SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
PENYEBAB PENUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KRAMPYANGAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
No full textABSTRACT Yulianata, Rina. 2016. Penyebab Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M. Si, (II) Yuniastuti S.H, M.PdKata Kunci: Penyebab Penunggakan, Pajak Bumi dan BangunanPajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Setiap warga negara yang menikmati atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut wajib membayar PBB. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar PBB, sehingga mereka kerap kali menunggak atau bahkan tidak membayar. Penunggakan PBB yang terjadi menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar PBB kurang. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan PBB di kelurahan Krampyangan, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab penunggakan PBB di Kelurahan Krampyangan, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat setempat untuk meminimalisasi penunggakan PBB.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Aparatur Kelurahan Krampyangan, Aparatur Kecamatan Bugul Kidul, dan DISPENDA Kota Pasuruan,. Sedangkan teknik analisis data dimulai dari tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menjelaskan: (1) mengenai pelaksanaan PBB di Kelurahan Krampyangan yakni dilakukan melalui proses menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak melalui kerjasama dengan RT dan RW. Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan; (a) hambatan yang dialami aparatur Kelurahan Krampyangan dalam penyampaian SPPT PBB adalah Data yang sering berubah-rubah sehingga mempersulit dalam penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak ; (2) penyebab penunggakan PBB meliputi: (a) masyarakat kurang sadar akan kewajiban membayar PBB: masyarakat kelurahan Krampyangan paling tidak harus menanamkan tiga konsep kesadaran terkait pajak. Yang pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara, (b) asumsi negatif dari masyarakat tentang PBB: pertama, masyarakat menganggap bahwa PBB yang mereka bayarkan tersebut dikorupsi oleh aparat pemerintahan; kedua, masyarakat menganggap bahwa membayar pajak tidak ada gunanya dikarenakan masyarakat tidak merasakan secara langsung dampak dari membayar PBB, (c) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar PBB: faktor lain yang menjadi penyebab penunggakan PBB di kelurahan Krampyangan adalalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar PBB. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; (3) Upaya yang dilakukan aparat untuk meminimalisasi penunggakan yakni: (a) penagihan PBB dilakukan secara langsung yakni: aparatur kelurahan wajib mengingatkan wajib pajak untuk menutaskan kewajibannya. Jadi, setiap warga kelurahan Krampyangan yang mendatangi kantor kelurahan akan selalu di ingatkan untuk membayar PBB., (b) pembuatan spanduk-spanduk dalam rangka memberikan himbauan agar masyarakat sadar dan peduli pajak: membuat spanduk-spanduk dalam rangka memberikan himbauan agar masyarakat sadar dan peduli pajak. Pembuatan spanduk ini ditujukan atau bertujuan untuk menarik minat masyarakat membayar pajak, serta menjadi himbauan agar masyarakat tidak lupa untuk membayar pajak, (c) bukti Pelunasan PBB yang dijadikan syarat untuk masyarakat yang berkepentingan: Setiap masyarakat yang berkepentingan ke kantor kelurahan, harus melampirkan bukti pelunasan PBB. Apabila bukti pelunasan PBB tidak dilampirkan, maka masyarakat yang berkepentingan tersebut akan kesulitan untuk menyelesaikan kepentingannya.Saran bagi Lurah Krampyangan, perlu mengadakan sosialisasi berupa penyuluhan tentang PBB. Bagi masyarakat kelurahan Krampyangan agar lebih aktif mencari informasi tentang pentingnya membayar PBB dengan memanfaatkan jaringan internet.ABSTRACT Yulianata, Rina. 2016. Causes Of Land And Building Tax Arrears In The Krampyangan Vilage Bugul Kidul District Of Pasuruan. Skripsi, Departement Of Law And Civics, Fakulty Of Social Sciences, State University Of Malang, Advisor: (I) Dr. Sri Untari, M. Si, (II) Yuniastuti S.H, M.PdKeywords: Cause Arrears, Land and Building TaxLand and building tax (PBB) is a tax on land and buildings. Every citizen who enjoy or benefit of the land and the building are required to pay taxes on land and buildings. But in reality, there are many people who lack the awareness of the importance of paying taxes on land and buildings, so they are often in arrears or even not pay. Delinquent Taxes on land and buildings is happening shows that the level of public awareness about the obligation to pay taxes on land and buildings less. The purpose of this study was to determine the implementation of the tax on land and buildings in the village Krampyangan, to find out what the cause of delinquency Taxes on land and buildings in the Village Krampyangan, and to know the efforts of local authorities to minimize non-payment of taxes on land and buildings.The approach used in this research is using qualitative approach with descriptive research. Data were collected by using observation, interview, and documentation. The research data in the form of documentation and interviews with informants Apparatus Krampyangan Village, Subdistrict Administrative Bugul Kidul, and DISPENDA Pasuruan. Data analysis technique starting from step (1) data reduction; (2) data; and (3) conclusion.The results of this study describes: (1) on the implementation of the United Nations in the Village Krampyangan which is conducted through the process to submit the Notice of Tax Payable (SPPT) to taxpayers through a partnership with RT and RW. Taxes owed must be repaid no later than 6 months from the date of receipt of SPPT by taxpayers. At the time of the payment due is not paid or underpaid, subject to an administrative fine of 2% a month; (a) constraints experienced in the delivery apparatus Village Krampyangan SPPT is data that is often choppy, making it difficult in the delivery SPPT to the taxpayer; (2) the cause of land and building tax arrears include: (a) the public is less aware of the obligation to pay the tax on land and buildings: the village community Krampyangan least three concepts have to instill awareness on tax matters. The first, the realization that the tax is a form of participation in supporting the country's development. Second, the realization that delay payment of taxes and the reduction of the tax burden could harm the state, (b) negative assumptions of the community on land and building tax: first, people thought that the land and building tax that they pay for the corruption by government officials; second, people assume that paying taxes is useless because they were not directly feel the effects of paying tax on land and buildings, (c) the lack of dissemination to the public on the obligation to pay the tax on land and building: other factors that cause delay in land and building tax in Krampyangan village adalalah lack of dissemination to the public on the obligation to pay the tax on land and buildings. Socialization is important in efforts to increase awareness and compliance of taxpayers; (3) Efforts are made to minimize the delay in apparatus namely: (a) Land and Building Tax billing done directly namely: administrative personnel required to remind taxpayers to menutaskan obligations. So, every village residents Krampyangan who went to the village will always remind you to pay tax on land and buildings., (B) the manufacture of banners in order to provide an appeal so that people are aware and concerned tax: make banners in order to provide appeal to the public aware and concerned about taxes. Making a banner is directed or intended to attract people to pay taxes, as well as being an appeal to people not to forget to pay taxes, (c) evidence of tax payment in land and building which is used as a condition for the communities involved: Every society concerned to the village office, should attach proof of payment of tax on land and buildings. If the proof of payment of tax on land and building is not attached, the communities involved will be difficult to complete their interests. Suggestions for Lurah Krampyangan, need to conduct socialization in the form of extension of the tax on land and buildings. For Krampyangan village community to more actively seek information about the importance of paying taxes on land and buildings by utilizing the Internet
Pemahaman Mahasiswa Manggarai di Malang Tentang Norma Sopan Santun Jawa Timur
No full textABSTRAK Harika, Dolores. 2016. Pemahaman mahasiswa Manggarai di Malang tentang norma sopan santun menurut adat Jawa Timur. Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si, (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H, M.H. Kata Kunci: Pemahaman, Mahasiswa Manggarai, dan Norma sopan santun Jawa Timur. Selain Yogyakarta, kota Malang juga terkenal sebagai kota pelajar. Tidaklah mengherankan apabila setiap tahunnya kota Malang menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, contohnya Manggarai. Sopan santun merupakan hal yang sangat diperlukan dalam membina hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai mahasiswa yang terdidik baik dari segi kognitif dan afektif, tentunya pepatah di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung harus dimaknai lebih dalam lagi dan dijalani sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pemahaman mahasiswa Manggarai yang menetap di kota Malang tentang norma sopan santun menurut adat Jawa Timur; (2) proses adaptasi mahasiswa baru dari Manggarai terhadap pemahaman norma sopan santun menurut adat Jawa Timur; (3) pendapat mahasiswa Manggarai di kota Malang tentang norma sopan santun menurut adat Jawa Timur; dan (4) faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa Manggarai di kota Malang untuk beradaptasi dengan sopan santun menurut adat Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti ditujukan kepada mahasiswa Manggarai yang tergolong mahasiswa senior dan mahasiswa Manggarai yang tergolong mahasiswa baru Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, dimulai dari tahap (1) pengumpulan dan pengelompokan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; serta (4) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. (1) pemahaman mahasiswa Manggarai tentang norma sopan santun Jawa Timur bisa dikatakan cukup baik karena mereka sepenuhnya belum memahami seutuhnya. Sebagian dari mahasiswa Manggarai belum sepenuhnya paham mengenai norma sopan santun Jawa Timur dan ada sebagian lagi sudah paham. (2) proses Adaptasi Mahasiswa Manggarai Tentang Norma Sopan Santun Jawa Timur. Setiap tahun ajaran baru tentunya kota Malang selalu kedatangan mahasiswa baru dari berbagai daerah di Indonesia dan salah satunya yaitu mahasiswa Manggarai. Sebagai pendatang yang mengenyam ilmu, mahasiswa Manggarai diwajibkan beradaptasi dengan kondisi serta situasi di Malang baik itu dari segi tata krama, bahasa, pola pikir dan lain-lain yang jauh berbeda dari daerah asal. Sopan santun atau bahasa Jawanya disebut unggah-ungguh mempunyai 6 (enam) bentuk sopan santun yaitu tata krama dalam berbicara, tata krama berpamitan, tata krama cara duduk, tata krama makan dan minum, tata krama cara berpakaian serta tata krama bertamu. Dari 6 bentuk sopan santun Jawa ada 3 bentuk yang bisa diimplementasikan mahasiswa Manggarai di Malang adalah tata krama dalam berbicara, tata krama berpakaian dan tata krama bertamu. (3) Pendapat Mahasiswa Manggarai Tentang Norma Sopan Santun Jawa Timur. Dalam proses memahami sopan santun menurut adat Jawa, tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa Manggarai secara individu mempunyai pendapat yang berbeda antar satu dengan yang lain. (4) Faktor Pendukung dan Penghambat Mahasiswa Manggarai dalam Beradaptasi dengan Norma Sopan Santun Jawa Timur. Setiap proses belajar ataupun adaptasi tentunya mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Dari kedua faktor di atas terbagi lagi menjadi faktor internal (dari dalam) serta faktor eksternal (dari luar). Jadi secara garis besar terdapat dua faktor pendukung mahasiswa Manggarai beradaptasi mengenai norma sopan santun Jawa Timur. (1) yaitu faktor iternal (dari dalam) dimana tanpa ada kemauan dari diri sendiri sangat tidak mungkin bagi mahasiswa Manggarai untuk memahaminya. Kesadaran diri, status pendatang dan sebagai manusia pelajar mampu mendorong mahasiswa Manggarai untuk lebih baik dalam tindakan serta mampu menempatkan diri seuai kedudukannya di setiap kondisi dan situasi apapun. (2) faktor eksternal (dari luar) terdapat dua jenis yaitu pendukung dan penghambat. Sebagai faktor pendukung peran serta teman yang berasal dari suku Jawa sangat membantu mahasiswa Manggarai guna memahami sopan santun menurut adat Jawa. Sementara faktor penghambatnya adalah mahasiswa Manggarai dihadapkan pada kondisi pergaulan yang di dalamnya merupakan sesama daerah sehingga sulit untuk berkembang karena sudah pasti kebiasaan dari daerah asal dijadikan landasan untuk berinteraksi. Beberapa saran dari peneliti diajukan kepada beberapa pihak, yakni (1) bagi mahasiswa Manggarai diharapkan agar mahasiswa Manggarai selama menetap di Malang memahami, memperhatikan dan mengimplementasikan norma sopan santun Jawa Timur dengan baik sebagai proses belajar. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai perbedaan satu sama lain dan kita sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa wajib menghormatinya, dengan menghormati budaya lain kita secara langsung maupun tidak langsung mengupayakan integrasi nasional; (2) bagi masyarakat di Malang diharapkan mempunyai pengertian, toleransi serta mampu menerima mahasiswa Manggarai dengan tangan terbuka. Bila ada kesalahpahaman baik itu lisan dan tindakan mahasiswa Manggarai selama menetap di Malang mohon dimengerti sebagai proses belajar
Pelestarian Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
No full textABSTRAK Susanti, Eka, 2016. Pelestarian Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing (I) Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, M.H, (II) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si. Kata Kunci : Bhinneka Tunggal Ika, Kampung Budaya Majapahit Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkap persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indoneia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit memiliki kekuatan maritim yang sangat besar dalam menyatukan wilayah Nusantara. Kuat dari segi kekuatan politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi serta social budayanya. Itu juga tidak luput dari raja dan rakyat Majapahit yang cinta dan membela wilayah Majapahit berdasarkan konsep budaya dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu demi kejayaan dan kemakmuran Majapahit. Kerajaan Majapahit mewarisi keanekaan dan kekayaan kebudayaan. Seperti tari-tarian, praasti, yupa, candi, rumah adat, dan banyak lagi peninggalan-peninggalan lainnya. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut mempunyai nilai berharga, baik nilai moral, budaya, dan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pelestarian nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit perlu dilakukan agar masyarakat tidak melupakan asal usul sejarah. Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya di jadikan sebagai semboyan lambang Negara Indonesia tetapi juga harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi disaat globalisasi yang mengancam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seperti sekarang ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Keberadaan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; (2) Bagaimana Pelestarian Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; (3) Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pelestarian Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; (4) Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelestarian Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; Tujuan dari Penelitian ini yaitu: (1) Menjelaskan keberadaan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; (2) Menjelaskan pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; (3) Menjelaskan kendala yang ada dalam pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; (4) Menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto; Penelitian mengenai “Pelestarian Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif desriptif ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti sebagai instrumen utama dalama proses pengumpulan data. Lokasi penelitian berada di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses atau langkah-langkah analisis data dalam penelitian menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan adalah usaha untuk meningkatkan derajat keabsahan data. Terdapat tiga langkah untuk meningkatkan keabsahan data yaitu: (1) Perpanjangan penelitian; (2) Ketekunan pengamatan; (3) Triagulasi. Sedangka tahap penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto : (1) Nilai Persatuan dan Kesatuan;(2) Nilai Toleransi; (3)Nilai Kekeluargaan;(4) Nilai Produktifitas. Dalam melestarikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Kampung Budaya Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto semua masyarakat mempunyai peran yang penting tidak hanya dari instansi saja. Bentuk peranan dari masyarakat itu sendiri adalah dengan turut serta dalam menjaga kebersihan, menjaga solidaritas dengan masyarakat lain, ikut serta dalam memperkenalkan Kampung Budaya Majapahit sebagai aset dari Kecamatan Trowulan dengan ikut serta dalam program tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik itu dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata(Disporabudpar) ataupun dari pemerintah kecamatan Trowulan. Tidak ada kendala yang cukup berarti dalam pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Upaya mengatasi kendala yang ada dalam pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kekawatiran dan kesalah pahaman. Sebaiknya lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi pelestarian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk berpatisipasi melindungi dan mengembangkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Kampung Budaya Majapahit serta harus ada sosialisasi akan hak milik bangunan dan anggaran yag akan diterima oleh warga
Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Mensadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014
No full textABSTRACT Sasmito, Rhoni. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Menigkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil presiden 2014. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Yudi Batubara, S.H, M.H (II) Dr Nuruddin Hady M.HumKata Kunci: KPU, Pemilu, Kesadaran masyarakat.Peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus dimaksimalkan dengan gencar melakukan sosialisasi terutama bagi pemilih pemula, kelompok disabilitas, masyarakat pinggiran, dan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Karena kelompok – kelompok masyarakat tersebut kurang mempunyai pemahaman mengenai tujuan dari proses penyelengaraan pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) upaya komisi pemilihan umum Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014; (2) kendala-kendala yang dihadapi komisi pemilihan umum Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014; (3) upaya yang dilakukan komisi pemilihan umum Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi kendala-kendala dalam menngkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Erfan Ghazi S, Pd. I selaku Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, M. Isfak Yulianto, SE, MM selaku Divisi Teknis Penyelenggara dan Organisasi, masyarakat yaitu Ibu Solikahtul dan Ibu Marwati selaku masyarakat Kabupaten Probolinggo.Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, dimulai dari tahap 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama mengenai Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaraan masyarakat akan pentingnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yaitu : Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi ini berupa : (1) Sosialisasi secara tatap muka; (2) Sosialisasi melalui media elektronik; (3) Sosialisasi melalui media cetak; (4) Membentuk RELASI (Relawan Demokrasi).Kedua, Kendala-Kendala yang dihadapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Probolinggo yaitu : (1) kendala eksternal yang berasal dari masyarakatnya sendiri, seperti berikut : (a) Masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya karena sengaja secara sadar sebagai bentuk kecewa dan tidak percaya kepada partai politik. (b)Sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada memilih, apalagi para pekerja petani. (c) Masyarakat akan memilih ketika masyarakat mendapatkan imbalan (money politik). (2) Masalah dalam hal teknis atau penyelenggaraan. Para peserta pemilihan umum kurang mengetahui perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Ketiga, Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran masyrakat akan pentingnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yaitu (1) meyakinkan masyarakat terhadap pentingnya pemilu melalui sosialisasi . (2) menghimbau peserta pemilu untuk tidak melakukan money politic, karena pada kenyataanya masih ada beberapa oknum yang melakukan money politic untuk mendapatkan suara dalam pemilu (3) melakukan sosialisasi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)
Upaya Pemerintah Daerah Kota Blitar Dalam Rangka Memperoleh Penghargaan Adipura
No full textABSTRAK Mu’alifah, Astri. 2016. Upaya Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam Rangka Memperoleh Penghargaan Adipura. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M. Si, (II) Siti Awaliyah, S. Pd, M. Hum. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Adipura, Kota Blitar Kebersihan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Hal ini lebih banyak dijumpai pada situasi lingkungan perkotaan, dimana faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang padat akan berdampak pada tekanan lingkungan, dimana lahan menjadi sempit dan berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga perkotaan.oleh karena itu, terciptanya lingkungan yang bersih dan indah serta dorongan atas kinerja petugas karena adanya program yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan kesadaran masyarakat Kota Blitar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Badan Lingkungan Hidup bekerjasama mengembangkan Kota Blitar mengelola dan melindungi lingkungan yang terjabarkan dalam program Adipura Kota Blitar. Melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar salah satu kinerja petugas yang menjalankan penilaian kriteria Adipura. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) prestasi penghargaan perolehan Adipura Kota Blitar; (2) program Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura; (3) pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura; (4) hambatan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura; dan (5) solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Bidang Pertamanan dan Penghijauan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar, Seksi Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar, dan Masyarakat Kota Blitar. Sedangkan teknik analisis data dimulai dari tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama mengenai program Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura yaitu sosialisasi wawasan kebersihan bagi masyarakat, peningkatan pengelolaan sampah, peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana. Kedua dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura yaitu (1) sosialisasi wawasan kebersihan bagi masyarakat yaitu dengan mengadakan pertemuan satu-dua bulan sekali; (2) peningkatan pengelolaan sampah yaitu mengenai pengolahan sampah menjadi biogas yang bisa bermanfaat bagi masyarakat; (3) peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu dengan mengeluarkan program penanaman bibit yang terlaksanakan dengan penanaman seribu bibit pohon; (4) peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu dengan terarahnya pendanaan yang dikelola untuk memenuhi sarana dan prasarana. Ketiga hambatan yang dihadapi saat program Pemerintah Daerah Kota Blitar berlangsung, (1) dalam sosialisasi wawasan kebersihan bagi masyarakat yaitu minimnya peserta untuk menghadiri sosialisasi tersebut serta waktu yang kurang mendukung; (2) peningkatan pengelolaan sampah yang mempunyai hambatan yaitu masyarakat yang kurang kreatifitasnya untuk mengelola barang bekas serta kurangnya sarana dan prasarana; (3) peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu berhambatan pada penyalahgunaan fasilitas yang ada di tempat wisata serta pelanggaran yang menempati zona-zona yang dilarang untuk Pedagang Kaki Lima; (4) dalam peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yaitu mempunyai hambatan tidak jelas pendanaan dari Pemerintah Daerah. Keempat solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka memperoleh penghargaan Adipura yaitu (1) perlu kesadaran masyarakat yang peduli dengan lingkungan yang bersih; (2) perlu adanya kreatifitas masyarakat untuk mengolah barang bekas yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga; (3) perlu adanya penjagaan yang bisa menjaga keamanan serta harusnya mematuhi peraturan yang ada; (4) seharusnya ada pendanaan yang jelas dan terarah untuk memenuhi sarana dan prasarana. Saran untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar khususnya petugas seyogyanya lebih ditingkatkan kinerjanya untuk melindungi lingkungan yang bersih dan indah serta bisa mengelola peningkatan sosialisasi, pengelolaan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pemenuhan sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan. Ini lakukan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Hijau atau Kota Adipura Kencana
Peran Kodim 0820 Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Bagi Pelajar Kota Probolinggo (Study Kasus Di MTs Negeri Dan SMK 1 Muhammadiyah Probolinggo)
No full textABSTRAK Purwoningsih, Indah. 2016. Peran Kodim 0820 Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Pelajar Kota Probolinggo (Study Kasus di MTs Negeri dan SMK 1 Muhammadiyah Probolinggo). Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si, (II) Yuniastuti, S.H, M.Pd Kata Kunci: wawasan kebangsaan, bela negara, Kodim 0820 dan pelajar Wawasan kebangsaan yang baik perlu dimiliki oleh pelajar sebagai generasi muda untuk lebih menghormati dan mencintai bangsa dan negaranya. Begitupun dengan kesadaran bela negara yang wajib dilakukan oleh generasi muda demi meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia karena upaya bela negara merupakan kesediaan warga negara untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan negara. Pada era globalisasi sekarang ini dapat dilihat adanya penurunan kesadaran bela negara oleh pelajar serta kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Banyak permasalahan-permasalahanyang dijumpai seperti merosotnya moral remaja, lebih terbukanya remaja terhadap budaya luar yang masuk, menurunnya kedisiplinan, dan lain-lain. Dalam rangka mengembalikan dan menumbuhkan kembali kesadaran bela negara serta membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda khususnya pelajar, Kodim 0820 menyelenggarakan program kegiatan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan yaitu Seminar Wawasan Kebangsaan, Pelatihan Baris-Berbaris, Penghormatan Bendera Merah-Putih dan Saka Wira Kartika. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan: (1)program kegiatan Kodim 0820 Kota Probolinggo dalam rangka upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar; (2) pelaksanaan program kegiatan Kodim 0820 Kota Probolinggo dalam rangka upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar; (3) faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program kegiatan Kodim 0820 Kota Probolinggo dalam rangka upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar; (4) upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Kodim 0820 Kota Probolinggo dalamrangka upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kodim 0820, MTs Negeri dan SMK 1 Muhammadiyah Probolinggo. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan yaitu model Miles and Huberman dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut;(1) program kegiatan Kodim 0820 dalam rangka upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar kota Probolinggo diantaranya, Pembinaan Wawasan Kebangsaan (Seminar Wawasan Kebangsaan), Pelatihan Bela Negara (Pelatihan Baris-Berbaris, Pengormatan Bendera Merah-Putih dan Saka Wira Kartika);(2) pelaksanaan seminar diadakan rutin setiap tahun ajaran baru dan juga bersifat sewaktu-waktu,Pelatihan Baris-Berbaris dan Pengormatan Bendera Merah-Putihdilakukan rutin setiap tahun ajaran baru dan latihan Saka dilaksanakan setiap hari Minggu;(3) faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaaan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar yaitu; (a) dari segi personel yaitu kecakapan personel yang telah terlatih dan menguasai wasbang; (b) dari segi sekolah yaitu adanya dukungan dan kerjasama berkelanjutan antara pihak sekolah dengan Kodim 0820 dan (c) dari segi siswa yaitu sikap antusias siswa. Sedangkan faktor penghambat yaitu; (a) dari segi personel Kodim 0820 yaitu cara mengajar yang monoton; (b) dari segi siswa yaitu adanya beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatanpeningkatankesadaran bela negara bagi pelajar adalah sebagai berikut; (a) dari segi personel, yaitu personel Kodim 0820 yaitumenguasai keterampilan Pelatihan Baris-Berbaris dan Pengormatan Bendera Merah-Putihdengan baik; (b) dari segi pihak sekolah, adanya dukungan penuh dari pihak sekolah; (c) dari segi siswa, siswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik; (d) faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Saka Wira Kartika adalah adanya jalinan kerjasama dengan beberapa lembaga dalam halperlengkapan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelatihan penghormatan bendera sama dengan pelaksanaan pelatihan baris-berbaris yaitu jadwal yang hanya sekali dalam setahun.; (4) berdasarkan kendala dari pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan solusi yang diberikan, antara lain; (a) solusi untuk menangani kendala dari segi personel Kodim 0820 cara mengajar yang monoton, dengan menyesuaikan cara mengajar dengan lingkungan yang dibina dan memberikan variasi; (b) solusi untuk menangani kendala dari segi siswa yaitu beberapa siswa yang kurang perhatian dan suka berbicara sendiri dengan temannya saat seminar berlangsung adalah dengan teguran, peringatan dan hukuman. Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan Baris-Berbaris dan Pelatihan Penghormatan Bendera Merah Putih yaitu jadwal yang hanya sekali dalam setahun adalah dengan menambah jadwal pelaksanaan di sekolah minimal menjadi 3 kali dalam setiap tahun. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis dalam penelitian maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut: (1)bagi pihak Universitas Negeri Malang khususnya program studi PPKn, hasil penelitian ini seyogyanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalin kerjasama dengan Kodim 0833 kota Malang dalam rangka memberikan pembinaan kepada mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, (2) bagi pihak Kodim 0820, dapat menambah jadwal dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Serta semakin banyak menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota Probolinggo, (3) bagi pihak peneliti, untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penelitian yang sejenis ataupun yang lain, (4) bagi mahasiswa lain, hendaknya perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai program peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pelajar, (5) bagi siswa, hendaknya setelah mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara dapat diterapkan di sekolah dan di lingkungan salah satunya adalah dengan wujud kedisiplinan, dan (6) bagi pihak sekolah, agar lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak Kodim 0820 agar pelaksanaan pembinaan dapat lebih ditingkatkan lagi
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung
No full textABSTRACT Laili, Ulfa Rifatul. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung. Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H, M.H.Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di negara kita dalam menunjang keberhasilan tujuan pembangunan Nasional bisa dikatakan masih belum sebelumnya menjadi pendukung utama. Angkatan kerja yang melimpah, sebagian besar hanya mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, maka dengan latar pendidikan yang rendah akan membawa akibat pula dalam kadar kecerdasan yang relatif rendah pula. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif peluang yang ditempuh oleh sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bahkan, negara-pun mendapatkan devisa atas keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tersebut. Besarnya jumlah devisa yang diberikan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan yang demikian, perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yakni dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) persepsi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Kabupaten Tulungagung terhadap penerapan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian ini. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung, serta kantor cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang ada di Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, kantor cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang ada di Tulungagung, Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Kabupaten Tulungagung, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. Kegiatan analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh dua simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, menurut Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Kabupaten Tulungagung penerapan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung sudah dilaksanakan dengan baik.Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, dan faktor masyarakat. Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung yakni, pada masa pra penempatan perlu melakukan peningkatan dalam hal sosialisasi tentang tata cara dan prosedur menjadi TKI di luar negeri agar Calon TKI paham tentang prosedur menjadi TKI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu berkoordinasi dengan PPTKIS agar Calon TKI mendapat pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Sedangkan untuk setiap PPTKIS diharapkan mempunyai Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) sendiri di setiap kantor cabang, agar Calon TKI bisa mendapat pelatihan dan pendidikan dengan baik
STRATEGI IMPLEMENTASI PRINSIP REFORMASI BIROKRASI BERBASIS REINVENTING GOVERNMENT DALAM PEMBAHARUAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
No full textABSTRAK Khoirul Fikri Sofi. 2015. Strategi Implementasi Prinsip Reformsi Birokrasi Berbasis Reinventing Government Dalam Pembaharuan Pelayanan Publik di Kecamatan Klojen Kota Malang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I): Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M. Pd,M.H. Pembimbing (II): Rusdianto Umar, S.H, M.Hum. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Reinventing Government, Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang berdimensi kesejahteraan, menjadi sistem manajemen pengelolaan yang berbasis organisasi perusahaan dengan mengedepankan pada hasil, manfaat, efektif, efisen, profesional, transparan dan bertanggungjawab. Pengejawantahan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam birokrasi pemerintahan daerah, sudah tentu harus didukung oleh sumber-sumber daya manusia yang profesional, diikuti dengan jiwa dan mental wirausaha (entepreneurship), sehingga mampu dicapai hasil yang memuaskan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat daerah tersebut. Penelitian ini dimaksudkan mengetahui reformasi pelayanan publik di instansi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu di kecamatan Klojen Kota Malang, terutama pelayanan publik yang berjiwa enterpreneurship. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mediskripsikan implementasi prinsip-prinsip reinventing government dalam permbaharuan pelayanan publik di Kecamatan Klojen Kota Malang; 2) Mendiskripsikan kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip reinventing government dalam perbaruan pelayanan publik di Kecamatan Klojen Kota Malang; 3) Mendiskripsikan penyelesaian kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip reinventing government dalam pembaharuan pelayanan publik di Kecamatan Klojen Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian yang diperoleh berupa paparan tentang pelayanan publik yang diterapkan di Kecamatan Klojen Kota Malang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa matrik dan pedoman penelitian/wawancara. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan kegiatan tringanggulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap penelaahan data, tahap identifikasi, dan klasifikasi data, dan tahap evaluasi data. Berdasarkan hasil analisis datatersebut, diperoleh tiga kesimpulan: 1) pelayanan public di Kecamatan Klojen telah mengimplementasikan prinsip-prinsip reinventing government; 2) Kecamatan Klojen mengalami 4 kendala dalam mengimplementasikan reinventing government yaitu; a. masyarakat kurang memahami persyaratan, b. mainset pegawai, c. peningkatan SDM, d. sarana dan prasarana; 3) Terdapat 4 hal upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Klojen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip reinventing government, a. memberikan arahan ketika apel pagi, b. reward kepada karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik, c. member sosialisasi agar masyarakat ikut berperan aktif secara mandiri dalam pelayanan publik, d. usulan perbaikan sarana dan prasarana kepada Pemerintah Kota Malang
perlinduyngan hukum bagi pekerja sektor informal (home industry) di Widya Usaha pujon lor kabupaten malang
No full textABSTRACT Winata Indra, Bayu. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Home Industry Widya Usaha Di Pujon Lor Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing : (1) Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, (2) Rusdianto Umar, S.H, M.HumKata Kunci: perlindungan hukum, pekerja, sektor informal, home industry, perusahaan.Sektor informal adalah sektor yang menekan angka pengangguran cukup banyak utamanya dinegara yang sedang berkembang tetapi kurang mendapat perlindungan hukum yang maksimal dari negara. Widya Usaha ini adalah salah satu perusahan yang bersifat home industry dalam sektor informal dan memiliki pekerja yang memenuhi ciri-ciri home industry. Ketika mengamati perusahan sektor informal sebagai simbol dari sistem ekonomi yang paling dominan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh secara keseluruhan sebagai tenaga kerja berlawanan dengan perusahaan sektor informal. Karena tidak adanya kepastian hukum inilah maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini.Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal khususnya di home industry, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Widya Usaha, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum di Widya Usaha.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Widya Usaha Pujon Lor Kabupaten Malang. Narasumber dari penelitian ini adalah pemilik Widya Usaha, pekerja tetap, pekerja tidak tetap, KASI DISNAKERTRANS, KABID DISNAKERTRANS, dan pekerja sektor formal yang tergabung dalam SPSI. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap reduksi data, kemudian penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Pada pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut Pertama, tidak ada kepastian hukum untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sektor informal menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah dikarenakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tenttang Ketenagakerjaan tidak membedakan secara jelas pekerja di sektor formal dan informal. Kedua, perusahaan ini melaksanakan perlindungan hukum untuk melindungi pekerja dengan hukum yang dibuat sendiri oleh pemilik, yang kemudian hukum tersebut disebut kontrak kerja atau sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketiga, Faktor-faktor yang memepengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja di Widya Usaha adalah karena sistem kerja kontraknya yang bersifat kekeluargaan. Menurut Pak Dudik kontrak yang bersifat kekeluargaan itu didasarkan pada toleransinya sebagai pemilik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut: 1) Kepada Presiden dan DPR harap segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya terkait Perlindungan Hukum terhadapa pekerja sektor Informal. 2) Kepada Disnakertrans Kab. Maang hendaknya memberikan Perlindungan Hukum kepada asektor informal yang ada di wilayah Kab. Malang. 3) Kepada para Pengusaha di sektor informal hendaknya menjamin secara penuh dan benar hak-hak pekerjanya hal ini dapat dilakukan dengan Pembuatan kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara adil
Budaya Lejong Tau oleh Mahasiswa Manggarai di Kota Malang.
No full textABSTRAK Apon Fransiskus. 2016. Budaya Lejong Tau oleh Mahasiswa Manggarai di Kota Malang.Skripsi,Program Studi S1 PendidikanPancasiladanKewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Ketut Diara Astawa, SH, M.Si (II) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si Kata Kunci: Budaya, Lejong Tau, dan Mahasiswa Manggarai di Kota Malang, Fenomena perwujudan eksistensi manusia dalam suatu budaya sangat bervariasi antara individu atau sekelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan terjadi dalam tempat dan periode sejarah yang berlainan pula. Pada umumnya cara berpikir dan cara berprilaku dari individu atau sekelompok manusia merupakan hal yang paling menonjol yang selalu diwujudkan manusia melalui kebudayaan.Budaya lejong tau pada orang Manggarai adalah wujud dari rasa sosialitas manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Budaya ini yang pada akhirnya membentuk dan memberi rangsangan kesadaran akan hakekat manusia Manggarai sebagai makhluk sosial. Sebab manusia akan senantiasa ada bersama yang lain, dan sampai kapanpun manusia tak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran yang lain. Sadar akan sosialitas dirinya(manusia), akan membentuk pola pikir dan cara pandang yang positif terhadap yang lain di mana konsep tentang “Aku dan Kamu” adalah sama, karena sama-sama memiliki subjek Aku. Sehingga yang lain dapat disebut seperti dalam konsep seperti ini “Kamu adalah Aku yang Lain”, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) penerapan budaya lejong tau oleh mahasiswa Manggarai di kota Malang; (2) perwujudan budaya lejong tau yang ditampilakan oleh mahasiswa Manggarai di kota Malang; (3) nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lejong tau yang ditampilkan oleh mahasiswa Manggarai di kota Malang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,dengan jenis penelitian deskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Subyek penelitiannya adalah mahasiswa asal Manggarai yang berkuliah di Kota Malang. Kegiatananalisis data denganmenggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga temuan penelitian sebagai berikut; pertama, penerapan budaya lejong tau oleh mahasiswa Manggarai di kota Malang tampak dalam pembentukan sebuah organisasi. Organisasi itu adalah IKAMMA (Ikatan Mahasiswa Manggarai Malang) yang terdiri atas 4 (empat) perkumpulan kecil yang berlokasi sesuai dengan tempat tinggal mereka masing-masing di kota Malang. Keempat perkumpulan tersebut diantaranya; Perkumpulan mahasiswa Manggarai di daerah Dinoyo, perkumpulan mahasiswa Manggarai di daerah Pisang Candi, perkumpulan mahasiswa Manggarai di daerah Kanjuruhan dan perkumpulan mahasiswa Manggarai di daerah Belimbing Malang. Kedua, perwujudan budaya lejong tau yang ditampilkan oleh mahasiswa Manggarai di kota Malang tampak dalam keterlibatan dari semua mahasiswa Manggarai 4 (empat) rayon di kota Malang dalam kegiatan pertemuan rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama, pengumpulan dana atau mengadakan arisan menjelang acara-acara penting yang bersifat umum seperti; perayaan hari raya besar khususnya acara makan bersama menjelang Natal dan tahun baru, pesta wisuda, acara penerimaan mahasiswa baru, doa bersama dan pertandingan persahabatan antar rayon bersama keluarga besar mahasiswa Manggarai di kota Malang. Ketiga, Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lejong tau antara lain; nilai sosial, nilai moral, nilai religius, nilai persatuan, nilai persaudaraan, nilai kekeluargaan, nilai kesopanan dan nilai kedisiplinan. Berdasarkan temuan penelitian disarankan kepada semua mahasiswa Manggarai di kota Malang untuk; (a) Sebagai makhluk sosial dan berbudaya semua mahasiswa Manggarai yang kuliah di kota Malang harus bisa menerapkan dan mewujudkan budaya lejong tau dengan baik, karena budaya lejong tau adalah lingkaran kebersamaan yang mempersatukan orang-orang Manggarai dimanapun berada. (b) Sebagai agen penerus bangsa, mahasiswa Manggarai di kota Malang harus bisa memahami nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam budaya lejong tau, karena sesungguhnya budaya lejong tau merupakan sebuah perwujudan dari apa yang disebut sebagai sebuah keluarga besar ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan segala sesuatu di dunia ini ada dan hidup. Ungkapan ini hendak mengutarakan sebuah bentuk sosialitas manusia sebagai mahkluk yang selamanya senantiasa membutuhkan kehadiran yang lain dan selalu ada bersama yang lain baik manusia maupun dengan alam semesta ini. Budaya lejong tau bukan sekedar sebuah pola relasi yang biasa-biasa saja, namun lebih dari itu budaya lejong tau hendak mempertegas kesadaran akan eksistensi sosialitas manusia itu sendiri