Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
142 research outputs found
Sort by
DINAMIKA TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH
Full text linkSpecial autonomy has been granted to the Aceh government since 2006. This autonomy is also accompanied by the provision of special autonomy funds. The purpose of this study is to examine the dynamics of Aceh's special autonomy fund management. This research is a library research, the source of data is generated from a review of literature data in the form of qanun, official government websites, newspapers, and survey results from various institutions on the use of special autonomy funds in Aceh. The data analysis is carried out by reducing the findings and conducting an analysis using relevant theories. The research results show that through the implementation of special autonomy, Aceh receives significant regional funds aimed at investing in public infrastructure for regional economic development and improving the purchasing power of the population, which is expected to impact economic growth and the welfare of the people. In reality, the management of special autonomy funds in Aceh still faces several problems, such as the distribution of budget shares between the provincial government and the districts, budget governance that is still not optimal, and the impact on welfare and poverty reduction that is not yet significant.Otonomi khusus telah diberikan kepada Pemerintah Aceh sejak tahun 2006. Otonomi ini juga disertai dengan pemberian dana otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika pengelolaan dana otonomi khusus Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), sumber data dihasilkan dari telaah terhadap data kepustakaan berupa qanun, web resmi pemerintah, koran, dan hasil survei dari berbagai lembaga terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data temuan dan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui pelaksanaan otonomi khusus, Aceh mendapatkan dana daerah yang signifikan yang ditujukan untuk investasi pengadaan infrastruktur publik untuk pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan daya beli penduduk, yang diharapkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh masih menghadapi sejumlah masalah seperti pembagian porsi anggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten, tata kelola anggaran yang masih belum baik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang belum signifikan
KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT
Full text linkThe lack of reading interest in society has an effect not only on the rise of illiteracy, but also on the state of education in the nation. Researchers in the disciplines of education and culture have conducted studies to solve the problem of low interest in reading and provide recommendations for government, community, and library participation. This study will respond by focusing on the government's function as the entity responsible for boosting the public's reading interest. This study aims to ascertain the extent to which the performance of the Makassar City Library Service affects the public's enthusiasm for reading. To make it simpler to observe the effect of performance on reading interest, quantitative research methods were chosen. The respondents consisted of 46 employees and librarians actively involved in the implementation of the work programs of the Makassar City Library Service. The statistical analyses conducted with SPSS 26 revealed that the effect of the performance of the Makassar City Library Service on the increase of public interest in reading was only 15.6%, with a F count greater than F table 3.21. In six years, the reading interest has increased by 5.82 percent as a result of this factor. The performance of the Makassar City Library Service, which significantly contributes to a rise in public interest in reading, is dependent on the competencies and skills of its employees. The reading interest of the city of Makassar has increased as a result of indicators of community action to locate reading material. This is also inextricably linked to the performance of the Makassar City Library Service in supplying affordable reading materials.Rendahnya minat baca masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan buta aksara, tetapi mempengaruhi pula kondisi pendidikan bangsa. Di Kota Makassar minat baca masyarakat masih tergolong sedang, hal ini masih perlu untuk ditingkatkan mengingat posisi bangsa Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah berdasarkan peringkat dunia yang dilaporkan oleh UNESCO. Dinas Perpustakaan Kota Makassar telah meningkatkan kinerja untuk mengatasi permasalahan minat baca masyarakat, akan tetapi upaya tersebut belum memberikan perubahan yang siginifikan pada peningkatan minat baca. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui besaran pengaruh kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Metode penelitian kuantitatif dipilih untuk memudahkan melihat pengaruh kinerja terhadap minat baca. Responden penelitian terdiri dari 46 orang. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan diperkuat dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap peningkatan minat baca masyarakat hanya sebesar 15,6%, dengan nilai F hitung sebesar 8,112 lebih besar dari F tabel 3,21. Dari pengaruh tersebut, telah terjadi peningkatan minat baca sebesar 5,82 dalam jangka waktu 6 tahun. Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang berkontribusi besar dalam peningkatan minat baca masyarakat terletak pada kompetensi dan kapabiltas yang dimiliki oleh pegawai. Minat baca masyarakat kota Makassar meningkat dipengaruhi oleh indikator tindakan masyarakat untuk mencari bahan bacaan, hal ini tidak terlepas pula dari kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam menyediakan akses bacaan yang terjangkau
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERAWATAN DUKUNGAN DAN PENGOBATAN PASIEN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DI PUSKESMAS ANTANG MAKASSAR
Full text linkMakassar City is in first place with the largest number of people living with HIV in South Sulawesi. To prevent transmission from becoming more widespread, one way is done by the government by establishing HIV/AIDS services, also called Support Care and Treatment Services (PDP). This study aims to find out how the implementation of Support and Treatment Care (PDP) services for HIV patients at the Antang Health Center in Makassar City went. This research is descriptive-qualitative research. The results showed that the implementation of PDP services at the Antang Health Center in terms of human resources had already formed a PDP service working group team. In terms of services and activities, the empowerment of HIV patients has been carried out well. For the aspect of drugs and laboratory facilities, namely the availability of sufficient laboratory equipment and facilities, the availability of drugs can be fulfilled even though there has been a shortage of ARV drugs, but solutions can still be found to overcome these deficiencies. It is necessary to increase human resources, provide PDP service rooms, and arrange the flow of ARV drugs from the local Health Office.Kota Makassar berada di urutan pertama dengan jumlah pengidap HIV terbesar di Sulawesi Selatan. Untuk mencegah terjadinya penularan semakin meluas salah satu cara yang dilakukan pemerintah dengan pembentukan layanan HIV/AIDS atau disebut Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa implementasi pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) pasien HIV di Puskesmas Antang Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan PDP Puskesmas Antang pada aspek sumber daya manusia sudah terbentuk tim pokja layanan PDP. Pada aspek layanan dan kegiatan sudah dilakukan pemberdayaan pasien HIV dengan baik, untuk aspek obat dan sarana laboratorium yaitu terpenuhinya ketersediaan peralatan dan sarana laboratorium cukup memadai, ketersediaan obat dapat dipenuhi meskipun pernah terjadi kekurangan obat ARV namun tetap dapat ditemukan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia, menyediakan ruangan layanan PDP dan pengaturan alur penyaluran obat ARV dari Dinas Kesehatan setempat
EVALUASI INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA PEMUKIMAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR
Full text linkThis study employs a qualitative descriptive methodology. The research methodologies employed comprised field observations, interviews, and document analysis. An interactive method was employed to analyze the acquired data, which included data reduction, data display, and drawing conclusions pertaining to the performance of Domestic Wastewater Treatment Plants (IPALD). The analyzed components were socio-economic factors, community participation, and institutional aspects. The research findings indicate that the IPALD in Buangin Village, Garkim Hamlet, is still in good working order. Nevertheless, the IPALD (Integrated Waste Water Treatment Plant) in Libukan Mandiri Village, Kalosi Village, and Buangin Village, Lamonto Hamlet, is seeing a decline in its functionality. This is evident from the decreasing number of beneficiaries or the complete cessation of its usage, which can be attributed to several factors. This phenomenon arises as a result of inadequate comprehension within the community in various domains, specifically: (1) inadequate financial contributions, (2) insufficient community engagement in communal tasks or reciprocal aid to uphold environmental cleanliness, (3) subpar performance of user and maintenance groups due to limited manpower, and (4) limited dissemination of information during the COVID-19 pandemic regarding the significance of environmental conservation. Hence, it is imperative to carry out re-socialization and bolster community involvement in the upkeep of IPALD.Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode interaktif, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terkait kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). Berdasarkan Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2017 tentang pengolahan air limbah domestik, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dari aspek yang meliputi aspek sosial ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi fisik IPALD di Desa Buangin Dusun Garkim masih berfungsi dengan baik, namun IPALD di Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, dan Desa Buangin Dusun Lamonto tidak berfungsi dengan baik dilihat dari jumlah penerima manfaat semakin berkurang atau tidak menggunakan lagi karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat dalam beberapa aspek, yaitu: (1) kurangnya kontribusi dalam bentuk iuran, (2) kurangnya partisipasi masyarakat dalam kerja bakti atau gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan, (3) kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara yang belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, dan (4) minimnya sosialisasi akibat pandemi COVID-19 terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dukungan stakeholder yang terkait untuk melakukan sosialisasi kembali dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemeliharaan IPALD
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMPETENSI TEKNIS TERHADAP KINERJA PEGAWAI BKPSDM LUWU TIMUR
Full text linkThe low professionalism score of East Luwu Regency Government employees, 30.31, shows that employee professionalism is still not as expected. Based on the results of researcher interviews, a number of BKPSDM Kab. East Luwu employees that employee performance has not been optimally in line with the organization's vision and mission goals. The purpose of this study was to determine the effect of discipline on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, the effect of technical competence on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, and the joint effect of discipline and technical competence on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency. The research method used is correlational design. The population in this study were all BKPSDM employees of East Luwu Regency as many as 44 people. The sampling technique was carried out using saturated sampling technique, namely sampling as a whole. Data collection methods were carried out through questionnaires and documentation. The results of the study are Discipline has a moderate effect on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, technical competence has a moderate effect on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency, and simultaneously discipline and technical competence have a moderate effect on the performance of BKPSDM employees of East Luwu Regency.Skor profesionalisme pegawai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang rendah yakni 30.31 menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai masih belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, sejumlah pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur bahwa kinerja pegawai belum secara optimal sejalan dengan sasaran visi dan misi organisasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur, Pengaruh kompetensi teknis terhadap kinerja pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur, dan Pengaruh bersama-sama disiplin dan kompetensi teknis terhadap kinerja pegawai BKPSDM Kab. Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan korelasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pegawai BKPSDM Kab.Luwu Timur sebanyak 44 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan tehnik sampling jenuh yaitu pengambilan sampel secara menyeluruh. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Disiplin berpengaruh
PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PRESTASI PEGAWAI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAKALAR
Full text linkWork performance is an indicator of an employee's success in carrying out his duties or workas his responsibility . Human traits, one of which is self-efficacy, have an impact on employee performance. The phenomenon that occurs at the Takalar Regency Office of the Library and Archives is that there are some employees procrastinate in working or there is a lack of internal motivation to complete their work. Employees prefer simple jobsto complete. The objective of the study was to assess the impact of self-efficacy on employee performance at Takalar Regency's Office of the Library and Archives. Self-efficacy is the independent variable, and work performance is the dependent variable. The research method employs quantitative method by determining saturated sampling, in which all research population, totaling 30 people, arechosen as research samples. The hypothesis was tested using the coefficient of determination (R2) and T statistics before being analyzed using the Simple Linear Regression technique and SPSS (Software package for the social sciences) software. The findings revealed that self-efficacy had a positive and statistically significant effect on employee performance. In this study, the coefficient of determination (R2) was 0.629, or 62.9 percent, and the difference was 37.1 percent, influenced by other factors not investigated in this study. As a new governmental organization, the Office of the Library and Archives of Takalar Regency must provide technical and managerial training to its employees in order to improve self-efficacy and employee performance.Prestasi kerja menjadi indikator keberhasilan Pegawai dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, faktor yang terdapat pada seseorang berdampak pada prestasi kerja Pegawai salah satunya yaitu efikasi pada diri. Fenomena yang terjadi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar umumnya masih terdapat Pegawai yang menunda pekerjaan atau masih kurangnya dorongan dari dalam diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Pegawai cenderung memilih pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur pengaruh antara efikasi diri terhadap prestasi kerja Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Variabel independennya adalah efikasi diri dan dependennya prestasi kerja. Metode penelitian memakai metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik penentuan sampling jenuh yang mana seluruh bagian populasi penelitian ini dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 30 orang. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode koefisien determinasi (R2) dan diuji statistik T, lalu dianalisis menggunakan teknik Regresi Linear Sederhana dengan bantuan software SPSS (Software Package for the Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja Pegawai. Nilai koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini sebesar 0,629 atau sebesar 62,9% dan selisihnya 37,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar sebagai SKPD baru, perlu melakukan pelatihan-pelatihan teknis maupun manajerial untuk meningkatkan kemampuan para Pegawainya sehingga dapat meningkatkan efikasi diri dan prestasi kerja Pegawai
THE KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG LAYANAN INFORMASI DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN SIDOARJO
No full textPublic service is the most important factor in fulfilling the rights of the society who is entitled to receive more useful and clear service standard . This research aims to describe to what extent quality of public services in information services area in the joint office of samsat Regency of Sidoarjo. The method used is descriptive qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation with six informants consisting of one employee of the information service departement and five service recipients at the Samsat Office of Sidoarjo Regency. The results showed that the quality of public services can be said to be good enough, this can be seen from the dimension of tangibles concerning the accomplishment of supporting facilities and infrastructure with by the appearance of polite and kind employees. Reliability can be seen from the employee who gives service quick, precisely, and satisfying. Responsiveness can be seen from responsive employee attitude. Assurance is related to the employee who provides security and is free from risk. And then empathy concerning good communication relations between employee and community. But there is still a problem in terms of implementation. There are problems with human resources in the information section inadequate because just any two employees that service queue number retrieval, answer the groove every taxpayer, and entry a phone number every taxpayer for geting sms pay tax. The Suggestion from the author is to provide a queue helpline so that when the service process takes place when taking the queue number, the first person who comes will be served first.Pelayanan publik merupakan faktor penting dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang berhak menerima standart pelayanan yang baik dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana kualitas pelayanan informasi pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sidoarjo. Metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan enam orang informan yang terdiri dari satu pegawai bagian layanan informasi dan lima orang penerima layanan di Kantor Samsat Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik di bidang layanan informasi yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sidoarjo ini dikatakan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari dimensi bukti langsung (tangibles) menyangkut kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas penunjang dan dengan penampilan pegawai yang sopan, baik dan rapi. Keandalan (reliability) dengan pegawai yang memberikan pelayanan secara cepat, segera, dan memuaskan. Daya tanggap (responsivenes) terkait sikap dari pegawai yang tanggap, jaminan (assurance) terkait dengan pegawai yang memberikan rasa aman dan bebas dari resiko, empati menyangkut hubungan komunikasi yang baik antara pegawai dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini masih ditemui permasalahan dalam hal pelaksanaannya yaitu permasalahan pada sumber daya manusia dibagian informasi yang kurang memadai karena hanya ada 2 orang pegawai yang melayani pengambilan nomor antrian, menjawab alur dan pertanyaan setiap pewajib pajak, dan mengentri nomor telepon pewajib pajak guna mendapat SMS himbauan membayar pajak. Saran dari penulis memberikan garis bantu antrian sehingga saat proses pelayanan berlangsung saat pengambilan nomor antriann , orang yag pertama datanglah yang akan dilayani terlebih dahulu
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO
Full text linkThis study seeks to investigate in further detail the Implementation of Banyumas Regency Regulation No. 6 of 2019 on the Detailed Spatial Planning of the Purwokerto Urban Area. This study was cunducted in Banyumas Regency utilizing qualitative method with a case study approach. This study found that in the idealized policy aspect, spatial planning policies is used to regulate space utilization, spatial and environmental planning, and that includes fundamental materials for example program provisions related to buildings and the environment as a guide for the design of buildings in a region. Next in the aspect of target group, the implementation of spatial planning policies tries to engage all stakeholders through deliberative forums and public hearings. Moreover, in the implementing organization aspect, it demonstrates that the parties involved in the implementation of urban spatial planning policies are the local government of Banyumas Regency, Banyumas Regional People's Representative Council, the community, the private sector, the head of sub-district, the head of village. Lastly, in the environmental factor aspect, it was identified that the Purwekerto regency’s urban spatial planning policies was successfully implemented in terms of the social environment and the bureaucracy environment.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Nomor 6 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek Idealized policy digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang dan lingkungan serta mencakup materi pokok seperti ketentuan program terkait dengan bangunan dan lingkungan sebagai panduan dalam rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan. Kemudian pada aspek target groups menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang perkotaan berupaya melakukan pendekatan oleh semua pihak melalui forum musyawarah dan publik hearing. Sementara aspek Implementing organization menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, masyarakat, pihak swasta, Camat, Lurah, dan pada aspek Environmental factors berhasil mengidentifikasikan keberhasilan dari implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan dari sisi lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan tata ruang wilayah perkotaan Purwokerto
PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI MELALUI RENCANA STRATEGIS
No full textAchieving accreditation for higher education in Indonesia remains the main goal to be achieved in both public and private locations. Due to the complexity of complying with the indicator standards set by BAN-PT, the accreditation process often becomes a nuisance for universities. This is especially true for universities that do not yet have a good strategic plan. To meet these dates, they are often manipulated to get the maximum accreditation rating, but unfortunately, objectivity is sacrificed. The purpose of this paper is to analyze the improvement in the quality of universities in Indonesia. This article uses a research library that uses a qualitative descriptive approach that collects secondary data in the form of journals and related documents and then analyzes it using Creswell analysis. The results showed that the government has made efforts to improve the quality of universities in Indonesia through the
quality assurance system, including SPMI, SPME, and PD Dikti. SPME innovations continue to be carried out, ranging from seven standards to nine criteria. To support the implementation of SPMI and SPME, each university needs to show strong commitment and be supported by the availability of good strategic planning, as literature research shows the importance of strategic planning to improve the quality of higher education.Pencapaian Akreditasi bagi perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi target utama yang mesti diraih, pada kampus negeri maupun swasta. Acapkali proses akreditasi tersebut menjadi momok bagi perguruan tinggi, karena rumitnya memenuhi standar indikator yang ditetapkan oleh BAN-PT. Terlebih lagi bagi perguruan tinggi yang belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang baik. Akhirnya untuk memenuhi data-data tersebut acapkali dimanipulatif demi mendapatkan nilai akreditasi yang maksimal, namun sayangnya mengorbankan obyektivitas. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data-data skunder berupa jurnal dan dokumen terkait dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengupayakan peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu meliputi SPMI, SPME dan PD Dikti. Inovasi SPME terus dilakukan yang awalnya dari tujuh standar menjadi sembilan kreteria. Kendati untuk mendukung implementasi SPMI dan SPME tersebut harus ada komitmen yang kuat dari masing-masing perguruan tinggi dan didukung dengan tersedianya perencanaan strategis yang baik karena dari kajian pustakaan menunjukkan pentingnya perencanaan strategis dalam peningkatan mutu perguruan tinggi
COLLABORATIVE PROCESS DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA
Full text linkPariwisata merupakan bidang yang sangat penting dan terus harus dikembangkan pengelolaannya setiap tahunnya. Salah satunya dengan memanfaatkan objek wisata yang ada. Akan tetapi, kondisi pandemi sekarang mengakibatkan sektor pariwisata di Indonesia khususnya pendapatan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang di Kabupaten Maros melalui salah satu indikator model Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2008). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Di mana teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah purposive dan snowball dengan informan kunci meliputi; pengelola desa, pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa collaborative process dalam pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros belum cukup berjalan baik. Pada collaborative process: (1) Dialog tatap muka,; sudah diterapkan namun masih sebatas formalitas melalui Musrenbang (2) Membangun kepercayaan, masih belum maksimal terjalin dikarenakan terdapat pihak yang kurang dilibatkan; (3) Komitmen,belum terbangun pada pihak masyarakat karena pasif dalam memberikan saran ; (4) Pemahamanbersama, masih belum ada karena tidak adanya gramd desain wisata ; (5) Hasil Jangka menengah, belum sepenuhnya tercapai karena konsep pembangunan pariwisata atau grand desain wisata yang belum terealisasi.
Tourism is a very significant field and its management must be sustained to be developed every year. One of them by establishing existing tourist objects. However, the current pandemic condition has impacted the tourism sector in Indonesia, especially the income from tourism, experiencing a decline. This study aims to see how the management of the Rammang- Rammang tourist attraction in Maros Regency is from the perspective of one of the indicators of the Collaborative Governance model by Ansell and Gash (2008). The method used in this research is descriptive qualitative method. the data were collected by interviews, literature study, observation, and documentation. In this study, the sample technique used was purposive and snowball with key informants including; village managers, local governments, traders, and the community.The results showed that the collaborative process in the management of the Rammang-Rammang tourism object in Maros Regency had not run well enough. In the collaborative process: (1) face-to-face dialogue; has been implemented but is still a formality through Musrenbang (2) trust building, it is still not maximally established because there are parties who are not involved; (3) Commitment has not been developed on the part of the community because it is passive in providing suggestions; (4) Mutual understanding still does not exist because of the absence of a tourism design program; (5) The medium-term results have not been fully achieved because the concept of tourism development or the grand design of tourism has not been realizedPariwisata merupakan bidang yang sangat penting dan terus harus dikembangkan pengelolaannya setiap tahunnya. Salah satunya dengan memanfaatkan objek wisata yang ada. Akan tetapi, kondisi pandemi sekarang mengakibatkan sektor pariwisata di Indonesia khususnya pendapatan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang di Kabupaten Maros melalui salah satu indikator model Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2008). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Di mana teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah purposive dan snowball dengan informan kunci meliputi; pengelola desa, pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa collaborative process dalam pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros belum cukup berjalan baik. Pada collaborative process: (1) Dialog tatap muka,; sudah diterapkan namun masih sebatas formalitas melalui Musrenbang (2) Membangun kepercayaan, masih belum maksimal terjalin dikarenakan terdapat pihak yang kurang dilibatkan; (3) Komitmen,belum terbangun pada pihak masyarakat karena pasif dalam memberikan saran ; (4) Pemahamanbersama, masih belum ada karena tidak adanya gramd desain wisata ; (5) Hasil Jangka menengah, belum sepenuhnya tercapai karena konsep pembangunan pariwisata atau grand desain wisata yang belum terealisasi.
Tourism is a very significant field and its management must be sustained to be developed every year. One of them by establishing existing tourist objects. However, the current pandemic condition has impacted the tourism sector in Indonesia, especially the income from tourism, experiencing a decline. This study aims to see how the management of the Rammang- Rammang tourist attraction in Maros Regency is from the perspective of one of the indicators of the Collaborative Governance model by Ansell and Gash (2008). The method used in this research is descriptive qualitative method. the data were collected by interviews, literature study, observation, and documentation. In this study, the sample technique used was purposive and snowball with key informants including; village managers, local governments, traders, and the community.The results showed that the collaborative process in the management of the Rammang-Rammang tourism object in Maros Regency had not run well enough. In the collaborative process: (1) face-to-face dialogue; has been implemented but is still a formality through Musrenbang (2) trust building, it is still not maximally established because there are parties who are not involved; (3) Commitment has not been developed on the part of the community because it is passive in providing suggestions; (4) Mutual understanding still does not exist because of the absence of a tourism design program; (5) The medium-term results have not been fully achieved because the concept of tourism development or the grand design of tourism has not been realize