Jurnal Curvanomic
Not a member yet
715 research outputs found
Sort by
Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Remitansi di Indonesia
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi dan kurs terhadap remitansi di Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan adalah inflasi, kurs, dan remitansi. Data yang digunakan adalah data time series kuartalan dari tahun 2005-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda sebagai alat analisis. Data diolah menggunakan software Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap remitansi di Indonesia. Secara parsial, inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap remitansi di Indonesia, sedangkan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap remitansi di Indonesia. Kontribusi atau sumbangan pengaruh inflasi dan kurs terhadap variasi naik turunnya remitansi di Indonesia sebesar 49,81% dan sisanya 50,19% dipengaruhi oleh factor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kata kunci: Inflasi, Kurs, Remitansi DAFTAR PUSTAKAAndika, E. W., & Dawood, T. (2018). Variabel Makroekonomi dan Remitansi Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, 3 (2), 185-192. Retrieved from http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/8017. Bank Indonesia. (2018). Pengenalan Inflasi. Retrieved from https://www.bi.go.id/ id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx. Boediono. (2008). Ekonomi Makro. Yogyakarta : UGM Darmanto, E. B. (2019). Analisis Pengaruh Cadangan Devisa dan Remitansi TKI terhadap Nilai Tukar Rupiah Periode 2008-2017. Makro, 4 (1), 1-15. Retrieved from http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_makro_ manajemen/article/download/531/439. Darsono, & Rahman, R. E. (2018). Pasar Valuta Asing: Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers. Dibyantoro, B., & Alie, M. M. (2014). Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Daerah Asal. Jurnal Teknik PWK, 3 (2), 319-332. Retrieved from https://ejournal3.undip. ac.id/index.php/pwk/article/view/5072. Fadilla. (2018). Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate terhadap Inflasi. Jurnal EcoMent Global (JEMG), 3 (2), 183-197. doi: 10.35908/jeg.v3i2. 478. Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hamidah, C. (2013). Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri Pada Peningkatan Investasi Daerah Asal. Jurnal Ekuilibrium, 11 (2), 1-14. doi: 10.24269/ekuilibrium.v8i1.33. Hasan, R. R., & Rubayyat, H. (2015). The Determinants of Worker Remittance in Term of Foreign Factors: The Case of Bangladesh. Studies in Business and Economics, 10 (3), 81-93. doi: https://doi.org/10.1515/sbe-2015-0038. Hor, C., & Pheang, P. (2017). Analysis Determinant Factors Effect on Migrant Workers’ Remittances Flow to the CLMV Countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 7 (2), 202-207. Retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3939/pdf. Kuncoro, M. (2018). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Murni, A. (2016). Ekonomi Makro. Bandung: Refika Aditama. Nizar, M. A. (2014). Pengaruh Aliran Masuk Devisa Tenaga Kerja (Worker's Remittance) terhadap Nilai Tukar Rupiah. Jurnal Pembangunan Manusia , 8 (1), 1-19. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/ 65728. Rahman, A., & Wadud, M. A. (2014). Macroeconomic Determinants of Remittances in South Asian countries: A Dynamic Panel. 1-18. Retrieved from https://bea-bd.org/site/images/pdf/089.pdf. Ramadhan, V. L. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia (1984-2013). Jurnal Fakultas Ekonomi, 6 (3), 1-10. Retrieved from http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article &op=view&path%5B%5D=5139&path%5B%5D=4347. Rochman, A. M. (2014). Pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah, Utang Luar Negeri dan Ekspor terhadap Cadangan Devisa Indonesia. 1-25. Retrieved from https://www.academia.edu/28361780/PENGARUH_INFLASI_KURS_RUPIAH_UTANG_LUAR_NEGERI_DAN_EKSPOR_TERHADAP_CADANGAN_DEVISA_INDONESIA_Oleh. Romdiati, H. (2012). Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan Arah Migrasi serta Remitansi. Jurnal Kependudukan Indonesia, 8 (2), 27-53. Retrieved from http://ejurnal. kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/25/19. Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori pengantar. Depok: Rajawali Pers. Sultonov, M. (2013). The Macroeconomic Determinants of Remittances Flows from Russia to Tajikistan. Economics Bulletin, 19 (4), 417-430. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11300-013-0257-7. Suratman, E & Wahyudi. (2009). Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan. Pontianak: Untan Press Suseno, & Astiyah, S. (2009). Inflasi. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Syarifuddin, F. (2015). Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia (BI) Institute. Tabit, S., & Moussir, C. E. (2016). Macroeconomic Determinants of Migrants’ Remittances: Evidence from a Panel of Developing Countries. International Journal of Business and Social Research, 6 (7), 1-11. doi: http://dx.doi.org/10.18533/ijbsr.v6i7.969. Utari, G. A., Christina, R., & Pambudi, S. (2016). Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya. Jakarta: Bank Indonesia (BI) Institute. Widarjono, A. (2009). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Ekonesia.
EVALUASI KETEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DI KEC. SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBU RAYA
No full textABSTRAKEvaluasi ketepatan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan program bantuan rumah layak (RLH) untuk dipertanggung jawaban kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisisa hasil Evaluasi Ketepatan Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kunci yang ditentukan dengan Nonprobality sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan subjek penelitian yaitu Dinas PUPR, Aparatur Kecamatan, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Keluarga / wakil Kepala Keluarga.Hasil dari penelitian ini diketehaui bahwa evaluasi implementasi prorgam pembangunan rumah layak huni (RLH) di Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya permasalahan dalam proses implementasi kebijakan tersebut seperti kurangnya pengawasan dinas terkait waktu pembangunan hingga tahap penyelesaian masih ada beberapa masyarakat yang membangun rumah melebihi waktu yang ditentukan yaitu tujuh bulan, kurangnya keterbukaan sosialisasi tentang program pembangunan rumah layak huni ini oleh pemerintah desa ke masyarakat.Kata kunci: Rumah Layak Huni, Masyarakat, Dinas PUPR DAFTAR PUSTAKAAgustino, L. (2008). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung; Alfabeta.Anto, E. (2018, Januari 3). Kriteria Penerima Bantuan Bedah Rumah. Diperoleh dari Website:http://puskim.pu.go.id.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.Dunn, William N. (2000), Pengantar Analisis Kebijkan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.Jhigan, M.L. (2000), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.Musta’an. (2018), Tak Layak Salah Satu Rumah Penduduk yang Masuk Kategori RTLH di Desa Temuyuk. Pontianak Post. Co. Id, 14 July 2018.Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Nugraha, A.F. (2014), Implementasi Program Reabilitas Sosial Rumah TidakLayak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Sultan Sugeng Tirtayasa.Nurasrizal. (2010), Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Dusun Kayu Kadang Kota Sawahlunto. Universitas Diponegoro: Tesis Yang Dipublikasikan.Parsons, W. (2008), Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemukiman RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.Riduwan. (2010), Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bnadung.Alfabeta.Suparmoko, M. (2003), Keuangan Negara dalam Teori dan Publik. Yogyakarta; BPFE.Suharto, E. (2006), Mebangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung. Alfabeta. Sudaryono, (2017). Metodelogi Penelitian. Depok: PT Raja Grafindo Persada.Trikomara, R., sebayang, M., & Putri, M.E. (2007). Analisis Kebutuan Rumah Layak Huni di Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.Winarno, B. (2007). Kebiajakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Persada.Wahab, Abdul Solichin. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi kebiajakan Publik. Jakarta: BumiAksara.Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebiajakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.Yulianti, W. (2013). Efektifitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pontianak Kota. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.Yetty, A, Erni, P. K. (2017) Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura.Zulkifli. (2013). Rumah Gubuk Tribun Pontianak. Co. Id, 17 November 2017
Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Alokasi Belanja Modal Serta Deskriptif Kualitas Belanja: Studi Kasus 11 Kota Di Indonesia
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pada korupsi terhadap alokasi belanja modal kota di Indonesia yang terdiri dari 11 kota. Untuk membuktikan apakah setiap kota memiliki kualitas belanja pada tahun 2010, 2015, 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber datanya diambil dari Transparansi International Indonesia (TII), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil uji t-statistik korupsi sebesar 3,077454 dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak semua kota tergolong memiliki kualitas belanja, hanya terdapat enam kota yang tergolong memiliki kualitas belanja.Kata Kunci : Korupsi, IPK, Alokasi Belanja Modal, dan Kualitas Belanja. DAFTAR PUSTAKA ACFE Indonesia Chapter #111. (2016). Survei Fraud Indonesia, Association Of Certified Fraud Examiners.Amalia, R, S. (2018). Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui Pemberitaan Media Elektronik Kompas.com Di Indonesia Tahun 2017. Jurnal Ekonomi Vol. 2 No. 2: 20-78.Amri, K. (2017). Pengaruh Indeks Harga Konsumen dan Belaja Modal Terhadap Indeks Perilaku Korupsi. Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 8 No 1: 49-78.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2012). Buku 1: Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2010). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2015). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2017). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector. (2003). Corruption and Poverty: A Review of Recent literature. Washington, Dc USA: Mangagement System International.Dewi, A. (2006). Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarya Vol. 1 No. 1.Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2010). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2015). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2017). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idHalim, A. (2002). Akuntansi Sektor Public: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama Jakarta: Selemba Empat.Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publi: Akuntansi Keuangan Daerah. Selemba Empat, JakartaHartanti, Evie. (2007). Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 9Heriwibowo, D. (2016). Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika dan Pengukuran Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia. Ekonomi Vol. 1 No. 1: 39-91.Hermawan (2010). Analisis Penelusuran Transaction Fraud dalam Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan.Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor Non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1: 40-62.Kassem, R. (2012). The New Fraud Treangle Model. Journal Of Emerging Trends In Economi and Management Sciences Vol. 3 No. 3: 191-195.Kristanto, B, S. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktur Kelemahan Pengendalian Internal.Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat. YogyakartaMardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.Maulana, Z. (2016). “Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Aceh Utara”. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1: 78-82.Munir, B. (2003). Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center.Nawatwi, S. (2016). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi studi empiris Negara-negara Asia Pasifik. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 31 No. 1: 14-25.Norwandi, D. (2006). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Edisi Terbaru: Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.Nurdiwaty, D & Zaman, B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 7 No. 1: 31-40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan peraturan Permendagri No 32 Tahun 2011)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Rinusu (2003). Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakart: Civil Education and Budget Transparency Advocation (CIBA) and Friedrich Ebert Stiftung (FES).Ross, A. (1973). The Economic Theory Of Agency: The Pricipal’s Problem. American: Economic Review Vol. 63 No. 2: 134-139.Saragih, J, P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indah: Jakarta.Saputra, B. (2012). The Impact Of Fiscal Decentralization On Corruption In Indonesia. Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3: 293-309.Siregar, H dan Wahyuniarti, D. (2008). “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”.Smith, A. (1776). The Wealth Of Nations, Teori Ekonomi Klasik. Konsep Rent-Seeking.Sudarto. (1977). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: AlumniSugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: AlfabetaTADF. (2013). “Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah”. Laporan Penelitian. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.Transparency International Indonesia. (2010). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2015). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2017). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2017). Laporan Indeks Presepsi Korupsi.Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). Nomor 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). Nomor 2 Tentang Pemerintah Daerah.Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga. EKONESIA: Yogyakarta.Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1: 49-65.Yacoub, Y. & Adelia, R. (2011). Pengaruh Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahawan.Yusup, M. & Aryani, A, Y. (2015). Kepala Daerah, Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. Jurna Ekonomi Vol. 2 No. 1: 61-78
Manfaat Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat)
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan PKH secara kualitatif dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis manfaat yang diperoleh Keluarga Penerima Manfaat pada PKH terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, wawancara, dan telaah dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan tabel distribusi frekuensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh para pendamping pada saat di lapangan dan dalam pelaksanaan PKH tersebut sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, untuk penetapan calon peserta PKH, kemudian persiapan daerah hingga penetapan KPM PKH ini dilakukan melalui keputusan Pemerintah pusat atau Dinas Sosial. Dengan begitu, kontribusi PKH pada komponen pendidikan 7,92%, sedangkan pada komponen kesehatan 7,85%, dan pada komponen kesejahteraan sosial hanya 6,99% dan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga 13,65% rata-rata 14,47%. Walaupun kontribusinya sedikit tetapi manfaat yang dirasakan oleh seluruh responden termasuk dalam jangka panjang. Faktor pendukung antara lain, KPM memiliki motivasi atau antusiasme tinggi dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.Kata Kunci : Manfaat; Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM). DAFTAR PUSTAKAAndira, A., Burhanudin., & Kalalinggi, R. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman. Vol. 6, Nomor 4.Arikunto, Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik. Jakarta : Rineka Cipta.Albert & Hahnel (1999). Marxism and Socialist Theory: Socialism in Theory and Practice.Badan Pusat Statistik. Kecamatan Pontianak Barat Dalam Angka. Kota Pontianak.Badan Pusat Statistik (2018). Publikasi Resmi Statistik. IndikatorKesejahteraan Rakyat Kota Pontianak. Diakses pada 13 Februari 2020. https://pontianakkota.bps.go.id/publication/2019/11/20/e22fcee00285cda60c103de8/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-pontianak-2018.html.Bungin, M. P. (2013). Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi.Jakarta : Prenadamedia Group.Cahyono, T., Agus. S & Iryani, W. S. (2018). Gerak langkahProgram Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga HarapanTerhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. JurnalPenelitian Kesejahteraan Sosial. Vol 17, No 4.Dinas Sosial Kota Pontianak. Kategori Penduduk Miskin di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.Dinas Sosial Kota Pontianak. Data Penerima Program PKH. Kota Pontianak.Isnaini, (2014). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) PadaBidang Pendidikan Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai. Jurnal Administrasi Publik. 10.31289/jap.v4i2.1387. Vol.4, No.2.Jhingan, M. L. (2010). Teori Ekonomi Ppembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Rajawali Pers.Mankiw, N Gregory (2003). Teori Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.Murdiansyah, Isnan. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). Jurnal STIE Widya Gama Lumajang. Vol. 4, No.1.Nugraha, A. D. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan KabinetIndonesia Bersatu II. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik.Diakses pada 07 februari 2020. https://www.program+penanggulangan+kemiskinan+kib+2+kominfo.pdf&oq.Nugroho, Ryan (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.Panggabean, M., Matondang, L. R. E. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kotadi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan. No. ISBN: 978-602-53460-3-3Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 12 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pontianak. Diakses pada 29 Januari 2020. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44828/perda-kota-pontianak-no-12 tahun-2012.Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan. Journal Of Nonformal Education and Community Empowerment. 10.15294/pls.vli2.16271. Vol 11.Somantri, A., & Muhidin, S. A. (2006). Aplikasi Statistika Dalam Penelitian. Bandung : CV Pustaka Setia.Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Bandung : Alfabeta.Suyanto, Dr. B. (2013). Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Edisi 1. Malang : Instrans.Tangkilisan, H. N. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis dan Transformasi. Balairung.Todaro, P. M., & Smith, C. S. (2011). Ekonomi Pembangunan.Edisi sebelas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.Utomo, D. H., & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga HarapanDalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik. Vol.2, No 1.Virgoreta, D., Pratiwi, N. R., & Suwondo. (2015). Implementasi Program KeluargaHarapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Vol. 2, No. 12.Winarno, Budi. (2007). Kebijakan publik: Teori dan Proses. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAK Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan yang lebih luas didalam mengelola dan mengatur urusan pemerintah daerah serta didalam menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa strategi peningkatan pajak Hotel, Restoran dan Hiburan melaui pengembangan pariwisata di Kota Pontianak. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perusahaan sebagai pertimbangan menentukan kebijakan perusahaan. 2) Mengetahui faktor eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran kedepan. 3) Menentukan kebijakan strategi pemasaran berdasarkan pada analisis SWOT. Metode analisis didalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep Fred R. David, yaitu analisis Matriks Internal Factor Evaluation dan Matriks External Factor Evaluation (The Input Stage), analisis SWOT (The Matching Stage), dan pengambilan keputusan (The Decision Stage).Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel, Restoran, serta Pajak Hiburan adalah dengan meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel, restoran, dan pajak hiburan Kota Pontianak dengan kualitas promosi yang lebih efektif; memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah Kota Pontianak untuk menarik wisatawan domestik dan internasional; pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan; meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan. DAFTAR PUSTAKA Boud Bovy, Manuel and Lawson, Fred. (1998). Tourism and Recreation Development : A Handbook of Physical Planning. Boston: CBI Publisher.BPS. (2016). Statistik Wisatawan Mancanegara Kota Pontianak 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.BPS. (2016). Statistik Wisatawan Mancanegara Kota Pontianak 2016. Pontianak: CV. Grafika Utama Press.Buhalis, Dimitrios. (2001). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges. Current Issues in Tourism. Vol. 4 (5). 440-480.David, Fred R. 2010. Manajemen Strategis Konsep. Jakarta : PT. PrenhallindoDimanche, Frederic. (2003). The Lousiana Tax Free Shooping Program for International Visitor. Journal of Travel Research. Vol. 41. 311-314.Ghotam, K.F. (2005). Tourism Gentrification: The Case of New Orleans’ Vieux Carre (French Quarter). Urban Studies, Vol. 42 (7). 1099–1121.Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi. AksaraHidayat, Muchtar. (2017). Analisis Perhitungan Potensi Dan Strategi Pengembangan Pajak Reklame Di Kabupaten KutaI Barat. Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM) . Vol 1 (2). 182-199Irawan, Koko. (2010). Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya TarikWisata Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kertas Karya. ProgramPendidikan Non Gelar Pariwisata. Sumatera Utara: Universitas SumateraUtara.Jessy, Tiara, A.P. (2014). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerag (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata. Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 (3). 1603-1616.Karppi, Ilari., Kokkonen, Merja., & Smith, K.L. (2001). SWOT-analysis as a basis for regional strategies. the Nordic Centre for Spatial Development: Sweeden.Khairunisa. (2011). Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Vol. 22 (3).227-224Koo., Chau., Koo., Liu., &Tsui. (2011). A structured SWOT approach to develop strategies for the government of Macau, SAR. Journal of Strategy and Management Vol. (1).62-81Kusumaningrum, Dian. (2009). Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata Di Kota Palembang. Tesis PS. Magister Kajian Pariwisata. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.Liansie, G. (2016). Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat. Bandar Lampung: Universitas Lampung.Maderoji. (2012). Srategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sintang. Sintang: Universitas Terbuka.Mutiasari, Emerensia. (2010). Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan, Dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.Nair, C.K., & Amresh, P. (2016). Development of Strategic Plan for Hotel Industries through Swot Analysis. SSRG International Journal of Mechanical Engineering ( SSRG – IJME ) – Volume. 3 (3). 6-10.Pao, Jay, W. (2004). Recent Developments and Prospects of Macao’s Tourism Industry. Monetary Authority of Macao. 79-95.Piga, Claudio, A.G. (2003). Territorial Planing And Tourism Development Tax. Annals of Tourism Research, Vol. 30 (4). 886–905Prasetyo, U.S. (2011). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Universitaas Sebelas Maret.Pratiwi, Estherini, H. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tanggerang Tahun 2010–2014. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Purwanto, Edy. (2015). Analisis Potensi Dan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pontianak. Jurnal Magister Ekonomi Untan. Vol. 1 (1).Puspitasari, E.RA. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Semarang : Universitas Dipenogoro.Putra, Wisudawan, K.L. (2013). Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau Dari Potensi Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1 (1).56-62.Qadarrochman, Nasrul. (2010). Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota SemarangDan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Semarang : Universitas Dipenogoro.Rachman, Herlina. (2005). Pendapatan Asli Daerah. Arifgosita, Jakarta.Rangkuti, Freddy. (2016). SWOT Balanced Scorecard. Gramedia. Jakarta.Resmi, Siti. (2012). Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.Sariisik, Mehmet., Turkay, Oguz., & Akova, Orhan. How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis and related strategies. Procedia Social and Behavioral Sciences Vol. 24. 1014–1025Siagian, Sondang, P. (2005). Manajemen Strategik. Jakarta. PT. Bumi Aksara.Siahaan, Marihot Pahala. (2010). Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.Sinaga, Supriono. (2010). Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kertas Karya. Program DIII Pariwisata. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.Sr, Manuel, V., & Croes, R.R. (2003). Growth, Development and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba. Int. J. Tourism Res. (5). 315–330.Suliswati, Uly. (2013). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember. Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1). Jember: Universitas Jember.Suratman, E & Wahyudi. (2009). Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan, Pontianak: Untan PressSuwantoro, Gamal. (2009). Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.Soekadijo, R.G. (1996). Anatomi Pariwisata. Gramedia. Jakarta. Sugiyono. (2004). Statistika untuk Penelitian. Cetakan keenam. Bandung: CV AlfabetaWaoma, Samalua. (2018). Strategi Pencapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan. RISET & JURNAL AKUNTANSI Vol. 2 (2). 1-12Wardiyanto, (2011), Perencanaan Pengembangan Pariwisata, Lubuk Agung: Bandung.Warsito. 2001. Hukum Pajak. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.Yuliani, Sri., Ansoriyah,Faizatul., & Nurhaeni, Ismi, D.A. (2016). The Development of Online-Based Hotel and Restaurant Tax: Advantages and Constraints in the Case of Pekalongan City. The 3rd International Conference on Social and Political Science “The Impact of Information Technology on Social and Political Dynamics”, (2016), Vol.2017. 251-258.Yunanti, Lilik. (2010). Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten. Tesis PS. Magister Ekonomi Pembangunan, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Indeks Desa Membangun Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
No full textABSTRAK Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Pengukuran pembangunan desa dilakukan oleh kemendes dengan peraturan kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengukuran pembangunan oleh kemendes dalam permendes No 2 Tahun 2016 disebut indeks desa membangun (IDM). Penelitian bertujuan mengetahui Bagaimana kondisi pembangunan sosial ekonomi, karateristik warga desa, perbedaan penilaian IDM berdasarkan presepsi warga desa, perbedaan kategori IDM berdasarkan presepsi warga desa terhadap pembangunan sosial ekonomi di desa serta dampak koperasi dan lembaga bank terhadap IDM Desa Merarai Dua. Metode yang digunakan yaitu Metode Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan data kantor desa. Secara keseluruhan hasil untuk pembangunan sosial sudah baik, perbedaan antara kategori pemerintah dan responden tidak terlalu jauh sedangkan untuk hasil perhitungan ada sedikit perbedaan nilai yaitu untuk presepsi responden sebesar 0,6362 dengan status IDM berkembang, sedangkan untuk penilaian pemerintah sebesar 0,7259 dengan status IDM maju. Desa Merarai Dua mempunyai nilai IDM dalam kategori berkembang, berbeda dengan penilaian pemerintah yaitu maju, dengan IKE paling rendah masih dalam kategori tertinggal diantara indeks lainya seperti IKS sudah maju dan IKL masih dalam kategori berkembang. Perbedaan sebesar 0,0897 penilaian dari segi pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari presepsi responden. Dampak koperasi dan bank untuk IDM desa cukup baik karena dapat mengangkat perekonomian warga desa.Kata kunci : IDM, Koperasi Dan Bank, Desa Merari Dua.DAFTAR PUSTAKAAndriani, M (2008). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia. Skripsi Sarjana Dapartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas dan Manjemen, Institute Pertanian Bogor.Arsyad. L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang, Tahun 2020.Boediono, (2009). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM.Diki, T. (2016). Studi Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung.Eka, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM) : Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. Kajian Aspek Lingkungan Hidup. Vol. 9. No. 2 Juli 2019.Fauzan, A.W. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponogoro. Semarang.Firdaus, M., & Ariyati, M, (2004). Manajemen Pengkreditan Bank Umum. Edisi Dua. Bandung: Alfabeta.Harning, S.V,.& Amri. (2016). Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxsa Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016.Irawan.,& Suparmoko, M. (2014). Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE.Jumiadin & Sunarwan Asuhadi (2018). Kajian Aspek Lingkungan Hidup Pada Pengukuran Pembangunan Desa di Kabupaten Wakatobi. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol. 4. No. 2 Oktober 2018.Kantor Desa Merarai Dua, Tahun 2019.Kementrian Desa (2019), Indeks Desa Membangun.Kartika, Metasari (2019): Public Service and Micro-Small Enterprise Developments in Indonesia. Published in: Integrated Journal of Business and Economics , Vol. 3, No. 1 : pp. 108-115.Moh, H, Setyobakti (2017), Indentifikasi Masalah Dan Potensi Berbasis Indek Desa Membangun (IDM) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wangir Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi. Vol 7. Maret 2017.Muhtarom, Nurhadi. K,&, Eri Purwanti (2018), Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Jurnal Kelitbangan. Vol 6. No2. 27 Juli 2018.Noor, H.F. (2015). Ekonomi punlik Edisi 2. Jakarta: Indeks.Oki Oktaviana & Devi Triady. B, (2017). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. Jurnal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bantenn Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Tahun 2017.Rahardjo A. (2006). Pembangunan Desa dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.Rochmad, H. (2009). “peran koperasi unit desa dalam meberikn kredit dikalangan masyarakat Klaten, studi kasus KUD JUJUR Karangnongko. Jurnal Fakultas Hukum.Soejono Soekanto. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Siagian, Sondang, P. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.Sofiyanto, M., & Mardani, R.M. (2016). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. E–Jurnal Riset Manajemen.Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.Sukirno, S. (2020). Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Supatoyo, H, S & Bambang, J. et. al. (2018). pengaruh sektor keuangan Bank Pengkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional. jurnal kajian ekonomi & keuangan. Sun’an, M. (2015). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Mitra Wacana MediaSutamihardja. (2004). Perubahan Lingkungan Global, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana: IPB.Todaro, M., & Smith, S. (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sebelas. Jakarta: Erlangga.Umar, H. (2013) Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEDAAN HARGA SEMBAKO DI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN KOTA PONTIANAK
No full textThis study aims to determine the effect of differences in the prices of basic foods in traditional markets and modern markets in the city of Pontianak. This research uses descriptive qualitative method by collecting data from observation and direct interviews. In the form of 30 samples in traditional markets and 30 samples in modern markets in the city of Pontianak, where samples were taken randomly. The results showed that the effect of differences in basic food prices on traditional markets and modern markets was caused by the promotion of modern markets and more stock of goods in the modern market so that the modern market still gained profit if they made promises to some basic foods in the modern market. But at the price of basic food in the traditional market is not the final price. The price is still a bargaining stage from consumers to traders in traditional markets and the price is still an agreement between buyers and sellers.Keywords: Effect of Basic Food Price Differences, Difference in Prices of Basic Foods.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perbedaan harga sembako di pasar tradisional dan pasar modern di kota Pontianak. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari observasi dan wawancara langsung. Berupa 30 sampel di pasar tradisional dan 30 sampel di pasar modern di kota Pontianak, dimana sampel di ambil secara acak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh perbedaan harga sembako pada pasar tradisional dan pasar modern di sebabkan oleh promosi pada pasar modern dan stok barang pada pasar modern lebih banyak sehingga pasar modern tetap mendapatkan untung apabila mereka membuat promsi pada beberapa sembako di pasar modern. Namun pada harga sembako di pasar tradisional bukan merupakan harga akhir. Harga tersebut masih ada tahap tawar-menawar dari konsumen kepada pedagang di pasar tradisional dan harga tersebut masih ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.Kata kunci : Pengaruh Perbedaan Harga Sembako, Perbedaan Harga sembako.DAFTAR PUSTAKA Agustiar, Memet. (2010). “ Urbanisasi, Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi Lokal ”. Pontianak : Program S2.Agussyah, Putra. (2004). Pengaruh Pengembangan Pasar Modern terhadap Kehidupan Pasar Tradisional di Pusat Pasar Medan (Studi Kasus di Pusat Pasar Medan). Skripsi. Medan:Universitas Sumatera Utara.Amstrong, Gary & Philip, Kotler. (2012). Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1. Jakarta: Prenhalindo.Aziz, M.H. (2005). “Menguasai Pasar Mengeruk Untung”, Jakarta : Renaisan PT. Krisna Persada.Aziz, M.H. (2014). “Dasar-dasar Periklanan”, Yogyakarta: Graha Ilmu.Basu, swastha. (2002). “ Pemasaran Modern “. Yogyakarta : PT.Liberty.Cadillah, Emiliana. (2011). Eksistensi Pasar Tradisional. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.Danim, Sudarwan.(2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia. Ekapribadi. (2007). Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jakarta.Hanafie. (2010). Pengantar Ekonomi. CV Andi, Jakarta.Hariyati, Yuli. (2007). Ekonomi Mikro. Jember: CSSHouston, dan Busch. (1995). Marketing Strategic Foundation. Penerbit Richard D. Irwin inc, Homewood Illionis.Kartajaya, H (2007). Hermawan kartajaya on Segmentation, Bandung : PT. Mizan Pustaka.Kotler,Philip. (2012). Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2009). Pemasaran. Jilid 2. Edisi ketiga belas. Jakarta : PT.Erlangga.Kuncoro, Mudrajad. (2008).”Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional”,bahan presentasi diskusi di Kadin DIY.Melani, Agustina. (2016). Pasar tradisional dan Modern, Apa Bedanya?.https://www.liputan6.com/bisnis/read/2514492/pasar-tradisional-dan-modern-apa-bedanya. (24 juni 2019).Moleong, Lexy J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.Nahdliyul, Izza. (2010). Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Pasar Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Novy, Herviyani. (2009). Meneliti mengenai Resiko harga gubis dan bawang merah di Indonesia. Skripsi. Bogor:IPB.Olson, Jerry, dan Paul Peter. (2000). Consumer Behavior. Prilaku Konsumen dan Startegi Pemasaran. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.Pangestu, (2007). Pemberdayaaan Pasar Tradisional, Jakarta.Paul, Peter. J dan Jerry C. Olson, (2000), Consumer Behaviour : Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, jilid 1 dan jilid 2, Jakarta : Erlangga.Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Peraturan 15/MPP/Kep/2/1998 pada 27 Februari 1998 Tentang Sembilan bahan Pokok.Sinaga, Pariaman. (2006). Makalah Pasar Modern VS Pasar Tradisional. Kementrian Koperasi dan UKM. Jakarta.Soemarsono, (1990). Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga, Jakarta: Reieneka Cipta, H17.Sudarsono, (1995). Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.Supriyono, (1999). Akutansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentu Harga. Edisi Kedua. Cetakan Ke Empat Belas. BPFE, Yogyakarta.Stato, hapto, (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Bawang Merah dan Peramalannya (Studi Kasus Pasar Induk Kramat Jati, DKI Jakarta). Skripsi. Bogor:IPB.Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, (2012), Pemasaran Strategik. Yogyakarta, ANDI.Yuwalliatin, Kholis, dan Ratnawati, (2011). “Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Prilaku Konsumen”, Dinamika Sosial Ekonomi
PENGARUH INVESTASI DAN PENDIDIKAN TERHADAP PENGAGGURAN DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2018
No full text Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi PMDN terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. (2) untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi PMA terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. (3) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode observasi 2010-2018. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat maupun publikasi lainnya yang terkait untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan model regresi Random Effect model. Data diolah dengan menggunakan Eviews8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan PMDN tidak dapat mengurangi tingkat pengangguran. (2) Penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, artinya kenaikkan PMA akan diikuti dengan kenaikkan tingkat pengangguran. (3) Angka partisipasi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, berarti APS memiliki pengaruh atau mempengaruhi tingkat pengangguran. Kata kunci: Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat PengangguranDAFTAR PUSTAKAAmbarsari, I. & Didit, P. (2005). Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 2 No. 3.Astuti, W. Y. (2014). Pengangguran Terdidik di Perkotaan. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi.Bayar & Sasmaz. (2017). Impact of Foreign Direct Investments on Unemployment in Emerging Market Economies: A Co-integration Analysis. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No.3, 90-96.Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019).Badan Pusat Statistik. (2019). Kalimantan Barat dalam Angka 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik.--------Statistik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.--------Statistik Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.--------Statistik Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.--------Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2018.Badan Koordinasi Penanaman Modal (2014): Investasi di Indonesia Bergeser ke Arah Padat Modal, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/ 14/04/24/n4j4cw-bkpm-investasi-di-indonesia-bergeser-kearahpadat-modal, diakses pada 20 Maret 2019.Chella, N. & Phiri, A. (2017). Long-run cointegration between foreign direct investment, direct investment and unemployment in South Africa. MPRA Paper, No. 82371.Depnakertrans. (2004). Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. Majalah Nakertrans Edisi 3 Th. XXIV-Juni.Dornbusch & Fischer. (1994). Makro ekonomi. Alih bahasa Julius A. Mulyadi. Jakarta: Erlangga.Panca Kurniasih, Erni (2017). Pengaruh PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 02, 97-199.Feriyanto, N. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius.Irpan, H. M., Saad, R. M., Nor, A. H. S., Noor, A. H. & Ibrahim, N. (2016). Impact of Foreign Direct Investment on The Unemployment Rate in Malaysia. Journal of Physics: Conference Series 710.Kementrian Koperasi dan UKM. (2011). Kamus Istilah Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Jakarta: Kementrian Negara UKM.Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2003). Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta: KPPOD.Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi 4. Jakarta: Erlangga.Latip, D. (2009). Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Tahun 2000-2006. Tesis Universitas Indonesia, Indonesia.Lincolin, A. (1974). Ekonomi Pembangunan. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.Mankiw, N. G. (2003). Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.Mirică, A. (2014). Higher Education – A Solution To Unemployment? Case Study: Romania. Romanian Statistical Review, No. 3.Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 15, No. 2.Nurfatah. (1991). Manajemen Keuangan, Lingkup Manajemen Keuangan dan Alat-alat Analisa Keuangan. Jakarta: CV Asona.Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.Prasetyo, P. E. (2011). Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.Raselawati, A. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia.Rosyidi, S. (2000). Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Erlangga.Samuelson, N. (2003). Ilmu Mikro Ekonomi Edisi Tujuh Belas. Jakarta: PT Media Global Edukasi.Sari, A. K. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 02.Soesastro, et al,. (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 1: 1945-1959. Jakarta: Kanisius.Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.Sukirno, S. (2008). Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Sunariyah. (2004). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: AMP YKPN.Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendapatan. Jakarta: Salemba Empat.Todaro, M. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.Tohar, M. (2000). Membuka Usaha Kecil. Jakarta: Kanisius.Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi Kedua). Yogyakarta: Ekonisia.Wihda, B. M. (2013). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta Tahun 1996-2012. Skripsi Universitas Diponegoro, Indonesia.Wolbers, M. H. J. (2000). The Effects of Level of Education on Mobility between Employment and Unemployment in the Netherlands. European Sociological Review, Vol. 16, No. 2, 185-200.World Bank. (2005). The Global Competitiveness Report 2005-2006. Geneva: World Economy Forum.World Economy Forum (2007) The Global Competitiveness Report 2005-2006. Geneva: World Economy Forum.Yonathan, S. H. (2003). Analisis Vector Autoregression (VER) Terhadap Korelasi antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia 1983/1984-1999/2000. Jurnal Ekonomika, Vol. 2 No. 3.Yuliasih, F. W. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), Vol 7, No 1.Zeb, N., Qiang, F. & Sharif, M. S. (2019). Foreign Direct Investment and Unemployment Reduction In Pakistan. International Journal of Economics and Research, Vol. 5, I. 2
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendidikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat
No full textKemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan angka pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan yang juga ikut meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota guna mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan model Fixed Effect Weight(FEW) dengan teknik Pooled Least Square. Jenis data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan kombinasi dari data time series 5 Tahun (2013-2017) dan data cross section 14 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.DAFTAR PUSTAKAAdriani, E & Wahyudi (2015) Pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. 15 (2) Ali, M (2009) Pendidikan untuk pembangunan nasional (menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi) Jakarta: Gramedia Amin, F (2019) Penganggaran di pemerintah daerah, Malang : UB Press Arini & Mustika, M. D. S (2015) Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak lansung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2017-2013. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 4 (3) Bhinadi, A (2017) Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Yogyakarta: Deepublish Bratakusumah, D. S., & Solihin, D (2004) Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, Jakarta: Gramedia Badan Pusat Statistik (2013) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2014) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kabar ……………………(2015) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2016) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2017) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar Cahyat,A., Gönner, C, & M Haug,(2007) Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, Bogor: CIFOR Indonesia Chambers, R (1983). Rural Development, Putting the Last First, Longman : London. Darmadi, H (2019) Pengantar pendidikan era globalisasi (konsep dasar, teori, strategi dan implementasi dalam pendidikan globalisasi) Banten : An1mage Dewi, I, Paulus, S, Koleangan, R. A. M & Engka D.S.M (2017) analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiksinan melalui belanja daerah di Kota Bitung. 19 (2)Edward H (2016) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal ilmu pemerintahan widyapraja, 4 (1) Fauzan, M (2006) Hukum pemerintahan daerah, kajian tentang hubungan aantara pusat dan daerah, Yogyakarta: UII Press Firdausy, C. M (2017) Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Hasbullah (2001) Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Herman (2018) Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru. Equilibrium, 6 (2) Hodijah, S (2017) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Indonesia, 4 (2) Istimal, I (2012) dampak dana alokasi umum terhadap kemiskinan di kota tangerang, Jurnal liquidity, 1 (1) Jhingan, M. L. (2012) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta :Rajawali Press. Jolianus (2016) Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Journal of economic and economic education. 4 (2) Kartasasmita, G (1996). Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: Pustaka Cidessindo Kuncoro, M (2006) Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Yogyakarta : UPP STIM YKPN manado tahun 2004-2014, Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi, Fakultas ekonomi dan Bisnis jurusan ilmu ekonomi pembangunan, Universitatas Sam Ratulangi Manado. 14 (3) Manek, M & Badrudin, R (2016) Pengarunh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur. Telaah Bisnis, 17 (2) Nurcholis, H (2007) Teori dan praktif pemerintahan dan otonomi derah, Jakarta: Grasindo Oktaviani, A. N (2018) Pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Economic development Analysis journal 7 (3) Rika, S. D, Munawaroh & Puruwita, D (2012) pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Econosains, 10,(2) Ritonga, H.(2003). Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik. Rumawas, W (2014) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sitaro. Jurnal Logos Spectrum, 9 (1) Seran, S (2016) pendidikan dan pertumbuhan ekonomi versus kemiskinan penduduk (kasus provinsi nusa tenggara timur) Yogyakarta : Deepublish Setiyawati, A & Hamzah, A (2007) Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, pendekatan analisis jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 4 (2) Sholeh, A & Rahayu, Y (2018) Analisis pengarun tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Sungkai 6 (1) Sitepu, R. K. & Sinaga, B. M (2004) Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia : Pendekatan Model Computable General Equilibrium” Sugianto, (2007) Pajak dan retribusi daerah (pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retrebusi daerah), Jakarta : Grasindo Sumodiningrat, G (1999). Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia Suparlan, P (2004). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor. Suparmoko, M. (2003) Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE-UGM.Supriatna, T (1997), Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung: Humaniora Utama Suryandari, A. N (2017) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014. Universitas Negeri Yogyakarta Suwandi (2015)Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta : CV Budi Utama Syafril & Zen, Z (2017) Dasar dasar ilmu pendidikan, Jakarta : Kencana Tilaar, H.A.R.. (2002) Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Todaro, M. P & Smith, S. C (2003) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan, Jakarta : Erlangga Todaro, M. P & Smith, S. C (2006) Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Erlangga Wahyu, W (1994) Maksimasi pendapatan asli daerah sebagai kekuatan ekonomi daerah, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, 21 (3) Warjio (2006) Politik Pembangunan (Paradoks, teor, Aktor dan ideologi), Jakarta:Kencana Wulandari, P. A., & Iryanie, E (2018) Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah, Yogyakarta :Deepublish (CV Budi Utama) Yacoub, Yarlina (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemsikinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos. Vol. 8, Nomor 3. ISSN 1693-9093. Yuliani, I (2019) Pengaruh belanja dan investasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia (anggota IKAPI
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Dalam Bidang Pendidikan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcomes dalam bidang pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews9.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desntralisasi fiskal yang di proksikan dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Angka Partisipas Sekolah SMP. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negative dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hubungan yang negative dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA.Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah.DAFTAR PUSTAKAAdisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu.Anggaraini, H.G. (2014). Analisis Output dan Outcomes Bidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah di Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 1.Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.Astri, M., Nikensari, S.I., & Wiralaga, H.K. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No. 1. Bachrul, E. (2002). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia, Jakarta. UI-Press.Badan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2015). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2016). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2017). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2018). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Bakti, G.P., & Kodoatie, J.M. (2012). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan di kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1.Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. Policy Sciences, 24.Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of monetary economics, 37 (2).Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga, Jakarta.Ebel, R.D. & Serdar, Y. (2002). On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper.Fransisca, C. (2009). Peran Partisipasi Kegiatan di Alam Masa anak, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai Moderasi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan. Disertasi S3. Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Unversita Gadjah Mada Yogyakarta.Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Hamzah, F., Rosyadi., & Kartika, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2017, Vol. 6 , No. 2.Huda, N.A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta. Diponegoro Journal Of Economics. Volume 2, Nomor 1.Isdijoso, B. (2002). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.Khairunnisa. Hartoyo, S., & Anggreni, L. (2014) . Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat, Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 15 No. 1 Juli 2014, p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280.Khotijah, U. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Studi Kasus : Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Dan 2012. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Vol. 9 No. 1. Februari 2016.Lugastoro, D.P. (2013). Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya, Malang.Mahendra, P.G., & Ulupui, I.G.K.A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015). ISSN : 2302 – 8556.Mangkoesoebroto, G. (1994). Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi. Jakarta, Gramedia Pustaka.Mangkoesoebroto, G. (1999). Kebiiakan Ekonomi Publik Di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik, Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.Mardiasmo. (2002). Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi ke - 2, Penerbit ANDI Yogyakarta.Samsubar, S. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis.Saragih, J.P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.Sasana, H. (2006). Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/Kota Provinsi jawa Tengah. Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 :145-170.Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 16, No.1. Maret 2009, Hal. 50 – 69.Simanjuntak, R.A. (2002). Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Dalam Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Kompas, Jakarta.Simanjuntak, T. (2001). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah , Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.Sudewi & Wirathi. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 3.Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.Suparno, H. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastuktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 5 No.1. Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (11th Edition ed., Vol. I). Jakarta: Erlangga.Trisnantoro, L. (2008). Reposisi Dinas Kesehatan Akibat Kebijakan Desentralisasi dan Sistem Kesehatan Wilayah.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Pendanaan Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Desesntralisasi Fiskal”.Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah”