Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
142 research outputs found
Sort by
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL: PENDEKATAN DEBIROKRATISASI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BAUBAU
Full text linkThis research aims to examine the pattern of debureaucratization in the activities carried out by the government to support SMEs. The research method used is qualitative research with an exploratory type. Findings indicate that debureaucratization measures, such as utilizing digital platforms to empower creative communities, simplifying administrative processes in providing financial support and training, as well as issuing policies supporting SME development, have enhanced accessibility and responsiveness of services for SMEs. However, there are still structural constraints in the SME ecosystem affecting its growth, such as limited access to finance and infrastructure. Moreover, the implementation of policies and programs supporting SMEs is still suboptimal, resulting in limitations on SMEs' contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP). Further research is recommended to delve deeper into the structural factors influencing SME growth, such as access to finance and infrastructure, and to conduct further evaluation of the implementation of policies and programs supporting SMEs, taking into account the administrative and institutional factors that affect their effectiveness.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola debiroratisasi dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM. Metode penelitian yang gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe eksploratif. Temuan menunjukkan bahwa langkah-langkah debirokratisasi, seperti pemanfaatan platform digital untuk memberdayakan komunitas kreatif, penyederhanaan proses administratif dalam penyediaan dukungan modal dan pelatihan, serta penerbitan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, telah meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan bagi UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat kendala struktural dalam ekosistem UMKM yang mempengaruhi pertumbuhannya, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, implementasi kebijakan dan program-program pendukung UMKM masih belum optimal, menyebabkan keterbatasan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor struktural yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur, serta melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung UMKM dengan mempertimbangkan faktor-faktor administratif dan institusional yang memengaruhi efektivitasnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMTANAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
Full text linkEvery organization, including government agencies, aims to provide optimal services and compete effectively. This research aims to investigate, identify, and analyze the implementation of the SIMTANAS policy in Bone Regency using a descriptive method and a qualitative approach. Data was collected through observation, unstructured interviews, and a review of relevant literature and documents. Informants included the Head of the Bone Regency Land Office, SIMTANAS implementation staff, the project coordinator for land digitalization, and Bone Regency residents using SIMTANAS services, such as farmer groups and local communities involved in land use. Data analysis was conducted using the Interactive Model Analysis technique. The results indicate that the implementation of SIMTANAS in Bone Regency is influenced by six main factors: policy standards, resources, inter-organizational communication, implementer characteristics, social, economic, and political conditions, and the disposition of the implementers.Setiap organisasi, termasuk lembaga pemerintah, memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan optimal dan bersaing secara efektif. Penelitian ini bertujuan menyelidiki, mengidentifikasi, dan menganalisis implementasi kebijakan SIMTANAS di Kabupaten Bone menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, serta studi literatur dan dokumen terkait. Informan penelitian meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, staf pelaksana SIMTANAS, koordinator proyek digitalisasi pertanahan, serta warga Kabupaten Bone yang menggunakan layanan SIMTANAS, seperti kelompok tani dan komunitas lokal. Analisis data dilakukan dengan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh enam faktor utama: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BARRU
Full text linkThe implementation of knowledge management based on the Regulation of the Minister of State for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning Guidelines for the Implementation of Knowledge Management Programs at the Regional Government Level of Barru Regency has not demonstrated the implementation of directed and planned knowledge management. One of them is Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, which provides an illustration that the implementation of knowledge management has not been running optimally. Based on these problems, this research aims to analyze the strategy for implementing knowledge management at Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan based on the concept of the strategy for implementing knowledge management, namely creating knowledge, storing knowledge, sharing knowledge, and utilizing knowledge. The research procedure used was descriptive-qualitative research and data collection methods through interviews, observation, and documentation review involving 11 informants. The results of the research show that various strategies have been implemented in implementing knowledge management at Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. The first strategy is knowledge creation in the form of classical and non-classical education and training, knowledge storage strategies through the use of technology, and document archiving. Furthermore, sharing knowledge with the availability of employee chat rooms and meeting/discussion activities has been carried out regularly. There is another strategy, namely utilizing knowledge, which is demonstrated by the preparation of work guides and guidelines such as Standard Operating Procedures (SOP), but further development through the design of a knowledge management system has not been implemented.Penerapan manajemen pengetahuan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Barru belum menunjukkan pelaksanaan manajemen pengetahuan yang terarah dan terencana. Salah satunya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memberikan gambaran bahwa penerapan manajemen pengetahuan belum berjalan optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan manajemen pengetahuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, berdasarkan konsep strategi penerapan manajemen pengetahuan yaitu penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan. Prosedur penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dengan melibatkan sejumlah informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai strategi dalam penerapan manajemen pengetahuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Strategi yang pertama yaitu penciptaan pengetahuan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal, strategi penyimpanan pengetahuan melalui penggunaan teknologi dan pengarsipan dokumen. Selanjutnya, berbagi pengetahuan dengan tersedianya ruang obrolan pegawai dan kegiatan rapat/diskusi/pertemuan telah terlaksana secara rutin. Adapun strategi lain, yaitu memanfaatkan pengetahuan yang ditunjukkan dengan tersusunnya panduan/pedoman kerja seperti standar operasional prosedur (SOP) namun pengembangan lebih lanjut melalui desain Knowledge Management System belum terlaksana
PARTISIPASI ORGANISASI PETANI DALAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TERSIER DI KECAMATAN MANGKUTANA
Full text linkMangkutana District with a majority farmer population and has 2,383 HA of irrigated rice fields, so the Farmers of Water user Group (P3A) as a direct beneficiary of irrigation services is needed to take part in the management and maintenance of maximum irrigation networks. This study aims to determine the participation of P3A in the operation and maintenance of tertiary irrigation networks in Mangkutana District. The research method uses a qualitative descriptive method. Primary data is obtained through direct observation by interview and observation. While secondary data through document review related to the research. This research analyzes the participation of P3A in the operation and maintenance of irrigation networks starting from the participation in the planning, implementation, benefit taking and supervision stages. The results showed that P3A participation in the planning stage was generally good. In participation in the implementation stage, the indicator of compliance with irrigation service fees is very lacking because the majority of P3As have never collected dues either in the form of money or in the form of grain. P3A participation in the stages of receiving and utilizing the results of irrigation network OP activities is classified as good. At the stage of participation in the monitoring and assessment of results, P3A is less involved in routine inspections for evaluation of irrigation networks due to the limited ability of farmers to assess irrigation networks. In order to increase the capacity of P3A participation and maintain the sustainability of farmer participation in the operation and maintenance of irrigation networks, there needs to be policy support to allocate financing for the management of tertiary irrigation networks provided to P3A which has the authority to manage tertiary irrigation. This is certainly implemented with an approach mechanism that empowers the institutional capacity of P3A.Kecamatan Mangkutana dengan penduduk mayoritas petani dan memiliki sawah beririgasi seluas 2.383 HA, sehingga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai penerima manfaat langsung dari layanan irigasi dibutuhkan untuk mengambil bagian dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi P3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Mangkutana. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer di peroleh melalui pengamatan langsung dengan wawancara dan observasi. Selanjutnya data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menganalisis tentang partisipasi P3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dimulai dari partisiapsi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi P3A dalam tahap perencanaan secara umum sudah baik. Pada partisipasi dalam tahap pelaksanaan, pada indikator kepatuhan terhadap iuran pelayanan irigasi sangat kurang karena mayoritas P3A tidak pernah lagi mengumpulkan iuran baik berupa uang maupun berupa gabah. Partisipasi P3A pada tahapan penerimaan dan pemanfaatan hasil kegiatan OP jaringan irigasi tergolong baik. Pada partisipasi dalam tahap pengawasan dan penilaian hasil, P3A kurang ikut terlibat dalam inspeksi rutin untuk evaluasi jaringan irigasi dikarenakan terbatasnya kemampuan petani dalam menilai jaringan irigasi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas partisipasi P3A dan menjaga keberlanjutan partisipasi petani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi maka perlu ada dukungan kebijakan untuk mengalokasikan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang diberikan kepada P3A yang mempunyai kewenangan pengelolaan irigasi tersier. Hal ini tentu dilaksanakan dengan mekanisme pendekatan yang memberdayakan kapasitas kelembagaan P3A
STRATEGI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MENDORONG KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI LAPORAN MASYARAKAT
Full text linkThe Ombudsman is an external government agency established to oversee the running of public services in Indonesia. In carrying out its duties, namely receiving community reports and preventing maladministration, there is a phenomenon of distribution of community reports dominated by urban communities and the results of compliance assessments which are a form of maladministration prevention are dominated by yellow predicates, especially in the South Sulawesi Representative Ombudsman. This study aims to formulate a policy strategy that must be carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of South Sulawesi Province in encouraging the quality of public services through community reports. The approach in this research is qualitative with data collection techniques, namely interviews, observations and literature studies which will later be able to draw conclusions on existing problems. The results of the study show that the strategy carried out by the South Sulawesi Representative Ombudsman seen from the policy implementation model by Edward III is constrained by lack of communication, limited human resources and budget as well as several mechanisms that make it difficult to make decisions that affect the distribution of community reports in South Sulawesi.
Ombudsman merupakan suatu lembaga eksternal pemerintah yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pelayanan publik di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya yaitu menerima laporan masyarakat dan melakukan pencegahan maladministrasi, terjadi fenomena sebaran laporan masyarakat yang didominasi oleh masyarakat perkotaan dan hasil dari penilaian kepatuhan yang merupakan salah satu bentuk pencegahan maladministrasi sangat didominasi oleh predikat kuning khususnya di Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan yang harus dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong kualitas pelayanan publik melalui laporan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka yang nantinya akan dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan dilihat dari model implementasi kebijakan oleh Edward III terkendala pada bagian komunikasi yang kurang, sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas serta beberapa mekanisme yang menyulitkan dalam pengambilan keputusan sehingga mempengaruhi sebaran laporan masyarakat di Sulawesi Selatan
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEPUASAN MASYARAKAT DESA DI ERA PANDEMI COVID-19
Full text linkThe Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic has changed many things, including public services. All levels of government are adapting to the new normal so that public services do not stop completely or are temporarily suspended due to the COVID-19 pandemic. Public services at the village government level have also changed. Lambangsari Village Government, Bekasi Regency, also innovated administrative services for the community. The COVID-19 pandemic has forced the village government to innovate so that public services can continue. This study aims to describe the innovation and satisfaction of the people of Lambangsari Village with public services in the village. This research uses a quantitative descriptive method with a Likert scale (Rensis Likert) as a measuring tool for the level of public satisfaction and a qualitative method to describe the administrative innovations carried out. Literature reviews, documentation, interviews, and questionnaires all served as data collection methods. The results of the study revealed that the government of Lambangsari Village carried out public service innovations in the form of mobile administration services and ball pick-up administration services. The level of community satisfaction with public services during the COVID-19 pandemic was good. Even so, the service innovations carried out did not have a significant impact on satisfaction. The community prefers conventional services by coming directly to the village office.Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) telah mengubah banyak hal, termasuk pelayanan publik. Semua jenjang pemerintahan beradaptasi dengan kenormalan baru agar pelayanan publik tidak berhenti total atau diberhentikan sementara gegara pandemi COVID-19. Pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa juga berubah. Pemerintah Desa Lambangsari, Kabupaten Bekasi, juga melakukan inovasi pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 memaksa Pemerintah Desa melakukan inovasi agar pelayanan publik tetap berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi dan kepuasan masyarakat Desa Lambangsari terhadap pelayanan publik di desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan Skala Likert (Rensis Likert) sebagai alat ukur tingkat kepuasan publik dan metode kualitatif untuk mendeskripsikan inovasi administrasi yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian mengungkapkan Pemerintah Desa Lambangsari melakukan inovasi pelayanan publik berupa pelayanan administrasi keliling dan pelayanan administrasi jemput bola. Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik pada masa Pandemi COVID-19 bernilai baik. Meski begitu, inovasi pelayanan yang dilakukan ternyata tidak signifikan berdampak pada nilai kepuasan tersebut. Masyarakat lebih memilih layanan konvensional dengan datang langsung ke kantor desa
UPAH MINIMUM DAN TINGKAT KEMISKINAN: STUDI KEBIJAKAN DI INDONESIA
Full text linkThis study aims to investigate the relationship between minimum wages and poverty rates. Minimum wage is a controversial policy topic that affects millions of workers around the world, and understanding its impact on poverty rates is crucial for policymakers and researchers. By conducting a comprehensive analysis of existing literature, statistical data, and using more complex regression models. The data was processed in Microsoft Excell, and then analysed using R statistical software. The findings of this study show that minimum wage policy is effective in negatively affecting the poverty rate in Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah topik kebijakan kontroversial yang memengaruhi jutaan pekerja di seluruh dunia, dan memahami dampaknya terhadap tingkat kemiskinan sangat penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti. Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap literatur yang ada, data statistik, dan menggunakan model regresi yang lebih kompleks. Data diolah di dalam Microsoft Excell, kemudian dianalisi menggunakan perangkat lunak statistik R. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bhawa kebijakan upah minimum efektif mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negative di Indonesia
PENERAPAN SISTEM KINERJA BERBASIS E-KINERJA PADA PEMERINTAHAN KOTA BEKASI
Full text linkThe use of digital technology in government is aimed at managing and working well in an innovation of web application-based practice called e-performance. Implementing an electronic system is a way to improve employee performance in working on a change. One of the changes implemented by the government of Bekasi City is an e-performance-based assessment system. The research method used is a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach with data from journal articles, books, and online news that are considered relevant to the application of the e-performance system to government employees in Bekasi City. This research focuses on the implementation of an e-performance-based assessment system in Bekasi City. The purpose of the study is to assess the performance of employees of the Bekasi City government from the perspective of productivity, which is the comparison of workload between input and output. The results showed that the application of the e-Kinerja system in the Government of Bekasi City could be effectively used to monitor the performance of an employee and can be a part of disciplining employees in carrying out their respective duties as a form of accountability. The application of e-Kinerja can be used also as a way to assess the quality of employees' performance and determine the number of employee’s allowances and additional income.Penggunaan sistem teknologi digitalisasi dalam pemerintahan tentu memiliki sasaran untuk mengatur dan menjalankan keunggulan dalam sebuah perubahan, pelaksanaan praktik berbasis aplikasi web tersebut bernama e-Kinerja. Penerapan sistem elektronik merupakan wujud peningkatan suatu kinerja pegawai dalam melaksanakan suatu perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang diterapkan pemerintahan di Kota Bekasi adalah penerapan sistem kinerja berbasis e-Kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data bersumber dari artikel jurnal, buku, dan berita online yang dianggap relevan sebagai eksplorasi dalam penerepan sistem e-kinerja terhadap pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada penerapan system kinerja berbasis e-kinerja di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja pegawai di Pemerintahan Kota Bekasi dilihat dari produktivitasnya perbandingan sebuah beban kerja antara input dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Kinerja di Pemerintahan Kota Bekasi menjadi lebih efektif dalam mengetahui hasil kinerja dari seorang pegawai, di sisi lain e-Kinerja sebagai bagian untuk mendisiplinkan para pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban, kemudian penerapan e-Kinerja sebagai salah satu cara untuk menjadi mutu penilaian pada pegawai dalam pemberian berupa tunjangan dan penambahan penghasilan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020
Full text linkThis research is motivated by the ongoing COVID-19 pandemic, which has resulted in a decline in both national and regional economic growth rates. It is suspected that this has had repercussions on the revenue of the City Government of Batam. The primary objectives of this study are to analyze the impact of COVID-19 on the city's revenue and to assess the policies implemented by the City Government of Batam to enhance revenue during the COVID-19 pandemic. The research employs a qualitative methodology, involving data collection through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate a significant reduction in Batam City's Local Own Source Revenue (PAD) due to the adverse effects of COVID-19, particularly within the tourism sector, which serves as a primary source of regional income. In contrast, the intergovernmental transfer sector remained unaffected and even experienced an increase in revenue. Additionally, other revenue sources witnessed growth due to the stability of the trade and industry sectors during the pandemic. Overall, the impact of COVID-19 on Batam City's revenue in 2020 was not excessively detrimental, as the Regional Budget (APBD) continued to increase from 2019. The City Government of Batam implemented various policy measures, such as aligning development programs with the central government, promoting the region's potential to both the central government and investors, and enhancing the quality of public services. These actions facilitated the allocation of additional funds from the central government. Research recommendations encompass a focus on the development of innovative development programs, the recovery of the tourism sector, the diversification of income sources, and the enhancement of inter-governmental collaboration.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini diduga berdampak pada pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami penurunan signifikan akibat dampak negatif COVID-19, terutama dari sektor pariwisata yang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Namun, sektor Dana Perimbangan tidak terpengaruh dan justru mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pendapatan lainnya juga meningkat karena stabilitas sektor industri perdagangan selama pandemi. Secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2020 tidak terlalu buruk karena APBD terus meningkat dari tahun 2019. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti menyelaraskan program pembangunan dengan pemerintah pusat, menjual potensi daerah kepada pemerintah pusat dan investor, dan meningkatkan mutu layanan publik. Tindakan ini mendukung alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat. Saran penelitian meliputi fokus pada pengembangan program pembangunan inovatif, pemulihan sektor pariwisata, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan kerja sama antar pemerinta
RESPONSIVITAS PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK GOVERNMENT (E-GOV) DI KOTA MAKASSAR
Full text linkThe purpose of this study is to determine government responsiveness through electronic government (e-gov) in the city of Makassar. Electronic Government in this research is the use of information and communication technology as a tool by the government in order to provide effective and fast services to the community. This research uses a descriptive-qualitative method. The results of the study show that all people can enjoy these services without exception. The Makassar City Communication and Information Service has provided competent employees so they can carry out their duties and functions properly. The government, as a public servant, is obliged to serve the community well and in accordance with its needs. Diskominfo provides services that are fast, good at responding to community needs, easy, and practical. The Ministry of Communications and Informatics has provided accurate information regarding the city of Makassar, as well as providing information in a transparent and reliable manner to the public without discrimination.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui responsivitas pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di Kota Makassar. Electronic Government yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu oleh pemerintah, guna memberikan pelayanan yang efektif dan cepat kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali. Dinas Kominfo Kota Makassar telah menyediakan pegawai yang berkompetensi, agar dapat melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, wajib melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diskominfo menyediakan layanan yang cepat, baik dalam merespon kebutuhan masyarakat, mudah dan praktis. Dinas Kominfo telah menyediakan berbagai informasi yang tepat mengenai Kota Makassar, serta menyediakan informasi secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat tanpa membeda-bedakan