SPASIAL
Not a member yet
445 research outputs found
Sort by
KORELASI ANTARA HARGA LAHAN DENGAN KEPADATAN TERBANGUN DI KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO
Get PDFKecamatan Malalayang adalah salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Manado. Kecamatan Malalayang berlokasi di pinggiran Kota Manado dan memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai wilayah permukiman, hal ini akan menyebabkan dinamika perubahan harga lahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Peningkatan jaringan utilitas, kebutuhan ruang terbuka, prasarana sosial dan ekonomi, ketersediaan perumahan, jaringan air bersih merupakan implikasi dari berkembangnya suatu wilayah, yang selanjutnya timbullah permasalahan kota yang sangat kompleks. Harga lahan yang tinggi cenderung ditempati oleh fungsi lahan komersial, kecenderungan ini semakin meningkat pada akhirnya dimanfaatkan oleh para spekulan tanah dengan maksud untuk mencari keuntungan.. Analisis data menggunakan analisis korelasi pearson dengan bantuan software SPSS .Sebagai panduan yang lebih baku, interpretasi derajat keeratan hubungan kedua variabel ini dilakukan dengan mengacu pada klasifikasi hubungan statistikal dua peubah / variabel yang dikemukakan oleh Guilford, yang secara garis besar diuraikan. Hasil analisis korelasi yang ada menunjukkan bahwa dari kedua variabel Harga Lahan (X) dan Kepadatan Terbangun (Y) memiliki korelasi nilai yang beragam. Untuk kedua variabel Harga lahan (X) memiliki korelasi yang kecil terhadap variabel okupansi bangunan yaitu berjumlah 0,363 dan 0,139, memiliki korelasi yang cukup terhadap kepadatan penduduk yaitu berjumlah 0,660 dan 0,304 , memiliki korelasi yang erat terhadap kepadatan bangunan 0,869 dan 0,624 .  Kata Kunci : Korelasi Pearson, Harga Lahan, Kepadatan Terbangun, Okupansi  Banguna
ANALISIS TINGKAT LAHAN KRITIS BERBASIS SIG (SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS) (STUDI KASUS: KECAMATAN AMURANG, KECAMATAN AMURANG TIMUR, KECAMATAN AMURANG BARAT, DAN KECAMATAN TUMPAAN)
Get PDFLahan kritis merupakan tanah yang mengalami atau dalam proses kerusakan kimia, fisik, dan biologi yang dapat mengganggu atau kehilangan fungsinya di dalam lingkungan. Kondisi ini dapat merusak tata air dan lingkungan sekitarnya. Dampak dari lahan kritis adalah penurunanan tingkat kesuburan tanah, berkurangnya ketersediaan sumber air pada musim kemarau serta banjir pada musim hujan. Seperti diketahui pada tahun 2018 hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah tempat di Kabupaten Minahasa Selatan. Dari aspek penggunaan lahan daerahnya merupakan dominasi penggunaan lahan berupa kebun campuran dan tegalan/ladang, penggunaan lahan seperti ini merupakan penggunaan lahan yang kurang baik apabila pengelolaanya tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah maka lahan dapat menjadi rusak dan cenderung akan berubah menjadi lahan agak kritis atau kritis. Â Penyebab utama lahan kritis pada daerah penelitian adalah karena aktivitas pertanian yang tidak memperhatikan aspek-aspek kelestarian lahan. Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode skoring dapat digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lahan secara tepat untuk menghindari kerusakan ekosistem yang ada. Peta tingkat lahan kritis dihasilkan dari overlay peta kemiringan lereng, penutupan tajuk, bahaya erosi, dan manajemen lahan yang sesuai dengan peraturan Departemen Kehutanan No. P.4/V-SET/2013. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahuilah persebaran tingkat lahan kritis yang ada di Kecamatan Amurang terdapat tingkat potensial kritis yang mendominasi di Kecamatan ini dengan persebaran di Kecamatan Amurang meliputi Kelurahan Bitung, Buyungon, Kilometer tiga, Lewet, Ranoketang tua, dan Uwuran satu. Kecamatan Amurang Barat terdapat tingkat agak kritis yang mendominasi di Kecamatan ini dengan persebaran di Kecamatan Amurang Barat meliputi Kelurahan Elusan, Kapitu, Kawangkoan bawah, Pondos, Desa rumoong bawah, Teep, Tewasen, Wakan, dan Rumoong bawah. Kecamatan Amurang Timur terdapat tingkat potensial kritis yang mendominasi di Kecamatan ini dengan persebaran di Kecamatan Amurang Timur meliputi Kelurahan Kota Menara, Lopana, Malenos baru, Maliku, Pinaling, Pondang, Ranomea, dan Ritey. Sedangkan untuk Kecamatan Tumpaan terdapat tingkat potensil kritis yang mendominasi di Kecamatan ini dengan persebaran di Kecamatan Tumpaan meliputi Kelurahan Lelema, Matani, Matani satu, Munte Popontolen, Tangkuney, Tumpaan, Tumpaan baru, Tumpaan satu, dan Tumpaan dua.Melalui data persebaran lahan kritis, maka dipetakan wilayah mana saja yang perlu diperbaiki atau dapat disebut rehabilitasi lahan.Kata kunci: Â Sistem Informasi Geografis, Tingkat Lahan Kriti
PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI DI KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA
Get PDFKecamatan Kema adalah salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang berada di pesisir pantai timur wilayah Minahasa Utara Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara 2013-2033, wilayah Kecamatan Kema termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Tsunami. Hal ini diperkuat dengan adanya sumber-sumber gempa di Laut Maluku berupa tumbukan atau patahan lempeng tektonik aktif yang bisa membangkitkan gelombang tsunami dan melanda daratan pesisir di sekitarnya, termasuk wilayah Kecamatan Kema. Kecamatan Kema memiliki daerah permukiman yang berada di pesisir, seperti desa Kema 1, desa Kema 2, desa Kema 3 dan desa Lilang yang rawan terhadap ancaman dari gelombang tsunami jika sewaktu-waktu terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui luas area kawasan rawan bencana tsunami berdasarkan ketinggian daratan kemudian menganalisis struktur dan pola ruang di kawasan rawan bencana tsunami tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial. Berdasarkan hasil penelitian, Kawasan Rawan Bencana Tsunami pada Zona 1 (0-10 meter) dengan luas area315 Ha, Zona 2 (10-20 meter) dengan375 Hadan Zona 3 dengan318 Ha. Pada Kawasan Rawan Bencana Tsunami, Pemanfaatan Ruang berupa struktur dan pola ruang yaitu Pusat Pelayanan Lingkungan pada desa Lilang, kawasan sempadan pantai dan kawasan permukiman belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang Kecamatan Kema.Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Kawasan Rawan Bencana, Tsunam
SEBARAN SPASIAL EMISI GAS KARBON DIOKSIDA (CO2) PADA KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO
Get PDFSaat ini Kota Manado menjadi kota yang memiliki aktivitas permukiman padat penduduk, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,3% per tahun (BPS Kota Manado, 2018) hingga menyebabkan penurunan kualitas udara. Penggunaan bahan bakar untuk memasak merupakan salah satu penyumbang emis gas karbon dioksida (CO2) pada sektor permukiman yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Wilayah penelitian berada di kawasan permukiman Kecamatan Singkil sebagai salah satu Kecamatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan di Kota Manado. Tujuan penelitian untuk menentukan faktor emisi spesifik (FES) serta menganalisis sebaran emisi CO2 dan melakukan pemetaan tingkat emisi CO2 pada kawasan permukiman Kecamatan Singkil Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis data dan analisis kuantitatif kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode yang dikeluarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dengan mengetahui terlebih dahulu besaran penggunaan bahan bakar untuk memasak tiap tahunnya serta menghitung besaran emisi CO2 dari penggunaan bahan bakar untuk memasak setiap Kelurahan, kemudian menentukan faktor emisi spesifik (FES) yang diharapkan nilai dari FES tersebut dapat digunakan untuk menghitung estimasi jejak karbon, setelah diketahui emisi jejak karbon setiap kelurahan, kemudian dilakukan pemetaan tingkat emisi karbon dioksida (CO2) agar penyebaran jejak karbon tersebut dapat terlihat mana wilayah yang menyumbang emisi karbon dioksida tertinggi, sedang, dan terendah. Karakteristik bahan bakar yang digunakan untuk memasak pada lokasi penelitian adalah LPG, Minyak Tanah dan Kayu Bakar, yang penggunaan pertahunnya sebesar 83.752 kg/tahun dengan nilai emisi CO2 terhadap penggunaan bahan bakar untuk memasak sebesar 238 ton/tahun. FES tertinggi berada di Kelurahan Singkil Satu sebesar 0,6492 ton/tahun dan diikuti kelurahan lainnya. Hasil perhitungan nilai jejak karbon di Kecamatan Singkil sebesar 8.837,71 ton CO2/tahun.Kata Kunci: Spasial, Emisi Karbon Dioksida (CO2), Kawasan Permukiman
EVALUASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI KECAMATAN OBA TENGAH
Get PDFKecamatan Oba Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Tidore Kepulauan yang berada di Pulau Halmahera. Kecamatan Oba Tengah yang berada pada Pulau Halmahera memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pulau Tidore karena terpisah dengan selat. Pulau Tidore lebih memiliki karakteristik wilayah perkotaan sedangkan wilayah di Pulau Halmahera Kecamatan Oba Tengah lebih berkarakteristik perdesaan dengan potensi pada sektorpertanian. Pertanian dan perdesaan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. Namun pada kenyataannya sektor pertanian di daerah perdesaan belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur pertanian di kawasan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengedintifikasi dan mengevaluasi ketersediaan infrastruktur perdesaan berdasarkan standard dan persepsi Masyarakat di Kecamatan Oba Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan infrastruktur perdesaan dalam upaya pengembangan Kawasan Pertanian di Kecamatan Oba Tengah sebagian besar sudah tersedia dengan Kondisi infrastruktur yang cukup baik. Evaluasi berdasarkan standar peraturan Dinas Pekerjaan Umum, memperoleh nilai sebesar 82%, yang artinya bahwa ketersediaan infrastruktur perdesaan masuk dalam kategori baik untuk memberikan dukungan pada sektor pertanian. berdasarkan persepsi masyarakat di peroleh nilai 50,80%, yang artinya bahwa menurut persepsi masyarakat ketersediaan infrastruktur perdesaan cukup memberikan dukungan untuk pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Oba Tengah.Kata Kunci: Evaluasi, Ketersediaan Infrastruktur, Pengembangan Kawasan Pertanian, Kecamatan Oba Tenga
KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN AMURANG TIMUR BERDASARKAN DAYA DUKUNG LAHAN
Get PDFKecamatan Amurang Timur merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Amurang yang juga merupakan kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran serta arahan pengembangan kota sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman. Permasalahan menonjol yang ditimbulkan akibat pemekaran kota salah satunya ialah masalah kesesuaian pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman harus memberikan lingkungan hidup yang sehat serta aman dari bencana alam. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kemampuan dan kesesuaian lahan yang ada di Kecamatan Amurang Timur dalam pengembangan permukimannya. Penentuan kemampuan dan kesesuaian lahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Tata Ruang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis spasial overlay tumpang-tindih dan skoring untuk pemberian nilai serta diperoleh kelas kesesuaian lahan pada tiap parameter menggunakan sistem informasi geografis (SIG). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kecamatan Amurang Timur memiliki kemampuan lahan yang cukup mampu dalam pengembangan kawasan terutama permukiman serta didapatkan empat kategori klasifikasi kesesuaian lahan untuk wilayah Kecamatan Amurang Timur yaitu kategori Sangat Sesuai (S1) dengan luas 485,76 Ha, Cukup Sesuai (S2) dengan luas 8788,27 Ha, Tidak Sesuai (N1) dengan luas 6664,54 Ha dan Tidak Sesuai Permanen (N2) dengan luas 1256,06 Ha.Kata Kunci: Kemampuan Lahan, Kesesuaian Lahan, Permukima
RUANG BERMUKIM MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DI PULAU KECIL (STUDI KASUS PULAU MANTEHAGE)
Get PDFMasyarakat telah bermukim di Pulau Mantehage jauh sebelum adanya kebijakan dari pemerintah yang menetapkan pulau tersebut sebagai zona inti kawasan konservasi. Sering terjadinya konflik atau permasalahan kepentingan area perbatasan territori antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung yang khususnya di Pulau Mantehage yang mempunyai kepentingan masing-masing individu. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi ruang territory masyarakat yang menjadi ruang konflik pada kawasan konservasi yang ada di Pulau Mantehage, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang ruang bermukim masyarakat di Pulau Mantehage terhadap peraturan kawasan konservasi. Identifikasi permukiman dan ruang territory menggunakan metode analisis spasial dengan bantuan software ArcGIS untuk menjelaskan tentang ruang permukiman pada kawasan konservasi. Untuk teknik analisisnya menggunakan metode pengukuran distribusi frekuensi dengan variabel kinesthetic Space. Hasil penelitian yaitu teridentifikasi territory primer masyarakat Pulau Mantehage berada di permukiman dan pertanian/perkebunan, territory sekunder terletak di dermaga dan di aula peribadatan sedangkan territory publik berada di lapangan dan balai desa. Terjadinya “overlap†atas territory primer dengan luas 166 Ha khususnya pertanian/perkebunan. Persepsi masyarakat dengan persentase 89.7 % setuju bahwa kebijakan pemerintah menghambat aktivitas gerak mereka, kiranya pemerintah tidak terlalu menekankan batas gerak masyarakat dimana sebagian besar masyarakat menggantung hidup mereka dalam kawasan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat di Pulau Mantehage tentang kawasan lindung dengan persentase 81.4 % setuju perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan konservasi, dimana masyarakat membutuhkan arahan dari pemerintah terhadap kawasan konservasi tersebut, yang kiranya pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di Pulau Mantehage.Kata Kunci: Ruang Bermukim, Territory, Persepsi, Pulau Keci
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY) STUDI KASUS KOTA MANADO
Get PDFKota merupakan tempat masyarakat untuk tinggal, bekerja, pusat perekonomian, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga, kota sebagai tempat untuk hidup harus memberikan kenyamanan (livable) bagi penduduk yang ada didalamnya. Konsep kota nyaman (Livable City) di Kota Manado terakhir kali diteliti oleh Ikatan Ahli Perencanaan (Adriadi Dimastanto, Erikson Simanjuntak, Dayinta Pinasthika, Latifah, Putri Amelia, dan Dwitantri Rezkiandini: Most Livable City Index 2017) pada tahun 2017 dan hasilnya Kota Manado berada pada urutan ke-16 sebagai kota ternyaman di Indonesia. Kali ini peneliti melakukan penelitian livable city di Kota Manado (11 kecamatan atau 68 kelurahan) berdasarkan tingkat partisipasi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator livable city oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan perhitungan skala linkert. Maka Kota Manado diklasifikasikan dengan nilai tinggi partisipasi masyarakatnya menuju livable city dengan skor 70,8. Kecamatan Bunaken Kepulauan menjadi kecamatan dengan partisipasi masyarakat tertinggi sementara Kecamatan Tuminting dengan tingkat partisipasi masyarakat terendah menuju Kota Manado yang layak huni. Variabel yang berpengaruh pada penentuan kondisi kenyamanan kota adalah variabel aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Kata Kunci: Livable City, partisipasi masyarakat, indikator IAP, tingkat partisipasi, Kota Manado
ANALISIS KAWASAN MINAPOLITAN DANAU TONDANO DI KABUPATEN MINAHASA
Get PDFMinapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan. Terwujudnya kawasan Minapolitan itu sendiri dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan. Selain dari ketersediaan prasarana dan sarana, penggunaan lahan/ ruang baik pada perairan maupun pada daerah sempadan harus diperhatikan sesuai dengan standart fisik yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Kecamatan Kakas dan Eris, Kabupaten Minahasa, merupakan lokasi yang sudah ditetapkan dalam surat penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan pemerintah kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa tahun 2014-2034 untuk dijadikan sebagai Kawasan Minapolitan Danau Tondano. Proses pengambilan data dilakukan dalam bentuk wawancara kepada para petani ikan selaku responden, untuk mengetahui ketersediaan prasana dan sarana pendukung kawasan Minapolitan. Sedangkan, untuk penggunaan lahan/ ruang baik pada daerah perairan maupun sempadan, data diolah berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa, juga peta citra Kecamatan Eris dan Kakas yang kemudian diolah menggunakan sowftware ArcGis 10.3 untuk melihat luasan penggunaan ruang pada perairan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis spasial. Berdasarkan hasil identifikasi kawasan serta analisis yang dilakukan dengan mengacu pada standart fisik pembangunan, ketersediaan prasarana dan sarana pendukung di Kecamatan Eris dan Kakas tidak memadai. Juga, tidak adanya perhatian tentang limbah terkait aktivitas masyarakat seperti proses pembudidayaan dan permukiman masyarakat yang berada pada sempadan danau. Aktivitas masyarakat tersebut menimbulkan masalah terkait pertumbuhan hama dan pencemaran pada danau yang meningkat dengan pesat. Dengan tidak adanya perhatian pembangunan fisik terkait daerah sekitar ekosistem danau, akan membuat fungsi, kualitas dan kelestariannya menurun.Kata kunci: Kawasan Minapolitan, Prasarana Sarana, Penggunaan Lahan, Danau Tondan
URBAN WALKABILITY DI KOTA MANADO (STUDI KASUS: KEC. MAPANGET)
Get PDFPerkembangan kota yang pesat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki dalam mendukung terwujudnya kota yang nyaman (Livable City) dan ramah bagi pejalan kaki (Walkable). Berdasarkan pengamatan di beberapa kecamatan yang ada di Kota Manado nampak bahwa fasilitas pedestrian yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada kenyamanan pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pejalan kaki di Kota Manado, khususnya Kecamatan Mapanget berdasarkan teori urban walkability. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara tersturktur, selanjutnya data diolah menggunakan Metode Likert. Parameter walkability yang digunakan terdiri dari enam paramenter, yakni: ketersediaan jalur pejalan kaki, konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lainnya, keamanan dari kejahatan, perilaku pengendara kendaraan bermotor, amenities (kelengkapan pendukung), dan kendala/hambatan. Untuk menguji adanya korelasi dan konsistensi daripada parameter tersebut digunakan uji statistik validitas dan realibilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan pejalan kaki di Kecamatan Mapanget berdasarkan teori urban walkability dapat dikatakan masih tergolong nyaman. Hal ini berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas terhadap parameter yang digunakan, ternyata memiliki korelasi signifikan, serta dinyatakan konsisten atau reliabel untuk pengukuran walkability.Kata Kunci : Urban Walkability, Walkable, Pedestrian, Kecamatan Mapange