SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai Media Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat di Kota Blitar
No full textABSTRACT Nindarianti.2016.Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai Media Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat di Kota Blitar. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si (II) Dr. Sri Untari, M.Si.Kata kunci: Perpustakaan Proklamator Bung Karno, media pendidikan, nilai- nilai PancasilaPerpustakaan Proklamator Bung Karno merupakan salah satu perpustakaan umum yang berada di Kota Blitar. Perpustakaan merupakan salah satu media pendukung dalam dunia pendidikan. Bung Karno sebagai salah satu tokoh sejarah dan penggagas nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah inspirasi dalam pendirian Perpustakaan ini. Negara dibangun atas landasan Pancasila. Nilai Pancasila menjadi sumber nilai tertinggi bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dipandang penting bagi Negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu dipupuk dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka dapat menerapkan dan mewariskan keperibadian yang berlandaskan kepada Pancasila. Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai perpustakaan yang berada di sekitar Kota Blitar memiliki fungsi sebagai sarana rekreasi dan edukasi. Perpustakaan ini memiliki banyak pengunjung setiap bulannya. Dengan potensi ini peneliti mencoba menganalisa tentang peranan Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai media pendidikan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di kota Blitar.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup a) sejarah berdirinya Perpustakaan Proklamator Bung Karno; b) pengelolaan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Karno; c) ragam buku yang relevan dengan nilsi- nilai Pancasila; d) penggunaan buku yang terdapat di Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai media pendidikan niali- nilai Pancasila.Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, study dokumentasi dan observasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia, yaitu peneliti sendiri.Subyek penelitian ini adalah ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama, petugas Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan pengunjung Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan kegiatan trianggulasi data. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. (1) penggagas utama berdirinya Perpustakaan Proklamator Bung Karno adalah walikota Blitar yaitu Bapak Djarot Saiful Hidayat. Latar belakang pendirian Perpustakaan Proklamator Bung Karno adalah a) aspek historis; b) aspek ideologis; c) aspek empiris. (2) pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) ragam buku yang relevan dengan Pancasila di Perpustakaan Proklamator Bung Karno bervariasi menurut subyeknya, baik yang terdapat di koleksi umum, khusus, langka, referensi, sekunder maupun anak dan remaja. Perpustakaan ini memiliki banyak buku terkait dengan Pancasila. (4)penggunaan buku yang terdapat di Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai media pendidikan nilai-nilai Pancasila yaitu a) observasi, b) referensi dalam mengerjakan tugas, c) pengkajian sejarah, d) sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan terkait dengan Pancasila. Sehingga masyarakat memperoleh manfaat sebagai berikut; a) menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila; b) membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila; c) membantu individu untuk mencintai Indonesia; d) agar individu dapat berlaku sesuai isi butir- butir Pancasila; e) individu dapat mengamalkan Pancasila disegala situasi; f) sebagai pedoman menjadi warga negara yang baik; g) untuk memaham ideologi bangsa Indonesia; h) membangun karakter warga negara yang bermartabat; i) mewujudkan kehidupan yang bermoral. penggunaan buku sebagai media pendidikan nilai- nilai Pancasila antara lain sebagai berikut: a) observasi; b) referensi; c) pengkajian sejarah; d) sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang Pancasila. Sehingga Perpustakaan ini memiliki peranan sebagai media pendidikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian sebaiknya pihak Perpustakaan Proklamator Bung Karno selalu menambah koleksi-koleksinya dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pancasila
DINAMIKA GOTONG ROYONG DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT SAMIN DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO
No full textABSTRACT DINAMIKA GOTONG ROYONG DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT SAMIN DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO DYNAMICS OF MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS OF THE SAMIN PEOPLE IN MARGOMULYO VILLAGE MARGOMULYO SUBDISTRIC BOJONEGORO REGENCYRahman Mukhti, Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si, Drs. Petir Pudjantoro, M.SiJurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, IndonesiaJalan Semarang No. 5, Malang, 65144 E-mail: [email protected]: Kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia mengedepankan nilai – nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi. Sikap gotong - royong merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan nilai – nilai Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai budaya yang digali dari nilai – nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Selain itu Pancasila menjadi pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dalam berbangsa dan bernegara masyarakat harus mengurangi individualis dalam kehidupan dimasyarkat. Semula mempunyai sifat kewajiban timbal balik diantara semua orang – orang yang saling mengenal dan saling membutuhkan sifat timbal balik ini merupakan sifat yang murni, mereka tidak mengakui adanya perbedaan tingkat sosial maupun tingkat ekonomi. Tetapi nilai gotong – royong dilakukan di lingkungan Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat Samin memperlihatkan sikap gotong royong yang dilakukan dalam kehidupan sehari – hari seperti barter, tolong – menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana nilai gotong-royong yang terdapat Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana dinamika nilai gotong-royong yang terjadi pada Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro? (3) Apa upaya-upaya pelestarian nilai gotong-royong yang dilakukan oleh Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan nilai gotong-royong yang terdapat Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, (2) Untuk menjelaskan dinamika nilai gotong-royong yang terjadi pada Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, (3) Untuk menjelaskan Apa upaya-upaya pelestarian nilai gotong-royong yang dilakukan oleh Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.Penelitian mengenai “Dinamika Gotong Royong Dalam Adat Istiadat Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif desriptif ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif . Lokasi penelitian berada di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, peristiwa dan dokumentasi. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses atau langkah-langkah analisis data dalam penelitian mengggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Pengecekan keabsahan temuan adalah usaha untuk meningkatkan derajat keabsahan data. Terdapat dua langkah untuk meningkatkan derajat keabsahan data yaitu: (1) Ketekunan pengamatan; (2) Triangulasi.Tahap penelitian ada tiga yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan lapangan, tahap penyelesaian.Hasil Penelitian menjelaskan bahwa, Nilai gotong-royong yang terdapat Masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro: (1) nilai tolong-menolong, (2) nilai kekeluargaan. kegiatan gotong-royong pemasangan paving sangat mencerminkan rasa kebersamaan antar warga Samin yang saling bantu membantu tanpa memikirkan pengeluaran yang mereka keluarkan seperti uang, tenaga, maupun waktu. Untuk Masyarakat Samin yang mampu finansial dengan adanya kegiatan gotong-royong sedikit menghemat biaya pengeluaran seperti membuat rumah, menanam padi, atau acara pernikahan. Dinamika yang ada dimasyarakat Samin Dusun Jepang, mereka sedikit terpengaruh oleh masyarakat lain yang meminta upah dalam bekerja seperti mencangkul di sawah lebih dari tiga hari berturut-turut, sebab kebutahan hidup yang meningkat pada Masyarakat Samin menjadikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upaya-upaya pelestarian nilai gotong – royong yang dilakukan oleh Masyarakat Samin Melestarikan nilai gotong-royong dalam Masyarakat Samin perlu dilakukan agar kegiatan tersebut tidak hilang dengan menamkan nilai kebersamaan dan saling memiliki antar warga Samin. Seseorang yang tidak mengikuti kegiatan gotong-royong dengan sengaja atau menghasut orang untuk tidak melakukan gotong-royong maka akan dikenakan sanksi seperti dikeluarkan dan dikucilkanNilai gotong royong yang terdapat di Masyarakat Samin Dusu Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro terdapat perubahan, seperti contoh dahulu masyarakat Samin membajak sawah dengan Lembu secara Gotong-royong namun saat ini sudah banyak yang menggunakan traktor.Masyarakat Samin selalu konsisten untuk melaksanakan dan melestarikan kegiatan gotong-royong yang seiring dengan perkembang zaman. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan kegiatan gotong-royong Masyarakat Samin mendapat apresiasi pemerintah karena merupakan kebudayaan masyarakat setempat yang harus diinvestarisasi dan didokumentasi selanjutnya dikaji dan dikembangkan sehingga dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya.Kata Kunci : Dinamika, Gotong Royong Dalam Adat Istiadat Masyarakat SaminABSTRACT Daily life - the people of Indonesia emphasizes the value - high social value. Attitude gotong - royong is one activity that reflects the values - values of Pancasila. Pancasila is a cultural value system that is excavated from values - cultural values of the Indonesian nation. In addition Pancasila become a way of life in the nation. In the nation and the state must reduce the individualist society in dimasyarkat life. Initially have the nature of reciprocal obligations among all people - people who know each other and need each other reciprocal nature of a pure nature, they do not recognize the existence of differences in the level of social and economic levels. But the value of gotong - royong do in the neighborhood Samin community in Japan Hamlet, Village Margomulyo, District Margomulyo, Bojonegoro. Samin community showed an attitude of mutual cooperation were conducted in daily life - a day like barter, please - help in meeting the needs of daily life - today. The formulation of the problem in this research are: (1) How is the value of mutual assistance contained in the hamlet Japan Society Samin, Margomulyo Village, District Margomulyo, Bojonegoro? (2) How do the dynamics of mutual assistance, which occurred in the hamlet Samin community in Japan, Margomulyo Village, District Margomulyo, Bojonegoro? (3) What conservation efforts of mutual assistance conducted by the Japan Society Samin in Hamlet, Village Margomulyo, District Margomulyo, Bojonegoro?The purpose of this study are : ( 1 ) To explain the principle of mutual assistance contained Samin community in Hamlet Japan , Village Margomulyo , District Margomulyo , Bojonegoro , ( 2 ) To describe the dynamics of mutual assistance, which occurred in Samin community in Hamlet Japan Village Margomulyo , District Margomulyo , Bojonegoro , ( 3 ) To explain what conservation efforts of mutual assistance conducted by the Japan Society Samin in Hamlet , Village Margomulyo , District Margomulyo , Bojonegoro.Research on "The Dynamics of the Mutual Cooperation In Customs of Japan Society Samin in Hamlet, Village Margomulyo, District Margomulyo, Bojonegoro" uses a qualitative approach. While the kind of research that I use is descriptive qualitative research. Desriptif Qualitative research is part of a qualitative study. The research location is in Japan Hamlet Village Margomulyo Margomulyo District of Bojonegoro. Sources of data in this study is an informant, events and documentation. Data Collection Techniques using observation, interviews, and documentation. Processes or steps use traditional data analysis data reduction, data presentation and conclusion Checking the validity of the findings is an attempt to increase the degree of validity of the data. There are two steps to increase the degree of validity of the data, namely: (1) Perseverance observation; (2) there are three, namely Triangulasi.Tahap research study preparation phase, the implementation phase, and reporting phase. Pre-stage pitch, field implementation stage, the stage of completion.Research explains that, value mutual assistance contained in the hamlet Japan Society Samin, Margomulyo Village, District Margomulyo, Bojonegoro: (1) the value of mutual help, (2) the value of family. gotong-royong installation of paving strongly reflect a sense of togetherness among the people who help each Samin without thinking that they incur expenses such as money, power, and time. For Samin community that is able financially to the gotong-royong activity slightly save on capital expenses such as building houses, planting rice, or weddings. The dynamics of society Hamlet Samin Japan, they are little affected by other people who ask for wages in work such as hoeing in the fields of more than three days in a row, because kebutahan rising living on Samin community money to make ends meet. Measures to preserve the value of gotong - royong were conducted by the Society Samin Preserve the value of mutual assistance in Samin community needs to be done so that these activities do not disappear with menamkan value of togetherness and belonging among residents Samin. Someone who does not take part in a joint effort with intentionally or inciting people not to do gotong-royong it will be penalized as excluded and ostracizedValue mutual assistance contained in the Community Samin Dusu Japan , Margomulyo Village , District Margomulyo , Bojonegoro there are changes , such as the first example of Samin community in plowing fields with ox Mutual assistance but now many are using tractors . Samin community is always consistent to implement and preserve the gotong-royong activities are in line with the developments of the times. Bojonegoro Regency Government expected gotong-royong activities Samin community gets the government's appreciation for the local culture should be documented diinvestarisasi and further studied and developed that can benefit future generations
Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Bola Online
No full textABSTRAK Sahroni, Muhammad Mas’ud. 2016. Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Bola Online, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. Sutoyo, S.H, M.Hum, (II) Yuniastuti, S.H, M.Pd. Kata Kunci : peran polisi, tindak pidana, judi bola online Perkembangan zaman di era globalisasi ini berpengaruh pada kemajuan teknologi. Salah satu teknologi yang diciptakan oleh kemajuan ini adalah jaringan internet. Internet yang seharusnya digunakan pada hal-hal positif, ternyata telah disalahgunakan oleh beberapa pihak. Bentuk penyalahgunaan internet salah satunya adalah untuk judi bola online. Judi bola online merupakan tindak pidana yang merugikan bagi masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma-norma dalam masyarakat, sehingga harus diberantas. Karena berbasis online, judi ini dapat ditangani oleh pihak yang berkompeten dalam media internet dan berwenang untuk menangani kasus tindak pidana yaitu petugas kantor kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi tindak pidana judi bola online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang melakukan judi bola online, (2) dampak melakukan judi bola online, (3) peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi tindak pidana judi bola online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data (pemilihan data), penyajian data, verifikasi data (pengujian kebenaran). Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan penelitian, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan member check. Hasil penelitian ini pertama, latar belakang melakukan judi bola online, yaitu (1) harapan untuk selalu menang, (2) malas bekerja, (3) tuntutan hidup, (4) rendahnya tingkat pendidikan, (5) hiburan, (6) pengaruh lingkungan, (7) rendahnya tingkat ekonomi. Kedua, dampak dari melakukan judi bola online, antara lain: (1) meningkatnya angka kriminalitas lainnya, (2) munculnya masalah dalam masyarakat seperti merasa hidupnya tidak tentram dan merusak kehidupan keluarga atau rumah tangga yang semula hidup bahagia menjadi berantakan atau tidak harmonis dan berujung pada perceraian. Ketiga, peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi tindak pidana judi bola online, yaitu: upaya preemtif merupakan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, upaya preventif merupakan upaya pencegahan, antara lain melakukan cyber patrol dan pemasangan spanduk, upaya represif merupakan upaya penindakan, antara lain: (1) penyelidikan, (2) penangkapan dan penahanan, (3) penyidikan, (4) menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk tahap penuntutan
Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Raya di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang tahun 2015
No full textABSTRACT Saidi, Mohammad Ridwan. 2016. Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Raya di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang tahun 2015. Skripsi, Jurusan Hukum dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si (II) Yuniastuti, S.H, M.Pd Kata Kunci: Partisipasi Politik, Mahasiswa, Pemilu Raya Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang atau yang biasa disebut Pemilu Raya FIS UM merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin Organisasi Pemerintahan Mahasiswa. Pemilu Raya ini terjadi pada tingkat Fakultas dan tingkat Universitas. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Pemilu Raya di Fakultas Ilmu Sosial mengalami penurunan tingkat partisipasi politik secara aktif. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan untuk membahas tentang partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu Raya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal, yaitu: (1) proses pelaksanaan Pemilu Raya di FIS UM tahun 2015, (2) bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu Raya FIS UM tahun 2015, dan (3) faktor penunjang dan penghambat partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu Raya FIS UM tahun 2015. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang berupa paparan data didapatkan dari penelitian ex post facto. Artinya yaitu, penelitian yang dilakukan setelah kejadian itu terjadi, pengambilan datanya dengan cara wawancara dan pemanfaatan dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia, yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan kegiatan trianggulasi data. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan sebagai berikut. Pertama, proses pelaksanaan Pemilu Raya FIS UM tahun 2015 terdapat kegiatan pendaftaran kandidat pemimpin pada Lembaga Eksekutif Fakultas dan kandidat anggota Lembaga Legislatif Fakultas, terdapat calon tunggal pada kandidat pemimpin BEM FIS, HMJ Geografi, dan HMJ HKn serta HMPS P.IPS. Selanjutnya dilakukan dengan kegiatan kampanye, hari tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan serah terima jabatan (pelantikan). Kedua, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dalam Pemilu Raya UM tahun 2015 yaitu: menggunakan hak pilih, salah satu tim sukses calon Bupati HMJ Geografi melakukan lobbying dengan beberapa mahasiswa jurusan Geografi secara non formal, tidak ada kegiatan organisasi dan mencari koneksi, melakukan tindakan kekerasan dengan mencari perhatian seluruh mahasiswa FIS pada proses pendaftaran. Ketiga, faktor penunjang dan faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu Raya FIS UM tahun 2015 meliputi: (a) faktor penunjang partisipasi politik mahasiswa FIS adalah beberapa mahasiswa yang memiliki sikap peduli terhadap organisasi kemahasiswaan dan dukungan dari pihak birokrasi FIS UM berupa fasilitas-fasilitas untuk menyukseskan kegiatan tersebut, (b) faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU FIS masih kurang, terdapat mahasiswa yang masih mementingkan golongan untuk menguasai jabatan pemimpin pada Lembaga Eksekutif Fakultas dan terdapat calon tunggal pada kandidat dari beberapa Lembaga Eksekutif Fakultas. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat saran yang diajukan kepada (1) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial harus memiliki sikap yang haus akan informasi, kerena dengan adanya informasi tentang apapun yang berkaitan dengan kehidupan kampus akan menambah wawasan dan meningkatakan rasa peduli terhadap setiap kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan; (2) Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial yang akan datang memberikan sosialisasi lebih menarik dan lebih banyak lagi; (3) Birokrasi Fakultas Ilmu Sosial mewajibkan mahasiswa untuk ikut aktif dalam kegiatan Pemilu Raya FIS UM pada tahun-tahun berikutnya; (4) Universitas Negeri Malang bagian kemahasiswaan dibawah kepemimpinan Wakil Rektor III seyogyanya membuat peraturan terbaru tentang organisasi kemahasiswaan di UM dan membuat keputusan bersama untuk melaksanakan pemilihan dengan menggunakan kecanggihan eklekronik (e-voting) untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa serta efisiensi tenaga dan waktu
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur
No full textABSTRAK Hayatillah, Annaka Sukma. 2016. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si, (2) Yuniastuti, S.H, M.Pd Kata kunci: Pertimbangan, Hakim, Dispensasi, Perkawinan di bawah umur. Suatu perkawinan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pihak atau pelaku perkawinan yang belum memenuhi batas umur sesuai dengan undang-undang no 1 Tahun 1974 diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan/pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Kenyataan di lapangan masih banyak yang mengajukan permohonan dispensasiperkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kraksaanyaitutahun 2012 sebanyak90perkara, tahun 2013 sebanyak88perkara, dantahun 2014 sebanyak 95perkara.Oleh karena itu, pengadilan sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, dimana hakim sebagai pembuat keputusan haruslah memiliki pertimbangan dan bertindak lebih bijaksana sertaberhati-hati, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) fenomena perkawinan dibawah umur di Kraksaan Kabupaten Probolinggo; (2) prosedur permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama; (3) pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cross check data untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dokumentasi dan hasil wawancara serta hasil wawancara antar subjek penelitian. Diperolehtigakesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, maraknya perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor khususnya di Kabupaten Probolinggo menjadikan angka perkawinan dibawah umur setiap tahunnya tidak mengalami penurunan. Kedua, Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama pada dasarnya, hampir memiliki tahapan yang sama meskipun jenis perkaranya berbeda. Ketiga, Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan itu melihat 2 (dua) aspek yaitu (1) pertimbangan tentang duduk perkara yang meliputi (a) alasan pengajuan permohonan diterima antara lain anak perempuan yang dimohonkan dispensasi sudah hamil di luar nikah;anak yang dimohonkan dispensasi sudah menjalin cinta sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi; anak perempuan yang dimohonkan dispensasi sudah melahirkan anak karena hubungan di luar nikah; (b) keterangan para pihak sesuai fakta; (c) alat bukti yang diajukan relevan. (2) Pertimbangan tentang hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian ini antaralain;(1) Bagi Hakimdalam proses pemeriksaan di persidangan harus memeriksa alat-alat bukti yang relevan dengan permohonan pemohon agar kebenaran yang terungkap dari keterangan para pihak di persidangan dapat dibuktikan secara pasti; Hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi perkawinan dibawah umur yang diajukan kepadanya harus mencantumkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara dispensasi perkawinan yang digunakan sebagai dasar putusan agar putusannya tidak cacat. (2) Bagi Orang tua harusnya memikirkan masa depan si anak, dengan menyekolahkan anak dengan menempuh pendidikan selama 12 tahun; menasehati anak agar tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. (3) Bagi Remaja harusnya lebih mengutamakan pendidikan agar cita-cita yang diimpikan dapat terwujud dan memiliki pengetahuan yang luas; menghindari pergaulan yang menyimpang dari norma. (4) Bagi Masyarakat harusnya tidak mendukung adanya perkawinan dibawah umur, menegur dan menasehati orang tua yang tidak memiliki pengetahuan lebih mengenai perkawinan
Sinergitas Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
No full textABSTRACT Erlinasari, Intan. 2016. Sinergitas Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) danPemerintah Desa di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, JurusanHukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universita NegeriMalang. Pembimbing: (I) Drs. H. Suparman Adi Winoto, S.H, M.Hum. (II)Drs. H. Petir Pudjantoro, M.SiKata Kunci: Sinergitas, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, DesaDalam rangka keberhasilan Pemerintahan Desa baik dibidang pembangunan,pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan sinergitas yang utuhdan berkesinambungan di antara Kepala Desa, perangkat desa dan BPD, hal itudilakukan agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan semakin berdayaguna. Hubungan BPD dengan Kepala Desa adalah sebagai mitra kerja. Dimana BPDdan Kepala Desa harus melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sehinggaterciptalah sinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tetapi dalammewujudkan hubungan yang bersinergi selalu ditemui kendala, terkadang KepalaDesa tidak transparan dengan BPD. Atau sebaliknya, BPD selalu mengatasnamakankepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan: (1)sinergitas Pemerintah Desa dan BPD dalam membahas dan menyepakati PeraturanDesa di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan; (2) sinergitasPemerintah Desa dan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatdi Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan; (3) sinergitas PemerintahDesa dan BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan desa dan kinerja KepalaDesa di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yangdigunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulandata yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menjagakeabsahan data, dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan/keajeganpengamatan, triangulasi data, dan member check. Kegiatan analisis data dimulaidengan tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian untukmengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.Serta, tahap penyelesaian laporan penelitian untuk mengolah data yang telahdiperoleh dan dianalisis secara sistematis.Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.Pertama, Sinergitas antara Pemerintah Desa Manaruwi dan BPD dalam membahasdan menyepakati Peraturan Desa tercermin dari kerjasama Pemerintah DesaManaruwi dan BPD dalam membuat rancangan mengenai Peraturan Desa. RancanganPeraturan Desa disusun baik oleh Pemerintah Desa atau oleh BPD. Pemerintah Desadan BPD kemudian mengadakan rapat dengan mengundang para tokoh masyarakat iidan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Bila RancanganPeraturan Desa disetujui bersama, selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Desa yangbaru. Setiap pengambilan keputusan antara BPD dan Pemerintah Desa selalu denganjalan musyawarah guna mencapai kata mufakat.Kedua, Sinergitas antara Pemerintah Desa Manaruwi dengan BPD dalammenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Manaruwi tercermin darikerjsama melalui penyaluran aspirasi masyarakat saat ada acara Yasinan dan saatberkumpul di Pos Kamling dan kegiatan kerjabakti. Setelah aspirasi tertampungkewajiban BPD menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada Pemerintah DesaManaruwi. BPD dan Pemerintah Desa Manaruwi melaksanakan Musrenbangdes(Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) guna membahas dan menindaklanjutiaspirasi masyarakat.Ketiga, Sinergitas antara Pemerintah Desa Manaruwi dan BPD dalammelakukan pengawasan pembangunan desa dan kinerja Kepala Desa tercermin daripengawasan terhadap Peraturan Pemerintah Desa, Keputusan Kepala Desa, danAPBDesa. BPD dan Pemerintah Desa mengadakan rapat atau musyawarah sebelummelaksanakan program pembangunan desa agar program bisa dilaksanakan denganbaik. BPD memberikan teguran ke Pemerintah Desa Manaruwi bila melakukankesalahan.Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada: (1) BagiPemerintah Desa Manaruwi hendaknya lebih transparan perihal laporan Akhir MasaJabatan Kepala Desa dan Akhir Tahun Anggaran, serta sebaiknya Pemerintah Desamenambah intensitas pertemuan dengan BPD dengan mengadakan rapat agar selaluterjalin kerjasama dengan baik dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa; (2) BagiBPD Desa Manaruwi hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bersama dari padamementingkan kepentingan pribadinya; (3) Bagi Masyarakat hendaknya lebih terbukadan tidak canggung dalam menyampaikan segala kehedaknya kepada BPD Desa Manaruwi agar apa yang dikehendaki oleh masyarakat juga segera direalisasikan
Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Mata Pelajaran PPKn untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Materi Perkembangan Demokrasi di Indonesia pada Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Singosari Malang
No full textPendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang diharapkan mampu mengefektifkan proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. Dengan pembelajaran CTL, siswa akan bekerja dan mengalami bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa semata sehingga pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, salah satu hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran PPKn adalah mengenai model pembelajaran yang tidak efektif. Untuk mengatasinya, peneliti menggunakan pendekatan pembelajaran CTL untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran PPKn, yaitu mampu memahami materi perkembangan demokrasi di Indonesia kelas XI di SMK muhammadiyah 3 Singosari. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran PPKn materi perkembangan demokrasi di Indonesia pada siswa kelas XI Multimedia SMK Muhammadiyah 3 Singosari Kabupaten Malang. (2) mengetahui peningkatan pemahaman siswa melalui pendekatan CTL dalam materi perkembangan demokrasi di Indonesia pada pelajaran PPKn kelas XI Multimedia SMK Muhammadiyah 3 Singosari Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Setiap siklus dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas XI Multimedia SMK Muhammadiyah 3 Singosari tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 39 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan CTL dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi perkembangan demokrasi di Indonesia pada siswa kelas XI Multimedia. Peningkatan ini dapat dilihat pada rerata evaluasi belajar secara klasikal pada siklus I (75,6) dan pada siklus II (83,5). Peningkatan juga dilihat dari ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu pada siklus I (66,7%), dan pada siklus II (92,3%). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi perkembangan demokrasi di Indonesia pada siswa kelas XI Multimedia di SMK Muhammadiyah 3 Singosari Malang
Pola Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
No full textABSTRACT Wahyuningsih. 2016. Pola Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum., (II) Dr. Nuruddin Hady, SH., M.H.Kata Kunci: Rekrutmen, Perangkat Desa, Peraturan PemerintahPerangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Ketentuan Rekrutmen Perangkat Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desa; (2) Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang Berlaku; (3) Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Desa Banggle, Sekretaris Desa Banggle, Kaur Umum Desa Banggle, Kepala Dusun Desa Banggle. Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif yang dimulai dari tahap (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Verifikasi data.Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga hasil penelitian sebagai berikut. Pertama ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang rekrutmen perangkat desa yaitu (1) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.Kedua, pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu (1) rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle ada tiga tahapan seleksi, seperti tahap administrasi, tes tulis, dan tes wawancara; (2) Perda Kabupaten Kediri No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Ketiga, kendala dalam pelakanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle yaitu (1) kurangnya koordinasi Pemerintah Desa Banggle dengan RT; (2) kurangnya sosialisasi. Beberapa saran dari peneliti diajukan kepada beberapa pihak, yakni (1) Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri seharusnya segera membuat Perda baru yang disesuaikan dengan peraturan yang baru; (2) Bagi Pemerintah Desa Banggle perlu adanya upaya yang lebih untuk melakukan sosialisasi dalam rekrutmen perangkat desa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas; (3) Bagi Masyarakat Desa Banggle seharusnya masyarakat meningkatkan lagi partisipasinya dalam rekrutmen perangkat desa, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera
NILAI-NILAI BUDAYA DALAM SENI TRADISI DAMAR KURUNG SEBAGAI IKON KEBANGGAAN KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR
No full textABSTRACT Nurfaiza, Wahyu. 2016. Nilai-Nilai Budaya dalam Seni Tradisi Damar Kurung sebagai Ikon Kebanggaan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si, (II) Dr. Nuruddin Hady, SH., MH.Kata Kunci: nilai budaya, Damar Kurung, GresikDamar Kurung merupakan seni peninggalan nenek moyang berasal dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Damar berarti lampu atau pelita, Kurung berarti tutup, jadi Damar Kurung artinya lampu yang ditutup atau dikurung. Sebagai seni peninggalan Damar Kurung sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Salah satu informasi yang didapat dari Damar Kurung adalah adanya nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Minimnya masyarakat Gresik yang mengetahui adanya nilai budaya yang terkandung dalam Damar Kurung mendorong penelitian ini untuk lebih mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tradisi Damar Kurung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang atau sejarah seni tradisi Damar Kurung di Kabupaten Gresik, (2) nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tradisi Damar Kurung di Kabupaten Gresik, dan (3) upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat Gresik dalam melestarikan seni tradisi Damar Kurung.Penelitian mengenai nilai-nilai budaya dalam seni tradisi Damar Kurung di Kabupaten Gresik ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini yaitu keluarga almarhum Masmundari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, serta masyarakat Gresik. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan teknik analisis data yang dilakukan dengan: (a) mengumpulkan data, (b) mereduksi data, (c) menyaji data, dan (d) menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan peningkatan ketekunan pengamatan dan triangulasi.Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mengenai latar belakang atau sejarah Damar Kurung. Damar Kurung sebagai produk budaya dari Gresik berawal dari ayah Masmundari yang bekerja sebagai dalang dan pengrajin mainan anak-anak. Sepeninggal ayahnya, pembawaan cerita tentang masyarakat Gresik diversi oleh Masmundari ke dalam sebuah lukisan dengan bangun kotak. Kedua, mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Damar Kurung. Terdapat empat nilai yang terkandung dalam Damar Kurung, yaitu: (i) nilai religius, (ii) nilai sosial, (iii) nilai keindahan, dan (iv) nilai ekonomi. Nilai-nilai budaya tersebut sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya yang ada di Gresik, karena seni Damar Kurung mengangkat kehidupan masyarakat Gresik. Ketiga, mengenai upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat Gresik dalam melestarikan Damar Kurung. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam melestarikan Damar Kurung, yaitu: (a) Pemasangan Damar Kurung di beberapa titik kota, (b) bekerjasama dengan berbagai pihak yang mengadakan acara tentang Damar Kurung, (c) mensosialisasikan Damar Kurung melalui binaan kepada Cak dan Yuk Gresik, serta (d) mempromosikan Damar Kurung melalui buku “Profil Pariwisata Kabupaten Gresik”. Usaha yang dilakukan masyarakat Gresik dalam melestarikan Damar Kurung yaitu dengan mengadakan Festival Damar Kurung pada bulan Ramadhan serta menjual Damar Kurung dengan mengembangkannya dalam bentuk tas, pin, baju, dan aneka aksesoris lainnya yang dijual pada hari-hari biasa. Upaya yang dilakukan keluarga Masmundari dalam melestarikan Damar Kurung, yaitu (i) membuat dan menjual Damar Kurung di setiap bulan Ramadhan, (ii) bekerjasama dengan Arek-arek Gresik yang mengadakan Festival Damar Kurung, serta (iii) menerima dan mendukung bagi siapa saja yang melakukan penelitian tentang Damar Kurung. Saran yang diberikan dari penelitian ini, yaitu: (1) masyarakat Gresik diharapkan menggunakan penelitian ini sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tradisi Damar Kurung sehingga timbul perasaan mencintai dan melestarikan berbagai seni yang ada di Gresik, Masyarakat Gresik juga diharapkan dapat memanfaatkan Damar Kurung sebagai tambahan penghasilan sehari-hari, (2) supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik lebih muda dalam melestarikan dan mensosialisasikan Damar Kurung kepada masyarakat khususnya masyarakat Gresik, sebaiknya Pemerintah Daerah menggunakan penelitian ini untuk menambah informasi tentang sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Damar Kurung, dan (3) supaya mempermudah peneliti lain untuk mendapatkan landasan teori maupun daftar rujukan terkait dengan penelitian sejenis, sebaiknya bagi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan menjadikan penelitian ini sebagai koleksi di perpustakaan
Implementasi Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Parelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)
No full textABSTRACT Rosiana, Dian. 2016. Implementasi Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Parelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri). Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum, (II) Siti Awaliyah, S.Pd., M.Hum.Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Peraturan Perundang-Undangan.Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai kearifan yang harus dilindungi dan diberdayakan. Seiring perkembangan zaman, kebijakan pengaturan tentang desa juga mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai Undang-Undang terbaru dan terlengkap mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia guna melindungi dan memberdayakan desa. Sejalan dengan hal tersebut, desa dibekali dengan kewenangan dan keuangan yang lebih besar. Salah satu sumber keuangan desa yang terbaru ialah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Pengaturan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan; (2) Implementasi penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Parelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, dan (3) Kesesuaian penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Parelor berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Desa, Plt. Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, pengaturan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diatur secara rinci didalam, (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun mengeluarkan. Dan (6) Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Akan tetapi diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah yang tertuang dalam belanja desa. Kedua, penggunaan Dana Desa di Desa Parelor diatur dalam Peraturan Desa Parelor Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parelor Tahun 2015-2020, Peraturan Desa Parelor Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parelor Tahun 2015 dan Peraturan Desa Parelor Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parelor Tahun Anggaran 2015. Dana Desa dialokasikan untuk memenuhi prioritas penggunaan Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya Dana Desa digunakan untuk membangun drainase di Dusun Ploso, tanggul penahan tanah di Dusun Gambiran, dan irigasi di Dusun Parelor dengan total Dana Desa sebesar Rp 273.323.470. Ketiga, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan serta melihat implementasi dilapangan, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Parelor ‘’Belum sesuai’’. Hal tersebut dikarenakan amanat Peraturan Perundang-Undangan penggunaan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Desa Parelor menggunakan Dana Desa untuk pembangunan saja. Beberapa saran dari peneliti sebagai berikut. Pertama, Pengaturan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alangkah lebih baiknya jika memunculkan prosentase angka pasti disetiap kewenangan penggunaannya. Begitu juga jika terdapat prioritas penggunaan dana. Kedua, penggunaan Dana Desa di Desa Parelor masih perlu mendapatkan pengawalan yang masif dari berbagai pihak. Perangkat desa hendaknya terus belajar tentang setiap kebijakan yang bergulir untuk desa dan berupaya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud representasi rakyat sudah sepatutnya mengontrol kinerja pemerintah desa sesuai tupoksi kerjanya. Ketiga, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebuah kebijakan pengaturan desa yang baru. Sehingga pemerintahan supra desa harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa agar amanat Undang-Undang Desa yang baru dapat terlaksana demi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis