Jurnal Curvanomic
Not a member yet
715 research outputs found
Sort by
Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
No full textPengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ABSTRAK Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, (2) menganalisis pengaruh jumlah uang beredar (JUB) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesiadan (3)menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan menggunakan data time series 2008 sampai dengan 2017 berupa triwulan dari masing-masing variabel yaitu inflasi, jumlah uang beredar, investasi dan pertumbuhan ekonomi.Hasil analisis data menunjukan bahwa (1) Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (2) Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan (3) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Investasidan Pertumbuhan Ekonomi. LEMBAR RINGKASAN SKRIPSI PENGARUH INFLASI, JUMLAH UANG BEREDAR, DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA1. Latar BelakangMasalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktorproduksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya (Sadono Sukirno, 1994:10). Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005).Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. 2. PermasalahanApakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2008-2017 ?Apakah jumlahuangberedar (JUB) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2008-2017 ?Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2008-2017 ? 3. Tujuan Penelitian1 Menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2008-2017.2 Menguji dan menganalisis pengaruh jumlahuangberedar (JUB) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2008-2017.3 Menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2008-2017. 4 Metode PenelitianAdapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Negara Indonesia, dengan waktu penelitian yang direncanakan mulai 01 April 2019 sampai dengan 01 Juni 2019. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi; data inflasi, jumlah uang beredar, investasi dan pertumbuhan ekonomi (triwulan) dalam satuan persen (%). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan model data timeseries. 5 Hasil dan pembahasanBerdasarkan hasil penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 6 Kesimpulan dan saran Berdasarkan hasil pengamatan permasalahan diatas, saran yang dapat diberikan kepada pemangku kepentingan terkait adalah sebagi berikut:Pemerintah diharapkan dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang dapat mengontrol tingkat inflasidi IndonesiaPemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, seperti dengan mempermudah perizinan berinvestasi.Untuk penelitian lainnya diharapkan mengkaji kembali penelitian ini dengan menggunakan metode lainnya dan penambahan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membuat temuan baru. DAFTAR PUSTAKA A Samuelson Paul & William D Nordhaus.(1997). Makro-Ekonomi.Edisi Keempatbelas. Jakarta : Erlangga.Afrizal, Dr. 2017. Analisis Kausalitas Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di IndonesiPeriode Tahun 2000.1–2014.4.Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2017, Vol. 6, No. 3, 236-250 Akbar, Dinul, A. (2012). Kausalitas Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDPVol 2 No.1. Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari http://www.bps.go.id/, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pada jam 19.30 WIB. Bank Indonesia (BI) diakses dari http://www.bi.go.id/, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pada jam 19.30 WIB Boediono.(1985). Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis pengantar Ilmu Ekonomi No 5. Edisi Ketiga,Yogyakarta. BPFE UGM. Boediono.(2011). Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Dewi SL & Kla Bagus Putu Purbadharmaja. (2013). Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.2 No.11. Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta Endri.(2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang Vol 13 No.1. Gulo, Angandrowa. (2016). Analisis Pengaruh Aspek Moneter Dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.8 No.2 Hidayat, Arie (2017). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Inflasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol.6 No.2 Insukindro, Aliman. (1999). Pemilihan dan Bentuk Fungsi Moel Empirik : Studi Kasus Permintaan Uang Kartal Riil di Indonesia, Jurnal ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14 No.4 Kuncoro, M. (2004). Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Kuncoro, M. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta:Erlangga. Ma’ruf, Ahmad., & Wihastuti, Latri. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.9 No.1. Mankiw, N. Gregory. (2006). Principles of Economics, 3rd edition.Jakarta: Salemba Empat. Mankiw, N. Gregory. (2003). Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Nopirin, Ph.D. (1987). Ekonomi Moneter Buku II. Edisi ke 1. Yogyakarta: BPFE Nopirin, Ph.D. (1992).Ekonomi Moneter Buku I. Edisi ke 4. Yogyakarta: BPFE Pambudi, W. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah).Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Purwanto. (2007). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Puspitaningrum. R., dkk. (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah (Studi pada Bank Indonesia periode tahun 2003-2012). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.8 No.1. Seprillina. L.,& Ismail. M. (2013). Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 1999:1-2012:2). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijawa Vol.1 No.2 Situmorang, Arif Tison. (2011). Pengaruh Efisiensi Perekonomian terhadap Pertumbuhan Ekonomi 32 Provinsi di Indonesia. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: Rajawali Pers. Sukirno, S. (2010). Makroekonomi Teori Pengatar Edisi Ketiga. Yogyakarta: Rajawali Pers. Sukirno, S. (2012). Makro Ekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Cetakan ke 21. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sukirno, S. (2002). Pengantar Teori Makroekonomi (Edisi Kedua). Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Tiwa, Frisyelia R. (2016). Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16 No.02 Todaro, M.,& Smith. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan.Jakarta: Erlangga.
NILAI TAMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN KACANG KEDELAI MENJADI TAHU (StudiKasusDi KelurahanSiantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa biaya produksi, mengetahui berapa nilai tambah, mengetahui tingkat efisiensi kegiatan usaha industri tahu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah industri tahu di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara pada tahun 2018. Dengan penentuan sampel menggunakan metode purposive (dengan cara sengaja), jumlah sampel dalam penelitian ini di ambil sebanyak 4 industri tahu.Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis biaya produksi, analisis nilai tambah hayami, analisis efesiensi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Biaya produksi tertinggi berada pada industri tahu Mulyana yaitu sebesar Rp 132.945.195 sedangkan biaya produksi terendah berada pada industry tahu Asong yaitu sebesar Rp 58.418.733. 2) Setelah Terjadinya perhitungan nilai tambah kedelai menjadi tahu mengakibatkan penambahan nilai secara ekonomi nilai tambah tertinggi berada pada industri tahu Asang dengan hargakedelai Rp. 7.500/kg menjadi Rp. 12.070 /kg tahu. 3) Berdasarkan perhitungan benefit cost (B/C Ratio) dapat dilihat bahwa keempat industri tahu yang berada di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara pada penelitian ini layak dijalankan. Hal ini dikarenakan indikator nilai B/C lebih dari satu (>1) sehingga keempat Industri dinilai efisien dan menguntungkan untuk tetap di laksanakan.Kata kunci : Industri Tahu, Purposive, Biaya Produksi, Nilai Tambah, Benefit Cost , Hayami DAFTAR PUSTAKAAdisarwanto, T. (2002).BudidayadeganPemupukan yang Efektif danPengoptimalanPeranBintilAkarKedelai.Jakarta :PenebarSwadaya.Adnaniyun. (2013). analisisusahaindustritahu di kecamatansragenkabupatensragen.Universitas Muhammadiyah, SurakartaAgustina, L. (2013). AnalisisEfesiensiObyekWisata Di KabupatenWonosobo.Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Skripsi.Anonim. 1983. Simposium nasional Agroindustri I, Jurusan Teknologi industri Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. BogorAustin, J.E. 1981. Agroindustrial Project Analysis. The Johns Hopkins University Prss. LondonBuntolo.(2004), Analisis Usaha Pembuatan Tempe Kedelai Skala Rumah Tangga di Kabupaten Sukoharjo.Eugene, A.Diulio, Salvatore, Dominick (2004), Schaum’s Easy Outlines “Principles Of Economics”, PT. Gelora Aksara Pratama.Gitinger, J. P. (1986). Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. Jakarta : UI Press. Diaksesdarihttps://id.wikipedia.org/wiki/ProduksiHayami, Y., T, Kawagoe, Y. Morooka & M. Siregar.(1987).Agricultural Marketing and Processing in Upland Java A Perspective from A Sunda Village. Bogor : CGPRT Centre. Diaksesdarihttp://xerma.blogspot.com/2014/01/pengertian-nilai-tambah-produk-pertanian.htmlHayami Y. 1987. Agricultural Marketing and Processing in Upland Java, a Perspective From Sunda Village. CGPRT Center: BogorPartadireja, Ace. 1985. Pengantar Ekonomi. BPFE-UGM, Yogyakarta.Putong,& Iskandar. (2010). Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta:Mitra wacana media.Pratama. (2015). AnalisisnilaiTambahKedelai Pada ProdukIndustriRumahTanggaPengolahanTahudiKecamatanNatarKabupaten Lampung Selatan. Sekolah Tinggi IlmuPertanian Dharma Wacana Metro, LampungRahardi, F. 1999. Agribisnis Tanaman BuahSoekartawi, Rusmadi, EffiD.(1993). Resiko daKetidakpastiandalamAgribisnis: Teori dan aplikasi.,Jakarta: PT. Raja GrafindoPrasada.Soekartawi. (1995). Analisis Usaha Tani. Jakarta : UI Press.Soedarsono Hadisapoetro (1975). Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: UGM. hlm. 3.Sumiarti, Murti et, al. 1987. Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan. Edisi II, Penerbit Liberty, Yogyakarta.Sukirno, S. (2002).Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.Tinaprilla. (2015). AnalisisFinansialUsahataniKedelai Dan Nilai TambahTahu Di Kabupaten Lombok Tengah.SEPA, 12Todaro, M. P.(1994). Pembangunan Ekonomi Dunia KetigaJilid2.Jakarta : Erlangga..Tunggadewi. (2009). AnalisisProfitabilitas Serta Nilai Tambah Usaha Tahu Dan Tempe (StudiKasus Di KecamatanTegalGundil Dan Cilendek Timur Kota Bogor). DepartemenAgribisnisFakultasEkonomi Dan ManajemenInstitutPertanian,Bogor
Evaluasi Dana Desa dan Dampknya Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2018
No full text ABSTRACTThis research is to evaluate Dana Desa (DD) which assessed from village officials point of view, society and the leader, also seen from the aspect of its usage, governance, the effect and in particular to discuss the agricultural sector. The result of this research is to show that Dana Desa (DD) in 2016-2018 received by village government was able to absorb by distributing to several existing sectors which include in the development and agriculture programs. In knowledge and participation, governance policy and the effect of Dana Desa (DD) has given enormous influence and change to society’s lives of LembahBeringin villageKeywords: Knowledge and Participation, Governance, The Effect of Agriculture Sector Development. 1. Latar BelakangAdanya anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa dalam jumlah besar, dalam hal ini Dana Desa (DD) maka seharusnya suatu desa lebih berkembang dan maju. Kemudian dalam semua bidang pembanguan desa terutama dalam pembangunan sektor pertanian, seharusnya lebih meningkat baik dalam pengagaran maupun program yang nantinya berdampak pada masyarakat lebih maju dan lebih sejahtera. Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud sebagaimana tujuan dari pemberian anggaran tersebut. Banyak faktor yang menyebakan hal tersebut, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan begitu, diperlukan penelitian ini untuk mengevaluasi dari adanya anggaran tersebut. A. Permasalahan Bagaimana distribusi dan penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan tahun dan sektor pembangunan Sektor pertanian di desa Lembah Beringin?Bagaimana pembangunan di Desa Lembah Beringin khususnya pada pembangunan sektor pertanian?Bagaimana pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Dana Desa (DD) pada pembangunan sektor pertanian di Desa Lembah Beringin?Bagaimana tata kelola kebijakan Dana Desa (DD) dari sudut pandang aparat desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada pembangunan Sektor pertanian di Desa Lembah Beringin?Bagaimana dampak pembangunan sektor pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD) terhadap masyarakat di Desa Lembah Beringin? B. Tujuan PenelitianUntuk mengetahui distribusi Dana Desa (DD) berdasarkan tahun dan sektor pembangunan sektor pertanian .Untuk meninjau pembangunan desa di bidang pertanian.Untuk mendeskripsikan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sektor pertanian dalam kebijakan Dana Desa (DD).Untuk mendeskripsikan tata kelola kebijakan Dana Desa (DD) dari sudut pandang aparat desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada pembangunan sektor pertanian.Untuk mendeskripsikan dampak pembangunan sektor pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD) terhadap masyarakat desa. 2. KAJIAN LITERATURMenurut Ananda (2017) pembangunan ekonomi suatu negara dimulai dengan pembangunan ekonomi daerah, yang dimaskud ialah sebuah proses dimana terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam megelola sumber daya yang ada. Selanjutnya, dimungkinkan terbentuknya suatu pola kerja sama atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sektor swasta sebagai upaya menciptakan tamabahan lapangan kerja baru dan menstimulus perkembangan akfitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah tersebut. Jadi peran serta suatu perencanaan yang strategis dan adaptif terhadap perubahan, merupakan suatu keharusan guna dapat memberikan hal gambaran yang ideal dan arah bagi keberlangsungan suatu proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan utama dalam pembangunan daerah terletak pada prioritas daerah terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbasis endogenous development atau didasarkan kepada kekhasan/karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan alam, potensi lokal dan kelembagaan. Maka pembangunan yang dilakuakan harus memberikan perbaikan dalam tingkat kehidupan seluruh lapisan masyarakat, dengan cara menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, pendidikan lebih baik dan sebagainya (Muljarijadi, 2011). Blakley dalam Ester (2015) menyatakan bahwa, paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah, yang akan mengeliminasi kesejangan ekonomi antar daerah. Konsep ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah haruslah dilaksanakan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada didaerah, sesui dengan daerah yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi inefisiensi dan untuk menghindari penggunaan sumber daya yang tidak optimal guna menghindari eksploitasi sumber-sumber pembangunan yang tidak memberikan kemakmuran terhadap masyarakat yang bersangkutan, serta untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh hal tersebut seminimal mungkin.Penelitian yang dilakukan oleh Fahri (2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektitifitas Program Pembangunan Desa. Tujuan penulisan penelitian ini adalah membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan Desa. Mentode analisis yang di gunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis causal effectual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksana kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan Desa dan efektifitas program pembangunan Desa. Lokasi penelitian adalah di Desa-Desa seluruh wilayah Kabupaten Garut yang di sampel berdasarkan tipologi Kecamatan di mana Desa tersebut berada, dengan jumlah responden sebanyak 80 orang.Hasil pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektifitas program pembangunan Desa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara baik dapat di lakukan dengan mewujudkan manajemen keuangan Desa sehingga meningkatkan efektifitas program pembangunan Desa.Penelitian oleh Muslimin, Mappamiring & St. Nurmaeta (2012) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto” tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengeloaanDana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan tekni probability sampling yang menggunakan keseluruhan dari anggota populasi. Data di kumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner dan Dokumntasi terhadap responden. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukan adanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Punagaya di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto. Faktor akuntabilitasDana Desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program DD (Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa. 1. Metode PenelitianAdapun tempat penelitian ini dilakukan di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Responden, yaitu pegawai desa dan kepala keluarga atau anggota keluarga yang berusia diatas 17 tahun, dan hanya ada satu responden untuk setiap keluarga. Responden diambil secara purposive sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di Desa Lembah Beringin yang terdiri dari 4 dusun.Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis persentase dan disajikan dalam bentuk tabel dengan menggunkan skala Likert. 2. Hasil dan pembahasanDistribusi Dana Desa di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2018, berdasarkan tahun dan sektor dalam hal ini telah berhasil melaksanakan dan merealisasiakan sesuai dengan program dan kebijakan secara nyata maupun data pada sektor pembangunan dan pertanian. Hal ini sesui dengan teori Dana Desa yang mana belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dalam setiap bidang. Kemudian ini sejalan dengan penelitian Riyani (2016) yang hasil penelitianya menunjukan bahwa analisis Dana Desa di Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun ada evaluasi yang perlu diperbaiki.Pembangunan Desa Lembah Beringin di bidang pertanian pada tahun 2016-2018 telah mengalami peningkatan yang cukup besar. peningkatan tersebut sesuai dengan hasil data peneliti dari sudut pandang masyarakat dan aparat desa serta tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan pertanian yang menyebutkan, untuk meningkatkan pembangunan pertanian maka diperulakan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini juga sejalan teori pembangunan pertanian yang mana, dalam menjadikan komoditas pertanian yang berdaya saing tinggi bisa dihasilkan dengan meningkatkan kemampuan produktifitas dan efisiensi, baik ditingkat pra-produksi, proses produksi, dan pengelolahan serta pemasaran melalui aplikasi teknologi tepat guna dan manajemen professional.Pembanguna desa khusunya dalam bidang pertanian, sebetulnya telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumunya, yakni sebelum adanya Dana Desa. Akan tetapi pembangunan tersebut belum begitu cepat seperti tahun setelah adanya Dana Desa. Pembangunan dalam bidang pertanian masih berjalan lamban dan hanya memberikan anggaran untuk pengadaan yang prioritas saja. Hal ini dapat dilihat dari distribusi anggaran dari tahun sebelmunya, yakni tampak hanya sedikit bidang pertanian mendapat anggaran. Setelah adanya Dana Desa, pembangunan pertanian lebih maju dan mulai berkembang. Tidak hanya dalam produksi pertanian, melainkan pola fikir masyarakat dalam menanam juga telah berubah. Hal ini didukung dengan anggaran dari pemerintah desa, seperti hal nya memberikan bibit untuk masyarakat yang bercocok tanam. Maka dapat dikatakan, untuk distribusi anggaran setiap tahun dan sektor sudah cukup baik.Sektor pertanian merupakan bagian dari pekerjaan dan sumber penghasilan masyarakat Desa Lembah Beringin. Dengan adanya bantuan atau program pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pertanian, maka lebih memudahkan masyarakat dalam memproduksi hasil pertanian. Seperti halnya bantuan berupa alat berat untuk masyarakat, dengan harapan hasil panen semakin meningkat. Akan tetapi disisi lain, hasil panen tersebut hanya cukup untuk kebutuan sehari-hari. Tidak bisa dijadikan sumber penghasilan pemerintah desa, sepeti halnya di ekspor. Hal ini ada beberapa penjelasan yang perlu peneliti kemukakan, yakni luas lahan yang biasanya ditanami hanya itu-itu saja dan sebagian besar masyarakat tidak menambah luas lahan untuk ditanami. Akses menuju ke kota juga cukup jauh, dan kalaupun bisa dijual ke luar kota maka memerlukan biaya yang cuku besar.Tata kelola pemerintah Desa Lembah Beringin dalam mengembangkan sektor pertanian, dinilai masyarakat sudah lebih baik. Karena beberapa program dan kebijakan pemerintah desa, sangat membantu masyarakat. Dengan bantuan tersebut, menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan tentang anggaran dalam sektor pertanian. Karena anggaran yang diberikan pemerintah, ialah merata dibagikan kesetiap kelompok pertanian yang telah di bentuk. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam kelompok tersebut, maka sudah tentu anggota atau masyarakat tersebut mengetahui anggaran dan program yang sedang direncakan atau telah direalisasikan. Karena setiap program kelompok tani tersebut, tentu merupakan hasil dari musyawarah yang telah dilaksanakan. Hal ini juga membantu aparat desa sebagai pengelola dalam mengawasai, membina dalam membangun sektor pertanian lebih baik lagi. Berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan kepada masyarakat dan aparat desa, sebagian besar adalah pertani. Bertani merupakan mayoritas pekerjaan yang dikerjakan masyarakat. Berdasarkan karakterisitik responden masyarakat 65% adalah petani atau sebanyak 30 responden, sedangkan aparat desa sebanyak 40% atau 4 responden yang merupakan petani. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dari tahun 2016-2018 cukup banyak mengeluarakan anggaran untuk pembangunan pertanian. Sebab pertanian merupakan perhatian kedua pemerintah Desa Lembah Beringun setelah infrastruktur dalam hal realisasi anggaran Masyarakat Desa Lembah Beringin sebagian besar memiliki pengetahuan tentang Dana Desa, tujuan, sosialisasi serta sebab diberikanya Dana Desa. Namun, disisi lain masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan bantuan dan sumbangan baik dalam bentuk tenaga maupun peralatan dalam setiap pogram Dana Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasehatun & Anisa yang membahas pengelolaan keuangan desa, dengan hasil penelitian bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan telah mencapai hasil yang positif, namun disisi lain masih perlu pendampingan untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih baik.Pengetahuan dan partisipasi dalam penelitian ini, merupakan bentuk atau cara peneliti untuk mendalami program dan kegiatan desa, dalam mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Karena masyarakat menyaksikan langsung dan bahkan terlibat dalam sebuah keputusan atau kebijakan aparat desa. Jika masyarakat memiliki pengetahuan dalam kebijakan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, maka pemerintah desa telah menjalankan tugas dengan benar, namun sebaliknya jika masyarakat tidak sama sekali mengetahui akan penggunaan anggaran, maka hal ini bisa dikatakan pemerintah desa telah gagal dalam pengelolaan. Sebab suatu sistem keuangan yang baik, ialah sistem yang mengedepankan transapari, seperti yangterdapat dalam teori keuangan daerah.Dalam tata kelola kebijakan yang dinilai dari perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi secara keseluruah telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dinilai dari data yang diterima peneliti maupun data lapangan yang peneliti peroleh. Sehingga hal ini sejalan dengan teori pembangunan derah yang menyebutkan, pembangunan yang dilakukan harus berkolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada. Sejalan dengan hasil penelitian Fahri, yang hasil penelitianya menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desaberpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektifitas program pembangunan desa.Beberapa dampak dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Lembah Beringin yang bersumber dari Dana Desa, ialah untuk mengetahui persebaran anggaran Dana Desa dalam setiap bidang. Terutama dalam kesejahteraan masyarakat Desa Lemah Beringin, yang mana sebagian besar merasakan perbedaan tersebut. Begitu pula dalam masalah, yang juga bisa diatasi seletelah adanya Dana Desa. Permasalahan tersebut misalnya akses jalan, yang dahulunyasusah kini sudah mudah dilalui. Dengan begitu maka potensi daerah semakin berkembang, dengan mudahnya trasnportasi yang dilalui masyarakat. Peneliti juga melihat dengan adanya pembangunan yang dilakukan, tampak masyarakat sebagian besar menggunakan pembangunan tersebut, terutama dalam hal infrastruktur. Akan tetapi tidak semua masyarakat meraskan sepenuhnya akan hal itu, ada juga masyarakat bahkan tidak merasa sejahtera, masalah tidak teratasi dan potensi desa tidak berkembang, ialah masyarakat yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tersebut tidak mendapatkan bagian dari setiap program desa. Kesimpulan, Rekomendasi dan keterbatasan Penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pertanian. Kemudian dalam tatakolola sebagian telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan. Namun disisi masyarakat, dikatakan belum maksimal baik dalam kebijakan ataupun pelaksaanya. Saran:Pemerintah bisa melihat kembali tata kelola dan penggunaan Dana Desa (DD) baik dalam perencanaan, pelaksanaa maupun evaluasi. Agar semua sektor yang ada memiliki dampak yang positif.Pemerintah harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada baik dari kekayaan alam maupun masyarakat yang ada,untuk bersama-sama membangun daerah.Rekomendasi Rekomendasi dalam penelitian ini yang dapat membantu dalam membuat kebijakan terhadap pembangunan di Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:Pengembangan modal usaha dalam hal ini tidak memiliki dampak dari setelah adanya Dana Desa. Maka pemerintah desa bisa membuat anggaran khusus dalam hal ini, karena dari beberapa masyarakat atau responden dalam penelitian ini menginginkan hal itu.Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program Dana Desa yang kurang dalam hasil penelitian ini, maka pemerintah desa bisa membuat program setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali mengadakan gotong royong atau melibatkan dengan memberikan anggaran untuk membangun fasilitas umum seperti jalan gang atau lainya, karena beberapa tahun terkahir partisipasi memang dirasakan kurang.Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka pemerintah desa dalam hal ini bisa menindaklanjuti UU No.6/2014 tentang BUMDesa dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menampung kereatifitas massyarakat.Meskipun pertanian telah mengalami peningkatan, namun dilapangan masih banyak yang kurang dan belum maksimal dalam pengelolaannya, maka pemerintah desa harus memberikan anggaran yang lebih untuk sektor pertanian, hal ini seperti menambah alat produksi dan peralatan penunjang lainya.Dalam tata kelola kebijakan Dana Desa pemerintah bisa melibatkan masyarakat dalam segala bidang baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Dalam perencanaan pemerintah bisa mengahadirkan masyarakat dalam Musrenbang atau pertemuan lainnya. Dalam pelaksanaan pemerintah bisa memberikan pekerjaan agar masyarakat terberdayakan. Kemudian dalam evaluasi pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk saling menjaga dan mengawasi pembangunan desa.Dalam bidang pembinaan, aparat desa bisa memaksimal ini dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dalam mengembangkan produksi petani dan hasil tanibaik secara kualitas maupun kuantitas agar pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tidak serat merta dalam bentuk fisik atau infrastruktur, melaiankan pembanguna SDM juga perlu diperhatikan. DAFTAR PUSTAKAAnanda, C. F. (2017). Pembangunan Ekonomi Daerah; Dinamika dan Strategi Pembangunan. Malang: UB PressArifin, B. ( 2005). Pembangunan Pertanian; Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta: PT GrasindoBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Bandan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.Ester, K. (2015). Pembangunan Perekonomian Maluku. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CVBudi Utama)Fahri, L.N.(2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik,(11), 75-88.Gustiana, C (2015). Strategi Pembangunan Pertanian Dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis, Agrisamudra, Jurnal Penelitian, 2, 1.Halim, A. (2008). Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah; Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba EmpatHanafie, R. (2010). Pengantar Ekonomi Pertanian.Yogyakarta: C.V Andi Offset.Ismail, M., Widagdo, A.N., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, XIX, 1979-6471Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017).Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik IndonesiaSofyan, A. (2017). Komponen Dalam Anggaran Desa. Diakses dari www.keuangandesa.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2.Karianga, H. (2017). Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah; Perspektif Hukum Dan Politik. Depok: KencanaMuljarijadi, B. (2011). Pembangunan Ekonomi Wilayah; Pendekatan Analisis Tabel Input-Output. Sumedang: Unpad PressMuslimin,.Mappamiring & Nurmaeta, St. (2012). Akuntabilitas Pengeloaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenoponto, Jurnal Ilmi Pemerintah, (11), 90221.Nasehatun, L.& Anisa, N.(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, (10), 273-288.Nain,M.S.A.&Yusoff,M.R. (2003).Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan. Skudai: Universiti Teknologi MalaysiaPawito. (2008). Penelitian Komonikasi Kualitatif. Yogyakarta: Lkis Pelangi AksaraPutong, I. (2007). Pengantar Ekonomo Makro; edisi lima. Jakarta: Wacana Media.Rapanna, P.& Sukarno, Z. (2017). Ekonomi Pembangunan. Makasar: CV Sah Media.Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.Rachmin, A. (2015). Barometer Keuangan negara. Yogyakarta: CV. Andi Offset (Penerbit Andi, Anggota Ikapi)Salikin, A. K. (2003). Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: Kanisius (Anggota Ikapi)Sudaryo, Y. (2017). Keuangan Di Era Otonomi Daerah; Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota Ikapi)
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu
No full textABSTRAK Pertumbuhan ekonomi diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Nasional Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2009-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time series) yaitu data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, dengan periode pengamatan 10 tahun. Alat perhitungan dan analisis data yang digunakan adalah Korelasi Multiple. Pengujian secara persial dengan uji r. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dan negatif terhadap tingkat pengangguran sebesar -0,654. Sedangkan pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan dan negatif terhadap tingkat pengangguran sebesar -0,302 dan -0,406. Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbuka. DAFTAR PUSTAKAAnggoro, H. M., & Soesatyo, Y (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengnagguran Di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi, Volume 3, No 3.Badan Pusat Statistik. (2008). Kapuas Hulu dalam angka 2008. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2009). Kapuas Hulu dalam angka 2009. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2010). Kapuas Hulu dalam angka 2010. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2011). Kapuas Hulu dalam angka 2011. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2012). Kapuas Hulu dalam angka 2012. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2013). Kapuas Hulu dalam angka 2013. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2014). Kapuas Hulu dalam angka 2014. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2015). Kapuas Hulu dalam angka 2015. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2016). Kapuas Hulu dalam angka 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2017). Kapuas Hulu dalam angka 2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik.……………………... (2018). Kapuas Hulu dalam angka 2018. Pontianak: Badan Pusat Statistik.Fadillah, N., Sukiman., & Dewi, S. A (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengnagguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Jurnal Eko. Regional, Vol 11, No. 1, Maret 2016.Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbeit Universitas Diponegoro.………….. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati & Damodar. (2007). Dasar Ekonometrika. Jakarta: Penerbit Erlangga.Hariyadi. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Ekonomi.Kuncoro, M. (2010). Masalah, Kebijakan Dan Politik EkonomikaMukminin, A. M. & Hidayat, W. R (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 1, No 3, Tahun 2017, Hal 374-384.Muslim, R. M (2014). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 15, No 2, Oktober 2014, Hal 171-181. (http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1234/1292)Putri, I. A. A (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 1986-2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Ekonomi.Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review, Volume XLV.Sukirno, S. (2002). Ekonomi pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Suyana U, (2009). Hubungan antar PDRB per kapita, Struktur Ekonomi dan Belanja Publik Perkapita Dengan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (laporan penelitian) Denpasar Universitas Udayana.Sukirno, S. (1997). Pengantar Teorimakro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Bersada.Sukirno, S. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi keTiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Sugiyono (2002). Statistik Penelitian Edisi 1. Bandung. AlfabetaSugiyono (2007). Statistik untuk penelitian. Bandung: CV Alfabeta.Sugiyono (2014). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 3(1)
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN KEPESERTAAN BPJS TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN KEPESERTAAN BPJS TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARATOleh:Ratisyah ABSTRAK Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Kalimantan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan kepesertaan BPJS terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder di Provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2014-2017 yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat maupun publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Kepesertaan BPJS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Variabel di dalam model bersama sama memiliki pengaruh sekitar 64,16 persen terhadap kemiskinan, sedangkan 35,84 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya.Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, Kepesertaan BPJS, Kemiskinan DAFTAR PUSTAKAAmaluddin. (2014). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku. Jurnal Ekonomi, 8 (1).Aristina, I., Budhi, M. K., Wirathi, I., & Darsana, I. B. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 6 (5), 677-704.Arsyad, L. (2016). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Yogyakarta: STIE YKPN.Azizah, E. W., Sudarti., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2 (1), 167-180.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2017). BPJS Kesehatan dalam Angka 2017. BPJSBadan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat dalam Angka 2014. Pontianak: BPS. . (2015). Kalimantan Barat dalam Angka 2015. Pontianak: BPS. . (2016). Kalimantan Barat dalam Angka 2016. Pontianak: BPS. . (2017). Kalimantan Barat dalam Angka 2017. Pontianak: BPS. . (2017). Indonesia Dalam Angka 2017. Indonesia. Bakhtiari, S & Meisami, H. (2010). An empirical investigation of the effects of health and education on income distribution and poverty in Islamic countries. Journal of Economic Studies, 35 (4), 294-303.BAPPEDA. (2015). Kalimantan Barat Dalam Angka 2015. Pontianak. . (2017). Kalimantan Barat Dalam Angka 2017. Pontianak.Bintang, A. B., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh Pdrb, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 33 (1), 20-28.Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. Jurnal Ilmu Ekonomi, 6 (1), 100-114.Fahroez, A. F. & Sihaloho, E. D. (2018). Pengaruh Penderita Penyakit, Kemiskinan, Dan Pengangguran di Indonesia Terhadap Permintaan BPJS Kesehatan. Jurnal Ekonomi, 2 (1), 8-18.Hakimudin, D. R. (2010). Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007. Semarang: FE Universitas Diponegoro. Haughton, J. & Khandker, S. R. (2012). Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat.Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan perencanaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.Kuncoro, M. (2010). Dasar- Dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Majid, A. (2014). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Mudyahardjo, R. (2010) Filsafat ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya. Murohman., Hutagaol, M. P. & Asmara, A. (2014). Peranan Sektor Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Nasional, 3(1), 23-41. Murti, B. (2013). Ekonomi Kesehatan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Rismawati. (2015). Pelayanan BPJS Masyarakat di Puskesmas Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jurnal ilmu Administrasi Negara, 3 (5), 1668-1682.Romi, S. & Umiyati, E. ( 2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7 (1), 1-7.Situmorang, H. Chazali. (2013). Reformasi Jaminan Sosial Indonesia. Depok: Cinta Indonesia. Sanggelorang.Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.Sukirno, Sadono. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.Suprianto., Pamungkas, B. D., & Zikriana, J. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemisikinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14 (2), 187-203.Supriyanto, E. (2013). Pembangunan Kurikulum Pendidikan Cerdas Istimewa Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.Suryandari, A. N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Diy Tahun 2004-2014. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 7 (1), 33- 41.Syahroni. (2018). Berdasarkan Data BPS Angka Kemiskinan Kalbar Tertinggi Sekalimantan.Diaksesdarihttp://pontianak.tribunnews.4com/2018/09/25/berdasarkan-angka-bps-angka-kemiskinan-kalbar-tertinggi-se-kalimantan.Tambunan, T. (2001). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.Tampi, A. G., Kawung, E. J. & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu. Jurnal Acta diurnal, 5 (1).Todaro, M.P., & Smith C.S. (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.Todaro, M. P. (2007). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.Wahyudi, Dicky, dan Tri Wahyudi Rejekingsih. (2013). Analisis kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal ilmiah. Semarang: Universitas Diponegoro.Waluyo, S. E. (2013). Pendekatan Struktural, Ekonomi, dan Spesial (Almiral) Sebagai Model Alternatif Penanggulangan Kemiskinan. Ekonomia-Bisnis, 4 (2), 183-192.Widarjono, A. (2009). Ekonomika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Indonesia.Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan.Yacoub, Y & Adelia, R. (2011). Pengaruh Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan 2 (1)
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Nanas di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya
No full textABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Nanas Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Studi Pada Petani Nanas, Kubu Raya). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani nanas di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel secara sengaja atau peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Berdasarkan rumus slovin jumlah sampel yang diperoleh adalah 43 dari populasi yang ada sebanyak 77 petani nanas di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Data diolah dengan menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pendapatan. Jumlah produksi berpengaruh positive dan signifikan terhadap pendapatan . Harga jual berpengaruh positive dan signifikan terhadap pendapatan usahatani nanas di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.Kata Kunci : Luas Lahan, Jumlah Produksi, Harga Jual, Pendapatan DAFTAR PUSTAKA Adiningsih, S. (2003). Ekonomi Mikro Edisi Kedua. Yogyakarta. Bpfe-Yogyakarta.Ahyari, A. (1985). manajemen produksi. yogyakarta : bpfe-ugmAlitawan, A. A. I dan Sutrisna, I. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jeruk pada desa gunung bau kecamatan kintamani kabupaten bangli. e-jurnal ekonomi pembangunan universitas udayana vol. 6, no. 5, mei (2017)Badan Pusat Statistik. (2013 – 2017). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Ptatistik.Badan Pusat Statistik. (2013 – 2017). Kubu Raya Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik.Baharsyah. (1995). Pengantar Ekonomi SumberDamanik, J. A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi di kecamatan masaran, kabupaten sragen. economics development analysis journal 3 (1) (2014).Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya. 2013 – 2017. Kubu Raya: Dinas Pertanian Geografi, J. P. (2015). 1. mahasiswa program studi pendidikan geografi fkip universitas lambung mangkurat 2. dosen program studi pendidikan geografi fkip universitas lambung mangkurat 66, 2(3), 66–80.Gilarso. (1994), Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro Jilid 1. Kaminus : Yogyakarta.Kadariah. (1994). Teori Ekonomi Mikro. FE-UI : Jakarta. Lumintang, F. M. (2013). analisis pendapatan petani padi di desa teep kecamatan langowan timur. jurnal emba 991 vol.1 no.3 september 2013, hal. 991-998Munawarah, Siti. (2001). Analisis Produksi Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Muaro Tebo Jambi. UNP : Padang. Mosher, A.T. (1984), Menggerakan dan Membangun Pertanian, CV. Jasa Guna. Jakarta. Nurdin, H. S. (2010). Petani nenas di desa palaran samarinda, 6(1), 1415–1428.Putri, I. C. K. (2013). Analisis pendapatan petani kakao di kabupaten parigi moutong. jurnal emba 2195 vol.1 no.4 desember 2013, hal. 2195-2205Regency, S. (2015). Analisis kelayakan usahatani nanas di desa doda kecamatan kinovaro kabupaten sigi, 3(april), 240–246.Samuelson, P. A. dan William, D. N, (2002). Ilmu makroekonomi. edisiketujuh belas. jakarta: pt. media global edukasi.Suardiman. (2001). wanita kepala rumah tangga. jendela. yogyakarta.Sukirno, S. (2000). teori makro ekonomi : raja grafindo, jakarta.Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2012, Vol. 3, No. 1, 29-50Suryawati. (1996). teori ekonomi mikro. yogyakarta : amp ykpn.Suwarto. (2012). produktivitas lahan usahatani sesuai kelembagaan lahan (suatu tinjauan teoritis). journal of rural and development, iii(1), 0–13. retrieved from https://eprints.uns.ac.id/12634/1/publikasi_jurnal_(44).pdfTani'i, O dan Juan, S. K. (2016). analisis pendapatan usahatani sayur kangkung di kelurahan bansone kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara. agrimor 1 (4) 72-74 jurnal agribisnis lahan kering - 2016 international standard of serial number 2502-1710Tumoka, N. (2013). Analisis pendapatan usaha tani tomat di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa, jurnal emba 345 vol.1 no.3 september 2013, hal. 345-354Wihardjo, s. (1993). bertanam semangka. yogyakarta: kanisius.Yanutya, P. (2013). analisis pendapatan petani tebu di kecamatan jepon kabupaten blora. economics development analysis journal 2 (4) (2013)
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat
No full textABSTRACT This research aims to look for factors that influence the Environmental Quality Index (IKLH) in West Kalimantan. Because IKLH is a reflection of the environmental quality of a province in Indonesia. This research is quantitative descriptive. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Ministry of Environment of the Republic of Indonesia. The research variables used in this study are the GRDP of the agriculture and forestry sectors, industrial GRDP and processing, transportation and warehousing GRDP and mining and excavation GRDP. The analysis method used in this research is multiple regression or Ordinary Least Square (OLS) which is processed using SPSS 22. The results of the simultaneous test show that agriculture and forestry GRDP, industrial GRDP and processing, transportation and warehousing GDP and mining and quarrying GRDP affect IKLH in West Kalimantan. whereas for the determination test shows that 88.5% of the independent variables are able to influence the dependent variable (IKLH), the rest are affected by variables outside the independent variables. Keywords: IKLH, agriculture and forestry GRDP, industrial and processing GRDP, transportation and warehousing GRDP, and mining and excavation GRDP and Multiple Regression. ABSTRAK Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Barat. Sebab IKLH merupakan cerminan kualitas lingkugan suatu daerah provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB sektor pertanian dan kehutanan, PDRB industri dan pengolahan, PDRB transportasi dan pergudangan serta PDRB pertambangan dan penggalian. Teknik metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda atau Ordinary Least Square (OLS) yang diolah menggunakan SPSS 22.Hasil penelitian uji simultan menunjukkah bahwa PDRB pertanian dan kehutanan, PDRB industri dan pengolahan, PDRB transportasi dan pergudangan serta PDRB pertambangan dan penggalian berpengaruh terhadap IKLH di Kalimantan Barat. sedangkan untuk uji determinasi menunjukkan bahwa 88,5% variabel independent mampu mempengaruhi variabel dependent ( IKLH), sisanya dipenaruhi variabel diuar variabel independent Kata Kunci : IKLH, PDRB pertanian dan kehutanan, PDRB industri dan pengolahan, PDRB transportasi dan pergudangan, serta PDRB pertambangan dan penggalian dan Regresi Berganda. PENDAHULUANIndeks kualitas lingkungan hidup merupakan suatu indikator untuk melihat tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu daerah provinsi disuatu negara. IKLH di Kalimantan Barat mempunyai pengaruh dengan PDRB pertanian dan kehutanan, PDRB industri dan pengolahan, PDRB transportasi dan pergudangan, serta PDRB pertambangan dan penggalian yaitu jika faktor-faktor itu berkembang menjadi baik maka akan membuat kondisi Indeks Kulitas Lingkungan Hidup cenderung menurun. Kondisi ekonomi yang baik yaitu suatu kondisi dimana PDRB meningkat dengan diikuti IKLH yang juga akan meningkat dari masa-kemasa.Tabel 1.3.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan BaratTahun 2007-2017 (Indeks)TahunIKLH200779.17200887.24200971.92201076.39201174.27201269.91201368.12201468.31201575.88201672.24201774.17 Sumber : IKLH Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia 2007-2017 Dari data diatas dapat di ketahui indeks tersebut menggambarkan kondisi Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2008 berada pada kondisi sangat baik yaitu sebesar 87,24 dan pada tahun 2009 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 71,92 masuk dalam kategori baik kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan dan berada pada angka 68,12 dan berada pada kondisi cukup baik, angka ini merupkan angka terendah selama sebelas tahun terakhir. Kalimantan Barat memiliki IKLH yang masuk dalam kategori baik kembali pada tahun 2015-2017. Dalam penilaian setiap indeks ditetapkan klasifikasi kualitas lingkungan hidup kedalam 7 tujuh kategori. Kategori paling rendah adalah waspada, dan yang paling tinggi adalah kategori sangat baik. Penentuan klasifikasi dilakukan sebagai berikut: Tabel 1.4.Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan HidupNoPredikatNilai1Sangat BaikIKLH ≥ 802Baik70 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak atau sebaliknya Tabel 4.10.Hasil Uji tCoefficientsaModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.BStd. ErrorBeta1(Constant)2,226,150 14,814,000pdrb pertanian-,044,009-,856-4,815,003pdrb industri-,002,009-,028-,180,863pdrb transportasi-,002,008-,042-,272,795pdrb pertambangan,006,010,119,631,551a. Dependent Variable: iklh Hasil uji t pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengaruh PDRB pertanian dan kehutanan (X1) terhadap IKLH (Y)Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian data model regresi data time series , bahwa dapat diketahui nilai signifikan dari PDRB pertanian dan kehutanan terhadap IKLH sebesar 0,003 dengan alpha 0,05 (5%). Sehingga jika dibandingkan dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat diambil kesimpulan ada hubungan negatif antara pertanian dan kehutanan terhadap IKLH.Pengaruh PDRB industri dan pengolahan (X2 ) terhadap IKLH (Y)Berdasarkan tabel 4.7 pada model regresi data time series, bahwa dapat diketahui nilai signifikan dari PDRB industri dan pengolahan terhadap IKLH sebesar dengan alpha sebesar 0,05%. Sehingga dapat terlihat bahwa nilai signifikan 0.863 lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara PDRB industri dan pengolahan terhadap IKLH.Pengaruh PDRB transportasi dan pergudangan (X3) terhadap IKLH (Y)Berdasarkan tabel 4.7 pada model regresi data time series , bahwa dapat diketahui nilai signifikan dari PDRB transportasi dan pergudangan terhadap IKLH sebesar 0,795 dengan alpha 0,05 (5%). Sehingga jika dibandingkan dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari pada nilai alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan tidak ada hubungan antara transportasi dan pergudangan terhadap IKLH.Pengaruh PDRB pertambangan dan penggalian (X4) terhadap IKLH (Y)Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian data model regresi data time series, bahwa dapat diketahui nilai signifikan dari harga minyak mentah dunia terhadap ekspor sebesar 0,551 dengan alpha 0,05 (5%). Sehingga jika dibandingkan dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari pada nilai alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan tidak ada hubungan PDRB pertambangan dan penggalian terhadap IKLH. 4.7.2 Uji FUji simultan atau uji F berganda untuk mengetahui apakah PDRB pertanian dan kehutanan, industri dan pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta PDRB pertambangan dan penggalian berpengaruh secara serentak terhadap ekspor.Berikut kriteria dalam menentukan hipotesis di bawah ini :H0 ditolak = F-Sig 0,05 berarti seluruh variabel independen tidak berpengaruh.Tabel 4.11.Hasil Uji FANOVAaModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.1Regression,0094,00211,590,006bResidual,0016,000 Total,01010 a. Dependent Variable: iklhb. Predictors: (Constant), pdrb pertambangan, pdrb transportasi, pdrb industri, pdrb pertanianSumber: Olahan SPSS 22Berdasarkan dari tabel 4.8 Hasil Uji F terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa variabel Independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. 4.7.3. Uji koefisien determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independent secara bersam-sama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependent dimana nilai R2 antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin kecil nilai R-Squared maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen lemah atau sebaliknya jika nilai R-Squared besar maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dinyatakan kuat. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini ditampilkan pada tabel di bawah berikut:Tabel 4.12.Hasi uji koefisien determinasi (R2)Model SummaryModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate1,941a,885,809.01402a. Predictors: (Constant), pdrb pertambangan, pdrb transportasi, pdrb industri, pdrb pertanianSumber: Olahan SPSS 22Berdasarkan tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) nilai R-Square sebesar 0,885 yang menunjukkan bahwa kemampuan model variabel yang terdiri dari 4 variabel indenpendent yaitu PDRB pertanian dan kehutanan, industri dan pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta PDRB pertambangan dan penggalian dalam menjelaskan perubahan IKLH sebesar 88,5%, sedangkan sisa sebesar 12,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 4.8. Pembahasan4.8.1. Pengaruh PDRB Pertanian dan Kehutanan Terhadap IKLH Di Kalimantan BaratHasil uji t-statistik menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, karena PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Ini berarti tinggi atau rendahnya PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan membuat naik turunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. Ini sejalan dengan penelian yang dilakukan oleh idris (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan indeks kualitas tutupan hutan terbukti mengikuti kurva U (bukan U terbalik), yang dapat dikatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan kualitas tutupan hutan sampai waktu tertentu, namun setelah batas teretentu terlampaui kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. juga sejalan dengan pernyataan (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia,2014) yang menyatakan bahwa penurunan kualitas hutan yang diakibatkan alih fungsi lahan hutan sebagai peresap dan penyimpan cadangan air didarat serta akan membuat kerusakan pada lingkungan, dan ini sejalan dengan penelitian Katrin Retno Gupito (2012) yang menyatakan bahwa kehutanan berpengaruh positif signifikan terhadap (Emisi CO2) atau menurunnya indeks kualitas lingkungan, emisi tersebut dari sektor kehutanan terkait dengan proses deforestasi (landuse, land use change, dan forestry) yang disertai dengan kebakaran hutan. Bank dunia (2009) mengestimasi alih fungsi lahan (land use change) dan deforestasi di indonesia sekitar 2 juta hektar pertahun. Secara lebih detail forest watch indonesia (FWI) dan global forest watch (GFW) mencatat laju perubahan kehutanan besar-besaran di indonesia sekitar 1 juta hektar pertahun sepanjang tahunnya. Penelitian ini sejalan dengan teori Enviromental Kuznets Curve yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan yaitu ketika pendapatan negara masih tergolong rendah, maka perhatian suatu negara atau daerah akan tertuju bagaimana cara meningkatkan pendapatannya, baik melalui produksi, investasi yang mendorong terjadinya peningkatan pendapatan dengan mengesampingkan permasalahn kualitas lingkungan. Akibatnya pertumbuhan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan polusi atau menurunnya kualitas lingkungan dan kemudian menurun lagi dengan pertumbuhan yang tetap berjalan (Mason dan Swanson, 2003).Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan Kalimantan Barat tentu akan menurunkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat. Sebaliknya menurunnya PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan Kalimantan Barat juga tentu meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. Dapat dipahami karena tingkat PDRB sektor pertanian dan kehutanan di Kalimantan Barat cukup tinggi, yaitu berkisar 8,45 juta rupiah, ini salah satunya didorong oleh adanya perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini di buktikan dengan jumlah luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2011 yang mencapai 880.767 (ha) dan meningkat menjadi 1.478.879 (ha) pada tahun 2017, data ini diperoleh dari dinas perkebunan Kalimantan Barat tahun 2017. Selain itu Pada tahun 2014 dan 2015 kebakaran lahan di kalimantan barat tidak hanya untuk pertanian menetap dan ladang berpindah, tetapi juga untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, kayu dan kayu pulp (Purnomo dkk.2017) ada tujuh perusahaan di Kalimantan Barat yang sengaja membakar lahan mereka berikut peta yang menggambarkan kondisi kebakaran lahan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat. Sumber :P.Tias, Columbia University 2014-2015Gambar 4.2. Peta 5 dan 6: Hamparan titik api pada konsesi kelapa sawit kalimantan barat (2014 dan 2015) pada tahun 2014 Kalimantan Barat menjadi provinsi yang memiliki luas areal sawit terluas k
PENGARUH UPAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah dan pengangguran terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik dan Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Jika upah di dalam negeri menurun maka orang akan pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Dengan kurangnya pendapatan yang diperoleh didalam negeri mendorong minat para pekerja Indonesia melakukan migrasi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga. Penganguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengiriman Tki ke luar negeri. Pengangguran memang berpengaruh signifikan karena dengan keterbatasan lahan pekerjaan dalam negeri membuat para TKI ingin mencari pekerjaan ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mampu memperbaiki kualitas ekonomi keluarga, namun tidak semua pengangguran pergi untuk mencari pekerjaan ke luar negeri misalnya saja pengangguran yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memilih mencari pekerjaan di dalam negri, dengan modal pendidikan yang mereka miliki, dan berbagai pertimbangan. .Kata kunci : Upah, Pengangguran, TKI1. Latar Belakang TKI pada saat ini sebagian besar merupakan wanita hal ini dapat dilihat dari publikasi data BNP2TKI, Pengiriman TKI dilakukan dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara luar juga disebabkan beberapa hal, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga besarnya gaji yang dijanjikan dari luar negeri. Pada dasarnya orang bermigrasi ke luar karena kurangnya lapangan pekerjaan di negara asal serta rendahnya tingkat upah di bandingkan dengan luar negeri. Sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja di Indonesia tidak terserap dan menimbulkan banyak pengangguran. Sebagian penduduk memutuskan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Dengan adanya program pemerintah dengan mengirim TKI ke luar negeri berharap akan mampu mengatasi hal tersebut.2. PermasalahanDengan adanya tingkat upah yang meningkat dan angka pengangguran yang menurun maka pemerintah semakin mengurangi tenaga kerja Indonesia yang di kirim ke luar negeri.3. Tujuan PenelitianUntuk menguji pengaruh tingkat upah terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.2. Untuk menguji pengaruh pengangguran terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.4. Hipotesis Penelitian Ho : Tidak ada pengaruh upah terhadap pemgiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeriH1 : Ada pengaruh pengangguran terhadap pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke luar negeriHo : Tidak ada pengaruh upah terhadap pemgiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeriH1 : Ada pengaruh pengangguran terhadap pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri5. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan pengujian data menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 23), data yang di gunakan dilakukan log terlebih dahulu selanjutnya dilakukan intrapolasi.penelitian ini menggunakan data sekunder, peneliti memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji f, R square, dan uji asumsi klasik. Data yang sudah dilakukan log kemudian dimasukan dalam program SPSS 23 data yang sudah di peroleh kemudian di sajikan dalam bentuk tabel.6. Hasil dan pembahasan Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan uji t menunjukan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengiriman TKI keluar negeri. dengan adanya perbedaan tingkat upah antara dalam negeri dan luar negeri menjadi faktor yang mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dan dengan sempitnya lapangan pekerjaan dalam negeri yang mengakibatkan banyak pengangguran menjadi faktor pendorong para TKI untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.7.Kesimpulan dan SaranUpah dan Pengangguran signifikan terhadap pengiriman TKI ke luar negeri dengan α =5% atau 0,05. Dengan hasil 0,000 < 0,05Pemerintah seharusnya meningkatkan upah dan memperluas lapangan pekerjaan di dalam negeri agar masyarakat lebih memilih bekerja di dalam negeriDAFTAR PUSTAKA Alhusein, dan Syahri (2003). “ Analisis regresi linier berganda “.Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.Badan Pusat Statistik. (2018). “Laporan bulanan data sosial ekonomi edisi 93 Jakarta Pusat” : BPS. Badan Pusat Statistik. (2017). “pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan” Jakarta Pusat : BPS. Website: http://www.bps.go.id Website http://www.bps2017.go.id Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2016).Data penempatan tenaga kerja Indonesia tahun 2011-2016. Jakarta Selatan : BNP2TKI. Boediono, dan Koester (2002). “Teori dan aplikasi dalam statistik “.Yogyakarta :Andi.Data Boks (2018). Tingkat pendapatan per kapita tahun 2010 - 2016.Jakarta Pusat. : Data Boks Kata Data Website: http://www.data.boks.com. Data Boks (2018). Tingkat pengangguran terbuka Indonesia tahun 1998 - Feb 2017. Tabel angka Pengangguran Jakarta Pusat. : Data Boks Kata DataWebsite: http://www.data.boks.com. Ghozali, I.( 2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang : Badan Penerbit Universitas DIponegoroHeywood, A. (2011). “Political theori: An introduction, Second edition”. Jakarta : CV RajawaliHidayat, A. (2013). “Pengertian dan jenis transformasi data” Statistikian.Imandana, T. (2015). “ Faktor Faktor yang mempengaruhi migrasi ke provinsi berpendapatan rendah sebelum dan sesudah otonomi daerah”. Bogor : Imanda.Lee, E. (1966). “ Teori migrasi internasional” . Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.Lewis, M. A. (1924). “Economic development with unlimited supplies of labor”. Manchaster school 22, 139-191.Pratiwi, Y. W. (2007). “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri”. Surakarta : Pratiwi. Puspitasari, W.I., dan Kusreni, S. (2017). “Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di Indonesia”Vol. 2 No. 1 hal 49-64. Jurnal ekonomi terapan. Rahmawati, T. M. (2010). “Faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri”.Semarang : Rahmawati. Sudaryono. (2014). “Teori dan aplikasi dalam statistik. Bagian 10 hipotesis penelitian”. Yogyakarta : Lentera Ilmu Cendikia. 55281. Sukirno, S. (2015). “Makro ekonomi, teori pengantar” . Bagian 4kebijakan ekonomi dalam perekonomian tertutup dan terbuka, edisi 3. Jakarta : Rajawali Pers.Sugiyono. (2014). “ metode penelitian bisnis” bandung: afabeta.Syahrifuloloh, F. (2016) “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenagakerja wanita Indonesia untuk bekerja ke luar negeri”.Malang : Jurnal Ilmiah.Tamtiari, W. (1999). “Dampak sosial migrasi tenaga kerja ke Malaysia”.Populasi: Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan. Vol.10, No. 2. p.36-56.Todaro, M. P. (2006). “Pembangunan ekonomi. Urbanisasi dan migrasi desa kota dan kebijakan edisi 9 Jilid1”. Jakarta : Erlangga. UNIKOM (2011).”Perlindunganhukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia atas tindakan pidana kekerasan dihubungkan dengan undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”. 3-4. Wijoyo, W. H. A. (2011). “ Determinan migrasi internasional : migrasi netto studi kasus asean+6 dan gravitasi migrasi keluar dari indonesia” hal 15-16 : Depok
transfer dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daera kabupaten/kota di kalimantan barat
No full textThis study aims to determine the effect of transfer of funds in the balance of the original regional income to the expenditure of the Regency / City in West Borneo, or vice versa. To test and analyze the influence of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Regional Original Revenues Against Regency / City Regional Expenditures in West Borneo. The results showed that general allocation funds have a positive and significant effect, special allocation funds have a positive and insignificant effect, and profit sharing funds have a negative and not significant effect on regional expenditure. While local revenue has a positive and significant effect on district / city expenditure in West BorneoKeyword: Expenditure Districts, Balancing funds transfers, Regional IncomeRingkasanBerdasarkandarihasilpenelitian dan analisismengenaipengaruh dana alokasiumum, dana alokasikhusus, dana bagihasil dan pendapatanaslidaerahterhadapbelanjadaerah Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, didapatkesimpulansebagaiberikut:Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan meningkatnya transfer dana alokasi umum dari pusat ke daerah dan masih kuatnya ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah.Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menggunakan dana alokasi khusus dengan bijak.Dana bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga masih belum optimal pencapaiannya.Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat untuk membangun suatu daerah melalui belanja daerah.Daftar PustakaBadan Pusat Statistik. Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2016. Kalimantan Barat Halim, A. (2004). AkuntansiSektorPublik: AkuntansiKeuangan DaerahEdisiRevisi. Jakarta: SalembaEmpat.Halim, A. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta :Salemba Empat.Halim, A.(2016). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba EmpatHadiSasana. (2011). AnalisisDeterminan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota ProvinsiJawa Barat. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 46 – 58 Vol. (18) No. 1 ISSN: 1412-3126.Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya PendapatanAsli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. (4) No. 1, 45-47.Nasution, S. (2000). Metode Research. Jakarta: BumiAksara.Putra, I B D danDwirandra. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Daerah Provinsi Bali. E- Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. ISSN: 2303-1018. Vol.(13).Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..Singarimbun, S dan Sofyan, E. (2003). Metode Penelitian Survey, Cetakan Kedua. Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM TERHADAP PRODUKTIVITAS TIGA SEKTOR PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI TIGA KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAK Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat upah minimum terhadap poduktivitas sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data dianalisis menggunakan model regresi panel.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap poduktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dibuktikan dengan hasil uji t statistik koefisien tingkat upah minimum sebesar 0,396959 dengan nilai probabilitasnya 0.0108 yang dapat dikatakan lebih kecil dari taraf signifikan yang di tentukan (α=0,05), tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap poduktivitas sektor industri di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dibuktikan dengan hasil uji t statistik koefisien tingkat upah minimum sebesar 1,088959 dengan nilai probabilitasnya 0.0000 yang dapat dikatakan lebih kecil dari taraf signifikan yang di tentukan (α=0,05), dan tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap poduktivitas sektor pedagangan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dibuktikan dengan uji t statistik dimana hasil koefisien tingkat upah minimum sebesar 0.577866 dengan nilai nilai probabilitasnya 0.0000 yang dapat dikatakan lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan (α=0,05). Apabila dilihat dari seberapa besar kemampuan tingkat upah minimum terhadap poduktivitas sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang menunjukan variasi variabel sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan mampu dijelaskan oleh tingkat upah minimum sebesar 91,41%; 88,11% dan 97,46% sedangkan sisanya sebesar 8,59%; 11,89% dan 2,54% dijelaskan sebagai faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian. Dari hasil penelitian ini dibutukahkan kebijakan mengenai perbaikan kualitas faktor input tenaga kerja dan perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar daerah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Kata kunci: tingkat upah minimum, produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri dan produktivitas sektor perdagangan1. Latar BelakangTingkat produktivitas digambarkan dari rasio PDRB terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Produktivitas itu sendiri adalah gambaran kemampuan para tenaga kerja dalam menghasilkan output. Semakin tinggi output yang dihasilkan, menunjukkan semakin tinggi tingkat produktivitas. Dari data yang di dapat pada 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 sektor PDRB yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibanding sektor PDRB lainnya yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. 2. PermasalahanAdapun Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :Apakah tingkat upah minimum berpengaruh terhadap produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang tahun 2005-2017 ?Apakah tingkat upah minimum berpengaruh terhadap produktivitas Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang tahun 2005-2017 ?Apakah tingkat upah minimum berpengaruh terhadap produktivitas Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang tahun 2005-2017 ? 3. Tujuan Penelitian1. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat upah minimum terhadap produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang tahun 2005-2017.2. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat upah minimum terhadap produktivitas Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang tahun 2005-2017.3. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat upah minimum terhadap produktivitas Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang tahun 2005-2017. 4. Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena penelitian ini dimaksudkan menggunakan data berupa angka untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Model regresi panel dalam penelitian ini ialah Y = β0 + β1Xit + e. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungan antara tingkat upah minimum dan poduktivitas sektoral yang dapat mendukung penelitian ini.5. Hasil dan PembahasanHasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap poduktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dibuktikan dengan hasil uji t statistik koefisien tingkat upah minimum sebesar 0,396959 dengan nilai probabilitasnya 0.0108 yang dapat dikatakan lebih kecil dari taraf signifikan yang di tentukan (α=0,05). Tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap poduktivitas sektor industri di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dibuktikan dengan hasil uji t statistik koefisien tingkat upah minimum sebesar 1,088959 dengan nilai probabilitasnya 0.0000 yang dapat dikatakan lebih kecil dari taraf signifikan yang di tentukan (α=0,05). Tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap poduktivitas sektor pedagangan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dibuktikan dengan uji t statistik dimana hasil koefisien tingkat upah minimum sebesar 0.577866 dengan nilai nilai probabilitasnya 0.0000 yang dapat dikatakan lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan (α=0,05). Tingkat upah minimum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan.Kesimpulan dan rekomendasiKesimpulan1) Variabel tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian, sektor industry dan sektor perdagangan di Kabupaten Sambas, Sanggau dan Ketapang2) Menyatakan mampu mempengaruhi secara serentak atau bersama-sama oleh tingkat upah minimum dan sisanya di jelaskan oleh faktor lainRekomendasiBerdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:Bagi pemerintahProduktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan dengan menambah output sektor pertanian, dengan cara misalnya penggunaan mesin-mesin pertanian, bibit unggul, memperbaiki kualitas faktor input tenaga kerja. Untuk meningkatkan produktivitas sektor industri, pemerintah diharapkan untuk mendukung dan memperbaiki infrastruktur jalan penghubung antar daerah agar bisa mendirikan pabrik pengolahan sehingga output sektor industri bisa lebih ditingkatkan. Produktivitas sektor perdagangan meskipun sudah tinggi tetapi tetap harus ditingkatkan dari sisi kualitas.Penelitian selanjutnyaPenelitian selanjutnya diharapkan perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel lain yang dimungkinkan relevan dengan tingkat upah minimum dan produktivitas sektoral. Memperluas objek penelitian tidak hanya pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tetapi juga kabupaten/kota di Provinsi lain di Indonesia. DAFTAR PUSTAKAAntara, M. (2009). Pertanian Bangkit atau Bangkrut. Denpasar, Bali: Arti Foncation.Arifin, B. (2005). Pembangunan Petanian. Jakarta: PT. Grasindo.Borjas, G. J. (2008). Labor Economics. United States: McGraw-Hill.Daniel, M. (2004). Pembangunan Ekonomi & Utang Luar Negeri. Jakarta: PT. Bumi Aksara.Djojohadikusumo, S. (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.Gujarat, D. N. (2007). Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga jilid 1. Jakarta: Erlangga.Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada.Kuncoro, M. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.Kurniasih, E. P. (2016). Produktivitas Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat. SEMNAS FEKON.Malayu S.P Hasibuan. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.Manurung, P. R. & M. (1998). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Peneribit Fakultas Ekonomi Universitas Inonesia.Todaro, M.P, & Smith. (2008). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.Mulyadi, S. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Mulyati, D. S. (2004). Pengukuran Poduktivitas Relativ dan Analisis Tingkat Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi, Vol.XXII No. 2.Oktavia, A. (2017). Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.12. No. 2.Priadana, H. M. S. dan S. M. (2009). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.Rustiadi, E. (2011). Perencanaan dan Pembangunan Wilayaha. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesi.Setboonsarng, S. (2006). Organic Agriculture, Poverty Reduction, and the. Jurnal ADB Institute Discussion Paper, Vol.No. 54, 2.Sinungan, M. (2009). Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara.Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional. Jakarta: Baduose Media.Soesastro, H. (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di indonesia dalam setengah abad terakhir. Yogyakarta: Kanisius.Stoner., Freeman., & Gilbert. (1996). Manajemen (Jilid II,). Jakarta: Prenhallindo.Subrata, A. (2004). Analisis Produktivitas Sektoral di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan.Sugiarto, P. (2015). Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. EkonomiUniversitas.Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. Bandung: Cv. Bandung Alfabeta.Sukirno, S. (2013). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindp Persada.Sumarlin. (2010). Analisis Hubungan Tingkat Upah Tinggi Terhadap Produktivitas di Indonesia. Jurnal Mepa Ekonomi.Tambunan, T. T. (2008). Pembangunan Ekonomi & Utang Luar Negeri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Widarjodo, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.