SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI TKJ di SMK Negeri 11 Malang
No full textABSTRAK Sariyah. 2016. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning TerhadapKemampuan Berpikir Kritis SiswaKelas XITKJdi SMKNegeri 11Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M. Pd., M. Si (II) Drs. Petir Pudjantoro, M. Si. Kata Kunci: Pembelajaran, Model Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir Kritis. Model Pembelajaran Problem Based Learning merupakan salah satu model pada pendekatan saintifik dimana Model Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menyajikan suatu situasi masalah autentik kepada siswa. Siswa dituntut untuk aktif melakukan penyelidikan secara mendalam sehingga siswa mampu menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir pada level yang lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 11 Malang dengan Populasi siswa kelas XI TKJ. Dalam penelitian ini kelas XI TKJ 2 DAN XI TKJ 3 merupakan sampel penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian nonequivalent pretest-postest control group design. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda menggunakan Independent Sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning memperoleh rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol yaitu dari 53,38 menjadi 80,80, sementara pada kelas kontrol dari 53,67 menjadi 63,19. (2) Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning peserta didik dituntut untuk aktif berinteraksi dab berbagi pengetahuan dengan teman kelompoknya, sehingga kemampuan berpikir siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. (3) Model Problem Based Learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis, kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang memiliki nilai sig (2-tailed) 0,000 < 0,05. Model Problem Based Learning memiliki kontribusi yang relatif tinggi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar guru menerapkan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, mengingat pentingnya keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan.
PENERAPAN PENDEKATAN INKUIRI PADA PEMBELAJARAN PPKN DI KELAS X SMAN 3 BATU
No full textABSTRAKUtomo, Bintang. 2016. Penerapan Pendekatan Inkuiri Pada Pembelajaran PPKn Kelas X SMAN 3 Batu. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Margono, M. Pd., M. Si. (II) Siti Awaliyah, S.Pd., SH., M. Hum.Kata Kunci: PPKn, Pendekatan, Pembelajaran, InkuiriPembelajaran PPKn saat ini banyak ditemukan guru yang hanya menggunakan metode ceramah saja, tidak ada peran aktif dalam pembelajaran sehingga membuat siswa cenderung bosan dan mudah mengantuk dalam pembelajaran. Maka perlu bervariasi dalam melakukan pembelajaran contohnya menggunaakan pembelajaran inkuiri. Dalam proses pembelajaran inkuiri menitikberatkan bahwa pusat pembelajaran adalah siswa, sedangkan guru hanya sebagai motivator ataupun fasilitator saja. Dalam pembelajaran inkuiri mengacu pada 3 aspek yaitu aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis triangulasi sekaligus mengecek keabsahan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai dengan rumusan masalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran PPKn Kelas X SMAN 3 Batu. Sumber data dari penelitian ini berasal dari pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran inkuiri di SMAN 3 Batu, wawancara terhadap guru PPKn SMA 3 Batu dan pengambilan angket kuisioner respon siswa terhadap pembelajaran inkuiri.Perencanaan dalam pembelajaran inkuiri guru mempersiapkan apersepsi dan motivasi kepada siswa dan guru melihat kesiapan siswa di kelas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran inkuiri. Pada proses pembelajaran pendekatan inkuiri di kelas X SMAN 3 Batu kurang sesuai seperti yang dijelaskan (Garton, 2005:24) bahwa pembelajaran inkuiri terdapat 5 tahapan, sedangkan proses pembelajaran inkuiri di kelas X SMAN 3 Batu hanya terdapat 3 tahapan. Setelah diadakan pre-test dan post test hasil belajar siswa kelas X-2 dan X-3 setelah diadakan pembelajaran inkuiri mengalami peningkatan. Hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran inkuiri juga mampu memotivasi siswa, memahami konsep sendiri, komunikasi dan interaksi terhadap teman menjadi baik, pemahaman siswa terhadap materi semakin baik. Dalam proses penggunaan pendekatan inkuiri pada pembelajaran PPKn kelas X SMAN 3 Batu terdapat hambatan-hambatan seperti diperlukan siswa yang mayoritas adalah siswa pemikir atau cerdas. Selain itu guru juga masih kurang dalam memberikan motivasi kepada siswa dan guru masih kurang sabar dalam mengontrol kelas. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini : (1) bagi mahasiswa dapat mengembangkan hasil temuan ini kedalam referensi belajar yang sedang menempuh program studi ilmu pendidikan (2) bagi guru dapat menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran PPKn (3) bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitian yang bertemakan pembelajaran inkuiri
PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA NGIMBANGAN KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO
No full textABSTRAK Fauzia, Ricca. 2017. Peranan Pemerintah Desa untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparman Adi Winoto, SH., M. Hum, (II) Drs. Suparlan Al Hakim, M. Si Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pemerintah desa harus menjalankan pengelolaan desa maka dari itu kepala desa beserta perangkatnya memiliki peranan yang harus dijalankan masing-masing. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tanggung jawab yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Dengan adanya peranan pemerintah yang bisa mendorong partisipasi pembangunan diharapakanmasyarakat Desa Ngimbangan bisa mensejahterakan desanya agar lebih maju. Dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara warga masyarakat dengan pemerintah desa maka akan memotivasi tumbuhnya kesadaran membangun kebersamaan antara kedua belah pihak. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1)Bagaimana program pembangunan Desa Ngimbangan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto; (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto; (3) Bagaimana peranan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto; (4) Apakah faktor-faktor penghambat upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diDesa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto; (5) Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor penghambat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana peranan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, reduksi data, analisis data, dan penyimpulan. Adapun hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.Pertama, Program Pembangunan Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi beberapa bidang, pemerintah desa mengelompokkannya dalam bidang pertanian, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan, dan bidang umum.Dalam bidang pertanian contohnya yaitu pembangunan saluran air untuk pengairan persawahan. Dalam bidang sosial contohnya yaitu bedah rumah dan beras raskin. Dalam bidang pendidikan contohnya pendirian PAUD, TK, dan TPA/ TPQ dan seperti halnya perbaikan halaman TK. Dalam bidang kemasyarakatan contohnya pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang umum contohnya yaitu peningkatan layanan publik dan pembangunan kantor desa, pembangunan gazebo, pembangunan kantor kepala desa, dan juga pembangunan taman yang ada di lingkup kantor desa.Kedua,Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam keinginan untuk terlibat dalam pembangunan desa sangat tinggi terlihat dari kepartisipasiannya. Ketiga, Peranan Pemerintah Desa untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh cara yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mendorong partisipasi dan keikutsertaan pemerintah dalam pembangunan.Keempat, Faktor-Faktor Penghambat Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokertobiasanya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap program kegiatan. Kelima, Cara Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto biasanya yaitu dengan cara memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat. Saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini antara lain: (1) Seharusnya bagi pemerintah desa pembangunan dalam bidang pendidikan yang ditingkatkan bukan hanya pavingisasi dan perbaikan gedungnya saja tetapi dengan meningkatkan mutu atau kualitas belajar dengan memberikan sumbangan buku dan guru yang berkualitas pula. (2) Bagi masyarakat desa dalam melakukan partisipasi sesuai dengan hati nuraninya sendiri alangkah baiknya jika terus dipertahankan agar menjadi contoh bagi generasi muda selanjutnya. (3) Pemberian motivasi pemerintah desakepada masyarakat agar ikut tergerak untuk ikut dalam sebuah pembangunan dengan pemberitahuan kalau adanya rapat diberitahu jauh-jauh hari sebelum acara dilakukan sebaiknya dilakukan dengan cara kejelasan seperti pemberian undangan agar tidak lupa. (4) Perbedaan pendapat yang menjadi faktor penghambat seharusnya para pemerintah aktif dalam mengajak masyarakat ikut berpendapat agar perbedaan pendapat dapat dikurangi. (5) Mengambil jalan tengahnya bagaimana menurut persetujuan semua pihak yang ada agar solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah bisa disepakati bersama dengan semua pihak yang ada.
Nilai-nilai budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima
No full textABSTRAK Fatimah.2017. Nilai-Nilai Budaya Rimpu Dalam Kontek Moralitas Di Kalangan Perempuan Bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Skripsi Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I)Dr. Sri Untari, M.Si, (II) Dr. Sutoyo, SH., M. Hum Kata Kunci: Nilai-nilai Budaya Rimpu, Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten BimaNilai-Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan nilai karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya, sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang terjadi atau sedang terjadi. Rimpu merupakan busana yang terbuat dari dua lembar sarung yang bertujuan untuk menutup seluruh bagian tubuh. Satu lembar untuk menutup kepala, satu lembar lagi sebagai pengganti rok (bawahan).Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui, (1) Perkembangan rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima,(2) Nilai-nilai budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, (3) Kendala-Kendala perkembangan budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, (4) Solusi dalam mengatasi kendala-kendala perkembangan budaya rimpu Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Data yang sudah terkumpul hasil penelitian baik berupa kata-kata, gambar, wawancara atau dokumentasi akan disusun secara terstuktur, seksama dan objektif. Hal tersebut untuk memberikan penjelasan secara terperinci dan sesuai dengan keadaan nyata tanpa direkayasa.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama,perkembangan budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Perkembangan budaya rimpu saat ini hanya ada pada acara tertentu saja yaitu seperti hari jadi Bima. Budaya rimpu sekarang diterapkan disalah satu sekolah yaitu di SMAN 1 WOHA, pengguna rimpu biasa digunakan oleh siswa pada hari Juma’t walaupun pembelajaran sudah dimulai rimpu ini tetap digunakan di dalam kelas secara tidak langsung sekolah ini mendapatkan rujuan untuk menerapkan penggunaan rimpu di sekolah. Dengan adanya penerapan budaya rimpu di sekolah dapat membantu generasi penerus bangsa untuk mengetahui budaya lokal yang ada di tiap daerah masing-masing. Kedua, Nilai-nilai budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima: (1) nilai keindahan (estetika), (2) nilai kesopanan, (3) nilai moral, (4) nilai religi. Ketiga, Kendala-kendala perkembangan budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Bima Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima: (1) Masuknya budaya asing, (2) Kurangnya peran pemerintah Desa Sakuru. Keempat solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam perkembangan budaya rimpu dalam kontek moralitas di kalangan perempuan Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima: (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) meningkatkan peran pemerintah Desa Sakuru. Berdasarkan penelitian diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah Pemerintah Desa Sakuru hendaknya lebih memperhatikan orang yang melakukan tenunan dan usaha untuk melestarikan Tembe Nggoli yang digunakan untuk rimpu. Perlu adanya pendorong atau motivasi serta arahan dari pemerintah agar terjadi persaingan yang sehat, selain dari pemerintah Desa Sakuru masyarakat seharusnya punya kesadaraan dalam meningkatkan untuk melakukan tenunan di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, apabila ada masyarakat yang melakukan tenunan di Desa Sakuru ini agar para remaja menggunakan rimpu, dan masyarakat juga harus bisa menfilter budaya asing yang masuk di Desa Sakuru. Selain dari masyarakat Desa Sakuru remaja Desa Sakuru harus juga mempunyai kesadaran senantiasa untuk menggunakan rimpu karena rimpu merupakan budaya lokal yang di miliki orang Bima dan sebagai generasi penerus harus bisa melestarikan budaya lokal yang ada di tiap daerah masing-masing, janganlah pernah merasa malu ketika menggunakan budaya rimpu
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI DESA PUCANGSARI, KECAMATAN PURWOSARI, KABUPATEN PASURUAN)
No full textABSTRAK Prasetyo, Mochammad Erwin. 2017. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H., (2) Dr. Mohammad Yudhi, S.H. M. Hum. Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD).Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan Otonomi Desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yaitu: (1) mekanisme penentuan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), (2) transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (3) kendala yang dihadapi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (4) pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Mekanisme penentuan Alokasi Dana Desa melibatkan semua elemen masyarakat, dan tahapannya dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu RT/RW, kemudian Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes, (2) Program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pucangsari, Kecamatan Purowosari, Kabupaten Pasuruan terdiri dari 4 (empat) program, antara lain yaitu: (a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Program Pelaksanaan Pembangunan, (c) Program Pembinaan Kemasyarakatan, (d) Program Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) menemui beberapa kendala, diantaranya: Kurangnya partisipasi masyarakat, pendamping desa yang kurang kompeten, keterlambatan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Tidak adanya staff di bidang pembangunan, sosisalisasi yang kurang dari pemerintah desa, kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal pengawasan, semua elemen masyarakat berperan dalam mengawasi jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal yaitu: (1) Hendaknya sosialisasi lebih diperluas dan mengenai anggaran agar diberikan papan pengumuman bukan hanya di Balai Desa, tapi di setiap dusunataupun jika perlu setiap RT/RW, (2) Perlu peningkatan dalam profesionalitas dan partisipasi seluruh aparatur desa dalam segala kegiatan pengalokasian Dana Desa, (3) Untuk masyarakat, agar meningkatkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan dan program-program Alokasi Dana Desa
Peran Forum Studi Etalase dalam Membina Semangat Nasionalisme Melalui Diskusi pada Mahasiswa FIS UM
No full textABSTRAK Peran Forum Studi Etalase dalam membina semangat nasionalisme mela lui diskusi pada Mahasiswa Universitas Negeri Malang, t ujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana cara Forum Studi Etalase membina semangat nasionalisme melalui diskusi, meliputi (1) Sejarah Berdirinya Forum Studi Etalase; (2) Visi da n Misi Forum Studi Etalase; (3) Tema tema yang dibahas dalam Forum Studi Etalase; (4) Peran Forum Studi Etalase membina semangat nasionalisme melal ui diskusi pada Mahasiswa Universitas Negeri Malang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Pengurus Harian Forum Studi Etalase dan Penggiat Forum Studi Etalase sebagai peserta yang mengikuti kegiatan diskusi dari Forum Studi Etalase. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yaitu : observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi data. Adapun hasil penel itian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama Sejarah ber dirinya Forum Studi Etalase berawal dari ber dirinya Forum Studi Kebangsaan Indonesia (FSKI) yang merupakan sebuah komunitas diskusi mahasiswa dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial. Yang kemudian berubah konsep dan nama menjadi Studi Anak Revolusi (STAR), dan terakhir berubah konsep menjadi diskusi yang terbuka untuk seluruh Mahasiswa Universitas Negeri Malang dan berganti nama menjadi Forum Studi Etalase. Kedua , Visi dan Misi Forum Studi Etalase secara garis besar adalah untuk membentuk Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang mempunyai Wawasan luas, baik dari segi wawasan kebangsaan Indonesia dan sikap nasionalisme serta membentuk mahasiswa yang peka terhadap isu nasional maupun global. Ketiga , Tema tema yang dibahas dalam Forum Studi Etalase merupakan bahasan diskusi yang mendukung faktor pembinaan semangat nasionalisme melalui diskusi meliputi (1) Tema Pendidikan, (2) Tema Hukum, (3) Tema Politik, (4) Tema Ekonomi, (5) Tema Lingkungan, (6) Sosia l Budaya, (7) Tema Isu Kampus (8) Tema Isu Global. Keempat , Peran Forum Studi Etalase dalam membina semangat nasionalisme melal ui diskusi pada Mahasiswa Universitas Negeri Malang adalah melalui pembuatan artikel untuk diskusi, sebuah kegiatan diskusi kriti s dengan membahas tema -tema yang sudah ditentukan yan g akan menghasilkan implementasi sikap na sionalisme pada mahasiswa Universitas Negeri Malang . Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1) Agar mahasiswa Universitas Negeri Malang memanfaatkan adanya Forum Studi Etalase sebagai sebuah komunitas diskusi di Universitas Negeri Malang yang akan memberikan sebuah wawas an dan ilmu pengetahuan baru. (2 ) Agar Pengurus Forum Studi Etalase lebih menekankan profesionalitas untuk Forum S tudi Etalase agar komunitas diskusi tersebut lebih berkembang dengan tujuannya dan lebih baik untuk kedepannya
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MALANG DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS SENGKETA KONSUMEN
No full textABSTRAK Widyoningratri, Fahmi. 2017. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dalam Upaya Mengurangi Kasus Sengketa Konsumen. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum. (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. Kata Kunci: Kasus Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenPersaingan usaha yang ketat dan pesatnya arus modernisasi sangat memungkinkan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Pelaku usaha menarik minat konsumen dengan berlomba-lomba membuat iklan, promosi dan penawaran-penawaran menarik yang dapat membuat konsumen berminat untuk menggunakan produk mereka. Rendahnya pengetahuan konsumen seringkali mereka menjadi korban dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap konsumen dengan dibentuknya Undang-udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang tersebut disahkan tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2000. Dibentuknya UUPK dilatarbelakangi oleh kasus-kasus sengketa konsumen. Selain itu untuk melindungi permasalahan konsumen, UUPK membentuk suatu badan dalam hukum perlidungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Penelitian ini dilaksanakan bertujuan (1) menjelaskan tugas dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang, (2) menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus sengketa konsumen, (3) menjelaskan solusi yangdiambil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dalam upaya mengurangi kasus sengketa konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang di Jalan Aries Munandar Nomor 26, Kota Malang.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tugas dan peran BPSK Kota Malang adalah menyelesaikan kasus sengketa konsumen dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa konsiliase, mediasi ataupun arbitrase dengan mudah, murah dan cepat dengan maksud mengurangi kasus agar tidak menumpuk di pengadilan, (2) faktor pendukung terselesainya kasus adalah adanya kerja sama dan kesepakatan antara pihak teradu dengan pengadu saat proses pra sidang, sidang penyelesaian sampai dengan putusan sidang, dengan peran majelis yang mumpuni di bidang perlindungan konsumen sebagai penyelesai kasus sengketa. Sedangkan faktor yang menghambat terselesainya kasus sengketa konsumen adalah ketidaklengkapan alat bukti dan dokumen persyaratan yang dibawa oleh pengadu sehingga menyebabkan proses penyelesaian menjadi lama, (3) Solusi yang Diambil BPSK Kota Malang dalam Upaya Mengurangi Kasus Sengketa Konsumen adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen termasuk memperkenalkan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dengan tujuan agar masyarakat konsumen maupun pelaku usaha sadar dengan hak dan kewajibannya. Merujuk pada hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Sebaiknya upaya sosialisasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terus ditingkatkan, (2) Sebaiknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang meningkatkan kerja sama dengan badan perlindungan konsumen lain untuk meningkatkan program-progam yang dapat mengedukasi konsumen dan pelaku usaha, (3) Sebaiknya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah meningkatkan dana alokasi tambahan untuk keperluan operasional BPSK Kota Malang sehingga BPSK Kota Malang dapat bekerja secara maksimal, (4) Sebaiknya BPSK Kota Malang meningkatkan perekrutan anggota yang mumpuni di bidang alternatif penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, (5) Diharapkan masyarakat Kota Malang dapat lebih aktif dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen
Upaya Kepolisian dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pamekasan
No full textABSTRAK Nuraini, Suciati. 2017. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pamekasan. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Pembimbing: (I) Drs. Ketut Diara Astawa, S.H, M.Si. (II) Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum. Kata kunci: Kepolisian, Narkotika, Pamekasan.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selain itu narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran polisi dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kabupaten Pamekasan yang bertempat di kantor Kepolisian Resort Pamekasan jalan Stadion No. 81 Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa manusia, yaitu peneliti sendiri dan seseorang yang akan di wawancarai. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan kegiatan triangulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan dari hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, latar belakang penyalahgunaan narkotika di Kabupaten pamekasan terjadi karena beberapa faktor: 1) faktor pergaulan, 2) masalah sosial (memiliki masalah dengan keluarga), dan 3) faktor rasa ingin tahu (mencoba-coba). Jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu shabu, pil dan ganja.Kedua, upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di kabupaten pamekasan. Dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pamekasan, Resort Pamekasan melakukannya dengan berbagai upaya seperti upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan melakukan a) kegiatan penyuluhan dan pembinaan, b) kegiatan pemberian brosur, c) memasang himbauan, dan d) melaksanakan dialog interaktif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu 1) pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi penyalahgunaan narkoba, dan 2) operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan upaya represif yang dilakukan berupa tindakan tegas yang digunakan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pamekasan adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap pemberantasa penyalahgunaan narkotika, jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus, dan adanya strategi baru pemasaran narkoba.Keempat, upaya yang dilakukan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pamekasan yaitu a) pendekatan kepada para pelaksana untuk menagtasi kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka penyalahgunaan narkotika, b) melakukan pendekatan terhadap objek atau sasaran untuk mengatasi kendala jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus, dan c) mengguanakan metode atau cara bertindak untuk mengatasi kendala adanya strategi baru pemasaran yang dilakukan oleh bandar-bandar narkoba yang memanfaatkan berbagai modus operandi baru
PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DALAM RANAH KETERAMPILAN PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMK NEGERI 2 TUREN
No full textABSTRAK Khusniyah, Fitriatul. 2017. Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Ranah Keterampilan pada Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Turen. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. Margono, M.Pd, M.Si. (II) Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si. Kata Kunci: Penilaian Autentik, Ranah Keterampilan, PPKn.Penilaian autentik adalah proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi dan sikap-sikap peserta didik yang berhubungan dengan pembelajaran didalam kelas. Penilaian berjenis autentikini memiliki hubungan yang kuat dengan pendekatan ilmiah karena mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring dan lain-lain.penilaian autentik ini juga mewajibkan kegiatan pembelajaran didasarkan dengan autentik juga, karena pembelajaran dengan autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dikaitkan oleh peserta didik yang dihubungkan dengan kehidupan nyata diluar sekolah. Penilaian autentik dalam ranah keterampilan terdapat empat komponen penilaian yaitu penilaian unjuk kerja/kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Untuk mendapatkan nilai keterampilan pada mata pelajaran PPKn dapat dikatakan sulit karena jarang sekali melaksanakan praktek dan menciptakan produk. Dengan melihat berbagai masalah yang telah muncul tentang penilaian autentik dalam ranah keterampilan ini peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul pelaksanaan penilaian autentik dalam ranah keterampilan pada mata pelajaran PPKn SMK Negeri 2 turen.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan (1) mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik dalam ranah keterampilan pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Turen (2) mendeskripsikan kendala yang dialami dalam melaksanakan penilaian autentik dalam ranah keterampilan pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Turen (3) mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala pelaksanaan penilaian autentik dalam ranah keterampilan pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Turen.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan penilaian autentik dalam ranah keterampilan pada mata pelajaran PPKn melalui empat komponen instrumen penilaian oleh guru pengajar mata pelajaran PPKn SMK Negeri 2 Turen yang berupa penilaian kinerja/unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Terdapat tiga tahapan yang dilalui oleh guru pengajar mata pelajaran PPKn SMK Negeri 2 Turen dalam melaksanakan penilaian yaitu tahap perencanaan yang diisi dengan kegiatan menyusun instrumen penilaian dan mencari bahan materi untuk penugasan, tahap pelaksanaan yaitu guru mulai mengambil nilai dari kegiatan pembelajarn yang sudah direncanakan, dan tahap yang letiga tahap pelaporan yaitu guru mengolah nilai siswa dan mencatatnya ke dalam buku raport siswa untuk dibagikan kepada wali murid pada akhir semester. (2) dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah keterampilan ini terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru pengajar mata pelajaran PPKn SMK Negeri2 turen, kendala yang dialami diantaranya terletak pada lemahnya keterampilan abstrak yang dimiliki oleh siswa SMK, guru juga mengalami kesulitan pada pencarian bahan materi untuk bahan penugasan kepada siswa, kendala juga dialami karena terbatasnya waktu dan biaya. (3) guru pengajar mata pelajaran PPKn SMK Negeri 2 Turen juga menyajikan beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi diantaranya berupa memberikan arahan kepada siswa yang kurang antusias mengikuti pembelajaran, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas sehingga tidak ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dan nilai siswa dapat terkumpul secara utuh, guru juga meminimalisisr penggunaan waktu dengan cara melaksanakan penilaian dengan tepat waktu sesuai dengan RPP yang telah disusun.Merujuk pada hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan antara lain: (1) guru sebaiknya tidak menunda-nunda pelaksanaan penilaian autentik dalam kegiatan pembelajaran agar penilaian autentik dapat dilaksanakan tepat waktu. (2)guru sebaiknya lebih tegas dalam menentukan batasan waktu pengumpulan tugas siswa, agar nilai autentik dapat selesai tepat waktu dan hal ini juga bisa melatih kedisiplinan siswa. (3) kepala sekolah sebaiknya mengupayakan adanya sosialisasi dengan orang tua siswa tentang pelaksanaan penilaian autentik, agar orang tua siswa lebih paham dan mendukung pelaksanaan penilaian autentik
peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pelestarian bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
No full textABSTRAK Wildan, Alfin Harits Norma. 2017. Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Bersejarah Rumah Dr. K.R.T.Radjiman Wediodiningrat di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparman AW, S.H., M.Hum (II) Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pelestarian Bangunan BersejarahBangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Untuk itulah kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah mereka saat ini agar tetap dapat dijadikan pelajaran berharga bagi generasi penerus bangsa saat ini dan generasi yang akan datang. Namun sayangnya banyak diantara peninggalan-peninggalan pahlawan bangsa saat ini yang keadaannya kurang mendapatkan perhatian, salah satu contohnya adalah bangunan rumah yang mereka tempati semasa hidupnya. Rumah tersebut mempunyai nilai sejarah sebagai saksi dari perjuangan besar mereka untuk bangsa dan negara Indonesia, maka dari itulah peninggalan sejarah tersebut harus tetap dilestarikan. Salah satu contoh peninggalan pahlawan nasional yang masih ada adalah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang berusia sekitar 130 tahun yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur, seorang tokoh yang pernah menjadi ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) untuk memaparkan Pengelolaan Bangunan Bersejarah Rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, (2) untuk mengetahui peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelestarian bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang ada di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, (3) untuk mengetahuikendala yang dihadapi pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelestarian bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat yang ada di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dan (4) untuk mengetahui cara yang dilakukan pemerintah Desa dan masyarakat dalam menghadapi kendala dalam pelestarian bangunan bersejarah rumah Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang ada di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi langsung ke lapangan dan dokumentasi-dokumentasi yang berada dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Untuk menjamin kebasahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara sebagai berikut keikutsertaan, ketekunan, dan triangulasi.Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pengelolaan bangunan bersejarah rumah Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dikelola oleh ahli waris dengan dasar status kepemilikannya masih dimiliki secara sah oleh pihak ahli waris.(2) Pemerintah Desa Kauman berperan dalam pelestarian bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yaitu dengan cara membangun jalan (pavingisasi)menuju area rumah tersebut dan membangun talut atau penahan tanah pada saluran air didepan area rumah Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, serta peran lain seperti pengusulan pelebaran jembatan yang berada di jalan menuju area rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Sedangkan masyarakat berperan dengan cara gotong royong membersihkan area rumah dan ikut dalam kegiatan desa dalam kaitannya pembangunan desa yang juga terkait dengan pelestarian bangunan rumah tersebut. (3) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa adalah masalah dana untuk melestarikan bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, sementara bagi masyarakat kendalanya terkait dengan kurang kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian bangunan rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. (4) Cara mengatasi kendala dari pemerintah Desa Kauman terkait dana adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Musrenbang Desa sampai Kabupaten, sementara cara mengatasi kendala dari masyarakat adalah dengan cara diadakan sosialisasi tentang kesejarahan Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dari pihak-pihak terkait agar mereka masyarakat semakin mengetahui dan memahami sejarah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, sehingga dengan kegiatan-kegiatan seperti itu akan dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan kepeduliaan mereka akan pentingnya melestarikan bangunan bersejarah rumah Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1) peran beberapa pihak dalam pelestarian perlu ditingkatkan, khusunya dalam hal pendaan pembangunan dan perawatan. (2) Pemerintah Desa Kauman lebih sering mengadakan semacam kerja bakti yang sifatnya gotong royong untuk membersihkan bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan sekitar area dengan melibatkan masyarakat sekitar. (3) Kesadaran dan kepedulian dari masyarakat terhadap bangunan bersejarah rumah Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat perlu ditingkatkan, agar jasa-jasa Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat tetap dapat dikenal dan dikenang oleh masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat lain umumnya. (4) Pemerintah Kabupaten Ngawi segera merealisasikan rencananya untuk menjadikan desa Kauman ini sebagai suatu tujuan wisata dengan menjadikannya sebagai desa wisata sejarah atau“trading tourism investment” sebagai bagian dari rencana pengembangan potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi dengan konsep jalur “Jatipangawitan” yang merupakan singkatan nama sejumlah daerah di Ngawi yang membentang dari Karangjati, Padas, Ngawi, Widodaren dan Mantingan sepanjang 75 km