SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KARANG PUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH
No full textABSTRAK Alam, Mochamad Syamsul. 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si (II) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting untuk menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Pelayanan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem peyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Penduduk desa Karang Pucung beragam dari mayoritas petani, pedagang, pegawai negeri hingga pensiunan. Namun denyut perekonomiannya tidak begitu terasa, dimana pasarnya yang hanya beroperasi 3 kali seminggu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, (2) faktor- faktor pendukung BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, (3) kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data naturalistik, asli yang dikumpulkan dari partisipan tanpa mengalami perubahan. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan (1) peran BPD dalam pembangunan yaitu bersama – sama dengan kepala desa membahas rancangan peraturan desa, mengevaluasi kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi dan memonitoring proses kerja baik yang dilakukan pemerintah desa maupun pihak ketiga, serta melakukan pengawasan terhadap peraturan desa. (2) Faktor pendukungnya yaitu memiliki kantor secretariat, tersedianya dana operasional, memiliki inventaris tetap serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. (3) Kendala dan solusinya adalah terbatasnya alokasi dana solusinya dengan mencari dana tambahan ke pihak lain, minimnya peralatan solusinya BPD berusaha mengajukan proposal sedetail mungkin agar waktu pembangunan tidak kekurangan peralatan, tidak tersedianya dana talangan solusinya melakukan kerjasama dengan pihak terkait, perbedaan antara tokoh masyarakat, BPD dan pemerintah desa solusinya BPD menjelaskan fungsi dan manfaat proyek pembangunan tersebut kepada tokoh masyarakat serta menjelaskan pentingnya pembangunan ini kepada pemerintah desa. Sarannya yaitu bagi pemerintah desa Karang Pucung diharapkan memberikan perhatian dan membantu warganya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi agar menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan nantinya dapat memberikan manfaat dalam pembangunan desa. Kemudian bagi BPD dan aparatur desa lainnya agar lebih merencanakan anggaran dengan cermat dan menentukan skala prioritas supaya proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga yang paling mendesak
nilai-nilai persatuan bangsa yang terkandung dalam film cahaya dari timur
No full textABSTRAK Heldiawati, Luky. 2016. Nilai-Nilai Persatuan Bangsa yang Terkandung dalam Film Cahaya Dari Timur. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M. Si. (II) Yuniastuti, SH, M.Pd. Kata Kunci: Nilai Persatuan, Film, Sinopsis Cahaya Dari Timur Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, kebudayaan, kebiasaan, di dalamnya. Disisi lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Nilai persatuan adalah suatu sifat dan situasi yang di negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Peneliti akan menjelaskan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dalam film Cahaya dari Timur. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan meneliti film serta menganalisis film dengan menggunakan analisis semiotika sinematografi. Dalam penelitian film ini tidak memakai responden sebagai obyek dalam penelitian, akan tetapi dengan menganalisis isi film. Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini peneliti mengambil sumber data film Cahaya dari Timur sebagai sumber data yang benar karena film ini mudah untuk diingat alur dari ceritanya dan terkandung nilai-nilai persatuan. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Proses dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa suara yang diperoleh dari film tersebut. Analisis yang akan digunakan oleh peneliti ialah analisis semiotika sinematografi. Semiotika merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani semeion yang berarti ‘tanda’ atau sign dalam bahasa Inggris itu adalah ’ilmu yang mempelajari sistem tanda’ seperti: bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Inti cerita film Cahaya dari Timur menampilkan cerita masyarakat Ambon yang berselisih antar suku karena perbedaan agama, sehingga menyebabkan banyak terjadikonflik. Hal tersebut membuat warga menjadi tidak tenang karena melibatkan anak kecil dalam konflik tersebut.pertandingan sepak bola kategori U-15 yang diadakan di Jakarta tersebut menjadikan ambon juara satu tingkat nasional dan Ambon menjadi bersatu kembali tanpa konflik. Alur yang digunakan dalam film ini yaitu alur maju, sederhana dan tidak berputar-putar sehingga sangat mudah dipahami serta dimengerti. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat dari Luxemburg (Fananie, 2000:93) mengemukakan bahwa alur atau lot adalah kontruksi yang dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logis dan kronologis saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. Film Cahaya dari Timur mengandung nilai persatuan yang terbagi menjadi tiga bagian yakni nilai percaya diri, nilai kerja sama, dan nilai persatuan dan kesatuan. Film Cahaya dari Timur mengandung nilai persatuan yang digambarkan dalam adegan saat terjadi konflik atau kerusuhan, adegan saat mengikuti kompetisi-kompetisi sepak bola, adegan penuh tekad yang bulat dari para tokoh, dan adegan yang menampilkan raut wajah para tokoh. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini: (1) bagi mahasiswa dapat mengembangkan hasil temuan penelitian ini ke dalam kajian perkuliahan pada mata kuliah menejemen konflik (2) bagi pembaca, disarankan untuk menonton film-film yang bersifat nasional karena adanya sebuah film nasional diketahui bahwa terdapat pesan-pesan moral yang dapat dipetik. Fillm juga merupakan miniatur dari kejadian masa lampau yang dapat dilihat dalam masa depan (3) peneliti selanjutnya, disarankan bahwa sebuah film yang bersifat nasionalis itu banyak dan tedapat nilai-nilai kebangsaan, sehingga akan lebih baik apabila film dijadikan sebagai bahan peneliti
Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
No full textABSTRAK Masito, Dewi. 2016. Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Sri Untari, M.Si (2) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum. Kata Kunci: Pelaksanaan program, Bidikmisi, prestasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional dilaksanakan sejak tahun 2010. Bidikmisi bertujuan memberikan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi keluarga kurang mampu dan berpotensi akademik baik guna memutus mata rantai kemiskinan. Mekanisme pencairan dana Bidikmisi seringkali berubah-ubah sehingga dana program tidak tersalurkan dengan lancar kepada mahasiswa Bidikmisi, dengan biaya hidup di Malang yang relatif mahal, kebutuhan penunjang akademik mahasiswa Bidikmisi sulit terpenuhi. Dengan kendala tersebut perlu diketahui perihal Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Bidikmisi sebagai variabel bebas dan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebagai variabel terikat. Adapun permasalahan yang diteliti adalah pelaksaan program Bidikmisi, kendala dan solusi program Bidikmisi, prestasi mahasiswa Bidikmisi, dan efektivitas pelaksanaan program Bidikmisi dalam upaya meningkatkan prestasi mahasiswa Bidikmisi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Bidikmisi angkatan 2012 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Teknik pengambilan sampel adalah Sampling jenuh, yakni dengan menggunakan seluruh anggota populasi yang berjumlah 63. Data dikumpulkan dengan instrumen angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Bidikmisi mulai dari prasyarat hingga evaluasi program terlaksana secara tidak efektif, dibuktikan dengan berbagai kendala yang ada. Kendala dalam pelaksanaan program Bidikmisi telah dilaksanakan beberapa solusi akan tetapi belum secara terus menerus. Prestasi Mahasiswa Bidikmisi sebagian besar mencapai angka yang sangat memuaskan dan beberapa diantaranya mencapai angka dengan pujian. Efektivitas Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam upaya meningkatka prestasi mahasiswa sudah berjalan efektif
PENGUNGKAPAN NORMA ADAT PERGAULAN DALAM NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK KARYA HAMKA
No full textABSTRAK Dianati, Andra Hulwana. 2016. Pengungkapan Norma Adat Pergaulan dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Margono, M.Pd., M.Si., (II) Dra. Sri Untari, M.Si Kata Kunci: Norma, Adat, Pergaulan, Novel, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Norma merupakan petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Novel karya Hamka merupakan potret kehidupan masyarakat yang dapat dinikmati, dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Keunikan karya sastra Hamka semakin menarik untuk dikaji terutama pada Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Kajian ini untuk membuktikan bahwa karya sastra karangan pahlawan nasional berdasarkan keppres No 113/TK/ 2011 ini masih memiliki relevansi yang kuat dengan salah satu nilai pendidikan karakter saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) norma adat pergaulan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck; (2) Masalah sosial yang terkandung pada novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck; (3) Penyebab munculnya masalah sosial dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck; (4) Perspektif pengarang (Hamka) tentang pemecahan masalah sosial dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa naskah (teks) sastra. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara induktif. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik triangulasi dan dalam pemeriksaan data peneliti melakukan pemeriksaan dengan teman sejawat. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Norma adat pergaulan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck meliputi : (a) norma adat pergaulan antar keluarga, (b) norma adat pergaulan antar masyarakat, (c) norma adat pergaulan antar teman sebaya. (2) Masalah Sosial dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck meliputi : (a) buah bibir orang-orang kampung, (b) menolak pinangan, (c) pola strktur permasalahan rumah tangga (d) masalah ekonomi keluarga, (e) perceraian. (3) Penyebab munculnya masalah sosial dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck : (a) perkelahian, (b) merendahkan derajat, (c) perkawinan antar suku, (d) rumah tangga yang di bangun atas dasar harta dan rupa, (e) terbelit hutang, (f) penyesalan. (4) Perspektif pengarang tentang pemecahan masalah sosial dalam novel : (a) kekecewaan pengarang lantaran pinangan ditolak atas nama adat, (b) memaafkan kesalahan orang lain. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis dalam penelitian maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut: (1) bagi guru, disarankan bahwahasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pengajaran, terutama yang berkaitan dengan materi pembahasan tentang novel yang berhubugan dengan norma adat pergaulan; (2) bagi mahasiswa, disarankan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan daya apresiasi sastra terutama novel yang mengandung unsur-unsur/ norma-norma yang meliputi norma adat pergaulan; (3) bagi peneliti selanjutnya, disarankan bahwa hasil penelitian ini dapat sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Namun demikian seyogyanya dilakukan klasifikasi, dengan cara melakukan penelitian kembali dengan kerangka teori dan makna yang lebih komprehensif; (4) adapaun bagi para pembaca, disarankan bahwa hasil penelitian ini seyogyanya dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, untuk memahami norma adat pergaulan
Dampak Industrialisasi terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
No full textABSTRACT Indriani, Via Lutfi. 2016. Dampak Industrialisasi terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universita Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, M.H. (II) Hj. Yuniastuti, SH, M.Pd Kata Kunci: Industrialisasi, Nilai-Nilai, Kearifan Lokal, Masyarakat Indonesia mempunyai beragam suku, bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia sering disebut sebagai masyarakat agraris dengan hidup bergantung dengan tanah. Tetapi, dengan adanya industrialisasi hal tersebut sudah berubah dari pertanian ke perindustrian, baik dari industri besar industri kecil, industri rumah tangga maupun industri usaha informal yang sangat berdampak terhadap nilai- nilai kearifan lokal masyarakat setempat terutama pada masyarakat Desa Ngoro. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan: (1) gambaran umum Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto; (2) gambaran umum industrialisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto; (3) nilai-nilai kearifan lokal di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto; (4) manfaat industrialisasi bagi masyarakat Desa Ngoro; (5) dampak industrialisasi terhadap nilai- nilai kearifan lokal di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan/keajegan pengamatan, dan triangulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dengan tahap pra lapangan untuk studi eksplorasi, menyusun rancangan penelitian, dan studi eksplorasi serta dengan tahap pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Lahan yang ada di Desa digunakan sebagai pemukiman, perindustrian, perumahan, tempat usaha, pertanian, dan tempat hunian. Mata pencaharian masyarakat banyak yang menjadi karyawan perusahaan, pedagang, wirausaha atau pekerjaan lainnya. Kehidupan mereka lebih sejahtera dengan alat transportasi bagus, rumah mewah, hidup berkecukupan, pendidikan tinggi dan investasi yang banyak. Kedua, Industrialisasi di Desa Ngoro sangat berkembang pesat. Ada industri besar industri kecil, industri rumah tangga dan usaha informal. Desa Ngoro terdapat suatu kawasan industri yang bernama Ngoro Industri Persada (NIP) yang didalamnya ada kawasan Berikat atau Eksport Processing Zone (EPZ). Lahan yang digunakan adalah lahan tandus atau kering dengan air yang bagus dan masyarakat yang bisa menerima kehadiran industri. Kawasan tersebut dijadikan satu agar bisa terkontrol lebih mudah, cepat, fokus dan tertata lebih rapi. Kegiatan sosial dalam organisasi Genta (Gerakan Cinta Desa) sangat membantu kehidupan masyarakat setempat. Ketiga, Nilai-nilai kearifan lokal di Desa Ngoro dapat dillihat dari, kegiatan- kegiatan yang dilakukan di Punden/pesarean, umpak dan pohon kepo seperti tahlilan, istigosahan, selametan dan tumpengan. Kegiatan keagamaan seperti tahlilan, dibaan, khatam Al-Qur’an dan pengajian, serta kegiatan gotong-royong dengan cara membantu tetangga ketika membangun rumah, mendirikan masjid/ membantu membersihkan masjid, membantu membersihkan rumah dan membantu orang ketika kesusahan seperti, ketika orang meninggal dunia. Keempat, Manfaat adanya industrialisasi bagi masyarakat Desa Ngoro yaitu, masyarakat lebih dekat mencari pekerjaan, kehidupannya lebih terjamin dengan bekerja sebagai karyawan perusahaan, pedagang atau tempat usaha atau tempat hunian yang dikerjakannya. Sehingga, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Desa Ngoro menjadi berkurang serta kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Kelima, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Desa Ngoro menjadi luntur bahkan hilang. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang luntur yaitu, kegiatan slametan dan tumpengan di pohon kepo, punden/pesarean dan umpak, acara keleman di punden/pesarean, kegiatan keagamaan dan kegiatan gotong-royong. Sedangkan Nilai- Nilai Kearifan Lokal yang hilang yaitu, acara tandaan/tayuban. Hal tersebut terjadi karena kesibukan masyarakat yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga, kehidupan masyarakat menjadi lebih sibuk, egois, individualis dan materialistis serta membuat mata pencaharian masyarakat menjadi berubah dari pertanian ke perindustrian. Berdasarkan hasil peneliti menyarankan kepada: (1) Bagi program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pengetahuan, informasi dan referensi mengenai dampak industrialisasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal, (2) Bagi Kepala Desa Ngoro dan Perangkat Desa Ngoro agar lebih menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di Desa Ngoro, (3) Masyarakat harus pintar dalam membagi waktu antara keluarga, masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, (4) pemerintah harus memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai kearifan di sekitar industri, (5) Bagi Kawasan Industri di Ngoro Industri Persada (NIP) meningkatkan pengawasan, kepedulian dan sarana prasarana yang ada, (6) bagi pemilik industri lebih memperhatikan masyarakat di sekitarnya, (7) organisasi Genta (Gerakan Cinta Desa) lebih berinovasi dalam kegiatan sosialnya, (8) peneliti selanjutnya lebih kritis dan kreatif dalam mengamati kehidupan masyarakat
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung
No full textABSTRAK Kiswanto, Mitra Ari. 2016. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Moch. Yuhdi Batubara, SH., M.H., (II) Drs. H. Petir Pudjantoro, M.Si. Kata Kunci: Illegal Logging, Pemerintah Daerah Illegal Logging sebagai praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan serta peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Kondisi Illegal Logging yang terjadi di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, (2) Program atau kegiatan yang di kembangkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi Illegal Logging di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, (3) Efektifitas program atau kegiatan yang dikembangkan pemerintah daerah dalam menanggulangi Illegal Logging di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Dinas Kehutanan, Asisten Perhutani Campurdarat, Kapolsek Tanggunggunung, Kepala Desa Ngrejo, dan Masyarakat. Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis secara induktif yaitu penulis mengelompokkan data yang sejenis atau merupakan bagian dari masalah yang sama akan dibahas dan kemudian menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga hasil penelitian sebagai berikut. Pertama kondisi Illegal Logging di Desa Ngrejo, yaitu kerusakan lingkungan seperti (1) mengeringnya sebagian sumber air; (2) tanah longsor; (3) erosi; dan (4) meningkatnya suhu udara di wilayah Desa Ngrejo. Kedua, program atau kegiatan yang dikembangkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi Illegal Logging di Desa Ngrejo, yaitu (1) PHBM merupakan program pengelolaan hutan yang dilakukn oleh pihak Perhutani dengan masyarakat sekitar kawasan hutan; (2) operasi gabungan merupakan operasi yang dilakukan oleh pihak Perhutani yang diadakan dua kali dalam satu bulan; (3) reboisasi merupakan pemulihan hutan yang dilakukan Dinas Kehutanan maupun Perhutani dikawasan hutan yang gundul dan gersang; (4) LMDH merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat sekitar kawasan hutan yang bertujuan untuk pengelolaan hutan. Ketiga, upaya pemerintah yaitu dengan PHBM dan operasi gabungan, serta reboisasi untuk menanggulangi hutan yang gundul dan gersang. Namun efektivitas program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, yaitu belum efektif karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar hutan. Beberapa saran dari peneliti diajukan kepada beberapa pihak, yakni (1) Bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung seharusnya sosialisasi akan pentingnya hutan terhadap masyarakat kawasan hutan ditingkatkan lagi; (2) Bagi Perum Perhutani sebaiknya perlu adanya upaya yang lebih untuk melakukan patroli atau operasi gabungan di kawasan hutan; (3) Bagi Kapolsek Tanggunggunung sebaiknya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada pelaku pencurian kayu atau Illegal Logging; (4) Bagi Kepala Desa Ngrejo sebaiknya meningkatkan kerja sama antar masyarakat dengan pihak perhutani dalam mengelola kawasan hutan; (5) Bagi Masyarakat Desa Ngrejo seharusnya masyarakat mematuhi peraturan untuk menjaga kelestarian hutan
Program peduli lingkungan sampah berbuah rupiah (PPL-SBR) di Desa Karangsono Kec.Sukorejo Kab. Pasuruan
No full textABSTRACT Program peduli lingkungan sampah berbuah rupiah (PPL-SBR) di Desa Karangsono Kec.Sukorejo Kab. PasuruanWahida, Faizatul. 2016. Program peduli lingkungan sampah berbuah rupiah (PPL-SBR) di Desa Karangsono Kec.Sukorejo Kab. Pasuruan. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (1) Dr. Sri Untari, M. Si. (2). Yuniastuti, S.H., M. Pd.Kata Kunci Pengelolaan Pemilahan Sampah, PPL-SBRMasalah lingkungan yang tidak bersih dan sehat adalah karena factor sampah. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan tanpa memperdulikan dampah dari perbuatanya tersebut. Dengan masalah tersebut diwujudkan dan diimplementasikanlah program peduli lingkungan sampah berbuah rupiah (PPL-SBR) di Desa Karangsono, dengan target menghindari tumpukan sampah, dan awalnya sampah dibuang begitu saja supaya dapat diolah menjadi luaran yang bermanfaat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan berupa arsip, gambar, dan pemahaman dari hasil pengamatan, Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara, Studi dokumentasi.Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran serta warga dalam proses pengelolaan pemilahan sampah melalui PPL-SBR; (2) hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan pemilahan sampah melalui PPL-SBR; (3) apa dampak dan manfaat adanya kegiatan pengelolaan pemilahan sampah melalui PPL-SBR. Hasil penelitian pengelolaan pemilahan sampah melalui program peduli lingkungan sampah berbuah rupiah (PPL-SBR) terdapat beberapa tahapan agar sampai tujuan yang direncanakan, diantaranya: (a) tahap perencanaan pengelolaan pemilahan sampah; (b) tahap sosialisasi kegiatan pengelolaan pemilahan sampah; (c) tahap pelaksanaan pengelolaan pemilahan sampah; (d) tahap monitoring pengelolaan pemilahan sampah, dilakukan dengan dua cara yaitu pada saat pengelolaan pemilahan sampah berlangsung, dan kehadiran dari peran serta warga Desa Karangsono; dan (e) tahap evaluasi pengelolaan pemilahan sampah
Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kejahatan di Kota Malang pada Tahun 2015
No full textABSTRAK Sayekti, Putri Endah. 2016. Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kejahatan di Kota Malang pada Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs.H. Suparman Adi Winoto, S.H, M.Hum, (II) Drs.H. Moch. Yuhdi Batubara, S.H, M.H. Kata Kunci: Perlindungan anak, Anak jalanan, Lembaga perlindungan anak Perlindungan anak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban anak, yang berarti anak harus mendapatkan perlindungan dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan baik oleh negara, masyarakat, maupun orang tua tidak terkecuali anak jalanan. Karena keadaan ekonomi yang kurang dan adanya permasalahan di dalam keluarga menyebabkan banyak anak-anak yang masih di bawah umur untuk turun di jalan baik hanya untuk bekerja mencari uang demi membantu perekonomian keluarga atau menghabiskan waktunya di jalan karena sudah tidak mempunyai orang tua. Peran masyarakat dan negara juga diperlukan untuk membantu memberikan perlindungan terhadap anak-anak jalanan karena dengan usia mereka yang masih tergolong anak-anak, tidak jarang adanya perlakuan yang kurang mengenakkan terjadi bahkan hingga tindak kejahatan yang terjadi pada anak jalanan. Dengan keadaan seperti ini perlu adanya langkah-langkah dari pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak jalanan dari tindak kejahatan yaitu dengan adanya pembentukan Lembaga Perlindungan Anak yang juga merupakan peran serta dari masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus pada anak jalanan dari segala tindak kejahatan baik yang terjadi ketika anak berada di jalan atau perlakuan yang kurang baik dari orang sekitar. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah (1) mengetahui bentuk-bentuk perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang untuk melindungi anak jalanan dari tindak kejahatan; (2) mengetahui proses perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang untuk melindungi anak jalanan dari tindak kejahatan; (3) mengetahui kendala-kendala yang menghambat Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan; (4) mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang untuk menghindarkan anak-anak jalanan dari tindak kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian yang berupa paparan narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dan beberapa anak jalanan yang ada di Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan temuan data dilakukan dengan trianggulasi dan ketekunan pengamatan. Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang untuk melindungi anak jalanan dari tindak kejahatan berupa pemberian konseling terhadap korban, melakukan permintaan Visum et repertum terhadap korban, pendampingan hukum terhadap anak jalanan. Kedua, proses perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang untuk melindungi anak jalanan dari tindak kejahatan yaitu dengan tidak hanya diberikan terhadap anak jalanan yang berada di bawah binaan lembaga-lembaga peduli anak jalanan saja tetapi juga bekerja sama dengan satpol pp Kota Malang, ketika anak jalanan terkena penertiban maka akan diberi bantuan berupa penguatan mental dan memotivasi untuk tidak mencari uang di jalan. Proses pertama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang terhadap anak jalanan yang menjadi korban kasus kejahatan yaitu dengan mendatangkan psikiater anak untuk menguatkan mentalnya baru kemudian mencari penyelesaian atas kasus yang dialami baik secara kekeluargaan atau harus melaporkan ke pihak kepolisian. Ketiga, kendala-kendala yang menghambat Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yaitu (1) Kendala yang datang dari anak jalanan itu sendiri berupa banyaknya anak jalanan yang tidak mau melaporkan kasus yang dialami ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang karena banyak diantara anak jalanan tidak berani harus melaporkan kemana untuk mendapat perlindungan atas kasus yang terjadi, selain itu banyaknya anak jalanan yang tidak tahu keberadaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang, kemudian adanya ancaman dari pelaku terhadap anak-anak jalanan yang menjadi korban kejahatan; (2) Kendala yang berasal dari pemerintah daerah yaitu kurangnya penegakan dan pengawalan terhadap berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan sehingga masih banyak anak-anak jalanan yang mencari uang di jalan dan dapat membahayakan diri mereka sendiri. Keempat, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang untuk menghindarkan anak jalanan dari tindak kejahatan yaitu berupa: (1) Mengadakan sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap anak-anak jalanan mengenai bahaya kejahatan di jalan dan menghimbau kepada mereka untuk tidak berurusan dengan masalah hukum ketika sedang bekerja; (2) Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap anak jalanan guna membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan sesuai talenta yang dapat digunakan untuk bekerja di jalur yang baik
Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Malang
No full textABSTRAK Rahayu, Niken Galuh Kartika Sancaya. 2016. Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (I) Dr. Sutoyo S.H., M.Hum (II) Drs. Ketut Diara Astawa, M.Si Kata Kunci: peran, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya menjadi perhatian banyak kalangan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dibentuk berdasarkan PERKAP No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, untuk menangani para korban, saksi dan tersangka yang melibatkan perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tindakan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam menangangi kasus kekerasan terhadap permpuan dan anak; (2) faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) hambatan yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan (UPPA); (4) upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, dimulai dari tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, tindakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam menanganis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu penerimaan korban, konseling, dan tahap penyidikan. Kedua, faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu (1) saling ejek antar teman; (2) faktor ekonomi yang kurang; (3) masalah keluarga/perceraian; (4) pelecehan seksual; (5) kurang komuniasi; (6) perselingkuhan suami/istri. Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yaitu: (1) pemanggilan saksi dan tersangka; (2) pelaksanaan pemberian konseling; (3) korban dan saksi yang kurang kooperatif dalam proses penyidikan. Keempat, upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam mengatasi hambatan yaitu: (1) membuat surat perintah penjemputan untuk saksi atau tersangka yang enggan memenuhi panggilan; (2) anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang sedang berada ditempat bisa melakukan konseling kepada korban yang melapor; (3) bekerjasama dengan psikolog untuk membantu korban sekaligus mendamping korban. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan saran/rekomendasi kepada UPPA sebaiknya konseling dilakukan oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, karena seorang korban kekerasan membutuhkan perlakukan khusus apalagi jika korbannya masih dibawah umur. Anggota UPPA diharapkan lebih ramah dengan korban yang masih dibawah umur ketika proses penyidikan, karena korban yang masih dibawah umur masih butuh pendampingan. ABSTRACT Rahayu, NikenGaluhKartikaSancaya. 2016. The Role of Women and Children Protection Units (UPPA)in Handling Cases of Violence Against Women and Children in Malang City. Essay, Department of Law and Citizenship, Faculty of Social Science, State University of Malang. Academic Adviser :(I) Dr. Sutoyo S.H., M.Hum (II) Drs. KetutDiaraAstawa, M.Si Key Word : Role, Women and Children Protection Units, violence against women and children (UPPA). The increasing number of violence against women and children, certainly, have attracted many people’s attention. The Women and Children Protection Units (UPPA) has been formed based on PERKAP No.10, 2007, about the organization and working procedures of Women and Children Protection Units, for handling the victims, witnesses, and suspects involving women and children. This study aims to describe (1) actions taken by Women and Children Protection Units (UPPA) in handling cases of violence against women and children; (2) driving factors behind violence against women and children; (3) obstacles faced by women and child protection units (UPPA); (4) the efforts made by Women and Children Protection Units in overcoming the existing obstacles. This study uses a qualitative approach, with a descriptive study. Data collection is done by using observation techniques, interviews, and documentation. Research data in the form of documentation and interviews taken from some informants , which are members of women and children protection units (UPPA). Data analysis activities is using an interactive model, starting from (1) data reduction; (2) data presentation; (3) conclusion. Based on the result of the data analysis, four conclusions derived from the following results. First, Women and Children Protection Units (UPPA) action in dealing cases of violence against women and children, which are accepting victims, counseling, and investigation.Second, driving factors that lead to violence against women and children are: (1) mutual insults between friends; (2) economic factors; (3) family issues/divorce; (4) sexual harassment; (5) lack of communication; (6) infidelity. Third, obstacles faced by women and child protection units (UPPA), which are: (1) summoning witnesses and suspects; (2) counseling implementation; (3) victims and witnesses are uncooperative enough in investigation process..Fourth, the efforts made by Women and Children Protection Units in overcoming the existing obstacles, which are: (1) create a warrant pickup for witnesses or suspects who are reluctant to meet the call; (2) members of Women and Children Protection Unit ( UPPA ) that are in place could do counseling to victims who report; (3) in collaboration with psychologists to help victims as well as accompanying the victim. From these results, researchers suggesting/recommend to UPPA that counseling need to be done by the experts, as a victim of violence requires special treatment , especially if the victim is under age. UPPA members are expected to be more friendly with the victim who was a minor when the investigation process, because the victim is under age still need assistance
Perwujudan Semboyan Hurub Hambangun Praja Dalam Pembangunan Masyarakat Kabupaten Blitar
No full textABSTRAK Nadhiroh, Laelatun. Perwujudan Semboyan Hurub Hambangun Praja Dalam Pembangunan Masyarakat Kabupaten Blitar, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Univeritas Negeri malang. Pembimbing (1) Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si (2) Drs. Ketut Diara Astawa, S.H, M.Si Kata Kunci: Semboyan, Hurub Hambangun Praja, Pembangunan Mayarakat Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama di suatu wilayah tertentu. Masyarakat di suatu wilayah harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat lainnya, mereka harus saling bekerjasama untuk membangun suatu daerah atau tempat dimana mereka tinggal. Tujuan pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut menuju masyarakat yang sejahtera bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Usaha pembangunan perlu dilaksanakan secara bertahap dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Pembangunan dalam suatu daerah tentunya mempunyai pedoman dalam mewujudkannya seperti semboyan Kabupaten Blitar yaitu “Hurub Hambangun Praja” sebagai pedoman dalam penyemanagt pembangunan daerah di Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) sejarah semboyan Hurub Hambangun Praja; (2) makna semboyan Hurub Hambangun Praja; (3) perwujudan semboyah hurub Hambangun Praja dalam pembangunan masyarakat di kabupaten BLitar; (4) kendala untuk mewujudkan semboyan Hurub Hambangun Praja di kabupaten Blitar; (5) cara mengatasi hambatan dalam mewujudkan semboyan Hurub Hambangun Praja di kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa hasil dokumentasi dan wawancara dengan berbagai macam informan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dinas Pendidikan kabupaten Blitar dan Disporbudpar Kabupaten Blitar. Kegiatan analisis data dengan menggunakan analisis interaktif, dimulai dari tahap 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil temuan penelitian pertama menunjukkan bahwa Hurub Hambangun Praja merupakan sebuah semboyan di Kabupaten Blitar. tujuan semboyan tersebut untuk memotivasi masyarakat agar terus berusaha untuk pembangunan bangsa yang dimulai dari daerah terlebih dahulu. Seperti sejarah Hurub Hambangu Praja tercetus karena pengamatan dari seorang dalang bahwa masyarakat kabupaten Blitar memiliki kecerdasan sehingga masyarakat. Telihat dari kecerdasan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Blitar mampu untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang dimulai dari pembangunan daerah dengan berbagai usaha. Kedua, Hurub Hambangun Praja mempunyai arti sebagai semboyan atau moto Kabupaten Blitar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. “Hurub” dalam bahasa jawa itu artinya Urub (membara), “Hambangun” juga mempunyai arti jawa ambangun (membangun), dan “Praja” mempunyai arti jawa kerajaan (Negara). “Semangat membangun negri” itulah makna dari semboyan “Hurub Hambangun Praja” yang sampai saat ini menjadi pedoman Kabupaten Blitar agar tetap semangat dalam memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakatnya. Dengan semboyan Hurub Hambangun Praja baik pemerintah maupun warga Blitar selalu mengupayakan bagaimana cara agar daerah yang kita tinggali ini menjadi daerah yang makmur dan sejahtera. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian untuk mewujudkan semboyan Hurub Hambangun Praja pemerintah juga bekerjasama dengan masyarakat melalui musyaawarah terlebih dahulu untuk menampung aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Selain itu untuk mweujudkan semboyan Hurub Hambangun Praja program-program yang akan dilaksanakan melalui berlandaskan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Blitar untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan masyarakat yang yang mendasar antara lain : (1) Bidang Pengentasan Kemiskinan (2) Bidang Pendidikan (3) Bidang Kesehatan (4) Bidang Budaya. Keempat, kendala dalam mewujudkan semboyan hurub Hambangun Praja misalnya dalam pengentasan kemiskinan yaitu Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sehingga pendapatan perkapita menurun. Dalam bidang pendidikan Kendala dalam pendidikan masih kurang meratanya tenaga pendidik dan kurangnya partispasi masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Blitar. Dalam bidang Budaya Para pemuda saat ini yang kurang tertarik pada kebudayaan daerah. Kelima, solusi dalam mewujudkan semboyan Hurub Hambangun Praja di Kabupaten Blitar antara lain dalam bidang pendidikan mempermudah akses berupa sarana dan prasarana peserta didik untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Blitar, kemudian dengan cara meningkatkan mutu pendidik dan menigkatkan sarana prasarana sekolah dan kerjasama dengan USAID (United States Agency for International Development) untuk penanganan pemerataan guru. Dalam bidang budaya Solusi dalam bidang budaya pemerintah mempunyai program seperti latihan kesenian secara gratis dan pementasan budaya secara periodik setiap 35 hari sekali. ABSTRACT Nadhiroh, Laelatun. The Embodiment of Hurub Hambangun Praja In Developing Blitar District Community Study Program of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, State University of Malang. Supervisor (1) Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si (2) Drs. Ketut Diara Astawa, S.H, M.Si Key words: Motto, Hurub Hambangun Praja, Community Building Communities are groups of people who live and work in a certain area. People in such areas should have good social relationships with other people, they must work together to build a region or a place in which they live. The development objective is an attempt to improve the welfare of people in the region towards a prosperous society free from corruption, collusion, and nepotism. Development efforts need to be implemented gradually and balanced and directed so that the development that takes place in each area is in accordance with the priorities and potentials. Development in a region must have guidelines in realizing the watchwords of Blitar district ie "Hurub Hambangun Praja" as a guideline for local development in Blitar. This study aims to describe (1) the history of the Hurub Hambangun Praja motto; (2) the meaning of the motto Hurub Hambangun Praja; (3) the embodiment of motto hurub Hambangun Praja in community development in Blitar district; (4) obstacles to realizing the motto Hurub Hambangun Praja in Blitar district; (5) how to overcome obstacles in realizing the motto Hurub Hambangun Praja in Blitar district. This study used a qualitative approach with descriptive research type. The data collection was done by interview, and documentation. The research data was in the form of documentation and the results of interviews with various informants namely Development Planning Agency of Blitar district, Blitar District Health Office, Blitar District Education Office and Disporbudpar of Blitar district. Activity of data analysis was carried out by using interactive analysis, starting from step 1) data reduction, 2) data delivery, 3) conclusion or verification of data. The first findings of the study showed that Hurub Hambangun Praja is a motto in Blitar district. The objective of this motto is to motivate the community to continue to strive for the development of the nation that started from regions. As the history of Hurub Hambangu Praja was sparked by the observation of a puppeteer that the community of Blitar district has the intelligence. Seen from the intelligence of the community thus it can be concluded that the community of Blitar are able to achieve the nation's development that starts from regional development with a variety of businesses. Second, Hurub Hambangun Praja has a meaning as a slogan or motto by Blitar district to build a prosperous society. "Hurub" in the Java language means Urub (burning), "Hambangun" also have Javanese meaning ambangun (building), and "Praja" has the meaning kingdom (Country). "The spirit of building a country" that is the meaning of the slogan "Hurub Hambangun Praja" which until now has become the guideline of Blitar district to keep the spirit in promoting the area as well as the welfare of its people. With the motto Hurub Hambangun Praja both the government and citizens of Blitar always strive to how well so that regions we live in are becoming prosperous regions. Third, based on the results of research to realize the motto Hurub Hambangun Praja the government is also working with the community through deliberation beforehand to accommodate the aspirations of the people for the development focusing on public welfare in the future. In addition, to realize the motto of Hurub Hambangun Praja programs that will be implemented are based on the vision and mission of the Regent of Blitar district for the welfare of the community. Community development efforts that are fundamental, are among others: (1) Field of Poverty Reduction (2) Field of Education (3) Health Sector (4) Cultural Sector. Fourth, difficulties in realizing the motto of hurub Hambangun Praja for example in poverty reduction is the high levels of unemployment thus per capita income is declining. In the field of education the obstacle is the inequality spread of education of teachers and the lack of public participation to education in Blitar district. In the field of Culture Youths today are less interested in local culture. Fifth, the solution in realizing the motto of Hurub Hambangun Praja in Blitar district, are among others in the field of education is to make easier access to facilities and infrastructure by the learners to pursue education in Blitar district, then by improving the quality of teachers and improving school infrastructure and cooperation with USAID (United States Agency for International Development) for the handling of equal distribution of teachers. In the field of culture solution in the field of culture the government has training programs for free and cultural performances periodically every 35 days