Jurnal Hukum PRIORIS

-, Tim Redaksi

DAFTAR ISI

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkermbang terus menerus, mengikuti perkembangan dunia kejahatan internasional. Dimana perbuatan pidana selalu berkembang atau menjadi lebih banyak macamnya. Sehingga diperlukan asas-asas yang diberlakukan secara umum di setiap negara. Tindak pidana terorisme menyangkut subyek pidana yang berlaku secara umum, tanpa memandang batas negara, oleh karenanya diperlukan kerjasama internaional yang terpadu untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme

Rahmawati, Mety

TINDAK PIDANA TERORISME DARI SUDUT HUKUM 
PIDANA MATERIIL (PENGATURAN NYA DALAM 
UNDANG - UNDANG NO. 15 TAHUN 2002) 
Mety Rahmawati *) 
Abstrak 
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkembang 
terus menerus, mengikuti perkembangan dunia kejahatan 
internasional. Dimana perbuatan pidana selalu berkembang atau 
menjadi lebih banyak macamnya. Sehingga diperlukan asas-asas yang 
diberlakukan secara umum di setiap negara. Tindak pidana terorisme 
menyangkut subyek pidana yang berlaku secara umum, tanpa 
memandang batas negara, oleh karenanya diperlukan kerjasama 
internasional yang terpadu untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
terorisme. 
Kata kunci : terorisme 
Pendahuluan 
Sesuai dengan pembukaan yang tercan-tum di dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2003, 
bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia 
telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan 
masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas 
terhadap kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan internasional. Merupakan salah satu 
latar belakang dikeluarkannya Undang Undang No. 15 Tahun 2003, yang merupakan 
pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti (perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas-
an Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. 
Terorisme yang terjadi di beberapa Negara baru-baru ini membuat Dewan Keamanan PBB 
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) menempatkan terorisme sebagai suatu "Kejahatan Inter-
nasional". Karena itu Pemerintah RI telah memiliki komitmen untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 3 Convention Against Terrorist Bombing (1997) dan Convention on the supression of 
financing terrorism (1999). 
*) Mety Rahmawati, SH.MH adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 
1 
JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 1, NOMOR 1, SEPTEMBER 2006 
Tindak pidana terorisme tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang warga negara 
Indonesia saja, namun ada kemungkinan melibatkan beberapa warga negara asing, juga ada 
kemungkinan dilakukan di negara-negara selain negara dimana pelaku menjadi warga negara, 
atau suatu organisasi yang rapih, karena dapat dikatakan transnational organization crime, 
juga menurut Prof Muladi ada kemungkinan menyangkut tindak pidana lain, seperti narkoba, 
penyelundupan senjata api, perdagangan bahan-bahan nuklir dsb, juga terorisme tidak 
otomatis Islam, karena banyak sekali di dunia ini dengan wama yang berbeda-beda dan dasar 
yang berbeda-beda tidak ada kaitannya dengan organisasi dan politik tersebut. 
Dalam asas kriminalisasi yang diperluas, terdapat penciptaan kejahatan atau tindak pidana 
baru, baik berupa delik formil maupun delik materiil dan aktualisasi atau afirmasi tindak 
pidana yang sudah ada yang relevan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Hal 
ini bersumber baik murni hukum internasional maupun bersumber pada konvensi hukum 
internasional yang telah diratifikasi.(Muladi,2002: 18).Hal inilah yang merupakan dasar 
kriminalisasi tindak pidana terorisme. 
Dengan demikian pengaturan tentang tindak pidana terorisme perlu memperhatikan 
kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional, juga sistem hukum dan perundang-
undangan yang berlaku di negara kita, seperti KUHP, KUHAP dan UU tentang Keimigrasian, 
Kewarganegaraan, Pencucian uang, Perbankan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Pertahanan 
Keamanan, senjata api, dan lain-lain. Juga termasuk rujukan-rujukan sumber hukum 
Internasional tertulis maupun tidak tertulis. 
Untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional (international 
terrorism), perlu perumusan yang menempuh sistem global dan komprehensif yang memuat 
kebijakan 'criminal yang bersifat luas baik preventif maupun represif (cakupannya bukan saja 
pidana materiil tetapi juga pidana formil) serta beberapa acara yang bersifat khusus, tanpa 
menyampingkan promosi dan perlindungan HAM. (Muladi,15: 2002). 
Permasalahan 
Bagaimanakah pengaturan tindak pidana terorisme yang bersangkutan dengan Hukum 
Pidana Materiil di dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
pidana terorisme ? (khususnya yang berkenaan dengan asas-asas ruang Iingkup berlakunya dan 
perbuatan-perbuatan yang berh u-bungan dengan hukum pidana materiil). 
2 
Mety R, Tindak Pidana Terorisme Dari Sudut Hukum 
Pembahasan 
Di dalam Undang undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dapat 
dibagi menjadi 4 bagian menurut isinya, antara lain: 
A. Bagian yang mengatur tentang yurisdiksi berlakunya Undang-Undang tersebut; 
B. Bagian yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai Tindak 
Pidana Terorisme dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan terorisme; 
C. Mengenai proses beracara atau hukum formalnya; 
D. Bagian yang berkenaan dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 
Dalam pembahasan ini akan dispesifikasikan pada bagian A tentang yurisdiksi berlakunya 
Undang Undang Terorisme dan bagian B yaitu tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya yang berkaitan 
dengan terorisme. 
Prinsip atau asas diberlakukannya UU No. 15 Th 2003 adalah menggunakan asas-asas 
yang mendasari ruang lingkup berlakunya KUHP berdasarkan tempat (locus delicti). Antara 
lain asas teritorial yaitu yang dinyatakan dalam Pasal 2 KUHP, bahwa aturan pidana dalam 
dalam Undang Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak 
pidana di wilayah Indonesia. Setiap orang berarti baik orang Indonesia maupun orang asing, 
yang melakukan tindak pidana. Dalam melakukan tindak pidana tersebut orang tidak perlu 
berada di wilayah Indonesia. Seseorang yang ada di luar negeri dapat pula melakukan delik di 
Indonesia. (Sudarto, 1990;32). 
Asas ini terbukti di dalam UU No. 15 Th 2003, bahwa yurisdiksi berlakunya Undang 
Undang ini tidak hanya terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan di wilayah Negara RI 
saja, tetapi juga berlaku terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan: 
1. Terhadap Warga Negara RI di luar wilayah Negara RI; 
2. Terhadap fasilitas Negara RI di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik 
dan konsuler RI; 
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa Pemerintah RI melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 
4. Untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu; 
3 
JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 1, NOMOR 1, SEPTEMBER 2006 
5. Di atas Kapal yang berbendera Negara RI atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan 
Undang Undang Negara RI pada saat kejahatan itu dilakukan; 
6. Oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah 
Negara RI. (Pasal 4 UU No. 15 Th 2003). 
Berdasarkan yuridiksi tersebut, bahwa terdapat perluasan asas teritorial. Menurut 
Moeljatno, perluasan yuridiksi territorial, perluasan tersebut meliputi perluasan berdasarkan 
kewarganegaraan, perluasan prinsip proteksi dan perluasan berdasarkan prinsip universal. 
Perluasan kewarganegaraan di atas mengarah ke prinsip atau asas nasional pasif yang ter-
cantum dalam Pasal-pasal: 4 sub 1, 4 sub 2, 4 sub 3, 7 dan 8 KUHP, yaitu asas yang pada 
hakekatnya melindungi kepentingan nasional sehingga aturan pidana di Indonesia dapat 
diterapkan terhadap warga Negara asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah RI tetapi 
korban perbuatan pidana tersebut adalah warga Negara Indonesia.(Moeljatno, 2000: 20). 
Perluasan asas perlindungan (nasional pasif) terlihat pada no. 2 dan 3 di atas. 
Sedangkan asas universal terlihat pada no. 5 di atas, bahwa Undang-undang tersebut 
berlaku terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan di atas kapal yang berbendera 
Negara RI atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Negara RI pada 
saat kejahatan dilakukan. Asas universal bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia inter-
nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sub 2 dan Pasal 4 sub 4 KUHP. Namun dalam 
UU No. 15 th 2003 memperlihatkan perluasan asas universal yang terkait dengan delicta juris 
gentium.(Eddy 0 S; 2006; 239). 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 15 th 2003, negara lain mempunyai kewenangan 
terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia jika: 
1. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan; 
2. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan; 
3. Kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan; 
4. Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang 
bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman 
pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan; 
5. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang 
bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 
4 
Mety R, Tindak Pidana Terorisme Dari Sudut Hukum 
6. Kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara 
yang bersangkutan; 
7. Kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara 
yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan 
itu dilakukan. 
Terhadap Pasal 3 tersebut di atas, terdapat kewenangan negara lain atas tindak pidana 
terorisme yang terjadi di Indonesia, maka berlaku asas personalitas (nasional aktif). 
Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP, bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam negera 
maupun di luar negara Indonesia. 
Dengan mengingat terorisme adalah kejahatan Internasional yang melewati batas negara, 
maka Undang Undang no. 15 th 2003 memuat Pasal tersendiri yang menyangkut kerja sama 
Internasional, seperti kerja sama intelijen, kepolisian dan kerja sama teknis lainnya yang 
berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai ketentuan yang berlaku.(Pasal 43 UU 
No. 15 th 2003). 
Berdasarkan UU no. 15 Thn 2003, kualifikasi tindak pidana terorisme terdapat dalam 19 
Pasal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan 24 UU tersebut. Perbuatan tersebut adalah sbb: 
1. Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ber-
maksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas 
atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau 
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau ke-
hancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 
publik atau fasilitas internacional. 
2. Perbuatan yang berkaitan dengan keamanan pesawat udara termasuk keselamatan lalu 
lintas udara dan penerbangan serta pembajakan terhadap pesawat udara, baik yang di-
lakukan dengan sengaja, secara melawan hukum maupun karena kealpaan. 
3. Perbuatan yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, 
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, me-
ngangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indo- 
5 
JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 1, NOMOR 1, SEPTEMBER 2006 
nesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya 
yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. 
4. Perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif atau komponennya sehingga menimbulkan suasana teror atau 
rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, 
membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan 
hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang 
strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. 
5. Perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengumpulan dana, penyediaan dan 
pengumpulan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan 
digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme atau untuk melakukan 
tindakan yang berkaitan dengan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif atau komponennya. 
6. Perbuatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau kemudahan, sarana atau kete-
rangan, merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana 
terorisme, melakukan permufakatan jahat, percobaan dan atau pembantuan untuk me-
lakukan tindak pidana terrorisme. 
7. Perbuatan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme seperti 
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengintimidasi, mencegah, merin-
tangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau 
pemeriksaan pengadilan, termasuk memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti 
dan atau barang bukti palsu serta menyebutkan identitas pelapor. 
Ancaman pidana terhadap pelanggaran UU No. 15 th 2003, beragam, antara lain dengan 
pidana mati, pidana penjara baik seumur hidup maupun minimal 4 tahun, denda sampai 
pidana kurungan. Pidana denda ditujukan terhadap korporasi yang menjadi pelaku tindak 
pidana terorisme, pidana kurungan maksimal 1 tahun ditujukan bagi saksi atau orang lain yang 
menyebutkan identitas pelapor dan pidana penjara dirumuskan dengan menggunakan in-
determinate sentence (pembentuk undang-undang menentukan batas minimum sekaligus batas 
maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh Hakim). (Eddy OS Hiariej, 2006: 245). 
Menurut Prof Muladi, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan (tnala perse), yaitu 
kejahatan terhadap hati nurani (crimes against consiense), karena menjadi jahat bukan karena 
6 
Mety R, Tindak Pidana Terorisme Dari Sudut Hukum 
diatur atau dilarang oleh Undang Undang tetapi pada dasarnya memang tercela. Dari segi 
agamapun pembunuhan secara random merupakan suatu yang tidak bisa diterima oleh agama 
apapun. 
Penutup 
A. Kesimpulan 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal: 
1. Dalam UU No. 15 Th 2003 tentang pemberantasan tindak pidana teorisme, berlaku asas-
asas ruang lingkup ber-lakunya peraturan pidana Indonesia, karena menyangkut ke empat 
asas dengan perluasan pada asas teritorial, perlindungan (nasional pasif), dan universal. 
2. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana teroris antara lain: 
Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
bermaksud untuk menimbulkan atau menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap 
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara me-
rampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau me-
ngakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau 
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. keselamatan lalu lintas 
udara dan penerbangan serta pembajakan terhadap pesawat udara; perbuatan yang ber-
kaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mem-
peroleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasasi, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mem-punyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dan Indonesia sesuatu 
senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya 
dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. Berkaitan dengan penggunaan senjata 
kimia; perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengumpulan dana, penyediaan 
dan pe-ngumpulan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya 
akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme atau untuk 
melakukan tindakan yang berkaitan dengan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, 
radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; penyertaan (termasuk, pembuat, 
menganjurkan, pembantuan); permufakatan jahat; Perbuatan yang berkaitan dengan proses 
JURNAL HUKUM PRIOR'S, VOLUME 1, NOMOR 1, SEPTEMBER 2006 
peradilan terhadap tindak pidana terorisme seperti menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan atau mengintimidasi, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung 
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, termasuk 
memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti dan atau barang bukti palsu serta 
menyebutkan identitas pelapor. 
B. Saran 
Terdapat beberapa saran yang di-perlukan perhatian dan anggota masyarakat dan 
pemerintah RI, antara lain: 
1. Perlu ada kerjasama antara anggota masyarakat dengan aparat, dan kerja sama 
Internasional untuk mencegah tindak pidana terorisme, guna mendapatkan informasi yang 
akurat dan cepat; 
2. Perlu peningkatan sumber daya aparat penegak hukum, agar tidak ketinggalan penge-
tahuan dan anggota masyarakat. Karena kejahatan selalu terjadi lebih dahulu daripada 
upaya pencegahannya. Apalagi kejahatan yang sifatnya transnasional. 
Daftar Rujukan 
Hiariej, Eddy OS. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Pena, Jakarta. 2006. 
Moeltjatno. Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta., Jakarta. 2000. 
Nawawi, Barda & Muladi. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 1992. 
Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto d/a FH Undip, Cetakan ke II, Semarang, 
1990. 
Daftar Literatur, 
Atmasasmita, Romli. Pengaturan Terorisme Dilihat Dan Sudut Hukum Internasional dan 
Hukum Nasional (Makalah disampaikan pada seminar RUU Pemberantasan 
Terorisme: diselenggarakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. 
Kehakiman & HAM bekerjasama dengan FLIPS II tgl 3 Desember 2001 di Jakarta. 
Muladi. Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan & Pemberantasan Terorisme (aspek 
Hukum Pidana Materiil). Tanggal 20 Mei 2002, Aula BPHN, Jakarta. 
Mety R, Tindak Pidana Terorisme dari Sudut Hukum 
Daftar perundang-undangan 
KUHP 
UU No. 15 Tahun 2003 tentaiig Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme. 
PP Pengganti UU RI No. 1 /2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme. 
9 


English

Tindak Pidana Terorisme dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002)

Money laundering adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau “halal”. Delik-delik apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya money laundering / pencucian uang di beberapa negara? Kapan penyelesaian perkara delik money laundering/pencucian uang dilakukan. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim yang menangani kasus money laundering/pencucian uang masih harus menunggu putusan hakim lain yang menangani delik yang menjadi penyebab terjadinya money laundering/pencucian uang tersebut? Instansti apa saja yang berwenang menangani kasus money laundering/pencucian uang  di negara-negara tersebut? Di Thailand, praktek penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas predicate offence nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan predicate office nya, sedangkan di Indonesia terdapat ketentuan dalam pasal 3 atau Pasal 6 yang mengharuskan pembuktian “berasal dari tindak pidana” atau paling tidak “diduga berasal dari tindak pidana”. Lain halnya di Amerika Serikar menggunakan ketentuan Sting Provision Section 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi penjebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Instansi yang berwenang menangani kasus money laundering di Amerika Serikat adalah FinCEN, di Thailand adalah Office of Anti Money Laundering (AMLO), di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Andriawan, Dian

Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara

Jurnal Hukum 
	 ISSN 1907-8765 
Volume 1, Nomor 1, September 2006 
Editorial 
Para pembaca yang kami hormati 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan 
karuniaNya jualah Jurnal Hukum Prioris ini dapat hadir di tangan para pembaca semua. Jurnal ini adalah 
merupakan pengganti Majalah Hukum Universitas Trisakti yang telah lama tidak hadir di tangan para 
pembaca. 
Jurnal Hukum Prioris merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Fakultas 
Hukum Universitas Trisakti, dan terbit setiap semester atau enam bulan sekali pada bulan September dan 
Pebruari. Maksud dan tujuan penerbitannya adalah sebagai wadah dan media dalam pengembangan dan 
komunikasi hukum pada umumnya. 
Kata Prioris yang berarti yang terdepan dalam jurnal ini dimaksudkan bahwa kami menaruh 
harapan yang sangat besar dan menginginkan jurnal ini sebagai jurnal ilmiah hukum yang terdepan dalam 
pengembangan dan komunikasi hukum di Indonesia pada khususnya serta pengembangan dan komunikasi 
ilmu hukum itu sendiri pada umumnya. 
Oleh karena itu, kami mengundang kepada sidang pembaca sekalian untuk dapat mengirimkan 
tulisan dan artikel hukumnya agar maksud dan tujuan yang ingin kita capai dalam pengembangan dan 
komunikasi hukum yang kita cita-citakan dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Adapun 
ketentuan-ketentuan dalam penulisan agar dapat kami muat dalam jurnal ini dapat dilihat pada bagian akhir 
dari jurnal ini. 
Akhirnya Redaksi mengucapkan terima kasih atas peran serta sidang pembaca yang telah 
memenuhi undangan kami untuk mengirimkan tulisan-tulisan hukumnya. Semoga kehadiran jurnal ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Redaksi 


Not a member yet

DAFTAR ISI

Tindak Pidana Terorisme dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002)

Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara

EDITORIAL

155

204