Jurnal Curvanomic
Not a member yet
715 research outputs found
Sort by
Determinan yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang
No full textABSTRAK Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :(1) Determinan apa yang menyebabkan Masyarakat Melakukan Alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang, (2) Aktifitas Ekonomi yang dilakukan Masyarakat yang sudah beralih fungsi lahannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan kejadian berdasarkan fakta dan data sebaik mungkin tentang permasalahan yang akan dibahas di Kecamatan Sungai Ambawang. Data yang digunakan yakni data primer yang didapatkan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan Alih fungsi lahan pertanian, dan jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Sungai Ambawang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Sungai Ambawang dari Kepala Desa data jumlah produksi Karet dan sawit di Kecamatan Sungai Ambawang di dapat dari Dinas Ketahanan pangan, perkebunan dan peternakan. Populasi yang memiliki lahan pertanian sebesar 60 jiwa dan 35 jiwa yang diambil sampel menggunakan Metode purposive sample. Alat pengumpul data yang digunakan yakni observasi dan wawancara.Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Ambawang memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis Determinan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang, Mengidentifikasi aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat pada lokasi yang sudah beralih fungsi.Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan sangat dominan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Karena mereka mengalihfungsikan sebagian lahannya untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Motivasi yang mendorong masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang, dari 35 orang responden memberikan suatu alasan dalam mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki, pertama adalah pendapatan yang diterima relatif lebih tinggi, kedua responden beralasan banyaknya tanggungan keluarga, ketiga responden beralasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kata Kunci :Determinan alih fungsi lahan dan Aktifitas Ekonomi 1. LATAR BELAKANG Pendapatan dalam suatu keluarga sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga itu sendiri, dimana untuk memenuhi kebutuhan pokokkeluarga dan hal-hal lainnya untuk tetap bertahan hidup adalah sebagai prioritas utama dalam kehidupan keluarga. Keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan kadang membuat masyarakat untuk berfikir bekerja lebih giat lagi dengan cara mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki, agar penghasilan yang mereka peroleh lebih meningkat dari sebelumnya. Pada dasarnya mereka memilih melakukan alihfungsi lahan disebabkan penghasilan yang mereka dapat sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan hidup, sedangkan pengeluaran semakin meningkat, namun jika dilihat dari penghasilan sebelumnya tetap memiliki kontribusi yang cukup baik. Berdasarkan uraian yang telah ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul dari penelitian ini adalah mengenai “ Determinan yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang ”.*Email: [email protected] MasalahPernyataan MasalahDeterminan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang?Aktifitas ekonomi apa yang dilakukan masyarakat yang sudah beralih fungsi lahannya? Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis determinan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan Sungai Ambawang2. Mengidentifikasi aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat pada lokasi yang sudah beralih fungsi.2. Kajian Literatur Menurut Utomo, dkk. (1992). Alih fungsi lahan adalah berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialihfungsikan. Dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain sesuai dengan manfaat tertinggi yang diberikan kepada pemilik lahan.Lewis dalam Jhingan ( 2008 : 156) Penganut aliran klasik membangun teori mengenai pembangunan ekonomi yang diuraikan dalam artikel yang berjudul Econimic Development With Unlimited Supplies Of Labor. Menurut Lewis, di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah tak terbatas dengan upah sekedar cukup untuk hidup ( subsisten). Pembangunan akan bisa dilaksanakan bila modal terakmulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ( pertanian ) ke sektor kapitalis ( industri).Dalam teori “Pembangunan daerah pedesaan yang integratif (integrated rural development)”, Todaro and Smith (2006:503) yakni bahwa: Pada skala yang lebih luas , pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan menjadi intisari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pertumbuhan industri tidak akan berjalan lancar tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, dan kalaupun berjalan maka pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian tersebut.Penerimaan atau pendapatan kotor usahatani (grossfarmncome) didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan usahatani didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan didalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. ( Sukirno,2014).Hubungan antara lahan dan penduduk mulai diperhatikan dengan adanya pernyataan Malthus dalam AnEssay on Population (1798). Pernyataan pokoknya adalah ada kecendungan kuat pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan pasok bahan makanan terutama disebabkan areal lahan adalah tetap. Erat kaitannya dengan pernyataan Malthus tersebut kita mengenalistilah daya dukung lahan. Konsep ini mencoba menjelaskan hubungan antara luas lahan dan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk ( Population Density ) merupakan ukuran daya dukung secara kuantitatif. Sedangkan daya dukung kualitatif bisa diukur dengan Rasio manusia. (Sukanto Reksohadiprodjo 1993 ). Hubungan Variabel Hubungan pendapatan sebelum dan Pendapatan Sesudah Terhadap Alih fungsi lahanAda hubungan pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang, jika pendapatan sebelum dialihfungsikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan setelah dialihfungsikan maka lahan yang digunakan untuk di alihfungsikan cendrung lebih sedikit dan sebaliknya, jika pendapatan setelah dialihfungsikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum dialihfungsikan maka lahan yang digunakan untuk di alihfungsikan lebih banyak Kerangka Konseptual dan HipotesisPenelitianLahan sebagai salah satu faktor yang mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian, pengalih fungsian lahan tersebut dari faktor pendapatan sebelum dan faktor pendapatan sesudah diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner guna untuk membandingkan pendapatan yang diperoleh masyarakat sebelum mengalihfungsikan lahan pertaniannya dan sesudah mengalihfungsikan lahan pertaniannya.Kerangka Konseptual Dapat dilihat dari kerangka konseptual diatas bahwa ada hubungan pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah dengan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang, jika pendapatan sebelum dialihfungsikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan setelah diaihfungsikan maka lahan yang digunakan untuk di alihfungsikan cendrung lebih sedikit dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa perubahan dari pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah mengalami peningkatan. Jumlah pendapatan sebelum dialihfungsikan cendrung lebih sedikit, sedangkan setelah dialihfungsikan pendapatan yang diperoleh Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya sehingga masyarakat lebih cendrung memilih mengalihfungsikan sebagian lahan mereka.3. METODE PENELITIAN penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan Deskripktif, yaitu dimana penelitian ini berguna untuk menjabarkan tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini menggambarkan faktor ekonomi yang terjadi pada masyarakat. referensi yang berhubungan dengan hal yang menguraikan atau menjabarkan dan memberikan keterangan mengenai data atau fenomena. Sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah (Sugiyono,2014).Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Ambawang dengan luas wilayah 726,10 km2 terdiri dari 15 Desa, 64 Dusun dengan total penduduk 74.131 jiwa. Jenis data yang digunakan yaitu dalam bentuk data primer data yang diperoleh melalui sampel yang diperoleh dengan mewawancarai masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan interview atau tanya jawab mengenai pendapatan sebelum dan sesudah adanya Alih fungsi lahan pertanian, beberapa alokasi lahan, luas lahan yang dialihfungsikan, jumlah tanggungan suatu keluarga, pendapatan sektor petanian yang tidak mencukupi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam statistik deskriptif dan uji chi square.RumusX2 = ………………………………..3.3X2 = chi kuadratfo= frekuensi yang diobservasifh= frekuensi yang diharapkanMenentukan kriteria pengujianJika x2hitung ≤ x2tabel, maka terima HoJika x2hitung > x2tabel, maka tolak5. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Determinan yang menyebabkan Masyarakat melakukan Alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang, masyarakat lebih cendrung melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan tersebut diantaranya karena untuk mencari kesejahteraan dengan cara mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki dengan jumlah pendapatan yang semakin meningkat dari yang sebelumnya. Dari hasil penelitian responden yang melakukan alihfungsi lahan paling banyak berada pada tingkat usia 30-41 tahun dengan jumlah 45,71% karena di usia produktif ini masyarakat sangat bersemangat untuk bekerja mencari penghasilan yang lebih, Harga karet yang semakin murah sehingga masyarakat lebih memilih menglihfungsikan lahannya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan cara mengalihfungsikan ke sektor sawit meskipun pendapatan yang mereka terima tidak terlalu signifikan.Dari hasil analisis bahwa jumlah pendapatan sebelum dialihfungsikan dengan jumlah pendapatan sesudah dialihfungsikan mengalami peningkatan, sehingga masyarakat cendrung mengalihfungsikan sebagian lahan yang mereka miliki.Saran Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dikemukakan beberapa saran antara lain:Harus ada perencanaan yang matang dalam pengelolaan lahan yang mereka miliki agar tercapainya tujuan dari pengalihfungsian lahan pertanian yang efektif.Pengalihfungsian lahan seharusnya meningkatkan aktivitas yang terjadi di masyarakat yakni dengan cara berbisnis, berjualan dan lain sebagainya .Petani dapat menggunakan sedikit lahan yang mereka miliki untuk mengembangkan pertaniannya dengan cara mengalihfungsikan lahan pertaniannya dan memperoleh penghsilan yang lebih.DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2017. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2016. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2015. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014. Kabupaten Kubu Raya._________________. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2013. Kabupaten Kubu Raya. Reksohadiprodjo, S (1993). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi, (Edisi 2): BPFE YogyakartaSukirno, S. (2014).Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo PersadaSugiyono, (2014). Metode Penelitian bisnis . Alfabeta BandungSingarimbun, S &Sofyan, E. (2003). Metode Penelitian Survey, Cetakan Kedua. Penerbit Pt.Pustaka Lp3es Indonesia: Jakarta.Utomo.,M. Eddy R.,& Thahir A.(1992) Pembangunan dan alih fungsi lahan, Lampung J-Agribisnis Economi, (Vol 2. No 1).Urep, S.A., (2014).Pengaruh ProdutivitasUsahatani Tanaman Pangan Dan Alih Fungsi Lahan Budidaya Tanaman Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.( Disertasi yang tidak di Publikasikan ) Universitas Airlangga, Surabaya
ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBNKB ) KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textAbstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Gubernur,untuk mengetahui perbandingan dana bagi hasil PKB dan BBNKB berdasarkan potensi daerah serta Kontribusi dana Bagi Hasil PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Daerah kepada Kebuoaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk masing masing Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Provinsi sebesar 70% dan Pemerintah Kabupatan/Kota sebesar 30%. Selanjutnya untuk setiap Kabupaten/Kota pembagiannya 25% berdasarkan pemerataan dan 75% berdasarkan potensi atau realisasi penerimaan pajak masing-masing Kabupaten/Kota. Bagi Hasil PKB dan BBNKB memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Daerah di Kalimantan Barat. kunci: Bagi Hasil, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan BermotorDAFTAR PUSTAKABadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Bigdai. Vitaly. 2000. Fiscal Decentralization and Tax Sharing in Transition Economies. Thesis. National University “Kiev-Mohyla Academy”.Chalid, Pheni. 2005, “ Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi “. Kemitraan.JakartaDamang, Rineka cipta. Pendapatan Asli Daerah. http:/www.negarahukum.com/hukum/pendapatan asli-daerah.html. (diakses pada 27 September 2017).Darmono. 2010. Analisis Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Berau. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 11 No. 2.Davoodi, Hamid and Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Desentralization and Economic Growth: A CrossCountry Study, Journal of Urban Economics.Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar. 2002. Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. Tersedia:http://www.worldbank.org.Endarmoko, Eko. 2006. Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: Gremedia Indonesia Pustaka Utama.Fajri, Em Zul dan Senja, Ratu Aprillia. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan “ Fiscal Stress” (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 16 No.4.Halim, A. 2004. Manajeman Keuangan Daerah. Yogyakarta : UMP AMP YPKN. , 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. Problem desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah Peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah. Yogyakarta : Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM.Kaho J. Riwu. 2007. Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah.Kartika, M. (1025) Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol (4) No. 1 45-47.Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.Magistya, Oti Dwi. 2018. Pemanfaatan Dana Bahi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung.Maharani, Novia Ratna dan Achmad Husaini, Sunarti. 2011. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah. Jurnal Universitas Brawijaya.Mardiasmo. 2004. Perpajakan, edisi revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.Nurulloh, Arham. 2014. Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pengaruhnya pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Periode 2006-2012. Skripsi.etd.repository.ugm.ac.id.Ojong, Cornelius M dan Ogar Anthony, Oka Felix Arikpo. 2016. The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria. Journal of Economics and Finance. Volume 7, Issue 1.Pradana, Fiqih dan Mochammad Al Musadieq, Zahro ZA. 2014. “ Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Dana Pembangunan daerah Kota Malang periode 2010-2014. Jurnal Universitas Brawijaya.Pradnyana, Putu Aryandhi dan Gede Putra Ariana. 2018. Pola Bagi Hasil Pajak Provinsi Dengan Daerah Kabupaten / Kota Di Bali Terkait Perda Bali Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penetapan Pemberian Sebagai Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Bali Kepada Kabupaten / Kota.Rahayu, Ani Sri.2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah Indonesia. Yogyakarta : sekolah pascasarjana UGM.Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali PersSiti Resmi. 2005. “Perpajakan Teori dan Kasus”, Edisi Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.Simajuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance ) dan dana bagi hasil pajak dalam perekonomian di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol.1 No.2 2009.Suprianto.2013.Analisis Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) Kepada daerah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal ekonomi. Edisi Ke XXXIII Tahun Ke XXII Desember 2013 Vol. 2.Theo, Jordi, sifrid Pangemanan dan Stanley Kho Walandouw. 2018. Analisis Penerimaan dan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).Velayati, M Rizkika, Dkk. 2013. Analisis efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama batu tahun 2010-2012). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.Waluyo. 2009. “Perpajakan Indonesia”, Edisi ke Delapan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.Winarso, widi.2015. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada CP DISPENDA Provinsi Wilayah Sukabumi Kabupaten II). Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT).Yani, Ahmad. 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.Peraturan Perundang-UndanganPeraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 “ Tentang Dana Bagi Hasil Pajak”, Pemerintah Daerah, Kalimantan Barat. Jurnal Unud vol.6, No.2.https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/39008Peraturan Gubernur 33 Tahun 2013 “Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat”.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,“Tentang ketentuan umum dalam tata cara perpajakan”, Pemerintah RI, Jakarta.Undang-Undang Nomor 23A Tahun 1945,“Tentang Pajak”, Pemerintah RI, Jakarta.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,“Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Pemerintah RI, Jakarta.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ”,Pemerintah RI, Jakarta.Sumber LainRahino, Rizki Prabowo. 2018. Midji minta kepala BPKPD segera bayar bagi hasil pajak ke 14 Kabupaten/Kota. Artikel Tribun Pontianak. https://pontianak.tribunnews.com/2018/10/07/midji-minta-kepala-bpkpd-kalbar-segera-bayar-bagi-hasil-pajak-ke-14-kabupaten-dan-kota.
EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full text ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS). DEA dipilih karena mampu menangani banyak input dan output. Variabel yang digunakan untuk megetahui efisiensi di sektor pendidikan adalah pengeluaran pendidikan sebagai variabel input, rasio guru-murid dan rasio sekolah-murid sebagai variabel output. Sedangkan variabel yang digunakan untuk mengetahui efisiensi di sektor kesehatan adalah pengeluaran kesehatan sebagai variabel input, rasio jumlah dokter-100.000 penduduk, rasio jumlah tempat tidur tersedia di rumah sakit-100.000 penduduk dan rasio jumlah bidan-100.000 penduduk sebagai variabel output.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2017 relatif belum efisien. Hal ini diperoleh dari hasil perhitungan tingkat efisiensi melalui software maxDEA, bahwa dari 14 kabupaten/kota hanya ada 2 daerah yang mencapai efisiensi sempurna pada sektor pendidikan. Sedangkan pada sektor kesehatan terdapat 4 daerah yang mencapai kondisi efisiensi sempurna selama periode penelitian. Kata kunci: Efisiensi, Pendidikan, Kesehatan, DEA RINGKASAN EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Latar BelakangPembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, dikatakan maju bukan hanya dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Sekurangnya ada dua sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan (Widodo dkk, 2011). Berdasarkan Data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dalam rekap APBDmmenunjukkan bahwa pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat diambil asumsi bahwa dengan pengeluaran yang meningkat, pelayanan publik akan meningkat secara kuantitas maupun kualitas yang pada akhirnya diharapkan berdampak kepada meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Salah cara meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan adalah dengan cara peningkatan pembangunan berbagai fasilitas dan sarana layanan pendidikan dan kesehatan publik yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan keberadaannya yang representatif, murah dan aksesnya mudah dijangkau oleh masyarakat untuk dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas dan pelayanan menjadi salah satu jembatan pengalokasian pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk membantu meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan apakah fasilitas dan pelayanan yang ada sudah efisien dan optimal dalam pengadaannya sesuai dengan pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang ada di setiap wilayah.2. PermasalahanBagaimana tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017?Bagaimana tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017?3. Tujuan PenelitianMengetahui tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017.Mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017.4. Metode PenelitianData yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Rasio Guru-Murid, Rasio Sekolah-Murid, Rasio Jumlah Dokter Per 100.000 Penduduk, Rasio Jumlah Tempat Tidur Tersedia di Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk dan Rasio Jumlah Bidan Per 100.000 Penduduk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non parametric dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan menggunakan pendekatan Variable Return to Scale (VRS). Data diolah dengan menggunakan software maxDEA.5. Hasil dan PembahasanHasil menunjukkan bahwa berdasarkan pengolahan data dengan software maxDEA, dari 14 kabupaten/kota hanya ada 2 daerah yang mencapai efisiensi sempurna pada sektor pendidikan. Sedangkan pada sektor kesehatan terdapat 4 daerah yang mencapai kondisi efisiensi sempurna selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut sudah efisien dalam menggunakan sejumlah input pengeluaran yang dikeluarkan pemerintahnya di sektor pendidikan dan kesehatan terutama yang dialokasikan untuk penyediaan output fasilitas dan layanan pendidikan dan kesehatan.6. Kesimpulan dan SaranKesimpulanBerdasarkan hasil analisis efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami inefisiensi dalam pengeluaran pendidikan dan kesehatan di masing-masing daerahnya. Adapun daerah yang sudah mencapai kondisi efisiensi selama periode penelitian pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan adalah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan daerah yang tidak efisien pada pengeluaran pendidikan namun efisien di pengeluaran kesehatan yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Dan masih terdapat 10 daerah belum mampu mencapai kondisi efisien pada pengeluaran pendidikan dan kesehatanSaranSaran yang diberikan penulis sehubungan dengan hal tersebut adalah:Bagi daerah yang sudah mencapai kondisi efisien, diharapkan pemerintah daerah tetap melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk menjaga konsistensi nilai efisiensi yang telah dicapai.Bagi kabupaten/kota yang belum efisien dapat melakukan bechmarking ke daerah yang sudah efisien sebagai acuan dalam kinerja pengeloaan keuangan pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan.Perlu adanya kebijakan perencanaan yang baik dimana pemerintah daerah membuat skala prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan prosedur pengalokasian anggaran yang tepat sasaran sehingga pengelolaan pengeluaran pendidikan dan kesehatan bisa mencapai output yang optimal.Rujukan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel yang sebelumnya tidak digunakan pada penelitian ini serta untuk menambahkan periode pengukuran yang lebih lama sehingga dapat menghasilkan analisisis penelitian yang lebih detil DAFTAR PUSTAKA Adi Widodo, dkk. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.Vol. 1, No 1. Hal 25-42 Amalia, Firda Rizky dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. ISSN: 2303-0178. 257-264. Badan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat dalam angka 2014. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2015). Kalimantan Barat dalam angka 2015. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2016). Kalimantan Barat dalam angka 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2017). Kalimantan Barat dalam angka 2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2018). Kalimantan Barat dalam angka 2018. Pontianak: Badan Pusat Statistik. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. (2013). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013. Pontianak. _____.(2014). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014. Pontianak. _____.(2015). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. Pontianak. _____.(2016). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. Pontianak. _____.(2017). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Pontianak. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan - Republik Indonesia. (2014). Data Realisasi Belanja APBD Ta 2013-2017 Menurut Fungsi, Kalimantan Barathttp://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=316 Indriati, N.E. (2014). Analisis Efisien Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Sektor Pendidikan dan Kesehatan). Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. 6 (2): 192-205 Haryadi. (2011). Analisis Efiesiensi Teknis Bidang Pendidikan (Penerapan Data Envelpopment Analysis). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.http://lib.ui.ac.id/detail?id=20165258 Kurnia, Akhmad Syakir. (2006). Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No.1 : 1-20. Khusaini, Muhamad (2006), Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang: BPFE Unbraw. Lestari, Triyanti. (2013). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011). Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 2 : 1-13. Universitas Brawijaya Malang. Mangkoesoebroto, Guritno. (1999). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga Pertiwi, Lela Dina. (2007). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 12, No 2. Hal 123-139 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Prasetya, Ferry. (2012). Teori Pengeluaran Pemerintah, Bagian V. Modul Ekonomi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Putra, Windhu. (2017). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6. No. 2, 120 - 138. Universitas Tanjungpura Putri, Aristyasani. (2015). Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Vol. 4 No. 2 Rapiuddin & Bahrul, U. R. (2017). Efisiensi Belanja Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ecces. Vol. 4 No. 1 Rusydiana A. S. (2013). Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis. Bogor: Smart Publishing. Sebayang, Asnita Frida. (2005). Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10, No.3, 203-204. Universitas Islam Bandung. Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung Refika Aditama. Todaro, Michael P. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Yatiman N. & Pujiyono A. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010. Jurnal of Economics. Vol. 2, No.1, Halaman 1-13. Yoto. (2012). Analisis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia (Suatu Kajian Praktis Dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan Pada Sekolah Menengah Umum Dan Kejuruan). Jurnal Teknik Mesin. No.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Imfrastruktur Dan Bidang Ekonomi Di Kalimantan Barat Tahun 2011-2017
No full textABSTRAK Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama pada beberapa derah di Indonesia saat ini. Setiap daerah memiliki tujian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kajian empiris terhadap pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota untuk membuktikan apakah terjadi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sampai 2017. Data yang digunakan diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan ialah data panel. Menggunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel teknik Pooled Least Square (PLS) dan menggunakan aplikasi eviews 9. Hasil dari penelitian bidang infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0.483491 dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -0.517839. Kata Kunci : infrastruktur, ekonomi, industri, dan pertumbuhan ekonomi RINGKASANPENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN BIDANG EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-20171. Latar BelakangDalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandara (infrastruktur) yang pada umumnya menjadi kebutuhan paling penting untuk mendorong kelancaran perekonomian daerah dan pendistribusian barang dan jasa. Ketika infrastruktur daerah baik maka akan mendorong industri-industri daerah menjadi semakin berkembang, dengan adanya perkembangan industri di daerah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga lama kelamaan daerah tersebut dapat mandiri untuk membangun perekonomian daerahnya.2. PermasalahanApakah pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat?Apakah pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat3. Tujuan PenelitianTujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya gencaran pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan mengembangkan infrastruktur disetiap daerah dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah dengan pemerintah menambah pengeluarannya pada bidang ekonomi khususnya industri akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.4. Metode PenelitianBentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan data sekunder dengan periode observasi 2011-2017. Data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah dengan menggunakan Eviews 9.5. Hasil dan PembahasanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0.483491 dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -0.517839. 6. Kesimpulan dan SaranKesimpulanPengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sehingga kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.SaranPembangunan yang dilakukan harus memperlihatkan kesesuaian untuk membangun infratsruktur dan industri agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan. DAFTAR PUSTAKAAfiat, N. M. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Vol.XVI Desember 2015. Jakarta: JEPArifin, I., & Wagiana, H. G. (2007). Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung:PT. Setia Purna InvesAristono. (2018). Pembangunan Kalbar Tidak Merata. Diakses dari https://www.pontianakpost.co.id/pembangunan-kalbar-tidak-merataAristono. (2017). Percepat Kawasan Industri Landak Dan Ketapang. Diakses dari https://www.pontianakpost.co.id/percepat-kawasan-industri-landak-dan-ketapangBachtiar, R. R. (2015). Lahan Jadi Masalah Pembangunan Kawasan Industri. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/489834/lahan-jadi-masalah-pengembangan-kawasan-industriBoediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.Badan Pusat Statistik, 2011. Kalimantan Barat Dalam Angka 2011. Pontianak: Badan Pusat Statistik. ------,2015. Kalimantan Barat Dalam Angka 2015. Pontianak: BPS ------,2016. Kalimantan Barat Dalam Angka 2016. Pontianak: BPS ------,2017. Kalimantan Barat Dalam Angka 2017. Pontianak: BPS ------,2018. Kalimantan Barat Dalam Angka 2018. Pontianak: BPSDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan RI. (2018).Dokumen Realisasi APBD Provisi Kalimantan Barat Tahun 2011-2017. Http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ diakses pada 10 Oktober 2018.Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.Fauzi, Y. (2016). Menperin Ungkap Banyak Kendala Bangun Kawasan Industri. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161222152908-92-181555/menperin-ungkap-banyak-kendala-bangun-kawasan-industriFriawan, D. (2008). Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. CSIS Vol.37.No.2 Juni 2008. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.Haryanto, P. T. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaen/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Economics Development Analysis Journal. Volume 2 No. 3 Agustus 2013.Idris, A. (2018). Ekonomi Publik. Yogyakata:deepublish https://books.google.co.id/books?id=cmRoDwAAQBAJ&printsec=frontcover& =id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Diakses pada 12 Febuari2019.Kamisah. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan,Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Vol.6,No.3. Garuda. PontianakKemenperin. (2012). Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Tahun 2010-2014. Http://www.kemenperin.go.id/2012/p01d06-wone.html. Artikel diakses pada 5 Febuari 2019.Keusuma, C. N., & Suriani. (2015). Pengaruh Pembangunan Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Vol.4,No.1 Mei 2015. Banda Aceh: Banda AcehMangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik. Yogyakarta :BPFEManurung, H. A. (2012). Model Data Panel. Vol III,No.2 Juli 2012. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan BisnisPrabowo, D. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Langsung Dirasakan. Diakses dari https://properti.kompas.com/read/2019/04/13/212646721/dampak-pembangunan-infrastruktur-tak-bisa-langsung-dirasakan.Prasetyo, P. E. (2009). Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta OffsetPriadana, M. S., & Saludin, M. (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.Putri, P. I. (2014). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. ISSN 1979-715X. Purwokerto:JejakSumadiasa, I. K, T., Ni, M., & I G.A.P. Wirathi. (2016). .Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastuktur Jalan, Listrik, Dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. ISSN:2302-0178 Juli 2016. BaliSuparno, H. (2014). Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Vol.2,No.1 Januari 2014. Kalimantan Timur:Kalimantan TimurSuprapto, R. (2015). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri. ISBN 978-602-73690-3-0. Yogyakarta:YogyakartaSuprayitno, B. (2012). Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi Dalam Memepercepat Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol Yang Memadai Di Indonesia. Vol.8, No.1, April 2012. Yogyakarta:YogyakartaSukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta:PT. Rajagratindo PersadaSukirno, S. (2004). Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua. Jakarta:Penerbit Erlangga.Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan, Problematika, dan Pendekatan. Jakarta:Salemba Empat.Todaro, M.P., & Smith S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.Yacoub, Y., & Salahudin. H. (2013). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sekadau. Vol.1,No.1. Pontianak:Garuda
Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara Dan Tarif Hotel Terhdap Tingkat Hunian Hotel Berbintang Di Kota Pontianak
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk dan menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tarif hotel terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak. Penelitian menggunakan data skunder dengan periode observasi 2013-2017. Data yang digunakan bersumber dari Disporapar Kota Pontianak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan dengan model regresi Fixed Effect Weight. Data diolah dengan menggunakan E-views9. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat hunian hotel berbintang dengan koefesien -0.135682 dan nilai probabilitas sebesar 0.0687. Tarif hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat hunian hotel berbintang dengan koefesien 47.73236 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Kata Kunci : Kunjungan wisatawan mancanegara, Tarif Hotel, Tingkat Hunian Hotel Berbintang RINGKASAN SKRIPSIPengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tarif Hotel Terhadap Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Kota Pontianak1. Latar BelakangKota Pontianak terus terjadi pembangunan hotel karena terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung di Kota Pontianak ini. Sehingga sangat tepat sekali hotel-hotel terus di bangun dikota ini, memang pada dasarnya sebagian besar juga orang yang berwisata ke Kota Pontianak ini akan menghadiri kota-kota kecil yang ada di Kalimantan Barat karena banyak sekali wisata alam yang disediakan disini, namun mereka sebagian besar juga akan tetap menginap di hotel-hotel yang telah disediakan di Kota Pontianak. Tarif hotel juga akan sebagai penentu dari berbagai para pengunjungan para wisatawan dimana para wisata juga akan sangat cerdas dalam menentukan biaya yang akan mereka keluarkan dalam menginap di sebuah hotel. Sehingga tarif yang di tentukan oleh para pemilik usaha hotel tersebut harus benar- benar tepat, apabila tarif hotel yang di tawarkan terlalu tinggi maka para pengunjunng wisata akan berpihak kepada hotel pesaing, dan sebaliknya ketika tarif yang di tentukan rendah maka biaya yang di keluarkan oleh para pihak wisata yang berkunjung tidak akan menutup biaya yang telah di keluarkan oleh para pengusaha hotel tersebut.2. Permasalahan1. Apakah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak ?2. Apakah tarf hotel berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak ?3. Tujuan Penelitian1. Menguji dan menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak.2. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif hotel terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak.4. Metode PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti emperis atau menguji penjelasan sebab dan akibat yang berbentuk regresi berganda. Dan penelitian ini menunjukan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan periode 2013-2017. Data yang digunakan bersumber dari dinas Disporapar Kota Pontianak. Analisis yang digunakan adalah analisis berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah menggunakan Eviews 9.5. Hasil dan PembahasanHasil penelitian menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat hunian hotel berbintang dengan koefesien sebesar -0.135682 dan nilai probabilitas sebesar 0.0687 lebih besar dari taraf signifikan 5% atau 0.05. Tarif hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat hunian hotel berbintang dengan koefesien 47.73236 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% atau 0.05.6. Kesimpulan dan Saran1. Kesimpulan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak. Tarif hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak. Selain itu nilai koefesien uji Determinasi (R2) sebesar 0.995210 atau 99.52% hal ini menunjukan bahwa presentase tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak dapat dijelaskan melalaui jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tarif hotel. Sedangkan sisasnya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yaitu sebesar 0.48% yang tidak dijelaskan didalam penelitian ini.2. Saran Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, pemerintah hendaknya meningkatkan pembangunan sektor wisata yang ada di Kota Pontianak, dan mengdakan event-event yang mampu membuat daya tarik bagi para wisatawan mancanegara. Serta pemerintah juga terus mengontrol tarif-tarif hotel agar tetap stabil, sehingga tingkat hunian hotel berbintang di Kota Pontianak akan terus meningkat. DAFTAR PUSTAKA A.J. Muljadi. (2009). Kepariwisataan dan perjalanan. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Agung Satrya, W. (2014). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel, Dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan AsliDaerah di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan Dan Kota Denpasar. Vol. 3, No. 11. Ajija, Shocrul R.,dkk. (2011). Cara Cerdas Menguasai EVIEWS. Jakarta : SalembaEmpat. Andri Mardi, U. (2015). Analisis Tingkat Hunian, Jumlah Wisatawan TerhadapPendapatan Hotel di Kabupaten Jember Selama Bulan Berkunjung keJember. Vol. 14. Austriana, I. (2005). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dariSektor Pariwisata. Fakultas Ekonomi Universitas di Ponogoro. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2019. Basu, S & Irawan. (2008). Manajemen Pemasaran Modern. Edisi dua. Cetakan Tigabelas. Yogyakarta : Liberty Offset Bintarto, R, dkk. (1982). “Metode Analisa Geografi” Jakarta : LP3ES Dewi, U. (2015). Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian HotelTerhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng. Vol. 3. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. (2013-2017). Data Jumlah TamuMenginap Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik. Pontianak. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. (2013-2017). Data Tarif HotelBerbintang. Pontianak. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. (2013-2017). Data Tingkat HunianKamar Hotel Berbintang. Pontianak. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. 2013-2017. Data Jumlah KunjunganWisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik. Pontianak. Femy N, R. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah ObyekWisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus. Vol. 2, No.2. Foster, T. R.V. (1999). 101 Way To Boost Customer Statisfaction (101 CaraMeningkatkan Kepuasan Pelanggan. PT. Alex Media Komputindo . Jakarta. Gilarso, T. (2003). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta : Kanisius. Gujarati, D & Porter, D. (2013). Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2. Jakarta :Salemba Empat. Hanggara, V. (2009). “Pengertian Tingkat Hunian Hotel”. Ismail.Asniar , Dwi. B.D & Hendarmin (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabuptaen /Kota Provinsi Klamintan Barat 2010-2015. Vol 6, No.3, 187-210 I Wayan, T. (2017). Pengaruh Tarif Kamar Hotel Berbintang Dan Kurs DollarAmerika Terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Bali. Vol. 14, No.1. Karyono, H. (1997). Kepariwisataan. Jakarta: PT. Grasindo. Kotler, P & Amstrong, G. (2006). Prinsip-prinsip Pemasaran. Jilid satu. Edisi duabelas. Bob Sabran, M.M [penerjemahan]. Jakarta :Erlangga. Mankiw, GN.(2000). Teori Makro Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Mankiw, GN. (2007). Teori Makro Ekonomi. Edisi enam. Nurmawan[penerjemah]. Jakarta : Erlangga. Pendit, N. S. (2002). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : T.Pradnya Paramita. Pitana, I. G, Diarta I.K.S. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyagakrta.Penerbit: C.V Andi Offset. Rudi, B. (2001). “Pembangunan Industri Pariwisata” Yogyakarta, Kompak 3: 1-13. Simatupang, V. (2009). Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia. Soekadijo, R.G. (2001). Anatomi Pariwisata. PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. Sugiyono, (2011). Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Sugiyono, (2012). Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Sukirno, S. (2015). Teori Pengantar Ekonomi Mikro. Edisi tiga : Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Tarmoezi, T. (2000). Hotel Front Office. Jakarta : Kesaint Blanc. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun. (2009). TentangKepariwisataan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14/U/II/1998 Tahun. (1998) TentangKlasifikasi Hotel Widarjono, A. (2013). Ekonometrika : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Ekonosia.Yoeti, A.O. (2000). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung. Angkasa.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JAM KERJA PETANI LIDAH BUAYA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi jam kerja petani lidah buaya di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumber datanya didapatkan dengan cara survei langsung ke lapangan.Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa luas lahan dan pendapatan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jam kerja petani lidah buaya Kelurahan Siantahn hulu Kecamatan Pontianak Utara. Sedangkan jumlah anggota keluarga, lama bertani, pendidikan, usia berpengaruh tidak signifikan terhadap jam kerja petani lidah buaya di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Kata Kunci : Jumlah Anggota Keluarga, Lama Berusahatani, Pendidikan, Luas Lahan, Usia, Pendapatan, Jam Kerja.DAFTAR PUSTAKA Aryanto, A. (2004). Alokasi Waktu dan Ekonomi Rumah Tangga Pekerja pada Sektor Industri Formal berdasarkan Gender. Institut Pertanian Bogor . Azwar.S. (1997). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Baruwadi. (2008). Analisis Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo. Gorontalo , -. Basu Swasta, I. (2005). Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: LIberty. http://pertanian.pontianakkota.go.id/produk-unggulan-detik/4-lidah-buaya.html Feriyanto, N. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia. UPP STIM YKPN , -. Fitriadi. (2013). Analisis Fktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Tenaga Kerja Wanita dalam Usahatani Jeruk Siam (Citrus Nobilus Van Microcorva) di Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Universitas Tanjungpura Pontianak , -. Hartono, B. (2005). Curahan Tenaga Kerja Keluarga di Usaha Ternak Sapi Perah Kasus Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Jawa Barat . Universitas Brawijaya Malang , -. Hernanto, F. (1993). Ilmu Usahatani. Jakarta: Penerbit Swadaya. Husein, U. (1999). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kotler, K. (2007). Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT. Indeks. Mubyarto. (1989). Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Mustafa, Z. E. (2013). Mengurangi Variabel Hingga Instrumentasi. Yogyakarta: Graha Ilmu Ratina, N. E. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Tenaga Kerja Wanita. Universitas Mulawarman , -. Rinaldi. (2005). Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Sumatra Utara. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , -. Saragih, B. (2004). Kuliah Tamu Perkembangan Mutakhir Pertanian Indonesia dan Agenda Pembangunan ke Depan . Universitas Brawijaya . Sholeh, M. (2007). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta , -. Sinungan, M. (2009). Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukirno, S. (2013). Mikro Ekonomi Teori Pengantar . Jakarta: Grafindo Persada. Sukirno, S. (2001). Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Grafindo Persada. Sumarsono, S. (2003). Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tjiptono, F. (2008). Strategi Bisnis Pemasaran . Yogyakarta: Penerbit Andi. Widarjono, A. (2013). Ekonometrika dan Aplikasinya . Jakarta: Ekonosia.
PENGARUH UPAH MINIMUM, ANGKA PARTISIPASI KASAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU KALIMANTAN
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum, angka partisipasi kasar dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data angka dan diolah dengan metode statistika. Lebih khususnya penelitian ini tergolong penelitian eksplanatory (Explanatory Research) yaitu penelitian penjelasan yang menunjukkan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode tahun 2008-2017 yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia maupun publikasi lainnya yang terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan. Angka partisipasi kasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan. Kata kunci : Upah Minimum, Angka Partisipasi Kasar, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja 1. Latar BelakangKetenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja merupakan unsur paling penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan upah atau gaji yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Maka dari itu pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia untuk mengelolanya. Karena manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan dan juga merupakan konsumsi hasil pembangunan itu sendiri. 2. PermasalahanApakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan ?Apakah Angka Partisipasi Kasar berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan ?Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan ? 3. Tujuan PenelitianUntuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau KalimantanUntuk menganalisis pengaruh Angka Partisipasi Kasar terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau KalimantanUntuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan 4. Metode PenelitianPenelitian ini dilakukan di Provinsi Pulau Kalimantan dengan waktu penelitian pada tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia maupun publikasi lainnya yang terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews 9 5. Hasil dan pembahasanHasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan dengan koefisien -0.010982 dan nilai probabilitas 0.0087. Angka partisipasi kasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan dengan koefisien 0.074323 dan nilai probabilitas 0.0000. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan dengan koefisien -0.010555 dan nilai probabilitas 0.9448. 6. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulan dari penelitian ini adalah Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan. Angka partisipasi kasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan adanya penetapan upah minimum diharapkan upah yang diterima oleh pekerja adalah sebagai sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Dalam pendidikan diharapkan pada lembaga pendidikan dapat meningkatkan skill / kemampuan yang tinggi dengan kompetensi lulusan profesional agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan produktivitas dan pertambahan output dalam proses produksi, sehingga daya produksi barang dan jasa akan meningkat maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja disektor perekonomian. DAFTAR PUSTAKABadan Pusat Statistik. (2008-2017). Keadaan Angkatan Kerja Indonesia: Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik.(2008-2017). Kalimantan Barat Dalam Angka.Kalimantan Barat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik.(2008-2017). Kalimantan Selatan Dalam Angka.Kalimantan Selatan: Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik.(2008-2017). Kalimantan Tengah Dalam Angka.Kalimantan Tengah: Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik.(2008-2017). Kalimantan Timur Dalam Angka.Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik Bonerri, K. B., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. . (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( Tpak ) Di Kota Manado the Influence of Education and Wage To. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia, 18(01), 34–45.Buchari, I. (2016). Pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di pulau sumatera tahun 2012-2015. Jurnal Stiedewantara, 11(1), 73–85. Retrieved from http://ejournal.stiedewantara.ac.id/Ganie, D. (2017). Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Eksekutif, 14(2), 332–354.Gujarati, D. (2001). Ekonometrika Dasar. Erlangga: Jakarta.Indra, S. (2016). Tingkat pendidikan, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di indonesia. Pendidikan, Tingkat Ekonomi, D A N Pertumbuhan Pengangguran, Terhadap Indonesia, D I, 6(1), 1–17.Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2013). ” PENGARUH INFLASI , PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI ” PENDAHULUAN Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah , karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi , kabupat. Economics Development Analysis Journal, 923–950.Kuncoro, M. (2006). Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.Listyaningsih, W. . (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah, 2(1).Mankiw, N. . (2006). Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.Mulyadi, S. (2006). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Petiana, I., Iranto, D., & Wibowo, A. (2015). Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2012. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 3(1), 51. https://doi.org/10.21009/JPEB.003.1.3Safri, M. (2018). Pengaruh PDRB , Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi, 7(1), 13–22.Sari, N., Yulmardi, & Bhakti, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi. E-Jurnal Sumber Daya Dan Lingkungan, 5(1), 33–41.Sarsi, W., Putro, T. S., & Sari, L. (2014). Pengaruh Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Riau. Jom Fekon, 1(2), 1–15.Simanjuntak, P. . (2008). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Todaro, M. . (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga.Wasilaputri, F. R. (2016). PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PDRB DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014 | Wasilaputri | Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 5(3), 243–250. Retrieved from http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ekonomi/article/view/4086
Analisis Determinan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia
No full textABSTRAKAnalisis Determinan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD di Indonesia Yuga Casandri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Variabel yang diteliti dan diprediksi memiliki pengaruh terhadap NPL pada BPD ialah Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah, TPT, Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Setelah dilakukan Uji Hausman, ditemukan bahwa model random effect atau metode generated least squared merupakan model terbaik untuk mengestimasi persamaan pada penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel indepen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Secara parsial variabel LDR, ROA, dan BOPO masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. LDR dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap NPL. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah serta TPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Inflasi dan TPT berpengaruh positif terhadap NPL.Kata Kunci : NPL, Pertumbukan Ekonomi Daerah, Inflasi, TPT, LDR, ROA, BOPO ABSTRACTDeterminants of Non-Performing Loans : Evidence from Regional Development Bank in Indonesia Yuga Casandri This research aims to determine of Non Performing Loans (NPL) of Regional Development Bank in Indonesia. The variabled that predicted to have determined NPL of Regional Development Bank including Regional Economic Growth, Regional Inflation, Unemployement Rate, Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Assets (ROA), and Operational Costs & Operational Income. This research uses panel data regression analysis. After Hausman Test, it was found that the random effect model or the generated least squared method was the best model for the equation to this research. The estimation results shows that simultaneously independent variables have significant effect to NPL. Partially, LDR, ROA, and BOPO have significant effect to NPL. LDR and BOPO have positive effect, while ROA have negative effect on NPL. Then Regional Economic Growth, Regional Inflation, and Unemployment Rate have no significant effect to NPL. Regional Economic Growth have negative effect to NPL. while Regional Inflation and Unemployment Rate have positive effect to NPL.Keywords : NPL, Regional Economic Growth, Inflation, Unemployment Rate, LDR, ROA, BOPORINGKASANAnalisis Determinan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia 1. Latar Belakang Kredit Macet atau dapat direfleksikan oleh rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu resiko yang sering dihadapi oleh perbankan, salah satunya ialah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Terjadinya kredit macet tentu akan sangat merugikan pihak perbankan karena yang kita ketahui bahwa kredit merupakan pendapatan utama bagi bank. Saat terjadi kredit macet maka bank akan kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan. oleh karena itu perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kredit macet atau NPL sehingga dapat mengontrol kredit macet itu sendiri.2. PermasalahanBagaimana pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?Bagaimana pengaruh LDR terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?Bagaimana pengaruh ROA terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?Bagaimana pengaruh BOPO terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?Bagaimana pengaruh PDRB, Inflasi, TPT, ROA, LDR, dan BOPO secara bersama-sama terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?3. Tujuan PenelitianUntuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap NPL Bank Pembangunan DaerahUntuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.Untuk mengetahui pengaruh PDRB, Inflasi, TPT, ROA, LDR, dan BOPO secara bersama-sama terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah4. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah, TPT, LDR, ROA, dan BOPO. Data penelitian bersumber dari data sekunder hasil publikasi pada website resmi OJK serta BPS yang dikumpulkan dan diolah menjadi data panel dengan jumlah sampel BPD sebanyak 26 dan rentang waktu dari tahun 2007 sampai 2017 sehingga menghasilkan jumlah observasi sebanyak 286. Metode analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel.5. Hasil dan Pembahasan Secara parsial LDR, ROA, dan BOPO masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. LDR dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap NPL. Lalu untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi, dan TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Inflasi dan TPT berpengaruh positif terhadap NPL. secara simultan semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Nilai R-squared sebesar 0,1794 menunjukan semua variabel independen dapat menjelaskan variasi NPL sebesar 17,94%, sedangkan sisasanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.6. Kesimpulan dan Saran1. Kesimpulan LDR, ROA serta BOPO secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah dan TPT tidak berpengaruh signfiikan terhadap NPL, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Inflasi, TPT, LDR dan BOPO memiliki pengaruh positif terhadap NPL.2. Saran Bagi pihak perbankan terutama BPD agar lebih memperhatikan faktor internal atau manajemen perbankan guna menekan rasio NPL agar tetap stabil dan dibawah batas ketentuan. BPD juga harus meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM guna memelihara penyaluran kredit yang baik. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel internal maupun eksternal dalam penelitian DAFTAR PUSTAKAAhmad, F. & Taqadus B. (2013) Explanatory Power of Macroeconomics Variables as Determinants of Non-Performing Loans : Evidence from Pakistan. World Applied Sciences Journal 22 (2).Ajija, Shochrul R.,dkk. (2011). Cara Cerdas Menguasai EVIEWS. Jakarta : Salemba Empat.Akbar, D. A. (2016). Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. I-Economic Vol. 2 N. 2 Desember 2016Alexandri , M.B & Teguh I.M. (2015). Non Performing Loan: Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia). International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 4 , PP.87-91.Badan Pusat Statistik (2008). Laju Pertumbuhan PDB/PDRB. Jakarta : Badan Pusat StatistikBank Indonesia. Direktori Perbankan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bpd/Default.aspxBoediono (1985). Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Edisi 4. Yogyakarta : BPFEYOGYAKARTA.Bonham, M. S. (2006). Bussiness Cycle in Canada. Diakses dari https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/business-cyclesDirektori Perbankan Indonesia oleh Bank Indonesia. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bpd/default.aspxDiyanti, A. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus Pada Bank Umum Komersial Yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011). Diponegoro Journal of Management Vol.1 Nomor 2 tahun 2012 hal.290-299.Firmansari, D & Noven S. (2015). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi dan Variabel Spesifik Bank terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003 – 2014. JESTT Vol. 2 no. 6 Juni.Hasan, A., Anuar, K., Ismail, G. (2010) Studi pengaruh makro ekonomi, capital, dan liquidity terhadap financial performance pada bank pembangunan daerah di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah. Universitas Riau, University Kebangsaan Malaysia Hidayat, A. (2012). Pengertian dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif – Lengkap. Diakses dari https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html/ampKasmir, (2014). Dasar Dasar Perbankan, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada.Kasmir. (2008). Manajemen Perbankan edisi revisi 2008. Jakarta : Rajawali PersKinanti, S. A. (2017). Pengaruh BOPO, LDR, dan ROA terhadap NPL pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006 – 2012. Jurnal Ilmu Manajemen Bolume 5 No. 1Klein, N. (2013). Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Paper.Kuncoro, M dan Suhardjono, (2002). Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.Linda, M. R, et al (2015) Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Non Performing Loan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang. ECONOMICA A Journal of Economic and Economic Education Vol. 3 No. 2Messai, A. S & Fathi J. (2013) Micro and Macro Determinants of Non Performing Loans. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 3 no. 4.Moinescu, B. (2008). Banking Stability and Unemployment. An Empirical analysis on Romania. IMF – National Bank of Romania Regional Seminar on Financial Stability Issues. Romania, September 18-19. 2008Nanga, M. (2005). Makroekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada.Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Papers, 1-27.Otoritas Jasa Keuangan (2011). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2010. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.Otoritas Jasa Keuangan (2013). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.Otoritas Jasa Keuangan (2017). Laporan Keuangan Perbankan – Bank Umum - BPD. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.Otoritas Jasa Keuangan (2018). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017,. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.Rahmah, G. (2018). Kenapa Kredit Macet BPD Masih Tinggi? . diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1053792/kenapa-kredit-macet-bpd-masih-tinggiRosita, M & Musdholifah. (2016). Pengaruh Makro Ekonomi, Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan pada Bank Asing di Indonesia. Bisma – Bisnis dan Manajemen – Volume 8 No. 2 Desember 2016Shingjergji, A. (2013). The Impact of Macroeconomic Variables on the Non Performing Loans in the Albanian Banking System During 2005 – 2012. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, No. 9Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter & Perbankan Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUISoebagio, H. (2005). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional (Tesis Dipublikasikan) Universitas Diponegoro, Indonesia.Sukirno, S. (2014). Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta : KencanaSumarsono, S. (2009). Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu.UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Diakses dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htW. Mawardi (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assets Kurang Dari 1 Triliun. Jurnal Bisnis Strategi, vo. 14. no. 1Wibisono, Y. (2005). Metode Statistika , Yogyakarta : BPFE. UGM.Widarjono, A. (2006). Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi & Keuangan. Jakarta : UIWidodo. (2018). Metodologi Penelitian : Populer & Praktis. Depok : PT Raja Grafindo Persada.Yudistira, G. (2018). NPL bank daerah masih di atas industri, ini penyebabnya menurut OJK. diakses dari https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-daerah-masih-di-atas-industri-ini-penyebabnya-menurut-oj
PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAKPENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARATTheresia Oktavia Terdapat beberapa masalah yang terjadi sebelum digalakkannya dana desa, misalnya saja seperti masyarakat yang hanya sebagai penonton dalam proses pembangunan dan juga salah sasaran dalam memberikan bantuan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat apakah kebijakan dana desa dapat memperbaiki wajah desa di Provinsi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan indicator-indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) di Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data sekunder dengan menggunakan aplikasi E-Views 10. Jenis penelitian ini yaitu Kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki Pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran, dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan arah negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dan TPAK. Indikasi penyebab hal tersebut terjadi ialah karena walaupun tenaga kerja banyak terserap, Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa tidak terlalu di fokuskan kepada pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak langsung dapat dirasakan hasilnya secara langsung, ada beberapa tahapan dan proses yang dilalui oleh masyarakat dan pemerintah desa lewat perencanaan pembangunan desa, seperti halnya dengan proses dalam memperbaiki kualitas pendidikan di desa agar anak-anak yang putus sekolah dapat bersekolah kembali hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Kata Kunci : Dana Desa, Tingkat Kemiskinan, Penggangguran, TPAK RINGKASANPENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Latar Belakang dan Tujuan PenelitianOtonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah. Namun, pola persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Barat terutama di daerah pedalaman ialah penduduk menyebar dalam kelompok-kelompok kecil hal ini menyebabkan sulitnya dalam melakukan pembinaan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan ekses negative terhadap pemerataan pembangunan daerah antar wilayah, terutama pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana perekonomian, sosial dan lainnya khususnya dalam masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan.Dalam lingkup desa kelemahan system perencanaan dan pembangunan pedesaan pada masa lampau yakni paradigma klasik ( trickle down effect ) dalam praktiknya telah menimbulkan masalah yang cukup serius seperti ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan, dan sifat masa bodoh ( antar daerah dan antar masyarakat ) yang menyebabkan TPAK di desa dalam pembangunan jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan kota karena jumlah bukan angkatan kerja di desa jauh lebih sedikit disbanding jumlah angkatan kerja.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.Dana desa sebagian besar telah dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu upaya yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan data panel. Model persamaan ini disebut sebagai model regresi sederhana karena hanya memiliki satu variable bebas. Perubahan pada variable terikat (Y) hanya ditentukan oleh perubahan pada satu variable bebas (X) dan factor lain yang tercakup dalam eror term ( € ). Dalam penelitian ini terdapat tiga persamaan dalam perhitungan regresi linear sederhana yakni :Y1it =β1it + β1X1it + €1it……………………………………………. (3.1 )Y2it =β2it + β1X1it + €2it……………………………………………. ( 3.2 )Y3it =β3it + β1X1it + €3it……………………………………………. ( 3.3 ) Dimana ;Y1it = Tingkat KemiskinanY2it = Tingkat PengangguranY3it = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja β 1it ; β 2it ; β 3it = Kostanta β1X1it = Koefisien Dana Desa, Variabel Independen€1it ; €2it ; €3it = eror termi = entisitas ke-i t = periode ke-t 3. Hasil Penelitian Pada hasil analisis diketahui bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dana desa memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan dan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja yang dimana dapat dikatakan bahwa hipotesis umum secara teoritik tidak terbukti.Namun, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dana desa memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat penganguran yang dimana dapat dikatakan bahwa hipotesis umum secara teoritik terbukti dalam penelitian ini. 4. Kesimpulan dan SaranA. KesimpulanVariabel Dana Desa memiliki pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan pada jumlah Dana Desa yang dikucurkan setiap tahunnya tidak membawa perubahan yang cukup baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah desa di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini selain karena besaran DD yang tidak sama di beberapa wilayah desa, Dana Desa pun difokuskan untuk investasi infrastruktur dimana hal ini tidak bisa serta merta langsung mengatasi kemiskinan dalam jangka waktu dalam setahun atau dua tahun saja.Variabel Dana Desa memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat. Terjadinya peningkatan pada jumlah dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya membawa perubahan yang cukup baik dalam meningkatkan kesempatan kerja di wilayah pedesaan di Provinsi Kalimantan Barat. Terjadinya peningkatan pada jumlah kucuran dana desa dapat memperluas kesempatan kerja di desa.Variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan indikasi bahwa bukan angkatan kerja bertambah jumlahnya dan ada indikasi pula terhadap adanya perbaikkan di bidang pendidikan masyarakat desa.B. SaranBerdasarkan pada kesimpulan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Pemerintah desa harus proaktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah. Partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa.Pemerintah desa harus memberikan kesempatan bagi masyarakat desa dalam menyuarakan kebutuhan. Serta masyarakat harus terlibat dan turut berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa.Masyarakat desa harus ikut andil dalam mengawasi setiap anggaran serta pengalokasian dana desa. Sehingga dapat dimanfaatkan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Akbar, M. F. (2018). Analisis Teori Pembangunan Studi Mengenai Perkembangan Pembangunan Di Indonesia. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/323772756_Analisis_Teori_Pembangunan_Studi_Mengenai_Perkembangan_Pembangunan_Di_Indonesiahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/323772756_Analisis_Teori_Pembangunan_Studi_Mengenai_Perkembangan_Pembangunan_Di_Indonesia Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan. Sukseskan Padat Karya Tunai, Mendes PDTT Kerahkan 39.000 Pendamping Desa (2018). Retrieved from http://www.bpkp.go.id/berita/read/19423/0/Sukseskan-Padat-Karya-Tunai-Mendes-PDTT-Kerahkan-39.000-Pendamping-Desa.bpkp Bappeda. (2013). RPJMD Kalbar 2013-2018. Desa, C. (2016). Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa. Retrieved from http://www.keuangandesa.com/2016/04/tahapan-perencanaan-pembangunan-desa/ Dydha, D. O. (2017). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarkat Desa (Studi Pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). Fatah, Z., Sholichah, N., & Pramudiana, I. D. (2018). Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa ( Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang ) Firdhania, R. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember. Irawan, S. M. (1997). Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.Kalimantan Barat, P. P. (2019). Aspek Demografi Provinsi Kalimantan Barat. Kalimanatan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemendesa, D. (n.d.). Daftar Desa Nasional. Retrieved from http://datin.kemendesa.go.id/simpora/rpt_jumdesa_nassmry.php?pageno=2&grpperpage=ALL Kemendesa, S. (n.d.). 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa. Retrieved from https://satgas.kemendesa.go.id/# Kemenkeu, D. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id Kementerian Desa, P. D. T. (n.d.). Rekapitulasi Dana Desa Tingkat Provinsi. Retrieved from http://datin.kemendesa.go.id/simpora/rpt_dd_provinsismry.php?pageno=2&grpperpage=All Kementrian Keuangan. (2017). Kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2017), 21–24. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Buku Pintar Dana Desa, 113. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf Kuncoro, M. (2006). Ekonomika Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan. Upp Stim Ykpn. Menteri. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, 1–10. Retrieved from https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdfNafiudin, M. (2018). Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Naifun. (2013). Tenaga Kerja Pembangunan Ekonomi Pengangguran. Retrieved from http://www.nafiun.com/2013/05/tenaga-kerja-pembangunan-ekonomi-pengangguran.html Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Depok: PT. Raja Grafinda Persada. Oktanti, A. (2018). Evaluasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Rezkinosa, R. B. (2011). Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) Dan Nilai Output Industri Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1997). Makro Ekonomi. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama. Sari, I. M., & Abdulah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15. Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi, Irma Setianingsih, 1–18. Sjafii, A. (2004). Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia, 59–76. Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra Pembaruan, 23–32. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/141404-ID-kontribusi-dana-desa-terhadap-pembanguna.pdf Supianto*, Urep, S. A., & Putra, W. (2017). Pengembangan Sektor Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 3, 251-281 Themehause. (2018). Permasalahan Dana Desa. Retrieved from https://danadesa.id/permasalahan-dana-desa/ Tv, I. (2018a). Kepala Desa Di Kalbar Enggan Cairkan Dana Desa - iNews Kalbar 10/05. Pontianak. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=QL_aMaIaPKg Widarjono, A. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia. Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 8, 176–185. https://doi.org/10.4324/9780203446515
ANALISIS KUAWALITAS PELAYANAN RAWAT INAP BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN PBI ( PENERIMA BANTUAN IUARAN ) STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE DI KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAK Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Salah satunya adalah kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Kota Pontianak. Salah satu permasalahan yang di hadapi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Kota Pontianak tersebut adalah pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak sopan dari pihak rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan, kendala dan kebijakan pemerintah mengantisipasi kendala dalam penggunaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara konkrit kejadian dan kenyataan yang ada di lapangan (kuesioner dan wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai kualitas pelayanan publik BPJS Kesehatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Kota Pontianak mengenai sarana dan prasarana baik ruang pelayanan maupun di ruang rawat inap dan sarana lainnya, serta memperhatikan kinerja perawat dalam melayani pasien rawat inap khususnya pasien BPJS Kesehatan PBI, dimana BPJS Kesehatan perlu memperhatikan kondisi penunjang pelayanan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan PBI.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Rawat Inap, Pasien BPJS Kesehatan PBI DAFTAR PUSTAKAAlamsyah, D. (2001). Manajemen Pelayanan Kesehatan. Pontianak: Nuha Medika.Azwar, A. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: BinarupaAksara.Bungin, B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif . Yogyakarta: Gajah Mada Press.Dwiyanto, A. (2006). Transparansi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Serta Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.Lontaan, M. M. (2014). Kualitas Pelayanan Publik di RSUP Prof.Dr.R.D Kandou Malalayang Manado (Studi pada pasien peserta BPJS kesehatan). -, 4.Lovelock, C., Wirtz, J., & Mussry, J. (2010). Pemasaran Jasa Manusia, Teknologi, Strategi. Jakarta: Penerbit ERLANGGA.Mangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.Moenir. (2006). Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.Nasution, S. (2000). Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.News, T. (2016, 12 Jumat). -. Retrieved 8 Rabu, 9, from http://pontianak.tribunnews.com/2016/12/16/ini-kata-dewan-soal-keluhan-pasien-di-rsud-sultan-syarif-mohamad-alkadrie: -Nidia. (2012). Pengaruh Kualitas Layanan Jasa Kesehatan Terhadap Kepuasan Paisen Puskesmas Bara-Baraya Makassar. Universitas Hasanudin, -.Nidia. (2012). Pengaruh Kualitas Layanan Jasa Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien PUSKESMAS BARA-BARAYA Makassar. Universitas Hasanuddin, 3.Noor, H. F. (2015). Ekonomi Publik. Jakarta: Indeks.Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Angkasa.Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Suyanto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bina Ruda Aksara.Times, T. T. (2016, 12 Jumat). -. Retrieved 8 Rabu, 2017, from http://thetanjungpuratimes.com/2016/12/16/pelayanan-rsud-sultan-syarif-muhammad-alkadrie-memalukan/ : -Tjiptono, F. (2000). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.Tjiptono, f. (2008). Service Manajemen; Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: Andi Offset.Tjiptono, F. d. (2005). Service Quality & Satisfication. Yogyakarta: Penerbit Andi.Winarsih, R. &. (2005). Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen'c Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Belajar.Yamit, Z. (2004). Manajemen Kualitas Produk Dan Jasa. Jakarta: Ekonesia