Jurnal Hukum PRIORIS
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : The Police Handling Of Bribery Offenses According To Law Number 20 Of 2001 On The Eradication Of Corruption Offenses
Full text linkThe eradication of corruption is one of the priorities for the Indonesian state in an effort to achieve a clean and corruption-free government. Currently, the regulation governing the eradication of corruption is Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. One form of criminal act regulated in this law is bribery. Bribery is a serious threat to the Indonesian state. This crime can damage the judicial system, hinder development, and create social injustice. Therefore, the eradication of bribery must be carried out seriously and firmly by all parties, including the government, law enforcement, and the community. Some efforts that can be made are establishing institutions or special agencies in charge of handling bribery cases, providing education and training for law enforcement, and raising public awareness about the dangers of the crime of bribery, particularly law enforcement officers. The investigation and prosecution of bribery crimes are carried out by law enforcement agencies, such as police and prosecutors. Article 44 of Law Number 20 of 2001 states that the investigation of corrupt practices is conducted by investigators who meet special qualifications and is carried out firmly, quickly, and professionally. The purpose of this investigation and prosecution process is to uncover the truth about the bribery cases and punish the perpetrators.
Keywords:. Police Investigation, Bribery, Corruptio
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PRAPERADILAN KASUS KORUPSI TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK DAN BAILOUT UNTUK BANK CENTURY
Full text linkPemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia dalam pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan sidang praperadilan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout untuk bank century dalam prespektif hukum berkekuatan hukum tetap, alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, selama alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, KPK harus menjalankan prosedur hukumnya. KPK tidak perlu berpikir politis, karena ia didesain untuk menegakkan hukum, bukan menegakkan politik
ANALISIS PENGENAAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PAJAK DAERAH DI INDONESIA
Full text linkPajak Reklame merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan suatu daerah. Reklame menjadi sangat potensial karena reklame menjadi sarana promosi yang sering dipilih oleh para pebisnis di hampir setiap daerah untuk mempromosikan usahanya. Seiring berkembangnya waktu, media promosi seperti reklame bukan lagi berbentuk reklame yang hanya diam di satu tempat saja, melainkan sudah merambah kepada reklame yang dipasang pada kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi, Sehingga, iklan yang dipromosikan lebih berkesempatan untuk mencakup wilayah yang lebih luas lagi. Namun begitu, dalam hal pajak yang dikenakan, nampaknya menjadi tidak tepat sasaran, mengingat pajak yang dikenakan terhadap reklame merupakan pajak daerah tingkat kota/kabupaten, sedangkan Reklame yang terkena pajak tersebut tidak selamanya pada satu daerah kota/ kabupaten tertentu dengan mobilitas yang tinggi, bahkan pajak reklame berjalan yang terdaftar pasa suatu daerah pada kenyataannya tidak pernah tampil di daerah terdaftar tersebut, melainkan tampil di daerah lain dimana kendaraan tersebut sering beraktifitas. Sehingga, penghasilan terhadap pajak reklame berjalan pada kendaraan bermotor dirasa tidak adil dan merata atau dapat dikatakan tidak tepat sasaran
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF
Full text linkStrategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan seperti literature, perundang-undangan, dan jurnal . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai kepastian hukum dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan telah diimplementasikan serta ditunjang dengan peraturan lain yang terkait Seperti POJK Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen serta POJK terkait perlindungan konsumen sebagai salah satu program OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen
PERAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENGUNGSI ANAK
Full text linkPendidikan sebagai hak terhadap anak yang tidak dapat diganggu gugat sekalipun oleh negara dan negara menjadi penanggungjawab terlaksananya hak tersebut, membuat seharusnya anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia pun mendapatkan hak yang sama. Oleh karena jurnal ini akan membahas mengenai pemenuhan hak atas pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi anak oleh Negara. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan atas tinjauan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa meskipun Indonesia tidak meratifikasi kerangka hukum internasional mengenai pengungsi, tetapi sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang didalamnya pun terdapat kewajiban Negara untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak tanpa memandang anak itu siapa, maka Indonesia pun sudah seharusnya memberikan perlakuan yang sama mengenai pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagaimana perlakuan terhadap anak-anak pada umumnya
PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PETANI SEBAGAI PEMULIA VARIETAS TANAMAN LOKAL BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN
Full text linkKajian ini bertujuan untuk menentukan Ketentuan internasional dan nasional dan terkait perlindungan bagi petani sebagai pemulia tanaman lokal dalam perspektif Negara kesejahteraan. Hasil kajian menunjukan bahwa UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) mengabaikan Hak Petani . Pasal 9, 12, dan 14 UU No. 12 Tahun 1992, Pasal 7 dan 10 UU No. 29 Tahun 2000, dan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2006 belum mendukung konsep Negara kesejahteraan karena tidak memperhatikan Hak Petani untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas perkembangan teknologi pertanian. ITPGRFA (the International Treaty on Plant Genetic Resource For Food and Agriculture dan CBD (Convention on Biological Diversity) melindungi petani karena menjamin varietas konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Pasal 9 dan 10 PP No 13 Tahun 2004 memberikan harapan positif karena pemerintah mewakili masyarakat dapat membuat perjanjian benefit sharing dengan pihak lain yang menggunakan varietas lokal
KAJIAN MENGENAI PEMBATASAN IJIN PENDIRIAN HOTEL UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA YOGYAKARTA
Full text linkPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Untuk pendirian hotel berbagai syarat perizinan harus dipenuhi seperti IPT (Izin Pemanfaatan Tanah), AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan IMB serta izin HO (Izin gangguan). Di samping itu, peran Pemerintah dalam upaya pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan pemberian moratorium penerbitan IMB dari mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016
UPAYA MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORMNYA
Full text linkSalah satu kemudahan yang disajikan media sosial saat ini adalah menikmati lagu. Hanya dengan bermodalkan pulsa atau jaringan wifi dan bergabung pada aplikasi media sosial, siapa saja dapat menikmati berbagai lagu secara gratis. Namun, kemudahan itu banyak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pemegang hak cipta lagu yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan melalui media sosial dan upaya media sosial dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan konsentrasi penelitian pada empat media sosial yang sudah sangat dikenal dan banyak penggunanya di Indonesia yaitu YouTube, Facebook, Instagram dan Tiktok. Hasil penelitian menunjukan bahwa kehadiran YouTube, Facebook, Instagram dan Tiktok selain meningkatkan jumlah pelanggaran juga semakin menambah ragam pelanggaran hak cipta lagu yang tidak dikenal sebelumnya, seperti cover, reposting, parodi, addsound, backsound dan lain sebagainya. Sekalipun YouTube, Facebook, Instagram atau Tiktok telah menunjukkan upaya untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu berupa himbauan dan tindakan menghapus konten bermuatan pelanggaran hak cipta lagu. Namun, upaya tersebut dirasa belum cukup karena penyajian lagu pada fitur media sosial ternyata banyak yang tidak berijin, sehingga menimbulkan sengketa antara pemilik media sosial itu sendiri dengan pemegang hak, sebagaimana yang terjadi pada tiktok yang sedang menghadapi gugatan dari pemegang hak cipta lagu-lagu Virgoun.
Kata Kunci : Penanggulangan, Pelanggaran, Hak Cipta, lagu, media socia
PAJAK PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Full text linkPendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumberdalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak mineral bukan logam danbatuan (pajak bahan galian golongan C) merupakan salah satu sumber penerimaan pajakdaerah yaitu pajak kabupaten/kota. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalahpengambilan mineral bukan logam dan batuan. Kabupaten Lumajang memiliki potensipertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Untuk memelihara danmempertahankan ketersediaan sumber daya alam, khususnya bahan galian mineral bukanlogam dan batuan di Kabupaten Lumajang, perlu diatur pengelolaannya. Dalam hal terjadikebocoran PAD dari sektor Pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Negaramempunyai hak untuk melakukan penagihan utang pajak. Upaya yang dapat dilakukanpemerintah terhadap kebocoran pembayaran pajak dan retribusi pertambangan mineralbukan logam dan batuan terhadap kebocoran PAD yaitu dengan melakukan penagihanhutang
DIMENSI HUKUM PENGUASAAN TANAH UNTUK KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
Full text linkKawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Berdasarkan PP No. 52 Tahun 2014 ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan luas 1.035,67 hektar di Kecamatan Punjut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini merupakan zona pariwisata. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dimensi hukum penguasaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan mendeskripsikan hak pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana dimensi hukum penguasaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan bagaimana hak pengelolaan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan dimensi hukum penguasaan tanah untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika dan mendeskripsikan penguasaan tanah Hak Pengelolaan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation). Hak Pengelolaan tersebut telah bersertipikat atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Namun, di area Kawasan Ekonomi Khusus tersebut terdapat bidang tanah yang diklaim sebagai milik Gema Lazuardi seluas 60 are. Sengketa tanah ini diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 102/Pdt.G/2020/PN Praya tanggal 6 Mei 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 136/Pdt/2021/PT Mtr tanggal 27 Juli 2021, tanah obyek perkara dinyatakan sah Hak Pengelolaan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Sertipikat Hak Pengelolaan dijadikan alat bukti pemilikan tanah yang paling kuat dan memberi jaminan kepastian hukum.
Kata kunci: Tanah, Hak Pengelolaan, dan Kawasan Ekonomi Khusu