Jurnal Curvanomic
Not a member yet
715 research outputs found
Sort by
EVALUASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA KALIMAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
No full textABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan Desa Kalimas tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan evaluatif dengan analisis persentase dan disajikan dengan tabel. Analisis persentase dengan menggunakan tabel mengevaluasi tentang Distribusi dan Penggunaan dana desa berdasarkan tahun dan sektor yaitu; Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola dana desa yang mana didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa; dan Dampak dana desa terhadap Pembangunan Desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi dan penggunaan dana desa di Desa Kalimas diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai dana desa sudah cukup baik karena sebagian besar masyarakat mengetahui dari media televisi dan sosial. Hasil dari dana desa di bidang Pertanian sudah terlaksana hanya saja masih terdapat permasalahan kinerja pemerintah Desa Kalimas yaitu penggunaan dana yang cukup besar untuk pelatihan pencegahan dan kebakaran hutan sementara yang mengikuti pelatihan tersebut hanya beberapa orang saja, kurangnya penilaian pemerintah dalam menyeleksi mana yang lebih layak mendapatkan bantuan atau tidak seperti pada pembagian bantuan budidaya ikan nila. Tata kelola dana desa di Desa Kalimas baik itu di tingkat pemerintah desa hingga masyarakat cukup baik dari sisi perencanaan, hanya saja dalam sikap pelaksanaan dan pegawasannya masih memiliki kekurangan yaitu ketahanan jalan dan kwalitas jalan yang buruk sehingga dalam kurun waktu beberapa bulan jalan yang dibangun akan cepat rusak.Tingkat efisiensi pengelolaan dana desa masih kurang efisien, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih boros dalam penggunaan dana desa. Sementara tingkat efektivitas pengelolaan dana desa adalah stabil dan sudah efektif karena hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%. Kata kunci: Evaluasi, Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi.DAFTAR PUSTAKAAdisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: GRAHA ILMU. Adisasmita, R. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: GRAHA ILMU. Annivelorita. (2015). Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan.E-Journal.An.Fisip-Unmul.Ac.Id. Arikunto, Suharsimi., (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. 14.hlm. 37. Jakarta: Rineka Cipta. Arfianto,A.E.W& Balahmar,A.R.U(2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.E-Journal. FISIP - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 56-57. Arsyad, L. (2010). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE. Irwin, M. (2017).Implementasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap.Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Kantor Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Kuncoro, M. (2011).Metode Kuantitatif Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. Mahsun, Mohammad (2009). “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mastajul (2017). Evektifitas Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Kuala Mandor B Kabuapten Kubu Raya.Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, 6-7. Novita, D. (2017). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 tentang efektif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Riduwan (2007). Skala Pengukuran Variabel-variabelPenelitian.Bandung: Alfabeta. Sugiyono (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Saputra, I.W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Tangkumahat, F, Panelewen, V, & Mirah, A (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsra. Teguh, M. (2005). Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Thomas (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.eJournal Pemerintahan Integratif. Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2011). Economic Development Eleventh Edition. Alih Bahasa: Agus Dharma. Editor: Adi Maulana & Novietha Indra Sallama. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Widodo, Tri., (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan Desa Kalimas tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan evaluatif dengan analisis persentase dan disajikan dengan tabel. Analisis persentase dengan menggunakan tabel mengevaluasi tentang Distribusi dan Penggunaan dana desa berdasarkan tahun dan sektor yaitu; Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola dana desa yang mana didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa; dan Dampak dana desa terhadap Pembangunan Desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi dan penggunaan dana desa di Desa Kalimas diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai dana desa sudah cukup baik karena sebagian besar masyarakat mengetahui dari media televisi dan sosial. Hasil dari dana desa di bidang Pertanian sudah terlaksana hanya saja masih terdapat permasalahan kinerja pemerintah Desa Kalimas yaitu penggunaan dana yang cukup besar untuk pelatihan pencegahan dan kebakaran hutan sementara yang mengikuti pelatihan tersebut hanya beberapa orang saja, kurangnya penilaian pemerintah dalam menyeleksi mana yang lebih layak mendapatkan bantuan atau tidak seperti pada pembagian bantuan budidaya ikan nila. Tata kelola dana desa di Desa Kalimas baik itu di tingkat pemerintah desa hingga masyarakat cukup baik dari sisi perencanaan, hanya saja dalam sikap pelaksanaan dan pegawasannya masih memiliki kekurangan yaitu ketahanan jalan dan kwalitas jalan yang buruk sehingga dalam kurun waktu beberapa bulan jalan yang dibangun akan cepat rusak.Tingkat efisiensi pengelolaan dana desa masih kurang efisien, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih boros dalam penggunaan dana desa. Sementara tingkat efektivitas pengelolaan dana desa adalah stabil dan sudah efektif karena hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%. Kata kunci: Evaluasi, Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi
Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahaun 2012-2015
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan efisien dan inefisien anggaran belanja daerah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat baik secara teknis biaya maupun teknis sistem dan bertujuan untuk memberikan gambaran perbaikan input maupun output pada daerah yang inefisien agar bisa mencapai efisiensi. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kurun waktu tahun 2012 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau tidak efisien dikarenakan rasio jumlah perawatnya yang dibawah standar ideal, infrastruktur jalan yang tidak memadai dan produksi listrik yang rendah. Anggaran belanja daerah kesehatan yang tinggi juga menyebakan Kabupaten Sanggau tidak efisien secara teknis biaya. Sementara Kabupaten Kayong Utara bisa efisien dikarenakan anggaran belanja daerah kesehatannya yang rendah dan juga rasio jumlah perawat yang tinggi disebabkan oleh jumlah penduduk yang rendah. Kabupaten Kapuas Hulu bisa mencapai efisisensi teknis biaya dikarenakan rasio jumlah puskesmas yang tinggi dan juga produksi listrik yang tinggi. Kota Singkawang bisa mencapai efisiensi karena rasio jumlah perawat yang sangat tinggi, produksi listrik tinggi dan jalan yang rusak sedikit. Untuk daerah yang tidak efisien secara teknis sistem, seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang dikarenakan outcome berupa AHH masih rendah, distribusi air bersih yang rendah, dan AKB yang tinggi. Selain itu, wilayah Kabupaten Ketapang yang luas juga menyebabkan tidak efisien secara teknis sistem. Kabupaten Bengkayang bisa efisien dikarenakan memiliki AHH yang sangat tinggi, rasio jumlah puskesmas yang tinggi dan rasio jumlah perawat yang tinggi. Kabupaten Landak bisa mencapai efisiensi teknis sistem dikarenakan AHH yang tinggi dan AKB yang rendah. Kabupaten Kubu Raya bisa mencapai efisiensi karena AKB yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jaraknya dekat dengan Ibu Kota Provinsi. Kota Pontianak bisa efisien karena AHH yang tinggi, AKB yang rendah, dan distribusi air bersih yang tinggi. Kata kunci: Efisiensi, DEA, Anggaran Belanja Bidang Kesehatan, Efisiensi Teknis Biaya, Efisiensi Teknis Siste
Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (KURS) dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia
No full textABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Indonesia, sedangkan variabel bebasnya adalah pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi. Data yang digunakan adalah data time series yaitu periode Juli 2014- Desember 2017. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis regresi berganda yaitu OLS.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (0,0009) dan Nilai Tukar (0,0007) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Inflasi (0,7371) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Koefisien determinasi (adj R²) sebesar 32.98%.Kata Kunci: Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Nilai Tukar Inflasi dan Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia, OLS Daftar PustakaAndra,Harry. “Analisis Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional dan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010Aristantia Radis Agista. 2015 “Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muammalat Indonesia Tbk”. Skripsi dipublikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.Boediono. 1987. “Ekonomi Moneter". Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.Boediono. 2013. “Ekonomi Moneter”. Yogyakarta: BPFE YogyakartaGujarti, Damodar. “Ekonometrika Dasar”, Erlangga, Jakarta, 2006.Hermawan, Candra Dedy. “Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.Karim, Adiwarman. “Ekonomi Makro Islami”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.Karim, Adiwarman. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.Kuncoro, Mudrajat. “Metode Riset untuk Bisnis Ekonomi bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?”, Erlangga, Jakarta , 2009.Mankiw, N. Gregory. “Macroeconomics”, Edisi 5, Harvard University, Edisi Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2003.Martinngsih, Alfina. “Analisis Pengaruh sertifikat Bank Indonesia (SBIS), Nilai Tukar (KURS) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Juli 2010-Desember 2013”, FEB, Jakarta, 2014Muttaqiena, Abida. “Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012”, Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang, 2013.Nachrowi, Nachrowi D, Hardius Usman. “Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrikal Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”, FEUI, Jakarta, 2006.Poetry,Dwi Zakiah. “Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah” Islamic Finance & Business Review,2011.Sukirno, Sadono. “ Makro Ekonomi Teori Pengantar” Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.Sukirno, Sadono. “ Teori Pengantar Mikro” Edisi Ketiga, Rajawali Perss, Jakarta, 2005.Sukirno, Sadono. “Pengantar Teori Ekonomi Makro”, Rajawali Press, Jakarta, 2004. Wirdiyanongsih, Perwataatmadjaya, Gemala, dan Yeni. “Bank dan Asuransi Islami di Indonesia”. Kencana dan Fakultas Hukum UI, 2006.Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs 30 Oktober 2007 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah.Syafi’i, Muhammad Antonio. “Bank Syariah an Teori ke Praktik”, Genta Insani, Jakarta, 2001
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTAURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KETAPANG
No full text Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan kontribusi Penerimaan Pajak Restauran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak yakni pemilik restauran tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Dengan melihat tingkat efektivitas, kontribusi dan ketaatan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan data primer yang diperoleh dari kuisioner. Analisis yang penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang dijabarkan dari apa yang didapat di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kontribusi Penerimaan Pajak Restauran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang. Dimana dari 84 wajib pajak restauran 50 diantaranya tidak membayar pajak. Salah satu faktor yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sosialisasi yang harus dijadwalkan secara rutin. Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi wajib pajak restauran tidak melakukan kewajibannya yaitu omzet/penghasilan restauran menurun. Kata kunci : Pajak, Efektivitas, Kontribusi, PA
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Kalimantan Barat ”. Dengan variabel bebasnya adalah pertumbuhan ekonomi (X1) dan tenaga kerja (X2) adapun yang menjadi variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah (Y).Penelitian bersifat kasual asosiatifyangmengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan uji statistik t dan uji statistik F dan koefisien determinasi. Setelah melakukan pengujian hipotesis dengan program Eviews 7, dan membandingkan hasil uji chow dan hausman, maka didapatkan model yang terbaik untuk penelitian ini yaitu model fixed effect. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 5% atau 0,05.Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 5% atau 0,05 secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja secara signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012-2015
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan efisien dan inefisien anggaran belanja daerah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat baik secara teknis biaya maupun teknis sistem dan bertujuan untuk memberikan gambaran perbaikan input maupun output pada daerah yang inefisien agar bisa mencapai efisiensi. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kurun waktu tahun 2012 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau tidak efisien dikarenakan rasio jumlah perawatnya yang dibawah standar ideal, infrastruktur jalan yang tidak memadai dan produksi listrik yang rendah. Anggaran belanja daerah kesehatan yang tinggi juga menyebakan Kabupaten Sanggau tidak efisien secara teknis biaya. Sementara Kabupaten Kayong Utara bisa efisien dikarenakan anggaran belanja daerah kesehatannya yang rendah dan juga rasio jumlah perawat yang tinggi disebabkan oleh jumlah penduduk yang rendah. Kabupaten Kapuas Hulu bisa mencapai efisisensi teknis biaya dikarenakan rasio jumlah puskesmas yang tinggi dan juga produksi listrik yang tinggi. Kota Singkawang bisa mencapai efisiensi karena rasio jumlah perawat yang sangat tinggi, produksi listrik tinggi dan jalan yang rusak sedikit. Untuk daerah yang tidak efisien secara teknis sistem, seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang dikarenakan outcome berupa AHH masih rendah, distribusi air bersih yang rendah, dan AKB yang tinggi. Selain itu, wilayah Kabupaten Ketapang yang luas juga menyebabkan tidak efisien secara teknis sistem. Kabupaten Bengkayang bisa efisien dikarenakan memiliki AHH yang sangat tinggi, rasio jumlah puskesmas yang tinggi dan rasio jumlah perawat yang tinggi. Kabupaten Landak bisa mencapai efisiensi teknis sistem dikarenakan AHH yang tinggi dan AKB yang rendah. Kabupaten Kubu Raya bisa mencapai efisiensi karena AKB yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jaraknya dekat dengan Ibu Kota Provinsi. Kota Pontianak bisa efisien karena AHH yang tinggi, AKB yang rendah, dan distribusi air bersih yang tinggi. Kata kunci: Efisiensi, DEA, Anggaran Belanja Bidang Kesehatan, Efisiensi Teknis Biaya, Efisiensi Teknis Sistem DAFTAR PUSTAKA Adisamita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah: Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara. (2014). APBD Murni Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015. Kayong Utara: BPKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi. (2014). APBD Murni Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015. Melawi: BPKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. (2014). APBD Murni Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015. Sambas: BPKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. (2014). APBD Murni Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015. Sanggau: BPKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. (2014). APBD Murni Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015. Singkawang: BPKPD. Badan Pusat Statistik Bengkayang. (2013). Bengkayang dalam Angka 2013. Bengkayang: BPS. _________ . (2014). Bengkayang dalam Angka 2014. Bengkayang: BPS. _________ . (2015). Bengkayang dalam Angka 2015. Bengkayang: BPS. _________ . (2016). Bengkayang dalam Angka 2016. Bengkayang: BPS. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2013). Kalimantan Barat dalam Angka 2013. Pontianak: BPS. _________ . (2014). Kalimantan Barat dalam Angka 2014. Pontianak: BPS. _________ . (2015). Kalimantan Barat dalam Angka 2015. Pontianak: BPS. _________ . (2016). Kalimantan Barat dalam Angka 2016. Pontianak: BPS. Badan Pusat Statistik Kapuas Hulu. (2013). Kapuas Hulu dalam Angka 2013. Kapuas Hulu: BPS. _________ . (2014). Kapuas Hulu dalam Angka 2014. Kapuas Hulu: BPS. _________ . (2015). Kapuas Hulu dalam Angka 2015. Kapuas Hulu: BPS. _________ . (2016). Kapuas Hulu dalam Angka 2016. Kapuas Hulu: BPS. Badan Pusat Statistik Kayong Utara. (2013). Kayong Utara dalam Angka 2013. Kayong Utara: BPS. _________ . (2014). Kayong Utara dalam Angka 2014. Kayong Utara: BPS. _________ . (2015). Kayong Utara dalam Angka 2015. Kayong Utara: BPS. _________ . (2016). Kayong Utara dalam Angka 2016. Kayong Utara: BPS. Badan Pusat Statistik Ketapang. (2013). Ketapang dalam Angka 2013. Ketapang: BPS. _________ . (2014). Ketapang dalam Angka 2014. Ketapang: BPS. _________ . (2015). Ketapang dalam Angka 2015. Ketapang: BPS. _________ . (2016). Ketapang dalam Angka 2016. Ketapang: BPS. Badan Pusat Statistik Kubu Raya. (2013). Kubu Raya dalam Angka 2013. Kubu Raya: BPS. _________ . (2014). Kubu Raya dalam Angka 2014. Kubu Raya: BPS. _________ . (2015). Kubu Raya dalam Angka 2015. Kubu Raya: BPS. _________ . (2016). Kubu Raya dalam Angka 2016. Kubu Raya: BPS. Badan Pusat Statistik Landak. (2013). Landak dalam Angka 2013. Landak: BPS. _________ . (2014). Landak dalam Angka 2014. Landak: BPS. _________ . (2015). Landak dalam Angka 2015. Landak: BPS. _________ . (2016). Landak dalam Angka 2016. Landak: BPS. Badan Pusat Statistik Pontianak. (2013). Pontianak dalam Angka 2013. Pontianak: BPS. _________ . (2014). Pontianak dalam Angka 2014. Pontianak: BPS. _________ . (2015). Pontianak dalam Angka 2015. Pontianak: BPS. _________ . (2016). Pontianak dalam Angka 2016. Pontianak: BPS. Badan Pusat Statistik Sambas. (2013). Sambas dalam Angka 2013. Sambas: BPS. _________ . (2014). Sambas dalam Angka 2014. Sambas: BPS. _________ . (2015). Sambas dalam Angka 2015. Sambas: BPS. _________ . (2016). Sambas dalam Angka 2016. Sambas: BPS. Badan Pusat Statistik Sanggau. (2013). Sanggau dalam Angka 2013. Sanggau: BPS. _________ . (2014). Sanggau dalam Angka 2014. Sanggau: BPS. _________ . (2015). Sanggau dalam Angka 2015. Sanggau: BPS. _________ . (2016). Sanggau dalam Angka 2016. Sanggau: BPS. Badan Pusat Statistik Singkawang. (2013). Singkawang dalam Angka 2013.Singkawang: BPS. _________ . (2014). Singkawang dalam Angka 2014. Singkawang: BPS. _________ . (2015). Singkawang dalam Angka 2015. Singkawang: BPS. _________ . (2016).Singkawang dalam Angka 2016. Singkawang: BPS. Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal EMBA, 1 (3), 82-89. Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, (2016). Profil Kesehatan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015, Kayong Utara. Dinkes. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, (2015). Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014, Kubu Raya. Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, (2016). Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, Kubu Raya. Dinkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, (2013). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, Pontianak. Dinkes. _________ , (2014). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, Pontianak. Dinkes. _________ , (2015). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, Pontianak. Dinkes. _________ , (2016). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Pontianak. Dinkes. Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Erlangga. Efendi, F., & Makhfudli. (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Fahrianta, R. E. (2012). Ananlisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jurnal Manejemen dan Akuntansi, 13 (1), 57-72. Hakimudin, D. R. (2010). Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah (skripsi), Universitas Diponegoro, Indonesia.Hariadi,. Restianto,. & Bawono. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Indriati, N. E. (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). JESP, 6 (2), 192-205. Jafarov, E., & Gunnarson, V. (2008). Government Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Options. IMF Working Paper, WP/08/136, 1-34. Karianga, H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik. Depok: Kencana. Kurnia, A. S. (2006), Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). Jurnal Ekonomi Pembangunan. 11 (2), 1-20. Semarang: Universitas Diponegoro. Mangkoesoebroto, G. (1993). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Mardiasmo. (2002). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga. Muljarijadi, B. (2017). Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output. Bandung: UNPAD PRESS. Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 3 (4), 33-43. Pertiwi, L. D. (2007). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang,12 (2), 123-129. Rapiuddin., & Rusydi, B. U. (2017). Efisiensi Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Economics, Social, and Development Studies, 4 (1), 23-39. Reksohadiprodjo, S. (2001). Ekonomika Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Rusydiana, A. S., dkk. (2013). Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Teori dan Aplikasi. Bogor: SMART Publishing. Sukirno, S. (2000). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. _________ . (2007). Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada. Summapouw, O. J, & Roebijoso, J. (2017). Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish. Spillane, J. J. (2010). Ekonomi Farmasi. Yogyakarta: Grasindo. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. Umar, H. (2000). Bussines an Introduction. Jakarta: Gramedia Putaka Utama. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish. Yatiman, N., & Pujiyono, A. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010. Diponegoro Journal of Economics, 2 (1), 1-3. Zulyanto, A., Noerani, A. A., Badriah, L. S., & Istikomah, N. (2014). Pencapaian MDGs di Indonesia. Bandung: UNPAD PRESS. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412. Diakses tanggal 23 Februari 2018. https://kalbar.bps.go.id/dynamictable/2017/03/22/63/umur-harapan-hidup-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-barat-2010-2017.html. Diakses tanggal 26 februari 2018.
PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh investasi dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2000 – 2015. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 2000 -2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) menggunakan analisis segresi “Ordinary Least Square” (OLS) , penulis menggunakan regresi berganda dengan menggunakan Eviews 8. Hasil dari penelitian ini adalah investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuan ekonomi menunjukan hasil koefisien sebesar 0,548950, nilai t statistic sebesar 3,900597 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002, sedangkan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuan Ekonomi menunjukan hasil koefisien sebesar -1,178877, nilai t statistik sebesar -0,965303 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3382 yang mana lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan (α=0,05).Kata Kunci : Investasi, Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Pertumbuhan Ekonom
Strategi Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi Di Dusun Tunas Baru Desa Peniti Dalam Ii Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan pengeluaran dan strategi ekonomi rumah tangga petani padi dalam pemenuhan kebutuhan akan konsumsi rumah tangga di Dusun Tunas Baru Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Populasi sejumlah 157 KK, sedangkan untuk jumlah sampel adalah 50 KK petani padi. Teknik pengumpulan data ialah menggunakan kuesioner sedangkan untuk menganalisis datanya menggunakan peresentase. Hasil penelitian terdapat beberapa responden yang memiliki luas lahan yang bervariasi diantaranya responden terbanyak yang memiliki luas lahan seluas 2000 m2 dan 4000 m2 dengan peresentase 52 % dan 26 % dengan rata-rata pendapatan bersih terbanyak yang dimiliki oleh beberapa responden petani padi yaitu sebesar 29 %. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran total pangan dan non pangan dengan penghasilan bersih pertanian hanya terdapat 10 responden dengan peresentase 20 % yang bisa menyisihkan dari pendapatan pertaniannya sebagai tabungan, sedangkan 40 responden dengan peresentase 80 % tidak bisa mencukupi kebutuhan akan pangan dan non pangan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mendapatkan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik pangan maupun non pangan. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pekerjaan lainnya, seperti menjual hasil perkebunan, upah memanjat pohon kelapa dan lain sebagainya. Pendapatan tambahan yang diperoleh oleh para petani padi terbanyak yaitu dengan rata-rata interval Rp. 825.511 sampai Rp. 1.120.408 dari 34 % responden yang memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai petani padi guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.Kata Kunci : Pendapatan, Pengeluaran dan StrategiDAFTAR PUSTAKAAarsten, Van. 1953. Pengertian Pertanian. Di akses 10 Agustus 2017 jam 19.48 di halaman website http://www.tokomesin.com/Pengertian_Pertanian.htmlAdiwilaga, Anwas. 1992. “ Ilmu Usaha Tani ”. BandungBadan Pusat Statistik Indonesia. 2014. : Analisis Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan. 2014 : JakartaBadan Pusat Statistik Kabupaten Pontianak. 2016. : Kabupaten Mempawah Dalam Angka. 2016 : Kalimantan BaratDeliarnov. 1995. “ Pengantar Ekonomi Makro ”. Universitas Indonesia. JakartaDumairy. 1997. “ Perekonomian Indonesia ”.Erlangga. YogyakartaFadholi, Hernanto. 1989. “ Ilmu Usahatani ’’. Penebar Swadaya. JakartaHanafie. Rita. 2010. “ Pengantar Ekonomi Pertanian ”. Andi. YogyakartaHastuti. 2013. “ Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Miskin dengan Rumah Tangga Perempuan ’’. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 10, No.2Indriani, Y. 2015. “ Gizi dan Pangan ( Buku Ajar ) ’’. Aura. Bandar LampungLamusa, Arifuddin. 2010. “ Risiko Usahatani Padi Sawah Rumah Tangga di Daerah Impeso Provinsi Sulawesi Tengah ’’. Jurnal Ekonomi Pertanian Vol. 17, No.3Nur, M. Rianto Al Arif dan Euis Amalia. 2010. “ Teori Mikro Ekonomi ” . PT. Fajar Interpratama Mandiri. JakartaPriyanti, Atien, dkk. 2007. “ Model Ekonomi Rumah Tangga Petani Pada Sistem Inegrasi Tanaman-Ternak: Konsepsi dan Studi Empiris ’’. Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 17, No.2Samuelson. 1996. “ Makro Ekonomi ’’. Erlangga. JakartaSoekirno, Sadono. 1985. “ Pengantar Teori Mikroekonomi ”. Bima Grafika. JakartaSugiyono. 2008. “ Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&S ”. Bandung : ALFABETASuhardianto, Anang, dkk. 2007. “ Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Penghasil Beras Organik’’. Jurnal Gizi dan Pangan Vol. 2, No.3Sundaya, Yukha dan Muhardi. 2011. “ Prilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani MMiskin Tanaman Pangan di Jawa Barat: Analisis dan Simulasi Kebijakan ’’. Jurnal Ekonomi Vol. XXVII, No.1Suroto. 2002. “ Makro ekonomi ”. Edisi Perdana. PT. RajaGrafindo Persada. JakartaUndang-undang 2012. “ Tentang Pangan No. 18 .”Undang-undang 2003. “ Tenaga Kerja No. 13 Bab I pasal I ayat 2”Widjaya Tunggal, Amin. 1993. “ Akuntansi Biaya: Cetakan Pertama ”. PT. Rineka Cipta. JakartaZaini, Achmad. 2004. “ Dampak Transfer Payment Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia ’’. Jurnal Ekonomi Pertanian Vol. 1, No.
PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP TINGKAT HUNIAN HOTEL DAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2011-2015
No full textPajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Begitu juga dengan pajak hotel yang merupakan iuran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel untuk pemerintah daerah. Penelitian ini brtujuan untuk menguji pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap tingkat hunian hotel dan penerimaan pajak hotel di Kota Pontianak tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang dianalisis menggunakan menggunakan model analisis linear berganda dan model analisis linear sederhana dengan model Fixed Effect (Cross Section Weight) dan Ordinary Least Square. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah kunjunan wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat hunian kamar hotel, serta tingkat hunian kamar hotel berpengaruh posif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Pontianak.Kata Kunci: Wisatawan Domestik, Wisatawan Mancanegara, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Penerimaan Pajak Hotel
PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT KONSUMSI, INFLASI, NPL, DAN LDR TERHADAP PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA TAHUN 2011-2015
Get PDFABSTRAK Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh suku bunga kredit konsumsi, inflasi, non performing loan (NPL), dan loan to deposit ratio (LDR) terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tahun 2011-2015secara parsial dan simultan. Data penelitian ini merupakan data runtut waktu yang bersumber dari situs halaman resmi Bank Indonesia dan OJK, yaitu lima tahun dimulai dari periode tahun 2011 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data dianalisis menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan program olah data Eviws 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit konsumsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,01490,05, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,00180,05.Hasil penelitian menunjukkan variabel suku bunga kredit konsumsi, inflasi, NPL dan LDR secara simultan brepengaruh terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 41,58%. Kata Kunci: Suku Bunga Kredit Konsumsi, Inflasi, NPL, LDR, Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah