SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
NILAI-NILAI NASIONALISME YANG TERKANDUNG DALAM DRAMA KOLOSAL TENTANG “PEMBERONTAKAN PETA” DI KOTA BLITAR
No full textABSTRAK Tatdilla, Sudam. 2016. Nilai-Nilai Nasionalisme Yang Terkandung Dalam Drama kolosal Pemberontakan PETA di Blitar. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. H Suparman AW, SH. M.Hum (II) Siti Awaliyah S.Pd , M.Hum Kata Kunci: Nilai nasionalisme, Sejarah drama kolosal Pemberontakan PETA Melestarikan kebudayaan sama halnya juga menanamkan nilai-nilai yang ada, terutama nilai nasionalisme. Drama Kolosal Pemberontakan PETA yaitu acara tahunan Kota Blitar yang dipentaskan setiap tanggal 13-14 Februari, yang bertepatan dengan kejadian sejarah tersebut berlangsung kala itu. Pementasan drama ini mengisahkan pemberontakan Tentara PETA terhadap penjajah Jepang di Blitar. penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengetahui: (1) Sejarah pementasan drama kolosal pemberontakan PETA sebagai acara tahunan di Blitar, (2) Alur dari cerita dalam Drama Kolosal Pemberontakan PETA di Blitar, (3) Nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam drama kolosal Pemberontakan PETA. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. peneliti mengambil sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer memperoleh hasil dari narasumber drama kolosal pemberontakan PETA, yaitu wawancara dengan mantan ketua dewan kesenian Blitar bapak Purwanto dan sutradara drama bapak Redi wisono. Sumber sekunder dari rekaman drama kolosal pemberontakan PETA dan hasil wawancara. Drama kolosal pemberontakan PETA yaitu suatu pentas seni yang diadakan setahun sekali oleh pemerintah Kota Blitar dalam mengenang perjuangan para pejuang PETA yang dipimpin oleh Soedancho Supriadi. Pementasan drama tersebut diselenggarakan setiap malam tanggal 13 februari di pelataran monumen PETA di Blitar. Berawal dari sebuah acara kecil-kecilan pada tahun 1993 di Blitar setiap tanggal 13-14 februari. Pelaksana pementasan tersebut para pecinta seni Blitar dan peduli seni teater Blitar tergabung menjadi suatu komunitas Lingkar Sastra Blitar, membuat Drama kecil-kecilan dan seadanya. Cerita dalam drama kolosal tersebut memiliki 13 adegan dari awal munculnya tiga tokoh Eyang Jugo, Eyang Khasan Bendo, Bawadiman Joyodigdo. Eyang Khasan bendo mempunyai murid Soepriadi. Soepriadi masuk pasukan PETA. Dan sampai pada Soepriadi dan kawan-kawannya melawan pasukan Jepang. Dalam drama tersebut juga muncul nilai-nilai nasionalisme yaitu: (a) bangga terhadap tanah air, (b) cinta terhadap tanah air, (c) rela berkorban demi tanah air, (d) semangat patriotisme. (e) Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sikap persatuan ini muncul pada saat semua memiliki kesamaan nasib dan kewajiban untuk melindungi bangsa. (f) kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya.
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI BUDAYA SEKOLAH DI SMKN 8 MALANG
No full textPendidikan karakter merupakan pembentukan moralitas pada siswa, yang diberikan oleh pihak guru ketika di sekolah. Penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, efektifitas penerapan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, hambatan dan upaya guru dalam menerapkan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SMKN 8 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mencari data, beberapa informan yaitu guru, pembina program budaya sekolah SMKN 8 Malang, tenaga kependidikan beserta siswa. Data dianalisis mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi waktu dan teknik. Hasil penelitian tersebut adalah: (1) pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SMKN 8 Malang terwujud dalam beberapa kegiatan antara lain meliputi: Budaya Mengaji Pagi; Budaya Salaman; Budaya Pengibaran Bendera Merah Putih; Budaya Adiwiyata; Budaya Jumat Bersih dan Sehat; Budaya Menyanyi Lagu Nasional; (2) pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah: Budaya Mengaji dilaksanakan setiap pagi oleh siswa Badan Dakwah Islam (BDI) dan siswa Non BDI; Budaya Salaman dilaksankan setiap pagi di depan sekolah oleh guru dan murid; Budaya Pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan oleh siswa setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai; BudayaAdiwiyatadilaksanakanpada jam kosongketika di dalamsekolah, dankegiatanrutindilaksanakan di luar jam sekolah; BudayaJumatBersihdanSehatdilaksanakansetiaphariJumatpagi yang diikutiolehsemuasiswadansemua guru; BudayaMenyanyiLaguNasional di dalamkelasdilaksanakansetiappagisebelumkegiatanbelajarmengajardimulai; (3) efektifitaspendidikankaraktermelaluibudayasekolahdapatdilihatdarikurangnyaangkaketerlambatansiswa, tanggungjawabsiswadalammelaksanakankegiatan yang ada di sekolah, dan rasa nasionalismepadasiswa. (4) hambatandalammenerapkanpendidikankaraktermelaluibudayasekolah: kurangnyakesadaransiswa; siswaterlambat; kurangnyatingkatkedisiplinanpadasiswa, kurangnya rasa tanggungjawabsiswa, danfasilitas yang kurangmemadaidalammenjalankanbudayaadiwiyata di sekolah. (5) upayadalammenerapkanpendidikankaraktermelalauibudayasekolah di SMKN 8 Malang: guru ikutsertadalampenerapanpendidikankaraktermelaluibudayasekolah; guru memberikanteladan yang baikpadasiswa Saran yang diberikanpenelitiantara lain: (1) Kepadapihaksekolahhendaknyamemberikanfasilitas yang baikdalammenerapkanpendidikankaraktermelaluibudayaAdiwiyata, harusdigalakkannyaaturandanperingatankepadasiswadalammenjalankanpendidikankaraktermelaluibudayasekolah, (2) sekolahperlumeningkatkanprofesionalitasdanpartisipasiseluruhtenagakependidikan SMKN 8 Malang terutamadalampenerapanpendidikankaraktermelaluiBudayaSekolah (3) siswadiharapkandapatlebihberpartisipasidanbertanggungjawabdalammelaksanakanbudaya-budaya yang diterapkandi sekolah, sertaharusmerasameilikisekolah agar lebihbertanggungjawabdalammenjagakebersihansekolah
Peran Sekolah Dalam Upaya Menanamkan Nilai Demokrasi Pada Siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang
No full textABSTRACT Gurita, Nora Feri. Peran Sekolah Dalam Upaya Menanamkan Nilai Demokrasi Pada Siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Sri Untari, M.Si (II) Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum.Kata Kunci: Peran sekolah, nilai demokrasi, siswaPada tingkat Sekolah menengah atas (SMA) merupakan tingkat sekolah yang sangat tepat untuk menanamkan nilai demokrasi, karena pada tingkat sekolah menengah atas peserta didik dalam masa pencarian jati diri. Di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang beberapa siswa beranggapan tentang makna nilai demokrasi, diartikan sebagai pemerintahan. Pemaknaan tersebut kurang tepat dan membuat siswa tidak mau peduli serta menganggap nilai demokrasi itu tidak penting. Karena hal tersebut pihak sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai demokrasi agar siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang dapat memahami makna nilai demokrasi sangatlah luas dan pentingnya nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) siapa saja yang berperan dalam upaya menanamkan nilai demokrasi pada siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang, (2) apa saja nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang, (3) bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan pihak SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang dalam upaya menanamkan nilai demokrasi pada siswa, (4) apa saja faktor-faktor penghambat penanaman nilai demokrasi pada siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Drs. Purnomo Adji selaku kepala sekolah SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang, Dra. Ngasikah selaku guru pamong pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang, Imam, S.Pd selaku guru pamong matematika SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang, serta Siswa Siswi SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang. Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, dimulai dari tahap (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama mengenai Siapa saja yang berperan dalam upaya menanamkan nilai demokrasi pada siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang yaitu kepala sekolah dan guru pamong, keduanya memiliki peran tersendiri. Peran dari kepala sekolah yaitu: sebagai leader, mengatur sekolah, menjamin keamanan dan keselamatan guru pamong dan siswa selama berada di lingkungan sekolah, peran menertibkan, peran mendukung siswa dalam hal positif, dan peran untuk memberi contoh baik. Sedangkan peran dari guru pamong di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing, serta sebagai pelatih. Kedua, Apa saja nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa di SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang dibagi menjadi tujuh yaitu: (1) musyawarah mufakat, (2) kebebasan berpendapat, (3) menghargai pendapat orang lain, (4) pergantian pengurus kelas/sekolah dengan teratur, (5) Kerja sama, (6) menyelesaikan pertikaian secara damai, dan (7) menghindari paksaan. Ketiga, bentuk kegiatan yang dilakukan pihak SMA Tamansiswa (Taman Madya) Malang dalam upaya menanamkan nilai demokrasi pada siswa, yaitu: (1) melalui kegiatan ketertiban, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab dan sopan santun (K3TS), (2) melalui musyawarah mufakat (MM) (3) melalui mata pelajaran terutama mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraa (PPKn), dan (4) melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Keempat, faktor-faktor penghambat penanaman nilai demokrasi pada siswa di SMA TamanSiswa (Taman Madya) Malang, yaitu ada dua, faktor dalam dan faktor luar. Faktor luar seperti adanya penyalahgunaan internet, dan pengaruh lingkungan masyarakat, serta latar belakang keluarga siswa. Sedangkan untuk faktor dalam seperti sikap pendidik terhadap siswa dan kurangnya pemahaman siswa tentang demokrasi. Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya siswa mendukung peran sekolah dalam upaya menanamkan nilai demokrasi, dengan dukungan dari semua siswa penanaman nilai demokrasi pasti lebih maksimal. Begitu juga peran dari keluarga yang sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa nantinya.
PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN KOTA MADIUN SEBAGAI KOTA GADIS(PERDAGANGAN DAN INDUSTRI)
No full textABSTRAK Rahman, Abdul. 2016. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata dalam Mewujudkan Kota Madiun sebagai Kota GADIS (Perdagangan dan Industri). Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Margono, M.Pd, M.Si. (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H, M.H. Kata Kunci: Pemerintahan,Kebijakan Pemerintah, Perdagangan dan Industri. Kota Madiun yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Madiun mempunyai visi, misi, strategi dan arah kebijakan umum. Arah visi pemerintah Kota Madiun yaitu Terwujudnya Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera. Sementara misi Pemerintah Kota Madiun yaitu Pertama, mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan wibawa. Ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayan publik. Keempat, meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan visi dan misi yang tertera pada RPJM tahun 2004 yang berbunyi menjadikan Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri. Maka dalam mewujudkan visi itu, Pemerintah Kota Madiun membuat slogan Madiun Kota Gadis (Perdagangan dan Industri).Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Gadis. (2) program Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan Madiun Sebagai Kota Gadis. (3) Hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Gadis. (4) Solusi untuk meminimalisir hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskrisptif dimana peneliti langsung turun ke lapangan serta melakukan interaksi yang mendalam. Penelitian ini juga mengunakan serangkaian pengumpulan data dan analisis data yang merupaka ciri-ciri penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh empat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Perdagangan dan Industri adalah sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas produk lokal melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). (2) Optimalsasi kemitraan pelaku usaha ekonomi. (3) Peningkatan akses modal usaha. (4) Pelayanan kredit dan sarana untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (5) Mendatangkan investor dan kemudahan dalam perizinan usaha. (6) Memberdayakan koperasi. (7) Meningkatkan kualitas produk lokal melalui pemberdayaan dan penyediaan jaringan pasar produk unggulan. Kedua, Untuk membantu Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan Madiun Kota Gadis (Perdagangan dan Industri) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai beberapa program yaitu:(1) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. (2) Program peningkatan dan pengembangan ekspor.(3)Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.(4)Pemberdayaan usaha dagang kecil dan menengah.(5)Program pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal.(6) Program pengembangan sentra industri potensial.(7) Program peningkatan Sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan. Ketiga, Dalam menjalankan programnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami beberapa hambatan yaitu : (1) Partisipasi masyarakat kurang. (2) Terbatasnya jumlah pegawai. Keempat, Untuk meminimalisir hambatan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tiga solusi yaitu: (1) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun. (2) Memberikan pelatihan ketrampilan untuk masyarakat. (3) Memberikan kemudahan akses modal usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki saran yang ditujukan untuk beberapa pihak, yaitu: Pertama,Bagi Pemerintah Kota Madiun selaku pemerintah daerah yang menaungi dan memberdayakan potensi yang ada di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun selaku pemilik hak otonom, sudah saatnya mengarahkan lembaga-lembaga pemerintah di Kota Madiun tidak hanya sebatas visi, misi dan arah kebijakan umum dari pemerintah Kota Madiun tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun harus aktif mengawasi kinerja dari lembaga pemerintahan yang membantu jalannya pemerintahan tersebut untuk menghindari kelalaian pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dari sebuah lembaga pemerintahan. Kedua, Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun selaku instansi yang mempunyai hak untuk melaksanakan kebijakan menjadikan Madiun sebagai Kota Perdagangan dan Industri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal mewujudkan Madiun sebagai Kota Perdagangan dan Industri sudah membuat program yang cukup bagus, tetapi memang dalam pelaksanaan terkadang mengalami suatu hambatan. Dalam hal ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mengevaluasi seluruh program, hambatan dan solusi yang telah dilakukan, juga harus melaksanakan program-program secara berkelanjutan. Ketiga, Bagi masyarakat Kota Madiun sebaiknya harus turut berpartisipasi dalam mendukung segala kebijakan Pemerintah Kota Madiun dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Perdagangan dan Industri. Untuk para pelaku usaha baik para pengusaha ataupun para pedagang harus sering melakukan hubungan atau saran baik secara langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga saran tersebut dapat meningkatkan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun
Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Keberagaman Budaya Di SMA Negeri 1 Talun Tahun Ajaran 2015/2016
No full textABSTRACT Setiawan, Dika. 2016. Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Keberagaman BudayaDi SMA Negeri 1 Talun Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi Jurusan Hukumdan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.Pembimbing: (I) Dra. Arbaiyah Prantiasih M.Si (II) Hj. Yuniastuti SH,M.Pd.Kata kunci: Persepsi Siswa, Keberagaman Budaya (Di SMA Negeri 1 Talun).Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki beberapa implikasipositif dan negatif. Masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan daerah yangberagam itu, pada dasarnya merupakan potensi kekayaan kultural bangsa yangmenjadi energi kemajemukan dan demokrasi, namun dibalik itu juga sangat rentandengan konflik. Keadaan masyarakat Indonesia yang beragam membuatkekawatiran terhadap konflik yang rawan, sehingga perlu adanya sebuah sikaptoleransi di masyarakat mengenai adanya perbedaan didalam masyarakatkhususnya generasi penerus bangsa. Keberagaman yang ada di lingkungansekolah dapat terlihat dengan jelas, seperti halnya keberagaman dalam hal sukuyang berbeda antara siswa yang ada. Sebagai siswa yang merupakan generasipenerus bangsa merupakan pilar utama dalam menjaga persatuan serta wujudsaling menghargai keberagaman yang ada di SMA Negeri 1 Talun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). persepsi siswa kelas Xterhadap keberagaman bahasa yang ada di SMA Negeri 1 Talun tahun ajaran2015/2016. (2.) persepsi siswa kelas X terhadap keberagaman agama yang ada diSMA Negeri 1 Talun tahun ajaran 2015/2016. (3.) persepsi siswa kelas X terhadapkeberagaman adat istiadat yang ada di SMA Negeri 1 Talun tahun ajaran2015/2016.Tujuh unsur kebudayaan yang menjadi isi pokok tiap kebudayaan di dunia.Ketujuh unsur pokok tersebut dianggap dapat ditemukan dalam semuakebudayaan suku bangsa di dunia, sehingga seringkali sekali disebut sebagaicultural universal atau unsur kebudayaan universal. Ketujuh unsur tersebut adalahsebagai berikut: (1) bahasa. (2) agama. (3) adat istiadat. (4) kesenian. (5) matapencaharian. (6) sistem teknologi. (7) sistem mata pencaharianPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatankuantitatif deskriptif ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan ataumemaparkan persepsi siswa terhadap keberagaman budaya yang ada di SMANegeri 1 Talun. Data penelitian berupa data angket maupun dokumentasi darisiswa SMA Negeri 1 Talun. Pengumpulan data dilakukan dengan teknikangket/kuisioner dan disertai dokumentasi berupa foto siswa.iiBerdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga simpulan hasil penelitiansebagai berikut, yang pertama, persepsi siswa kelas X SMA Negeri 1 Talunmemiliki persepsi terhadap keberagaman bahasa dengan banyak yang mimilihsangat setuju terhadap keberagaman bahasa, sehingga keberagaman bahasa yangada di SMA Negeri 1 Talun dapat diterima oleh siswa.Kedua, persepsi siswa kelas X SMA Negeri 1 Talun memiliki persepsiterhadap keberagaman agama dengan banyak yang mimilih sangat setuju terhadapkeberagaman agama, sehingga keberagaman agama yang ada di SMA Negeri 1Talun dapat diterima oleh siswa.Kedua, persepsi siswa kelas X SMA Negeri 1 Talun memiliki persepsiterhadap keberagaman adat istiadat dengan banyak yang mimilih sangat setujuterhadap keberagaman adat istiadat, sehingga keberagaman adat istiadat yang ada di SMA Negeri 1 Talun dapat diterima oleh siswa
KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI, LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA LAHAN HUTAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI
No full textABSTRAK Pratama, Ibnu Juli Nur. 2016. Kerjasama Antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan Masyarakat dalam Mengelola Lahan Hutan Di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si, (II) Dr. Sutoyo S.H, M,Hum. Kata Kunci: Kerjasama, Pengelolaan Hutan Kerjasama adalah suatu usaha yang dilaksanakan bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama demi tercapainya penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi bersama (kedua belah pihak/lebih) secara optimal. Kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat ini sebagai hasil dari implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), kegiatan pengelolaan hutan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Dampak negatif atas pengelolaan hutan yang ekploitatif dan tidak berpihak kepada rakyat, pada akhirnya akan mengakibatkan tingkat kerusakan hutan yang cukup parah. Perum Perhutani diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan negara. Sehubungan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kerjasama yang dilakukan antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan masyarakat dalam mengelola lahan hutan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: (1) untuk mendeskripsikan bentuk kerjasama pengelolaan lahan hutan, (2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan hutan, (3) kendala pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan hutan, (4) upaya mengatasi kendala pelaksanaan kerjasama antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan masyarakat dalam mengelola lahan hutan di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian yang berupa paparan dari narasumber Perum Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu peneliti sendiri dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif Miles dan Heberman. Langkah-langkah analisis data mulai dari tahap reduksi data, penyajian data, dan kemudian melakukan kesimpulan. Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, bentuk kegiatan kerjasama ini yaitu semua bidang yang berkaitan dengan hutan produksi seperti: kegiatan penebangan, kegiatan Perencanaan, kegiatan penanaman, kegiatan keamanan. Kedua, pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar, dan masyarakat dalam mengelola lahan hutan seperti pelaksanaan penebangan, dalam penebangan ini yang dikerjasamakan adalah jaga malamnya saja dan yang melakukan penebangan adalah Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan. Pelaksanaan perencanaan ini meliputi: sosialisasi kepada masyarakat mengenai tumpang sari, dan proses pembagian lahan dilakukan secara acak, sehingga akan menimbulkan rasa keadilan. Pelaksanaan penanaman ini meliputi: Pemasangan ajir, pemberian lubang dibawah ajir, penanaman tanaman pokok. Perawatan dan penanaman semuanya dilaksanakan mandor Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar dan ada yang melibatkan masyarakat, untuk bibit penyulaman yang menyediakan Perum Perhutani RPH Pandantoyo. Pelaksanaan keamanan dilaksanakan bersama Perum Perhutani RPH Pandantoyo dan LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar, semua kegiatan dibidang kehutanan. Ketiga, kendala kerjasama yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar, dan masyarakat dalam mengelola lahan hutan yaitu: kendala keterbatasan ruangan pada saat sosialisasi, banyak masyarakat tidak mentaati peraturan tumpang sari yang sudah dibuat dan disepakati bersama, kendala penanaman disebabkan oleh hama uret yang menyerang tanaman, kendala pelaksanaan keamanan hutan seperti patroli bersama terkendala hujan saja. Keempat, upaya yang dilakukan Perum Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar, dan masyarakat dalam mengatasi kendala yaitu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena tidak bisa mengundang masyarakat semuanya, maka diupayakan setiap RT harus ada perwakilannya, kendala banyak masyarakat yang melanggar peraturan tumpang sari, maka pihak Perum Perhutani RPH Pandantoyo bersama LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar memberikan pengarahan dan peringatan, apabila peringatan sudah 3 kali tetap diabaikan maka hak garapnya akan dicabut, kendala penanaman tanaman yang akarnya dimakan hama uret maka dalam penanaman menggunakan tepat nasi “marang” sebagai pelindung akar, dan akan dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati, kendala hujan saat patroli, maka diupayakan akan dikordinasi ulang pada saat itu juga, dan hasil dari koordinasi apabila hujan tidak kunjung reda maka patroli keamanan hutan ditunda hari besoknya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bagi Perum Perhutani RPH Pandantoyo untuk mengundang semua masyarakat pada saat sosialisasi, bagi LMDH “Lancar Jaya” Desa Ngancar harus belajar dalam bidang penebangan supaya bisa ikut serta dalam hal penebangan dan mempercepat penebangan, bagi masyarakat supaya tidak melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama dalam pelaksanaan tumpang sari
PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR MENGGUNAKAN COMPACT DISK (CD) INTERAKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn MATERI TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL KELAS VIII SMP NEGERI 2 MALANG
No full textABSTRACT Wardani, Nita Puji. 2016. Pengembangan Sumber Belajar Menggunakan CD Interaktif pada Pembelajaran PPKn Materi Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Nasional Kelas VIII SMP Negeri 2 Malang. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si. (II) Hj. Yuniastuti S.H, M.Pd.Kata kunci: Pengembangan, Sumber Belajar, CD Interaktif, Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Nasional.Seiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, inovasi pembelajaran merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian diantaranya adalah sarana penunjang pembelajaran. Inovasi pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan serta untuk memecahkan masalah pendidikan. Banyak faktor yang berpengaruh dan berperan dalam mencapai tujuan pembelajaran, salah satunya adalah sumber belajar yang digunakan dan media pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada saat ini sumber belajar peserta didik bisa berupa buku dan juga adanya perkembangan teknologi multimedia dan internet yang turut membantu jalannya pembelajaran. Dunia pendidikan umumnya menggunakan pendekatan klasikal yaitu dengan metode ceramah dan penugasan yang cenderung lebih mudah membuat peserta didik bosan sehingga kurang konsentrasi terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Mengingat adanya kelemahan tersebut maka perlu diadakannya inovasi dalam pembelajaran, diantaranya adalah dengan melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang efektif serta dengan membuat pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran yang mampu memberikan hasil belajar yang optimal bagi peserta didik.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian pengembangan sumber belajar PPKn berbasis multimedia interaktif pada materi tata urutan peraturan perundang undangan nasional untuk kelas VIII SMP. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sumber belajar yang valid dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga matapelajaran PPKn tidak menjenuhkan dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif, serta memotivasi guru menjadi lebih kreatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan research and development Borg & Gall yang terdiri dari 10 langkah, namun peneliti tidak menggunakan secara keseluruhan dan hanya menggunakan 7 langkah saja. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan meliputi: (1) penelitian dan pengumpulan informasi awal; (2) perencanaan produk; (3) pengembangan produk awal; (4) validasi ahli media, materi, dan praktisi pembelajaran; (5) revisi produk; (6) uji lapangan; (7) revisi produk akhir.Hasil dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebuah produk pengembangan sumber belajar berupa CD interaktif materi tata urutan peraturan perundang undangan nasional untuk kelas VIII SMP yang dapat dioperasikan pada komputer yang menggunakan sistem operasi Windows dan memiliki CD ROM, produk yang dihasilkan juga dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan. Produk yang dihasilkan memuat tentang (1) kompetensi inti; (2) kompetensi dasar; (3) indikator pencapaian; (4) materi belajar; (5) video pembelajaran; (6) uji kompetensi; (7) permainan; (8) profil pengembang.Produk pengembangan berupa CD interaktif ini dapat digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun belajar secara mandiri, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil validasi ahli, praktisi dan uji coba lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Tingkat kelayakan yang diperoleh dari hasil validasi ahli media mencapai 93,75% yang berarti memiliki kriteria sangat layak. Kemudian tingkat kebenaran materi yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi mencapai 90% yang berarti memilik kriteria sangat layak. Sedangkan tingkat kelayakan yang diperoleh dari hasil validasi praktisi pembelajaran mencapai 97,6% yang berarti memiliki kriteria sangat layak. Selain melakukan validasi produk, peneliti juga melakukan uji coba lapangan yang terdiri dari uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Tingkat kelayakan yang diperoleh pada uji coba kelompok kecil mencapai 88% yang berarti memiliki kriteria sangat layak. Kemudian pada uji coba kelompok besar tingkat kelayakan yang diperoleh mencapai 85,6% yang berarti memiliki kriteria sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil angket dan uji coba lapangan secara keseluruhan produk pengembangan berupa CD interaktif materi tata urutan peraturan perundang undangan nasional kelas VIII SMP ini dapat dinyatakan sangat layak, menarik, dan efektif. Saran untuk pengembang selanjutnya bisa mengembangkan produk media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan CD interaktif pada meteri yang lain dan pada mata pelajaran lainnya. Produk ini juga terbatas pada tingkat kelayakan, pengembang selanjutnya bisa melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji tingkat keefektifannya. Pengembang selanjutnya juga dapat mengembangkan produk ini sehingga bisa dijalankan dengan sistem operasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan menambahkan animasi atau unsur-unsur pendukung yang lebih menarik
Sekolah Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Malang (Study Kasus Pada Sekolah Demokrasi di Averroes Comunity Malang)
No full textABSTRACT Sya’diyah, Miftachus. 2016. Sekolah Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Malang (Study Kasus Pada Sekolah Demokrasi di Averroes Comunity Malang). Skripsi, Program Studi SI Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si (II) Yuniastuti, S.H, M.PdKata Kunci : Sekolah Demokrasi, Pelatihan, Lembaga Swadaya Masyarakat.Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang telah dianut sejak kemerdekaan republik Indonesia. Selain tertuang dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945, Indonesia sebagai negara demokrasi juga tertulis pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dimana seluruh pelaksanaannya menyangkut segala aspek Pancasila. Namun, pelaksanaan demokrasi sampai saat ini belum dirasa maksimal. Sampai saat ini masih terdapat banyak kalangan yang hanya memperkaya pribadi masing-masing dengan kedok demokrasi. Masyarakat banyak yang belum puas terhadap kebijakan pemerintah dan belum mengerti bagaimana cara menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu pendidikan demokrasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Averroes community melalui program Sekolah Demokrasi memiliki misi melakukan serangkaian pelatihan demokrasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi, wacana kritis serta tingkat partisipasi masyarakat. Keikutsertaan dalam program Sekolah Demokrasi ini berdasarkan atas sukarela, partisipatif, dan komitmen bersama-sama untuk membangun Kabupaten Malang lebih baik.Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan : (1) Keberadaan Sekolah Demokrasi di Averroes Community, (2) Pelaksanaan program Sekolah Demokrasi, (3) Kendala yang dihadapi Sekolah Demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Malang, serta (4) Solusi untuk menghadapi kendala tersebut.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah peserta Sekolah Demokrasi yang merasakan langsung manfaat dari Sekolah Demokrasi, pengelola Sekolah Demokrasi serta pengelola Averroes Comunity. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi. Analisis data menggunakan mengkoordinasikan data, memberi kode, mencari penjelasan alternatif , dan penyajian data.Hasil penelitian ini adalah : (1) program Sekolah Demokrasi merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong kehidupan demokrasi melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan bagi penggiat demokrasi. Sekolah Demokrasi pertama kali dilaksanakan oleh Averroes Community pada tahun 2006 bekerja sama dengan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) dan NIMD (Netherlands Institute for Multi-Party Democracy) yaitu sebuah lembaga multi partai dari Belanda. Terdapat 7 lembaga lain yang bekerjasama dengan KID dalam pelaksanaan Sekolah Demokrasi. Sampai saat ini pelaksaan sekolah Demokrasi sudah berjalan selama 9 tahun dan telah dilaksanakan di beberapa tempat di jawa timur seperti Kabupaten Malang, Pasuruan serta Batu. (2) pelaksanaan serangkaian program Sekolah Demokrasi di Averroes Community selama satu periode kurang lebih satu tahun. Terdapat seleksi untuk calon peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan Sekolah Demokrasi. Model pembelajaran yang dilakukan dalam Sekolah Demokrasi adalah Pembelajaran untuk Orang Dewasa, sementara pendekatan yang digunakan adalah Problem Bassed Learning. Kegiatan pembelajaran maupun pelatihan dilakukan secara inclass maupun outclass dimana pada pembelajaran inclass para peserta akan di ajarkan berbagai macam keterampilan oleh narasumber yang kompeten pada bidangnya. Sementara pada pembelajaran outclass dilaksanakan diluar ruangan biasanya dilakukan dengan talkshow radio atau terjun langsung kepada masyarakat. Diakhir pembelajaran akan dilaksanakan ujian akhir yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. (3) Kendala yang dihadapi adalah menjaga konsistensi peserta untuk senantiasa menghadiri serangkaian kegiatan Sekolah Demokrasi. selain itu tantangan lain adalah bagaimana Averroes dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan namun tetap serius dan komitmen terhadap tujuan pembelajaran. Kendala yang terakhir adalah averroes harus mampu menjaga eksistensi para alumni agar tetap berkelanjutan dan tidak terhenti sampai selesainya pelaksanaan kegiatan Sekolah Demokrasi saja. (4) upaya yang dihadapi dalam menjaga konsistensi kehadiran adalah dengan membuat peraturan Drop out bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan selama tiga kali. Sementara itu Averroes memilih metode pembelajaran Orang Dewasa untuk membuat situasi belajar lebih nyaman, selain itu pendekatan Problem Bassed Learning dirasa cukup tepat dalam pelaksanaan Sekolah Demokrasi. Averroes menyediakan wadah untuk para alumni pada tiap angkatan agar tetap dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui diskusi ataupun pelatihan dengan para alumni. Hal ini difungsikan agar para alumni tetap berkelanjutan satu sama lain pada tiap angkatan. Saran bagi peneliti untuk pelaksanaan Sekolah Demokrasi yaitu : (1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas lagi oleh Averroes agar Sekolah Demokrasi dapat dikenal khalayak umum. (2) Kepada masyarakat kabupaten malang lebih meningkatkan tingkat partisipasi maupun pengetahuan demokrasi melalui Sekolah Demokrasi guna menciptakan Kabupaten Malang yang lebih baik. (3) Selain itu pemerintah seharusnya lebih mendukung pelaksanaan Sekolah Demokrasi agar masyarakat luas mendapatkan pendidikan demokrasi dan tidak terbatas pada kalangan tertentu.
Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Buku.
No full textABSTRAK Anggraeni, Debrina. 2016. Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Buku. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. I Ketut Diara Astawa, SH, M.Si, (II) Dr. Sutoyo, SH, M.Hum. Kata Kunci: Persepsi, Pelanggaran Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktek pelanggaran hak cipta di Indonesia boleh dikatakan masih marak. Pelanggaran terhadap hak cipta sangat banyak bentuknya, dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan banyaknya pelanggaran hak cipta atas buku membuktikan bahwa bentuk nilai-nilai kebenaran, sportivitas dan kejujuran belum sepenuhnya ditaati oleh mahasiswa, sebagai insan perguruan tinggi, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang terkait pelanggaran hak cipta atas buku; (2) faktor yang melatarbelakangi pelanggaran hak cipta atas buku; (3) upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku Peneltian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang mulai dari angkatan tahun 2013 sampai angkatan tahun 2015, dimana setiap angkatan terdiri dari 4 offering jadi dari angkatan 2013 sampai 2015 terdiri dari 12 offering maka jumlah populasi terdiri dari 473 mahasiswa dengan sampel sebanyak 60 mahasiswa. Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa angket atau daftar pertanyaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau daftar pertanyaan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh beberapa hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut. Pertama mengenai Persepsi mahasiswa program studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang terhadap pelanggaran hak cipta atas buku yaitu sebagian besar mahasiswa Program Studi PPkn sudah megerti tentang pelanggaran hak cipta atas buku baik dilihat dari pengertian hak cipta, pengertian pelanggaran hak cipta, jenis-jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta, alasan mengapa buku harus mendapatkan perlindungan hak cipta dan contoh perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta atas buku. Kedua faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku yaitu (1) adanya faktor ekonomi; (2) minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta; dan (3) kurang tegasnya aparat penegak hukum di Indonesia. Ketiga upaya untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta atas buku yaitu (1) dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya hak cipta; (2) penegakkan aparat hukum yang sekarang ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan didalam pancasila sila ke-lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” Saran dalam penelitian ini ditujukan untuk Jurusan HKn, seharusnya mengadakan sosialisasi untuk menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya hak cipta,. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku dalam masyarakat. Sedangkan untuk Mahasiswa Program Studi PPkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yaitu karena Buku merupakan suatu kebutuhan bagi mahasiswa dan sering kali mereka hanya menyalin isi buku saja, untuk itu agar tidak dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta mahasiswa harus berhati-hati jika ingin menggunakan buku untuk menunjang kebutuhannya, misalnya jika mengutip. Mahasiswa harus menyebutkan nama pengarangnya dan juga mencantumkan dalam daftar rujukan agar tidak dianggap sebagai plagiat. Serta untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya sehingga tidak hanya mahasiswa program studi PPKn saja tetapi semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
PERILAKU NELAYAN DI KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN
No full textABSTRACT Pujiyanti, Nofi. Perilaku Nelayan Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Didik Sukriono, S. H, M. Hum (2) Drs. H. Petir Pudjantoro, M, Si.Kata Kunci: Perilaku Nelayan, Alat Penangkap Ikan, Pukat Tarik (seine nets)Masyarakat nelayan mempunyai pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumber daya yang ada disekitarnya. Perkembangan nelayan di Kelurahan Blimbing dalam penangkapan ikan ± 1.577 kapal nelayan yang beroperasi 80% telah menggunakan alat penangkap modifikasi yaitu payang atau cantrang yang termasuk kedalam klasifikasi pukat tarik yang dapat merusak sumber daya laut serta pelestariannya. Pukat tarik merupakan alat penangkap ikan modifikasi yang terbuat dari jaring tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasian alat ini dengan melingkari gerombolan ikan dan menariknya ke kapal melalui selambar dikedua sayapnya.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) perilaku nelayan Kelurahan Blimbing dalam penangkapan ikan; (2) dasar motivasi nelayan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets); (3) respon nelayan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; (4) tanggapan pemerintah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap perilaku nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukata tarik (seine nets).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa hasil dokumentasi dan wawancara dengan berbagai macam informan yaitu Pemerintahan PPN Brondong, dan HNSI cabang Lamongan, dan beberapa nelayan sebagai responden. Kegiatan analisis data dengan menggunakan analisis interaktif, dimulai dari tahap 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi data.Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Pertamaperilaku nelayan dalam penangkapan ikan dilaut 80% telah menggunakan alat penangkap ikan modifikasi seperti payang atau cantrang yang termasuk ke dalam spesifikasi pukat tarik (seine nets). Pukat tarik (seine nets) merupakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan karena dalam pengoperasianya dapat merusak sumber daya laut.Meskipun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER. 02/MEN/2015 tentang Larangan Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dilarang namun masyarakat nelayan setempat tetap menggunakan alat tersebut dengan alasan dapat mempermudah nelayan dalam penangkapan ikan. Dengan demikian perilaku nelayan yang masih menggunakan alat penangkap ikan payang atau cantrang dapat merusak sumber daya laut beserta pelestariannya sudah menjadi perilaku oleh sebagian nelayan di Kelurahan Blimbing.Kedua dasar motivasi nelayan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) adalah (1) Sudah digunakan sejak jaman dahulu, nelayan di Kelurahan Blimbing sejak jaman dalu sudah mengenal alat penangkap ikan berupa jaring dan pancing ulur, seiring perkembangan jaman alat tersebut dimodifikasi menjadi alat yang tidak ramah lingkungan dan dapat mempermudah nelayan. (2) Tahan dalam segala cuaca, alat penangkap payang atau cantrang ini mudah dioperasikan dan dapat digunakan disegala musim karena alat penangkap ini tahan arus. dan (3)Hasil tangkapan ikan maksimal, alat ini dapat membantu nelayan dalam memaksimalkan hasil tangkapan nelayan dalam sekali melaut dapat menghasilkan 18 sampai 21 ton ikan hasil tangkap.Ketiga respon nelayan terhadap larangan penggunaan alat penangkap pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dalam pengelolaan perikanan nelayan dengan keras menolak dan beranggapan bahwa peraturan tersebut tidak cocok dan akan mengurangi pendapatan masyarakat setempat,Keempat Tanggapan PPN Brondong terhadap perilaku nelayan dalam penggunaan alat penangkap ikan pukat tarik sangat setuju karena nelayan bertentangan dengan peraturan yang ada, sedangkan tanggapan dari HNSI sangat tidak setuju dengan peraturan tersebut dan berpihak kepada nelayan. Adapun saran penulis kepada PPN Brondong untuk lebih meningkatkan pengawasan regulasi terhadap nelayan yang masih menggunakan pukat tarik (seine nets), kepada HNSI supaya dapat memberikan pelatihan kepada nelayan serta memberikan pemahaman mengenai alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, dan kepada seluruh nelayan untuk bisa mentaati peraturan yang ada meskipun belum adanya solusi yang tepat dari pemerintah yang dapat menguntungkan ke dua belah pihak