Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic UniversityNot a member yet
46977 research outputs found
Sort by
Pandangan Hakim terhadap hak-hak Istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai Talak: Studi Pengadilan Agama Kota Kediri
Get PDFABSTRAK
Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada perubahan status perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak pihak yang bercerai. Dalam perkara cerai talak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim untuk melindungi hak-hak istri, terutama jika istri mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuannya menjalankan hak dan kewajibannya. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif hakim dalam memastikan keadilan dan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak. Kompleksitas kasus ini terletak pada upaya memastikan perlindungan hukum terhadap istri yang memiliki keterbatasan mental, terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya pasca putusan perceraian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan metode deskriptif, karena data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para hakim, analisis dokumen hukum, serta kajian literatur yang relevan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris karena berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber langsung di lapangan. Studi ini juga meninjau berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak istri. Putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai ilustrasi untuk memperkaya analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan mental istri sebagai faktor penting dalam memutus perkara. Dalam proses persidangan, istri yang mengalami gangguan jiwa diwakili oleh pengampu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dianggap tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri. Hak-hak istri, seperti nafkah selama masa iddah dan mahar yang belum dilunasi, tetap menjadi perhatian utama hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa.
ABSTRACT
Divorce is a legal event that not only changes marital status but also has consequences for fulfilling the rights of the divorced parties. In cases of divorce initiated by a husband, judges must pay close attention to protecting the wife's rights, especially if the wife suffers from a mental disorder that affects her ability to fulfill her rights and obligations. This condition demands an active role from judges to ensure justice and legal protection in accordance with Islamic legal principles and applicable regulations. This study aims to analyze the perspectives of judges at the Religious Court of Kediri City regarding the rights of wives with mental disorders in cerai talak cases. The complexity of this issue lies in ensuring legal protection for wives with mental limitations, particularly in fulfilling their rights post-divorce.
This research employs a qualitative juridical approach with a descriptive method, as the data in this study were obtained through interviews with judges, analysis of legal documents, and relevant literature reviews. This study falls under the category of empirical research as it focuses on collecting and analyzing data from direct field sources. The study also examines various regulations, such as Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and Circular Letters of the Supreme Court (SEMA), as the legal basis for fulfilling the wife's rights. Court rulings are used as illustrations to enrich the analysis.
The findings reveal that judges consider the wife's mental health condition as a critical factor in adjudicating cases. During the trial process, wives with mental disorders are represented by guardians to provide legal protection for individuals deemed incapable of fulfilling their rights and obligations independently. The rights of the wife, such as maintenance during the iddah period and unpaid dowry, remain a primary concern for the judges. The study concludes that judges play a pivotal role in safeguarding the rights of wives with mental disorders.
مستخلص البحث
الطلاق هو حدث قانوني لا يقتصر تأثيره على تغيير حالة الزواج فقط، بل يحمل أيضًا تبعات تتعلق بتلبية حقوق الأطراف المطلقة. وفي قضايا الطلاق بطلب الزوج (الطلاق بالإرادة المنفردة)، هناك عدة أمور يجب على القاضي مراعاتها لحماية حقوق الزوجة، خاصة إذا كانت الزوجة تعاني من اضطرابات عقلية تؤثر على قدرتها على أداء حقوقها وواجباتها. تتطلب هذه الحالة دورًا نشطًا من القاضي لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية القانونية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية السارية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل رؤية قضاة المحكمة الدينية بمدينة كيديري تجاه حقوق الزوجة التي تعاني من اضطرابات عقلية في قضايا الطلاق بطلب الزوج. وتتجلى تعقيدات هذه القضية في السعي لضمان الحماية القانونية للزوجة التي تعاني من محدودية عقلية، خاصة فيما يتعلق بتلبية حقوقها بعد صدور حكم الطلاق.
اعتمدت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا قانونيًا باستخدام الطريقة الوصفية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع القضاة، وتحليل الوثائق القانونية، ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. كما تناولت الدراسة مراجعة مختلف اللوائح مثل القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، ومجموعة الأحكام الشرعية الإسلامية، والمنشورات الدورية للمحكمة العليا كمرجع قانوني لضمان حقوق الزوجة. وتم الاستعانة بالأحكام القضائية كأمثلة لإثراء التحليل.
أظهرت نتائج الدراسة أن القضاة يأخذون بعين الاعتبار الحالة العقلية للزوجة كعامل مهم في إصدار الأحكام. وفي جلسات المحكمة، تُمثل الزوجة التي تعاني من اضطرابات عقلية من قبل وصي قانوني كإجراء لحمايتها باعتبارها طرفًا غير قادر على أداء حقوقه وواجباته بشكل مستقل. تُعتبر حقوق الزوجة، مثل النفقة خلال فترة العدة والمهر غير المسدد، من الأولويات التي يركز عليها القضاة. خلصت الدراسة إلى أن القاضي يلعب دورًا رئيسيًا في حماية حقوق الزوجة التي تعاني من اضطرابات عقلي
Pengembangan media pembelajaran smart box untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPAS Kelas V di SDN 01 Jenggolo
Get PDFINDONESIA:
Media pembelajaran "smart box" adalah alat yang berbentuk kotak yang berisi kartu gambar dan kata-kata. Media "smart box" dapat digunakan dapal proses pembelajaran yang berisikan soal-soal yang dikemas secara menarik dan dikerjakan secara berkelompok. Media ini dibuat sebagai permasalahan yang terjadi di SDN 01 Jenggolo, Kepanjen yaitu rendahnya pemahaman konsep siswa kususnya pada mata pelajaran IPAS materi sistem organ tubuh manusia, terbatasnya media yang digunakan dan rendahnya minat belajar siswa.
Penelitian ini menggunakan model pembembangan ADDIE dengan lima tahapan pengenbangan: 1) Analyze, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation & 5) Evaluation. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SDN 01 Jenggolo, Kepanjen yang berjumlah 18 anak. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, angket, hasil pre-test & post-test, serta dokumentasi. Dengan menganalisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pada cover media ini terdapat judul media dan QR code yang berisi buku petunjuk penggunaan media "smart box" dan materi sistem organ tubuh manusia serta evaluasi untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas V SDN 01 Jenggolo, Kepanjen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran "smart box", keefektivitasan media, dan respon siswa terhadap media ini. Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran "smart box" pada mata pelajaran IPAS dengan materi sistem organ tubuh manusia memiliki validitas yang tinggi. Berdasarkan penilaian ahli, validitas ahli desain mencapai 96%, validitas ahli materi sebesar 77,3%, dan validitas ahli media mencapai 92%, dengan rata-rata keseluruhan 88,4%. Media ini juga dinyatakan layak digunakan berdasarkan hasil angket respon siswa, yang menunjukkan rata-rata skor 84,2. Selain itu, perhitungan menggunakan rumus N-Gain menghasilkan nilai 0,721, yang termasuk dalam kategori layak digunakan. Dengan demikian, media pembelajaran "smart box" yang dikembangkan terbukti valid dan efektif untuk mengukur pemahaman konsep siswa.
ENGLISH:
The smart box learning media is a tool in the form of a box containing picture and word cards. The smart box media can be used in the learning process, which includes questions packaged in an engaging manner and completed in groups. This media was created to address the issues at SDN 01 Jenggolo, Kepanjen, namely the low understanding of concepts among students, especially in the subject of science on the topic of the human body's organ system, the limited media used, and the low interest in learning among students.
This research uses the ADDIE development model with five development stages: 1) Analyze, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation & 5) Evaluation. The subjects in this study are 18 fifth-grade students from SDN 01 Jenggolo, Kepanjen. The data collection techniques used were interviews, questionnaires, pre-test & post-test results, and documentation. By analyzing the data using quantitative and qualitative data analysis. On the cover of this media, there is the media title and a QR code containing the user manual for the "smart box" media, materials on the human body organ system, and evaluations to enhance the conceptual understanding of fifth-grade students at SDN 01 Jenggolo, Kepanjen.
This study aims to explore the development process of the "Smart Box" learning media, its effectiveness, and students' responses to it. The results of this developmental research indicate that the "Smart Box" learning media for the science subject focusing on the human organ system demonstrates high validity. Based on expert assessments, the design expert validity reached 96%, the material expert validity was 77.3%, and the media expert validity was 92%, with an overall average of 88.4%. This media is also deemed suitable for use based on student response surveys, which yielded an average score of 84.2. Furthermore, calculations using the N-Gain formula resulted in a score of 0.721, categorized as suitable for use. Thus, the developed "Smart Box" learning media is proven to be valid and effective in measuring students' conceptual understanding.
ARABIC:
وسيلة التعلم "الصندوق الذكي" هي أداة على شكل صندوق تحتوي على بطاقات صور وكلمات. يمكن استخدام وسيلة "الصندوق الذكي" في عملية التعلم التي تحتوي على أسئلة مغلفة بشكل جذاب وتُنجز بشكل جماعي. على غلاف هذه الوسيلة يوجد عنوان الوسيلة ورمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحتوي على دليل استخدام وسيلة "الصندوق الذكي" ومحتوى نظام أعضاء جسم الإنسان بالإضافة إلى تقييم لتحسين فهم مفهوم طلاب الصف الخامس في مدرسة المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى جينغولو. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عملية تطوير وسيلة التعليم "الصندوق الذكي"، وفعالية الوسيلة، ومعرفة استجابة الطلاب تجاه هذه الوسيلة.
تستخدم هذه الدراسة خمس مراحل تطوير تُعرف عادةً باسم ADDIE: 1) التحليل، 2) التصميم، 3) التطوير، 4) التنفيذ و5) التقييم. موضوع هذا البحث هو طلاب الصف الخامس في المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى في جينغولو، والذين يبلغ عددهم 18 طفلًا. تقنية جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات، الاستبيانات، نتائج الاختبارات القبلية والبعدية، وكذلك التوثيق. من خلال تحليل البيانات باستخدام التحليل الكمي والنوعي.
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف عملية تطوير وسيلة التعلم "الصندوق الذكي"، وفعاليتها، واستجابات الطلاب تجاهها. تشير نتائج هذا البحث التطويري إلى أن وسيلة التعلم "الصندوق الذكي" لمادة العلوم التي تركز على جهاز جسم الإنسان تتميز بمستوى عالٍ من الصلاحية. بناءً على تقييم الخبراء، بلغت صلاحية التصميم 96%، وصلاحية المادة 77.3%، وصلاحية الوسيلة التعليمية 92%، بمتوسط إجمالي 88.4% كما تُعتبر هذه الوسيلة مناسبة للاستخدام بناءً على استبيانات استجابات الطلاب التي أظهرت متوسط درجة بلغ 84.2. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الحسابات باستخدام صيغة N-Gain عن نتيجة قدرها 0.721، مما يصنفها ضمن فئة الوسائل المناسبة للاستخدام. وعليه، فإن وسيلة التعلم "الصندوق الذكي" المطورة أثبتت صلاحيتها وفعاليتها في قياس فهم الطلاب للمفاهيم
Implikasi hukum terhadap praktik Poligami Coach Hafidin
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tokoh agama yang bernama KH. Hafidin melakukan praktik poligami dan mendirikan program Privat Mentoring Poligami. Dalam praktik poligami yang dilakukan Coach Hafidin terdapat pemikiran-pemikiran mengenai poligami yang menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau, diantaranya tidak adanya izin istri dalam poligami, menceraikan istri yang telah menapouse, dan ketaatan pada suami sebagai syarat mutlak. Dengan demikian, terdapat adanya kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pemikiran-pemikiran Coach Hafidin, maka penelitian ini perlu dilakukan. Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam.
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik poligami Coach Hafidin dan untuk menganalisa implikasi hukum terhadap praktik poligami Coach Hafidin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian yang dilakukan terdapat praktik poligami Coach Hafidin yang tidak sesuai dengan hukum positif, seperti tidak adanya izin istri yang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 56 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, poligami yang dilakukan tidak dicatatkan dalam Pasal 2 Ayat 1 telah disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan dan pada Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawaai Pencatat Nikah. Implikasi hukumnya, tidak adanya jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Menurut hukum Islam, dalam hal ini menggunakan maqasid syariah Asy-Syathibi. Berdasarkan analisis dalam perspektif Maqasid Syariah Asy-Syathibi, praktik poligami yang dilakukan oleh Coach Hafidin tidak sejalan dengan prinsip hifdz nafs (menjaga jiwa), hifdz nasl (menjaga keturunan), dan hifdz mal (menjaga harta).
ABSTRACT
This research is based on the existence of a religious figure named KH. Hafidin practiced polygamy and established the Private Mentoring Polygamy program. In the practice of polygamy carried out by Coach Hafidin, there are thoughts about polygamy that have become controversial among the community. His thoughts, including the absence of the wife's permission in polygamy, divorcing the wife who has apoused, and obedience to the husband as an absolute condition. Thus, there is a gap between positive law and Islamic law against Coach Hafidin's thoughts, so this research needs to be conducted. In this study, positive law analysis and Islamic law will be used.
The purpose of this study is to describe Coach Hafidin's polygamous practice and to analyze the legal implications for Coach Hafidin's polygamous practice from the perspective of positive law and Islamic law. The research method used is to use a normative type of research using a legislative and conceptual approach.
The results of the research carried out showed that Coach Hafidin's polygamy practice was not in accordance with positive law, such as the absence of a wife's permission which has been regulated in Article 5 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 56 Paragraph 3 of the Compilation of Islamic Law, polygamy carried out is not recorded in Article 2 Paragraph 1 It has been stated that marriage must be registered and in Article 7 Paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law, states that marriage can only be proven by a marriage certificate made by the Marriage Registrar. The legal implication is that there is no legal guarantee for the parties involved in the marriage. According to Islamic law, in this case the maqasid sharia of Ash-Syathibi is used. Based on the analysis from the perspective of Maqasid Syariah Ash-Syathibi, the practice of polygamy carried out by Coach Hafidin is not in line with the principles of hifdz nafs (guarding the soul), hifdz nasl (guarding offspring), and hifdz mal (guarding property).
مستخلص البحث
وكان الدافع لهذا البحث هو وجود شخصية دينية تدعى خ. يمارس الحافظ تعدد الزوجات وأسس برنامج التوجيه الخاص لتعدد الزوجات. وفي ممارسة المدرب حفيدين لتعدد الزوجات، هناك أفكار حول تعدد الزوجات أصبحت مثيرة للجدل بين المجتمع. وتشمل أفكاره عدم الحصول على إذن الزوجة في تعدد الزوجات، وطلاق الزوجة التي وصلت إلى سن اليأس، وطاعة زوجها كشرط مطلق. ومن ثم فإن هناك فجوة بين الشريعة الوضعية والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأفكار المدرب حفيظين، لذا لا بد من إجراء هذا البحث. سيستخدم هذا البحث التحليل القانوني الإيجابي والشريعة الإسلامية.
يهدف هذا البحث إلى وصف ممارسة المدرب حفيظين لتعدد الزوجات وتحليل الآثار القانونية المترتبة على ممارسة المدرب حفيدين لتعدد الزوجات من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. طريقة البحث المستخدمة هي نوع معياري من البحث باستخدام الأساليب القانونية والمفاهيمية.تظهر نتائج البحث الذي تم إجراؤه أن ممارسات المدرب حفيدين في تعدد الزوجات لا تتوافق مع القانون الوضعي، مثل عدم الحصول على إذن الزوجة، وهو ما تنظمه المادة 5 فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والمادة 56 فقرة 3 من مجمع الشريعة الإسلامية، ولا يتم تسجيل تعدد الزوجات الذي تم. مسجل الزواج. الأثر القانوني هو أنه لا يوجد ضمان قانوني للأطراف المشاركة في الزواج. وفقا للشريعة الإسلامية، يتم في هذه الحالة استخدام مقاصد الشريعة السياثيبي. بناءً على التحليل من وجهة نظر مقاصد الشريعة السياثيبي، فإن ممارسة تعدد الزوجات التي قام بها المدرب حفيظين لا تتماشى مع مبادئ حفظ النفس (حماية النفس)، وحفظ النسل، وحفظ المال
Analisis putusan nomor 0101/PDT.G/2024/PA.BL tentang Judi Online dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi
Get PDFABSTRAK
Ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, tantangan modern seperti perjudian online telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan keluarga. Dalam Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2024/PA.BL mengungkap kasus perceraian yang ditimbulkan akibat suami terlibat dalam judi online. Selain itu, suami tidak memberikan nafkah dan ketika mengalami kekalahan melakukan kekerasan fisik kepada istri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2024/PA.BL. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta penulisan terdahulu yang memiliki relevansi dengan penulisan ini. Kemudian, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Metode pengumpulan bahan hukum melalui kajian pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam perjudian online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerusakan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekerasan fisik dan psikis, penelantaran nafkah, dan konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Perilaku tersebut melanggar prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah, serta bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan hukum nasional. Jika dilihat dari perspektif maqashid syariah Imam Al-Syatibi, permasalahan ini merusak lima unsur pokok dalam maqashid syariah, yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-maal. Oleh karena itu, keputusan hakim mengabulkan permohonan cerai istri dalam perkara ini sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah.
ABSTRACT
Family resilience is a key pillar in building a harmonious home life. However, modern challenges such as online gambling have become a serious threat to family resilience. Decision Number 0101/Pdt.G/2024/PA.BL reveals a divorce case arising from the husband's involvement in online gambling. In addition, the husband does not provide maintenance and when he loses, he physically abuses his wife.
This writing is normative juridical writing with a case approach, statutory approach, and conceptual approach. The primary legal material used is Decision Number 0101/Pdt.G/2024/PA.BL. Secondary legal materials are obtained from books, journals, and previous writings that have relevance to this writing. Then tertiary legal materials were obtained from the Big Indonesian Dictionary and the internet. The method of collecting legal materials through literature review.
The research results show that husbands' involvement in online gambling has a significant influence on household damage. This is evidenced by the occurrence of physical and psychological violence, neglect of livelihood, and prolonged conflict which leads to divorce. This behavior violates the principles of sakinah, mawaddah and rahmah, and is contrary to Islamic teachings and national legal regulations. When viewed from maqashid sharia, this problem damages the five main elements in maqashid sharia Imam Al-Syatibi, namely hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, and hifdz al-maal. Therefore, the judge's decision to grant the wife's divorce petition in this case is in line with the principles of maqashid sharia.
مستخلص ابحث
إن مرونة الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء حياة أسرية متناغمة. ومع ذلك، أصبحت تحديات التطورات التكنولوجية مثل المقامرة عبر الإنترنت تشكل تهديدًا لقدرة الأسرة على الصمود. في القرار رقم 0101/Pdt.G/2024/PA.BL، تم الكشف عن أن سبب قضية الطلاق هو تورط الزوج في المقامرة عبر الإنترنت. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الزوج لا يوفر لقمة العيش وعندما يخسر في المقامرة عبر الإنترنت تصبح الزوجة هدفا للعنف الجسدي.
هذه الكتابة هي كتابة قانونية معيارية ذات مقاربات قضية وقانونية ومفاهيمية. تم الحصول على المواد القانونية الأولية من القرار رقم 0101/Pdt.G/2024/PA.BL. يتم الحصول على المواد القانونية الثانوية من الكتب والمجلات والكتابات السابقة ذات الصلة. المواد القانونية الثالثة من القاموس الإندونيسي الكبير والإنترنت. طريقة جمع المواد القانونية من خلال مراجعة الأدبيات.
تظهر نتائج البحث أن تورط الأزواج في المقامرة عبر الإنترنت له تأثير كبير على الأضرار المنزلية. ويتجلى ذلك في حدوث العنف الجسدي والنفسي، والإهمال في سبل العيش، والصراع الطويل الذي يؤدي إلى الطلاق. إن هذا السلوك ينتهك مبادئ السكينة والمودة والرحمة، ويتعارض مع التعاليم الإسلامية واللوائح القانونية الوطنية. عند النظر إلى هذه المشكلة من مقاصد الشريعة، فإنها تلحق الضرر بالعناصر الخمسة الرئيسية في مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. ولذلك فإن قرار القاضي بالموافقة على طلب الطلاق للزوجة في
.هذه الحالة يتوافق مع مبادئ مقاصد الشري
Hak nafkah istri dan anak pasca perceraian pada putusan Obscuur Libel studi putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo
Get PDFABSTRAK
Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor: 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dalam gugatan tersebut penggugat menggugat tergugat dengan beberapa gugatan selain cerai yakni nafkah istri pasca perceraian dan nafkah anak. Akan tetapi Majelis Hakim menolak semua gugatan tentang hak-hak nafkah yang diajikan penggugat terhadap tergugat dan hanya mengabulkan gugatan cerai saja. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian pada putusan obscuur libel disesuakan dengan hukum posiif di Indonesia dan menganalisis putusan tersebut dengan perspektf Hukum Progresif Satjipto Rahardjo
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statute approach), pendekatat kasus (case approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Adapun bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer yakni putusan Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. dan juka literatur mengenai Hukum Progresif dan bahan hukum sekunder yang merupakan literatur yang mendukung penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum progresif Sajtipto Rahardjo.
Hasil penelitian ini adalah pada Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. terkait dengan penolakan pemberian hak nafkah istri dan anak pasca percerian karena surat gugatan obscuur libel tidak sesuai dengan konsep Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berpatokan pada dogma-normatif saja akan tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan Nurani dalam memutuskan. Dalam perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terdapat unsur yang menjadi ciri hukum progresif yakni fleksibilitas, keadilan sosial, HAM, dan perubahan. Dari putusan tersebut tidak ada yang memenuhi keempat ciri dari hukum progresif. Hal ini dilihat dari putusan yang hanya melihat dari aspek formil gugatan saja, tidak memberikan hak yang seharusnya kepada istri dan anak, tidak memberikan keadilan terhadap korban, dan tidak memberikan perubahan kearah yang lebih baik pasca perkara diputuskan.
ABSTRACT
The case occurred at the Bangil Religious Court with Number: 2276/Pdt.G/2023/PA. In the lawsuit, the plaintiff sued the defendant with several lawsuits other than divorce, namely wife support after divorce and child support. However, the Panel of Judges rejected all lawsuits about alimony rights presented by the plaintiff against the defendant and only granted the divorce lawsuit. This is because the Panel of Judges considers that the Plaintiff's lawsuit is fugitive (Obscuur libel). This study aims to describe the maintenance rights of wives and children after divorce in obscuur libel decisions adjusted to positive law in Indonesia and analyze the decision from the perspective of Satjipto Rahardjo Progressive Law
This type of research is normative juridical law research with statute approach, case approach and Conceptual Approach. The legal materials used using primary legal materials are decision Number 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. and literature on Progressive Law and secondary legal materials which are literature that supports research. The analysis used in this study is the perspective of Sajtipto Rahardjo's progressive law.
The results of this study are in the Bangil Religious Court Decision Number 2276/Pdt.G/2023/PA.Bgl. related to the refusal to provide support for wives and children after divorce because the obscuur libel lawsuit is not in accordance with the concept of Progressive Law initiated by Satjipto Rahardjo. In deciding a case, it is not only based on dogma-normatives but also must consider justice and conscience in decideing. In the perspective of Satjipto Rahardjo's Progressive Law, there are elements that characterize progressive law, namely flexibility, social justice, human rights, and change. None of these rulings fulfilled the four characteristics of progressive law. This can be seen from the decision which only looks at the formal aspect of the lawsuit, does not give the rights that should be given to the wife and children, does not provide justice to the victim, and does not provide a change for the better after the case is decided.
مستخلص البحث
/ Pdt.G / 2023 / PA. Bgl.وقعت القضية في محكمة بنجيل الدينية برقم: 2276 في الدعوى، رفع المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه بعدة دعاوى قضائية بخلاف الطلاق ، وهي إعالة الزوجة بعد الطلاق وإعالة الطفل. ومع ذلك، رفض فريق القضاة جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق النفقة التي قدمها المدعي ضد المدعى عليه ووافق فقط على دعوى الطلاق. وذلك لأن فريق القضاة يعتبر أن دعوى المدعي هاربة (تشهير غامض). تهدف هذه الدراسة إلى وصف حقوق نفقة الزوجات والأطفال بعد الطلاق في قرارات التشهير الغامضة المعدلة للقانون الوضعي في إندونيسيا وتحليل القرار من منظور قانون ساتجيبتو راهاردجو التقدمي
هذا النوع من البحث هو بحث معياري في القانون القانوني مع نهج الحالة. المواد القانونية المستخدمة باستخدام المواد القانونية الأولية هي القرارPdt.G/2023/PA.Bgl. رقم 2276/ والأدبيات المتعلقة بالقانون التقدمي والمواد القانونية الثانوية التي تدعم البحث. التحليل المستخدم في هذه الدراسة هو منظور القانون التقدمي لساجيبتو راهاردجو.
نتائج هذه الدراسة موجودة في قرار المحكمة الدينية في بنجيل المتعلق برفض تقديم الدعم للزوجات والأطفال بعد الطلاق لأن دعوى التشهير الغامضة لا تتفق مع مفهوم القانون التقدمي الذي بدأه ساتجيبتو راهاردجو. عند البت في قضية ما ، لا تستند فقط إلى المعايير العقائدية ولكن يجب أيضا مراعاة العدالة والضمير في اتخاذ القرار. من منظور القانون التقدمي لساتجيبتو راهاردجو ، هناك عناصر تميز القانون التقدمي ، وهي المرونة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتغيير. لم يحقق أي من هذه الأحكام الخصائص الأربع للقانون التقدمي. يمكن ملاحظة ذلك من القرار الذي ينظر فقط إلى الجانب الشمالي للدعوى ، ولا يعطي الحقوق التي يجب أن تعطى للزوجة والأطفال ، ولا يوفر العدالة للضحية ، ولا يوفر تغييرا للأفضل بعد البت في القضية
Politik hukum batas usia jemaah haji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Madzhab Syâfi`i
Get PDFABSTRAK
Pengaturan pelaksanaan ibadah merupakan suatu amanat yang diberikan oleh konstitusi demi menjamin kemerdekaan setiap pemeluk agama dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan aturan agama, termasuk ibadah haji dan umrah. Pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa diantara persyaratan keberangkatan jemaah haji ialah berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik hukum yang ada. Meskipun demikian, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 harus sesuai dengan aturan agama, yaitu madzhab Syâfi`i. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai politik hukum penetapan batas usia jemaah haji dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2019 serta pandangan madzhab Syâfi`i dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji tentang batas usia wajib haji berdasarkan metode istinbath nya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik library research atau studi pustaka. Kemudian, dilakukan analisis bahan hukum menggunakan metode yuridis kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah adanya pola penyamaan ketentuan batas usia jemaah haji dengan batas dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian, telaah madzhab Syâfi`i mengenai batas usia wajib haji berdasarkan hasil istinbathnya menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sehingga bertolak belakang dengan amanat konstitusi.
ABSTRACT
Regulating the implementation of worship is a mandate given by the constitution in order to guarantee the freedom of every religious believer to perform worship in accordance with religious rules, including Hajj and Umrah. Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law No. 8/2019 states that the requirements for departure of Hajj pilgrims are at least 18 years old or married. The formation of laws and regulations cannot be separated from the dynamics of existing legal politics. Nevertheless, the provisions contained in Law No. 8/2019 must be in accordance with religious rules, namely the Shafi`i madzhab. Therefore, it is necessary to conduct research on the legal politics of determining the age limit of Hajj pilgrims in Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law No. 8 of 2019 as well as the views of the Syafi`i madzhab in the book Al-Fiqh Al-Manhaji on the age limit for mandatory Hajj based on its istinbath method.
The type of research used is normative juridical. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials collected by library research techniques or literature studies. Then, legal material is analyzed using qualitative juridical methods.
The results of this study show that the legal politics contained in Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law Number 8/2019 is a pattern of equating the provisions of the age limit of pilgrims with the adult limit in several other laws and regulations. Then, the study of the Syafi`i madzhab regarding the mandatory age limit for Hajj based on the results of its istinbath shows that there is a difference with the provisions contained in Law Number 8/2019, thus contradicting the constitutional mandate.
مستخلص البحث
إن تنظيم أداء العبادات هو تكليف منحه الدستور من أجل ضمان حرية كل متدين في أداء العبادات وفق الضوابط الشرعية، بما في ذلك الحج والعمرة. في المادة 5 فقرة (1) حرف (أ) من القانون رقم 8 لسنة 2019م على أن من شروط مغادرة الحجاج هي ألا يقل عمر الحجاج عن 18 سنة أو متزوج.و لا يمكن فصل صياغة القوانين واللوائح عن ديناميكيات السياسة القانونية القائمة. ومع ذلك، فإن الأحكام الواردة في القانون رقم 8/2019 يجب أن تكون الأحكام الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2019 متوافقة مع القواعد الدينية، أي المذهب الشافعي. ولذلك، من الضروري البحث في السياسة الشرعية لتحديد الأدنى لسن الحجاج في المادة 5 فقرة (1) حرف (أ) من القانون رقم 8 لسنة 2019، وكذلك آراء المذهب الشافعي في كتاب الفقه المنهاجي في تحديد سن وجوب الحج على طريقة استباطه.
نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني معياري. والمناهج المستخدمة هي المناهج القانونية والمناهج المفاهيمية. والمواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم جمعها بواسطة تقنيات البحث المكتبي أو الدراسات الأدبية. ثم يتم تحليل المواد القانونية باستخدام الأساليب القانونية النوعية.
وتظهر نتائج هذه الدراسة أن السياسة القانونية الواردة في المادة 5 فقرة (1) حرف (أ) من القانون رقم 8 لسنة 2019م هي نمط من أنماط مساواة أحكام الحد الأدنى لسن الحجاج بالحد الأدنى لسن الرشد في عدة قوانين وأنظمة أخرى. ثم إن دراسة مذهب الشَّافعي فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التكليف بالحج استناداً إلى نتائج الاستنباط، تبين اختلافاً مع الأحكام الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2019 بحيث يتعارض مع التكليف الدستور
Pengaruh brand awareness, brand image, dan islamic service quality terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Malang
Get PDFINDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness, brand image, dan islamic service quality terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Malang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui kuesioner dan riset lapangan. Populasi penelitian adalah masyarakat Kota Malang yang memiliki rekening di BSI, dengan sampel sebanyak 135 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Maholtra. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness dan islamic service quality berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, sedangkan brand image tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Variabel independen dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 31,81% terhadap loyalitas nasabah. Kesimpulannya, brand awareness berperan penting dalam meningkatkan loyalitas dan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Sedangkan brand image tidak memiliki pengaruh dan hal tersebut menunjukkan bahwa nasabah mempertimbangkan berbagai pilihan perbankan lain sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya. Selain itu, islamic service quality yang baik baik dari pelayanan langsung maupun fasilitas yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan loyalitasnya terhadap BSI Kota Malang.
ENGLISH
This research aims to analyze the influence of brand awareness, brand image, and Islamic service quality on customer loyalty at Bank Syariah Indonesia (BSI) Malang City. The method used is a quantitative approach with primary data sources obtained through questionnaires and field research. The research population is the people of Malang City who have accounts at BSI, with a sample of 135 respondents determined using the Maholtra formula. Data analysis was carried out using multiple linear regression using SPSS software. The research results show that brand awareness and Islamic service quality have a effect on customer loyalty, while brand image has no effect on customer loyalty. The independent variable in this research contributed 31.81% to customer loyalty. In conclusion, brand awareness plays an important role in increasing loyalty and building long-term relationships with customers. Meanwhile, brand image has no influence and this shows that customers consider various other banking options according to their experience and needs. Apart from that, good Islamic service quality, both from direct service and the facilities provided, is able to meet customer needs and increase their loyalty to BSI Malang City.
ARAB
يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير الوعي بالعالمة التجارية، وصورة العالمة التجارية، وجودة الخدمة
بمدينة ماالنج. الطريقة المستخدمة هي المنهج اإلسالمية على والء العمالء في بنك الشريعة اإلندونيسية
الكمي مع مصادر البيانات األولية التي يتم الحصول عليها من خالل االستبيانات والبحث الميداني. مجتمع
، مع عينة مكونة من ١٣٥ مستجيبًا تم تحديدهم البحث هو سكان مدينة ماالنج الذين لديهم حسابات في
. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام االنحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج .باستخدام صيغة
أظهرت نتائج البحث أن الوعي بالعالمة التجارية وجودة الخدمة اإلسالمية لهما تأثير إيجابي كبير على
والء العمالء، في حين أن صورة العالمة التجارية ليس لها أي تأثير على والء العمالء. وقد ساهم المتغير
المستقل في هذا البحث بنسبة ٣١۰۸١ في والء العمالء. في الختام، يلعب الوعي بالعالمة التجارية دو ًرا
مهًما في زيادة الوالء وبناء عالقات طويلة األمد مع العمالء. وفي الوقت نفسه، ليس لصورة العالمة
هذا يدل على أن العمالء يفكرون في العديد من الخيارات المصرفية األخرى وفقً التجارية أي تأثير، و ا
لخبراتهم واحتياجاتهم. وبصرف النظر عن ذلك، فإن جودة الخدمة اإلسالمية الجيدة، سواء من الخدمة
.مدينة ماالنج المباشرة أو التسهيالت المقدمة، قادرة على تلبية احتياجات العمالء وزيادة والئهم لمؤسس
Implementasi hak Ibu menyusui dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak di lembaga Full Day School Kota Malang
Get PDFABSTRAK
Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan mereka, serta memberikan manfaat bagi ibu. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya dukungan di tempat kerja. Dalam sistem pendidikan fullday school menjadi tidak terealisasikan dengan baik untuk ibu menyusui, karena tidak adanya penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang laktasi, di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk mendukung ibu dalam menjalankan perannya. Padahal pemberian ASI itu dilakukan sebanyak satu kali dalam dua jam.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan praktik hak ibu menyusui pada lembaga fullday school di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang dan praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tempat lokasi penelitian ini berada di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dalam implementasi hak ibu menyusui. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) implementasi hak ibu menyusui pada fullday school di Kota Malang tidak terealisasikan dengan sempurna. Karena tidak ada ruang laktasi maupun freezer untuk menyimpan ASI, bahkan para guru membawa alat dari rumah untuk memompa ASI. Meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk memberikan kelonggaran waktu bagi guru yang menyusui, namun hal tersebut masih belum bisa menjadikan rasa nyaman bagi para guru. (2) Pada sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung hak ibu menyusui seperti laktasi dan freezer untuk menyimpan ASI. Akan tetapi, kedua sekolahan tersebut memanfaatkan ruang UKS untuk digunakan tempat alternatif pemberian ASI di sekolahan.
ABSTRACT
Exclusive breastfeeding for the first six months of a baby's life is very important for their health and development, as well as providing benefits for the mother. Although there is a strong legal foundation through Law Number 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children, there are still challenges in its implementation, such as the lack of support in the workplace. In the full-day school education system, it is not well realized for breastfeeding mothers due to the absence of adequate facilities such as lactation rooms, which are essential to support mothers in fulfilling their roles. In fact, breastfeeding is done once every two hours.
This study aims to describe the implementation of the right to breastfeed for mothers in full-day school at Bahrul Maghfiroh Elementary School in Malang City and at Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City and the implementation of the right to breastfeed in Law Number 4 of 2024 concerning the Welfare of Mothers and Children at Bahrul Maghfiroh Elementary School in Malang City and at Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City. The type of research used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The research locations are Bahrul Maghfiroh Elementary School in Malang City and Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City. The data sources used include primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of related documents regarding the implementation of the right to breastfeed for mothers. The data collection methods employed are interviews and documentation.
The results of this study conclude that: (1) the implementation of breastfeeding rights in fullday schools in Malang City is not fully realized. There are no lactation rooms or freezers for storing breast milk, and teachers even bring their own equipment from home to pump breast milk. Although the school has made efforts to provide flexible time for breastfeeding teachers, this still does not create a comfortable environment for them. (2) Both Bahrul Maghfiroh Elementary School and Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City still lack adequate facilities to support breastfeeding rights, such as lactation rooms and freezers for storing breast milk. However, both schools utilize the UKS (School Health Unit) room as an alternative space for breastfeeding at school.
مستخلص البحث
إعطاء حليب الأم بشكل حصري خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل مهم جداً لصحة الطفل ونموه، كما أنه يوفر فوائد للأم. على الرغم من وجود أساس قانوني قوي من خلال قانون رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ بشأن رفاهية الأم والطفل، لا تزال هناك تحديات في تطبيقه، مثل نقص الدعم في مكان العمل. في نظام التعليم اليوم الكامل، لا يتم تحقيق ذلك بشكل جيد للأمهات المرضعات، بسبب عدم وجود مرافق كافية مثل غرف الرضاعة، والتي تعتبر ضرورية لدعم الأمهات في أداء دورهن. في الواقع، يتم إعطاء حليب الأم بمعدل مرة واحدة كل ساعتين
تهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ حقوق الأمهات المرضعات في مؤسسات الفولداي سكول في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية بمدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية بمدينة مالانغ ، وتنفيذ حقوق الأمهات المرضعات وفقًا للقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رعاية الأم والطفل في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية بمدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية بمدينة مالانغ
نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج وصفي نوعي. موقع البحث يقع في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية بمدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية بمدينة مالانغ. تم استخدام مصادر البيانات الأولية التي تشمل المقابلات، ومصادر البيانات الثانوية التي تشمل الوثائق المتعلقة بتنفيذ حقوق الأمهات المرضعات. أما طريقة جمع البيانات فتمت باستخدام المقابلات والتوثيق
تظهر نتائج هذه الدراسة أن: (١) تنفيذ حق الرضاعة للأمهات في المدارس التي تعمل طوال اليوم في مدينة مالانغ لا يمكن القول إنه يسير بسلاسة. وذلك لأن في نظرية التنفيذ لجورج سي. إدوارد الثالث، يمكن القول إن التنفيذ يسير بشكل مثالي إذا تم تلبية ٤ متغيرات، وهي: التواصل، والموارد، والبيروقراطية، والتوجه. بينما في المؤسسات التعليمية التي تعمل طوال اليوم في مدينة مالانغ لم يتم تلبية هذه المتغيرات الأربعة. (٢) في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية في مدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية في مدينة مالانغ، لا تزال تفتقر إلى المرافق المناسبة لدعم حق الرضاعة للأمهات مثل غرف الرضاعة والثلاجات لتخزين حليب الأم. ومع ذلك، تستفيد كلا المدرستين من غرفة الصحة المدرسية (وحدة الصحة المدرسية) كبديل لتقديم حليب الأم في المدرسة
Efektivitas hukum perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata dan Jeritan Hati)
Get PDFABSTRAK
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 telah menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam melindungi anak. Sedangkan dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga yang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu anak juga bisa diserahkan pengasuhannya kepada Lembaga Asuhan Anak seperti panti asuhan, yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
Penelitian ini fokus pada permasalahan yang membahasa terkait perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati), kemudian keefektivitas hukum perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH (Kisah Nyata Dan Jeritan Hati).
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari hasil wawancara secara langsung, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini pertama, memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH yakni, telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemenuhan hak anak secara langsung ketika anak baru diserahkan ke panti asuhan. Kedua, kefektivitasan hukum terkait perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 telah terlaksana dengan baik, yakni menjadikan Panti Asuhan Peduli Kasih KNDJH melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kesimpulan penelitian ini telah memenuhi efektivitas hukum menurut Lawrience M Friedman yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
ABSTRACT
Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 26, has explained the obligations of parents in protecting children. Meanwhile, in the event that parents are absent, or their whereabouts are unknown, so that they cannot carry out their obligations and responsibilities, then they can be transferred to another family, in accordance with the provisions of laws and regulations. In addition, children can also be handed over to Child Care Institutions such as orphanages, which have been explained in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning the Implementing Regulations of Government Regulation Number 44 of 2017 concerning the Implementation of Child Care.These problems make this research have objectives, namely, first, describing and analyzing parenting patterns, and second, the effectiveness of parenting law according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the KNDJH (Real Stories and Heart Screams) Peduli Kasih Orphanage Foundation. This research uses empirical research using a qualitative approach and primary data sources in the form of interviews with administrators, caregivers, children, and parents of orphanage children.
This study focuses on the problems that discuss child protection at the KNDJH Caring Orphanage Foundation (Real Stories and Heartfelt Cries), then the effectiveness of child protection law according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the KNDJH Caring Orphanage Foundation (Real Stories and Heartfelt Cries).
This research is an empirical legal research using a qualitative approach. The data in this study uses primary data taken from direct interviews, direct observation, and documentation. Then secondary data is obtained from library sources such as books, journals, articles, and laws and regulations.
The results of this study firstly, provide an explanation that child protection carried out by the KNDJH Caring Orphanage has been implemented well. This can be proven by the fulfillment of children's rights directly when the child is first handed over to the orphanage. Secondly, the effectiveness of the law related to care based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 26 has been implemented well, namely making the KNDJH Caring Orphanage carry out the obligations that parents should do towards their children. The conclusion of this study has fulfilled the effectiveness of the law according to Lawrience M Friedman, namely the legal structure, legal substance, and legal culture in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection
مستلخص البحث
وقد أوضح القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل المادة ٢٦ التزامات الوالدين في حماية الأطفال. وفي الوقت نفسه، في حالة غياب الوالدين أو عدم معرفة مكان وجودهما، بحيث لا يمكنهما القيام بالتزاماتهما ومسؤولياتهما، يمكن نقلهم إلى أسر أخرى، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تسليم الأطفال إلى مؤسسات رعاية الأطفال مثل دور رعاية الأيتام، والتي تم شرحها في لائحة وزير الشؤون الاجتماعية لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ٢٠٢٠بشأن اللوائح المتعلقة بتنفيذ اللائحة الحكومية رقم ٤٤ لعام ٢٠١٧ بشأن تنفيذ رعاية الأطفال.
يركز هذا البحث على القضايا المتعلقة بحماية الطفل في مؤسسة بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب)، ثم فعالية قانون حماية الطفل وفقًا للقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن تعديلات القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل في مؤسسة بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب).
هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجًا نوعيًا. تستخدم البيانات في هذا البحث البيانات الأولية المأخوذة من المقابلات المباشرة والملاحظة المباشرة والتوثيق. ثم يتم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر أدبية مثل الكتب والمجلات والمقالات والقوانين واللوائح.
تقدم نتائج هذه الدراسة، أولاً، توضيحاً بأن حماية الأطفال التي تقوم بها دار بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب) يتم تنفيذها بشكل جيد. ويمكن إثبات ذلك من خلال استيفاء حقوق الأطفال مباشرة عند تسليم الأطفال الجدد إلى دار الأيتام. ثانيًا، فعالية القانون المتعلق بتربية الأطفال استنادًا إلى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل المادة ٢٦، والذي يجعل دار أيتام بيدولي كاسيه للأيتام (قصص حقيقية وصرخات قلب) تقوم بالالتزامات التي يجب أن يقوم بها الآباء تجاه أطفالهم. وقد استوفت خلاصة هذا البحث الفعالية القانونية وفقًا للقانون رقم 35 لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل، وهي البنية القانونية والمادة القانونية والثقافة القانونية
Penilaian keadilan restoratif korban kekerasan seksual
Get PDFINDONESIA
Kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi permasalahan yang kompleks dan sering kali tidak terlaporkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa, stigma sosial, serta minimnya pemahaman tentang keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harapan korban terhadap pelaku serta mengeksplorasi bagaimana konsep penilaian keadilan restoratif menurut korban kekerasan seksual. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap delapan korban kekerasan seksual,
Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa korban memiliki berbagai harapan terhadap pelaku, mulai dari hukuman pidana, pengakuan kesalahan, hingga sanksi sosial. Selain itu, korban juga menginginkan dukungan dari masyarakat, lingkungan yang lebih aman, serta penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Dalam proses pemulihan, korban melakukan berbagai upaya seperti mencari bantuan psikologis, menghindari pelaku, hingga berusaha melupakan pengalaman traumatis mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa korban bisa lebih mengungkapkan apa yang mereka inginkan sebagai bentuk keadilan atas apa yang telah mereka rasakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif di lingkungan kampus guna menciptakan sistem pendukung yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.
ENGLISH
Sexual violence in campus is a complex problem and often unreported due to unequal power relations, social stigma, and lack of understanding of justice for victims. This study aims to analyze victims' expectations of perpetrators and explore how the concept of restorative justice assessment according to victims of sexual violence. Using a qualitative approach with a semi-structured interview method with eight victims of sexual violence.
The results of this study reveal that victims have various expectations of the perpetrator, ranging from criminal punishment, admission of guilt, to social sanctions. In addition, victims also want a support from the community, a safer environment, and the elimination of stigma against victims of sexual violence. In the recovery process, victims make various efforts such as seeking psychological help, avoiding the perpetrator, and trying to forget their traumatic experiences. Those findings show that victims can better express what they want as a form of justice for what they have felt. Therefore, more responsive policies are needed in campus to create a better support system for victims of sexual violence.
ARABIC
إن العنف الجنسي في البيئة الجامعية مشكلة معقدة، وغالبا لا يتم الإبلاغ عنه لعلاقات القوة غير المتكافئة، والوصم الاجتماعي، وعدم فهم العدالة للضحايا. يهدف هذا البحث إلى تحليل آمال الضحايا من مرتكب الجريمة واستكشاف مفهوم تقييم العدالة التصالحية عند ضحايا العنف الجنسي. ويستخدم هذا البحث المنهج الكيفي وطريقة المقابلة شبه المنظمة مع ثماني ضحايا العنف الجنسي.
وتكشف نتائج هذا البحث أن الضحايا لديهم آمال ورجاء مختلفة على مرتكب الجريمة من العقوبة الجنائية، والاعتراف بالذنب، إلى العقوبات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يريد الضحايا أيضًا الدعم من المجتمع، والبيئة الأمينة أكثر، وإزالة الوصمة ضد ضحايا العنف الجنسي. وفي عملية التعافي، يبذل الضحايا جهودًا مختلفة مثل طلب المساعدة النفسية، وتجنب الجاني، ومحاولة نسيان تجربتهم المؤلمة. وتدل هذه النتيجة على أن الضحايا قد يكونون أكثر ميلاً للتعبير عما يريدونه كشكل العدالة لما شعروا به. ولذلك، يحتاج هذا الحال إلى سياسات أكثر استجابة في البيئة الجامعية لإنشاء نظام دعم أفضل لضحايا العنف الجنسي