pelayanan lintas batas, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban, kesemuanya telah diimplementasikan dengan cukup baik. Temuan menarik lainnya adalah adanya pengaruh faktor geografis dan cuaca/iklim dalam pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore yang berbeda dengan kondisi pelayanan pada umumnya, dalam hal ini kondisi cuaca yang tidak menentu turut mempengaruhi wilayah perairan yang dilintasi, sehingga waktu pelayanan menjadi tidak konsisten dan turut mengakibatkan seringnya pemadaman listrik.
Cross-border service is currently quite an interesting problem to study, apart from the lack of government attention on the problem, it is also due to the lack of studies conducted by experts on this topic. This study aims to identify, understand, and analyze the implementation of cross-border services in Marore District and the factors that influence them. The main problem related to this research, namely the absence of consistent time in cross-border services, so that services are often actually carried out outside working hours; the function of significant services is actually not part of the sub-district government structure so it also influences the legality of the implementation of main tasks; which is also exacerbated by the absence of incentive support for workloads. Implementation of cross-border services in this study is examined based on the service principles expressed by Mahmudi. This study uses a qualitative approach, with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's model. The results show that of the five aspects of the implementation of cross-border services, which consist of transparency, accountability, conditionality, non-discrimination, and the balance of rights and obligations, all of them have been implemented quite well. Another interesting finding is the influence of geographical and weather/climate factors in Marore District which is different from common conditions. In this case, it is the erratic weather conditions, so that the service time becomes inconsistent and results in frequent power outages.Pelayanan lintas batas saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji, selain dikarenakan kurangnya sorotan pemerintah terhadap dinamika pelayanan lintas batas, juga dikarenakan minimnya kajian yang dilakukan para pakar terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore, Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan utama terkait lingkup penelitian ini, yakni tidak adanya waktu yang konsisten dalam pelayanan lintas batas, sehingga pelayanan seringkali justru dilakukan di luar jam kerja; fungsi pelayanan lintas batas yang signifikan justru tidak menjadi bagian dalam struktur pemerintahan Kecamatan, sehingga turut mempengaruhi legalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; yang turut diperparah dengan tidak adanya dukungan insentif atas beban kerja di luar yang semestinya. Dimensi implementasi pelayanan lintas batas dalam penelitian ini ditelaah berdasarkan asas-asas pelayanan yang diungkapkan Mahmudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek yang menjadi fokus telaah dimensi implementasi pelayanan lintas batas, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban, kesemuanya telah diimplementasikan dengan cukup baik. Temuan menarik lainnya adalah adanya pengaruh faktor geografis dan cuaca/iklim dalam pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore yang berbeda dengan kondisi pelayanan pada umumnya, dalam hal ini kondisi cuaca yang tidak menentu turut mempengaruhi wilayah perairan yang dilintasi, sehingga waktu pelayanan menjadi tidak konsisten dan turut mengakibatkan seringnya pemadaman listrik.
Cross-border service is currently quite an interesting problem to study, apart from the lack of government attention on the problem, it is also due to the lack of studies conducted by experts on this topic. This study aims to identify, understand, and analyze the implementation of cross-border services in Marore District and the factors that influence them. The main problem related to this research, namely the absence of consistent time in cross-border services, so that services are often actually carried out outside working hours; the function of significant services is actually not part of the sub-district government structure so it also influences the legality of the implementation of main tasks; which is also exacerbated by the absence of incentive support for workloads. Implementation of cross-border services in this study is examined based on the service principles expressed by Mahmudi. This study uses a qualitative approach, with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's model. The results show that of the five aspects of the implementation of cross-border services, which consist of transparency, accountability, conditionality, non-discrimination, and the balance of rights and obligations, all of them have been implemented quite well. Another interesting finding is the influence of geographical and weather/climate factors in Marore District which is different from common conditions. In this case, it is the erratic weather conditions, so that the service time becomes inconsistent and results in frequent power outages
ANALISIS PENERAPAN PARADIGMA E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Full text linkE-government is a milestone for the government's use of information technology, requiring bureaucrats to shift from a bureaucratic paradigm to an e-government paradigm in order to
effectively utilize information technology. This study intends to describe the implementation of the e-government paradigm at the Pesisir Selatan District Department of Communication and Information Office. Observation, interviews, qualitative documentation materials with personnel and stakeholders of the Communication and Information Office of Pesisir Selatan District are utilized to collect descriptive qualitative data. Several research indicators, including orientation, organizational processes, management principles, leadership style, internal communication, external communication, and the service delivery, indicate that the implementation of an electronic-based government system by the Department of Communication and Information Office of Pesisir Selatan District has utilized the e-government paradigm. This study concludes that the implementation of the e-government paradigm in the implementation of an electronic-based government system by the Communication and Information Office Pesisir Selatan District has a positive effect on government-held public services, the process of completing tasks through the use of technology, and the relationship between stakeholders and the Communication and Information Office Pesisir Selatan District.Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang merupakan “tonggak” pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah, membutuhkan birokrat pemerintah merubah cara berpikir dari paradigma birokrasi menjadi paradigma e-government agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan paradigma e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, materi-materi visual kualitatif dengan pegawai dan stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan pradigma e-government yang dilihat dari beberapa indikator penelitian seperti orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan. Kesimpulan penelitian ini, penerapan paradigma e-government dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dampak baik pada pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, proses penyelesaian tugas dengan memanfaatkan elektronik dan hubungan yang baik stakeholder dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
PENGARUH CAPAIAN JAM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA SALAH SATU INSTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Full text linkThe merit system has been mandated by the State Civil Apparatus (ASN) Law, requiring competency development of a minimum of 20 Learning Hours for every Civil Servant (PNS) each year and implementation of employee performance management integrated with organizational performance management. From a study conducted by the State Civil Apparatus Commission (KASN) and research on ASN management, it is concluded that the merit system in Indonesian ASN management has not been implemented effectively. Considering that the implementation of the merit system must continue to be supported through continuous improvement, this research aims to conduct an evaluative study through a study Learning Hour's achievement of employee competency development and employee performance and its influence on performance of government organizations. The research was conducted using data from 2020 at one of the Government Institutions that became the object of research using data on Learning Hour's achievement of employee competency development, data on employee performance appraisal results, and Government Agency Performance Accountability evaluation data (AKIP) as an organizational performance data. The study used all data on 43 independent organization units the research population at a Government Institution. Data analysis was carried out quantitatively through multiple linear regression analysis. The analysis results show that the variable of Learning Hour's achievement of employee competency development and employee performance together does not have a significant correlation to organizational performance variables in Government Institutions, and employee performance variables have more influence on organizational performance than Learning Hour's achievement employee competency development. Results of this research are expected to be used as evaluation sources and input in improving the quality of the implementation of the merit system of Indonesian ASN management, especially in Government Institutions that are the object of researchSistem merit telah diamanahkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mewajibkan pengembangan kompetensi paling kurang 20 Jam Pelajaran (JP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) per tahun dan implementasi manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi dengan manajemen kinerja organisasi. Dari hasil studi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), juga penelitian tentang manajemen ASN menyimpulkan bahwa bahwa sistem merit dalam manajemen ASN di Indonesia masih belum dilaksanakan secara efektif. Dengan pertimbangan bahwa pelaksanakan sistem merit harus terus didukung melalui perbaikan berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian evaluatitatif pengaruh capaian JP pengembangan kompetensi pegawai dan kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data tahun 2020 pada salah satu Lembaga Pemerintah yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan data capaian JP pengembangan kompetensi pegawai, data hasil penilaian kinerja pegawai, dan data evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai data kinerja organisasi. Penelitian menggunakan semua data pada 43 satuan kerja mandiri yang juga merupakan populasi penelitian pada salah satu Lembaga Pemerintah. Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel capaian JP pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja organisasi pada LembagaPemerintah, dan variabel kinerja pegawai lebih berpengaruh terhadap kinerja organisasi dibandingkan dengan vaiabel capaian JP pengembangan kompetensi. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi masukan dalam perbaikan kualitas pelaksanaan sistem merit manajemen ASN di Indonesia, khususnya pada Lembaga Pemerintah yang menjadi obyek penelitian
THE MODEL IMPLEMENTASI INOVASI BIROKRASI Studi Pada Program Raskin Pola Padat Karya Pangan di Kab.Timor Tengah Utara
No full textPublic Service Innovations in various sectors become a bridge for meeting the needs of excellent public services for the community in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Fulfilling the needs of public services is part of an effort to resolve problems in people's lives. One of them is the POLA PKP Raskin Innovation Program, which is an innovation program for the development of the agricultural sector in the North Middle East District. This innovation that has received the TOP 99 award The best innovation in Indonesia has in fact brought many benefits to the beneficiaries so that this innovation continues to be developed and refined in the hope that it can be carried out in a sustainable manner. Therefore this study aims to analyze the process of implementing the Raskin Innovation Program for the POLA PKP. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results showed that this innovation was carried out in three stages, Idea Generation (generation) consisting of Identification of Needs / Problems, Data Collection, Data Verification, Describing Conditions (objectives) expected Development and Formation of Ideas. The second stage is acceptance which consists of embracing (socialization / advocacy), building partnerships, building stakeholder commitment and making the next decision in the final stage is the implementation of gathering resources, placement of human resources, technical / mechanism training from sub-district to village as well as Monitoring and Evaluation.Inovasi Pelayanan Publik di berbagai sector menjadi jembatan bagi terpenuhinya kebutuhan dalam pelayanan publik yang prima bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Program Inovasi Raskin POLA PKP yang merupakan program Inovasi untuk pengembangan sector pertanian di Kabupaten Timur Tengah Utara. Inovasi yang telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi terbaik di Indonesia ini nyatanya telah banyak membawa keuntungan bagi penerima manfaat sehingga inovasi ini terus dikembangkan dan disempurnakan dengan harapan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisas proses Implementasi Program Inovasi Raskin POLA PKP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi ini dilakukan melalui tiga tahapan, Penciptaan Ide (generation) terdiri dari Identifikasi Kebutuhan/Masalah, Pendataan, verifikasi Data, Penggambaran Kondisi (tujuan) yang diharapkan Pengembangan dan Pembentukan Ide. Tahap kedua yaitu Penerimaan (acceptance) terdiri dari Perangkulan (sosialisasi/Advokasi), Membangun Kemitraan, Membangun komitmen Stakeholder dan Pengambilan keputusan selanjutnya pada tahap akhir adalah Implementasi (implementation) dari Mengumpulkan Sumber Daya, Penempatan SDM, Pelatihan Teknis/Mekanisme dari Kecamatan sampai desa serta Monitoring dan Evaluasi
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Full text linkThe authority of the village government in managing the Village Fund in principle is the right of the village government which is adjusted to the priority needs of the community based on the principle of justice. The village government is given full authority every year to set priorities for the use of village funds for the development and empowerment of village communities. Therefore, collaboration is an absolute thing for village government do considering all limited resources and capabilities and networks they have to support the implementation of programs or policies. The purpose of this research is to illustrate the collaborative governance process in managing village funds that focuses on Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Processes, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. The method used is qualitative with the support of data analysis techniques, including data collection, data reduction, and data presentation, as well as conclusion drawing. The significance of this research is expected to be able to contribute to the development of collaboration
theory in village government management while, practically it is expected to contribute ideas, especially regarding the management of village funds carried out by collaborative governance. The results of the study show that the established dialogue, both formally and informally, builds mutual trust with each other so as to generate benefits for the community. This is based on a commitment to share understanding and knowledge about village fund management.Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya adalah hak pemerintah desa yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang berlandaskan asas keadilan. Sehingga pemerintah desa memiliki ruang setiap tahunnya untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, Kolaborasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah desa mengingat segala keterbatasan sumberdaya dan kemampuan serta jaringan yang dimiliki guna mendukung implementasi program atau kebijakan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan proses collaborative governance pengelolaan dana desa yang berfokus pada Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Proces, Shared Understanding, dan Intermediate Outcomes. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan teknik analisis data antara lain pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dialog yang terjalin baik secara resmi maupun tidak resmi membangun rasa saling percaya satu sama lain sehingga menghasilkan keuntungan keuntungan bagi masyarakat. Hal tersebut dilandaskan atas komitmen untuk berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL: PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EVALUASI DAMPAK SOSIAL-EKONOMI
Full text linkPenanganan permasalahan sosial ekonomi masih menjadi fokus perhatian baik pemerintah maupun masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 dan semakin meningkatnya angka masyarakat miskin di Kota Serang. Program UMKM model social enterpreneurship bertujuan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi akan tetapi memecahkan permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan dampak sosial ekonomi dari program UMKM dengan model social enterpreneurship di Kota Serang khususnya pada jenis usaha design and fashion, crafting (handmade aksesoris dan supply bahan-bahan kerajinan), dan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi aktor UMKM kewirausahaan sosial sudah menunjukkan capaian yang efektif melalui keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok, motivasi individu untuk memberikan kontribusi dan rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu dampak sosial ekonomi dalam konteks kewirausahaan sosial telah menghasilkan kapasitas dan kemandirian dalam membuka peluang usaha. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah Kota Serang dan kebijakan yang mampu mengakomodir peluang ekonomi dan merepresentasikan nilai-nilai sosial kewirausahaan di masa depan secara berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong peningkatan UMKM melalui model kewirausahaan sosial sebagai upaya memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kemitraan dengan kewirausahaan yang lebih besar dan mendorong regulasi pemerintah untuk mengakomodir peluang dan partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi dalam kewirausahaan sosial.
Socioeconomic problem handling and the increasing number of poor people in Serang City are still the focus of attention of both the government and the community, especially during the COVID-19 pandemic. The Small, Micro, and Medium Enterprises social entrepreneurship model program aims not only to focus on economic benefits but also to solve social problems. This study aims to find out how the participation and socio-economic impact of the MSME program with the social entrepreneurship model in Serang City, especially in the types of business design and fashion, handcrafting, and tour and travel. The research method used in this study is qualitative descriptive. The results of this study indicate that the participation of MSME actors in social entrepreneurship has shown effective achievement through the mental and emotional involvement of individuals in group activities, individual motivation to contribute, and a sense of personal responsibility towards group activities to achieve goals. In addition, the socio-economic impact in the context of social entrepreneurship has resulted in capacity and independence in opening up business opportunities. The research findings show the importance of Serang City government support and policies that can accommodate economic opportunities and represent the social values of entrepreneurship in a sustainable future. The recommendation of this research is to encourage the improvement of MSMEs through the social entrepreneurship model as an effort to solve social and economic problems of the community, increase partnerships with greater entrepreneurship and encourage government regulations to accommodate opportunities and community participation and economic impact in social entrepreneurship.Penanganan permasalahan sosial ekonomi masih menjadi fokus perhatian baik pemerintah maupun masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 dan semakin meningkatnya angka masyarakat miskin di Kota Serang. Program UMKM model social enterpreneurship bertujuan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi akan tetapi memecahkan permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan dampak sosial ekonomi dari program UMKM dengan model social enterpreneurship di Kota Serang khususnya pada jenis usaha design and fashion, crafting (handmade aksesoris dan supply bahan-bahan kerajinan), dan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi aktor UMKM kewirausahaan sosial sudah menunjukkan capaian yang efektif melalui keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok, motivasi individu untuk memberikan kontribusi dan rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu dampak sosial ekonomi dalam konteks kewirausahaan sosial telah menghasilkan kapasitas dan kemandirian dalam membuka peluang usaha. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah Kota Serang dan kebijakan yang mampu mengakomodir peluang ekonomi dan merepresentasikan nilai-nilai sosial kewirausahaan di masa depan secara berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong peningkatan UMKM melalui model kewirausahaan sosial sebagai upaya memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kemitraan dengan kewirausahaan yang lebih besar dan mendorong regulasi pemerintah untuk mengakomodir peluang dan partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi dalam kewirausahaan sosial.
Socioeconomic problem handling and the increasing number of poor people in Serang City are still the focus of attention of both the government and the community, especially during the COVID-19 pandemic. The Small, Micro, and Medium Enterprises social entrepreneurship model program aims not only to focus on economic benefits but also to solve social problems. This study aims to find out how the participation and socio-economic impact of the MSME program with the social entrepreneurship model in Serang City, especially in the types of business design and fashion, handcrafting, and tour and travel. The research method used in this study is qualitative descriptive. The results of this study indicate that the participation of MSME actors in social entrepreneurship has shown effective achievement through the mental and emotional involvement of individuals in group activities, individual motivation to contribute, and a sense of personal responsibility towards group activities to achieve goals. In addition, the socio-economic impact in the context of social entrepreneurship has resulted in capacity and independence in opening up business opportunities. The research findings show the importance of Serang City government support and policies that can accommodate economic opportunities and represent the social values of entrepreneurship in a sustainable future. The recommendation of this research is to encourage the improvement of MSMEs through the social entrepreneurship model as an effort to solve social and economic problems of the community, increase partnerships with greater entrepreneurship and encourage government regulations to accommodate opportunities and community participation and economic impact in social entrepreneurship
A MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN PURWAKARTA MENGGUNAKAN SYSTEMS THINKING: Menggunakan pendekatan systems thinking untuk model implementasi kebijakan
No full textThe progress of development, especially in the industrial sector is also followed by the consequences of pollution. Wastewater contributes an extensive impact and a major problem to the environment. This research aims to analyze the implementation of Industrial Wastewater Pollution Control Policy in Purwakarta District. It also tries to design an implementation model of the industrial wastewater control policy and develop an action plan for solving emerging problems.
This research employs a descriptive, qualitative method. It uses systems thinking analysis based on the 6 (six) Weaver’s variables as an effort to understand the structure of an observed system, and to identify the behavior patterns to get a conclusion over the events occurring in the system. The research results showed that the implementation of industrial wastewater control policy in Purwakarta District was not effective. In terms of reward and punishment mechanism, some PROPER and administrative sanctions had been imposed for those violating the rules, however they were not effective yet. In terms of supervision, some Standard Operating Procedure (SOP) and supervision plan had yet to be issued to support the policy implementation. Likewise, the quality and quantity of resources were inadequate. In addition, the industries were less informed with the nuts and bolts of the policy. Despite existing support of disposition and attitudes, it was considered insufficient.
Thus, in order to create harmonization of regulations and controls performed by Purwakarta District Environment Office, it is necessary to integrate policies to control industrial wastewater pollution by formulating a new local regulation (updating) for integrated management of water resources including the division of roles among local agencies.Kemajuan pembangunan terutama di bidang industri diikuti pula dengan konsekuensi pencemaran. Air limbah merupakan masalah utama dalam pengendalian dampak lingkungan karena karena memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri di Kabupaten Purwakarta, serta membuat model implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri dan menyusun rencana tindak penyelesaian masalah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis menggunakan cara berpikir sistem (systems thinking) dengan memasukkan ke 6 (enam) variabel Weaver (2009) sebagai upaya untuk memahami struktur dari sebuah sistem yang diamati, kemudian mempelajari pola perilaku untuk meyimpulkan kejadian yang terjadi pada sistem tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian air limbah industri di Kabupaten Purwakarta belum berjalan secara efektif. Dari segi insentif dan sanksi, sudah dijalankan dengan adanya PROPER dan sanksi administrasi, namun dirasa belum efektif dan tegas. Dari segi pengawasan, kebijakan ini belum didukung dengan adanya Standard Operational Procedure (SOP) dan penyusunan rencana kerja pengendalian. Begitupun kualitas dan kuantitas sumber daya belum memadai. Selain itu, dilihat dari segi otonomi dan informasi belum memadai dan belum diketahui secara menyeluruh oleh industri. Sedangkan dari segi sikap perilaku dan nilai berupa dukungan sudah ada, namun sikap dan perilaku masih kurang.
Dalam rangka menciptakan harmonisasi regulasi dengan pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan integrasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri melalui penyusunan Peraturan Daerah (updating) yang baru mencakuppengelolaan sumber daya air secara terpadu termasuk pembagian peran antar instans
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN
Full text linkPlastik sampah yang semakin menumpuk setiap harinya serta sifat plastik yang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun lamanya menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, Maka dari itu usaha Pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi plastik dengan menciptakan peraturan kewajiban penggunaan sampah plastik pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Kebijakan ini kelak akan bermanfaat bukan hanya untuk mengatasi persoalan lingkungan, namun juga untuk mengatasi persoalan pemerintah bagaimana mengelola sampah yang semakin menumpuk. Sehingga harus ada kajian yang mendalam agar dapat menjadi kritik dan saran untuk lebih baik lagi dalam mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam menerapkan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di Kecamatan Cilandak. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dan John W Newstrom dengan 3 indikator, yaitu keterlibatan mental serta perasaan, dorongan motivasi, dan tanggung jawab. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya, pada pasar tradisional masih banyak pedagang yang menyediakan plastik, masyarakat sering lupa untuk membawa KBRL, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat kurang, dan pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan belum optimal karena terhalang pandemi Covid-19.
Plastic rubbish that piles up every day takes hundreds of years to cause unhealthy environmental conditions. Therefore the DKI Jakarta Government's efforts to reduce plastic are by creating prohibiting regulations on the use of plastic bags in shopping centers, supermarkets, and traditional markets. This policy will be useful not only for solving environmental problems but also for solving the public issue of how to manage the increasing amount of rubbish. So, there must be an in-depth study so to provide criticism and suggestions for alleviating public participation in the implementation of the policy. The purpose of this study was to determine the level of community participation in implementing the mandatory use of environmentally friendly plastic bags (KBRL) in the Cilandak District. This study follows the theory of community participation according to Keith Davis and John W Newstrom with 3 indicators, namely: Mental and Feeling Involvement, Motivation, and Responsibility. The method used in this study is qualitative. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that community participation in implementing the mandatory use of KBRL policy is quite good, but there are still several obstacles including, in traditional markets, there are still many traders who provide a common plastic bag, and some people often forget to bring KBRL, socialization carried out by the government for fewer people, and the supervision carried out by the South Jakarta LH Sub-Department that has not been optimized due to the Covid-19 pandemic.Plastik sampah yang semakin menumpuk setiap harinya serta sifat plastik yang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun lamanya menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, Maka dari itu usaha Pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi plastik dengan menciptakan peraturan kewajiban penggunaan sampah plastik pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Kebijakan ini kelak akan bermanfaat bukan hanya untuk mengatasi persoalan lingkungan, namun juga untuk mengatasi persoalan pemerintah bagaimana mengelola sampah yang semakin menumpuk. Sehingga harus ada kajian yang mendalam agar dapat menjadi kritik dan saran untuk lebih baik lagi dalam mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam menerapkan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di Kecamatan Cilandak. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dan John W Newstrom dengan 3 indikator, yaitu keterlibatan mental serta perasaan, dorongan motivasi, dan tanggung jawab. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya, pada pasar tradisional masih banyak pedagang yang menyediakan plastik, masyarakat sering lupa untuk membawa KBRL, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat kurang, dan pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan belum optimal karena terhalang pandemi Covid-19.
Plastic rubbish that piles up every day takes hundreds of years to cause unhealthy environmental conditions. Therefore the DKI Jakarta Government's efforts to reduce plastic are by creating prohibiting regulations on the use of plastic bags in shopping centers, supermarkets, and traditional markets. This policy will be useful not only for solving environmental problems but also for solving the public issue of how to manage the increasing amount of rubbish. So, there must be an in-depth study so to provide criticism and suggestions for alleviating public participation in the implementation of the policy. The purpose of this study was to determine the level of community participation in implementing the mandatory use of environmentally friendly plastic bags (KBRL) in the Cilandak District. This study follows the theory of community participation according to Keith Davis and John W Newstrom with 3 indicators, namely: Mental and Feeling Involvement, Motivation, and Responsibility. The method used in this study is qualitative. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that community participation in implementing the mandatory use of KBRL policy is quite good, but there are still several obstacles including, in traditional markets, there are still many traders who provide a common plastic bag, and some people often forget to bring KBRL, socialization carried out by the government for fewer people, and the supervision carried out by the South Jakarta LH Sub-Department that has not been optimized due to the Covid-19 pandemic