SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo
No full textABSTRAK Anjarsari, Ratna. 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si (2) Dr. Sri Untari, M.Si. Kata Kunci : peran pemerintah daerah, sosial ekonomi, tunagrahita Peran pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat merupakan tanggungjawab yang sangat penting ditambah lagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat bersifat komplek, salah satunya adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan kondisi yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Tingkat sosial ekonomi dalam sebuah masyarakat juga berpengaruh dalam kondisi masyarakatnya salah satunya Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tunagrahita merupakan tingkat kemampuan individual yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan normal dan membutuhkan perawatan dan dukungan dari pihak lain karena dalam kategori perkembangan mentalnya tidak sempurna. Justru masyarakat yang memiliki kekurangan tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui lembaga pemerintahan yang terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo bertujuan mendeskripsikan (1) gambaran umum lokasi penelitian, (2) peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (3) partisipasi pihak lain dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (4) kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, dan (5) solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dan Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Sumber data ialah informan, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat hasil penelitian sebagai berikut. (1) Peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo ialah Pelatihan pembuatan keset dari kain perca dan batik ciprat melalui kerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “Kartini” Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Masalah sosial ekonomi pada penelitian ialah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Pendidikan yang diperoleh ialah berupa ilmu dan pendidikan keterampilan dengan tujuan melatih pola pikir masyarakat Tunagrahita agar dapat berkembang menjadi lebih baik selain itu pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirim klien (masyarakat Tunagrahita) ke Unit Pelaksana Teknis ialah BBRSBG (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita) “Kartini” Temanggung Jawa Tengah untuk dilakukan rehabilitasi, untuk pekerjaan ialah membuat keset yang sudah mandiri dikerjakan oleh masyarakat Tunagrahita di rumah masing-masing dan batik ciprat yang dilaksanakan di Rumah Harapan Karangpatihan sebagai Balai Latihan Kerja bagi masyarakat Tunagrahita dapat dijadikan pekerjaan bagi masyarakat Tunagrahita, dan hasil pembuatan dan pemasaran dari keset dan batik ciprat dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi masyarakat Tunagrahita, (2) Partisipasi pihak lain dalam mengatasi sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah dalam bentuk pemberian bantuan dari pihak pemerintah dan non pemerintah ialah berupa sembako, uang, barang, dan baju, (3) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita ialah keterbatasan dana dan kondisi masyarakat Tunagrahita, (4) Solusi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala keterbatasan dana ialah melalui kerjasama dengan pihak lain dan solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan ialah melalui pelatihan pembuatan keset dan batik ciprat. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Ponorogo hendaknya membuat program baru agar sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan lebih meningkat serta lebih meningkatkan promosi bukan hanya bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Ponorogo melainkan bisa melalui pameran-pameran atau penyaluran ke toko maupun pasar atau membuat gallery yang khusus menjual produk atau hasil karya dari Masyarakat Tunagrahita, (2) Pemerintah Desa Karangpatihan hendaknya lebih meningkatkan pada keikutsertaan Masyarakat Tunagrahita dalam pembangunan desa agar mereka bisa berpartisipasi walaupun dalam lingkup kecil, (3) Bagi pihak lain hendaknya memberikan partisipasi tidak hanya dalam bentuk bantuan barang, uang saja melainkan bisa dalam bentuk fisik. ABSTRAK Anjarsari, Ratna. 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si (2) Dr. Sri Untari, M.Si. Kata Kunci : peran pemerintah daerah, sosial ekonomi, tunagrahita Peran pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat merupakan tanggungjawab yang sangat penting ditambah lagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat bersifat komplek, salah satunya adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan kondisi yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Tingkat sosial ekonomi dalam sebuah masyarakat juga berpengaruh dalam kondisi masyarakatnya salah satunya Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tunagrahita merupakan tingkat kemampuan individual yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan normal dan membutuhkan perawatan dan dukungan dari pihak lain karena dalam kategori perkembangan mentalnya tidak sempurna. Justru masyarakat yang memiliki kekurangan tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui lembaga pemerintahan yang terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo bertujuan mendeskripsikan (1) gambaran umum lokasi penelitian, (2) peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (3) partisipasi pihak lain dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (4) kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, dan (5) solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dan Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Sumber data ialah informan, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat hasil penelitian sebagai berikut. (1) Peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo ialah Pelatihan pembuatan keset dari kain perca dan batik ciprat melalui kerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “Kartini” Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Masalah sosial ekonomi pada penelitian ialah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Pendidikan yang diperoleh ialah berupa ilmu dan pendidikan keterampilan dengan tujuan melatih pola pikir masyarakat Tunagrahita agar dapat berkembang menjadi lebih baik selain itu pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirim klien (masyarakat Tunagrahita) ke Unit Pelaksana Teknis ialah BBRSBG (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita) “Kartini” Temanggung Jawa Tengah untuk dilakukan rehabilitasi, untuk pekerjaan ialah membuat keset yang sudah mandiri dikerjakan oleh masyarakat Tunagrahita di rumah masing-masing dan batik ciprat yang dilaksanakan di Rumah Harapan Karangpatihan sebagai Balai Latihan Kerja bagi masyarakat Tunagrahita dapat dijadikan pekerjaan bagi masyarakat Tunagrahita, dan hasil pembuatan dan pemasaran dari keset dan batik ciprat dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi masyarakat Tunagrahita, (2) Partisipasi pihak lain dalam mengatasi sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah dalam bentuk pemberian bantuan dari pihak pemerintah dan non pemerintah ialah berupa sembako, uang, barang, dan baju, (3) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita ialah keterbatasan dana dan kondisi masyarakat Tunagrahita, (4) Solusi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala keterbatasan dana ialah melalui kerjasama dengan pihak lain dan solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan ialah melalui pelatihan pembuatan keset dan batik ciprat. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Ponorogo hendaknya membuat program baru agar sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan lebih meningkat serta lebih meningkatkan promosi bukan hanya bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Ponorogo melainkan bisa melalui pameran-pameran atau penyaluran ke toko maupun pasar atau membuat gallery yang khusus menjual produk atau hasil karya dari Masyarakat Tunagrahita, (2) Pemerintah Desa Karangpatihan hendaknya lebih meningkatkan pada keikutsertaan Masyarakat Tunagrahita dalam pembangunan desa agar mereka bisa berpartisipasi walaupun dalam lingkup kecil, (3) Bagi pihak lain hendaknya memberikan partisipasi tidak hanya dalam bentuk bantuan barang, uang saja melainkan bisa dalam bentuk fisik.
Pancasila Vs Globalisasi
No full textMemasuki Era Globalisasi ini banyak pengaruh dunia luar yang masuk dan berkembang di Indonesia. Budaya luar baik dari Barat yang liberal maupun dari Timur yang ekstrim seperti menginvasi negeri kita Indonesia. Indonesia sekarang ini seperti berada didalam sebuah pusaran budaya asing yang terus membelenggu generasi bangsa kita, serta terus mengombang-ambingkan pendirian dan ideologi masyarakat kita sehingga mereka melupakan Ideologi Pancasila yang seharusnya menjadi fondasi dan pegangan bagi pembangunan Bangsa kita. Oleh karena itu kita haruslah menggali kembali nilai Pancasila, agar dapat kita jadikan sebagai benteng untuk menghadapi invasi budaya asing dan dampak negatif globalisasi.
Model Pembelajaran Group Investigation
No full textDalam makalah ini dibahas mengenai model pembelajaran Group Investigation yng akan diterapkan kepada peserta didik. Tujuan dari penerapan model pembelajaran ini adalah untuk mengetahui manfaat dan dampak yang akan terjadi pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya dituntut menerima apa yang diberikan oleh guru namun juga harus mampu berfikir analisis. Dalam kurikulum 2013 siswa dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran di kelas hal ini selaras dengan manfaat dari model pembelajaran group investigation yang menuntut agar siswa dapat mengembangkan pola berfikir analisis. Guru hanya akan memberikan sebagian permasalahan dan akan dikembangkan oleh siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam model pembelajaran kooperatif Group Investigation guru hanya menjadi pengarah dan penunjuk dalam proses pengembangan masalah hingga penyelesaian masalah tersebut oleh siswa. Sehingga, siswa akan mampu mengembangkan proses berfikir analisis. Selain itu, dalam model pembelajaran ini juga menekankan penyelesaian masalah dengan berkelompok sehingga selain mengasah cara berfikir analisis, siswa juga akan belajar bersosialisasi dan kerja sama antar anggota kelompok. Kata Kunci: model pembelajaran Group Investigation, berfikir analisi
Model Pembelajaran Laboratorium Training
No full textABSTRAK Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu dengan tujuan memperoleh suatu perubahan meliputi tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan nilai positif. Dalam belajar terdapat beberapa model pembelajaran. Salah satunya laboratorium training. Tujuan utama laboratorium training adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam proses pembelajaran. Dalam mencapai keefektifan proses pembelajaran, perlu adanya langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran ini. Model pembelajaran laboratorium training memiliki beberapa keunggulan
Persepsi Masyarakat terhadap Pementasan Reyog Obyog sebagai Wujud Pelestarian Kesenian Daerah Kabupaten Ponorogo
No full textABSTRAK Kata kunci: Persepsi masyarakat, Reyog Obyog, kesenian daerah ABSTRAK: Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai kesenian daerah, yaitu Reyog Ponorogo. Reyog Ponorogo sebagai kesenian rakyat yang ditampilkan dengan beberapa versi, yaitu versi Reyog Festival dan versi Reyog Obyog. Atas dasar pembagian versi Reyog Ponorogo tersebut, maka masing-masing individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menanggapi versi Reyog Ponorogo tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pementasan Reyog Obyog sebagai wujud pelestarian kesenian daerah Kabupaten Ponorogo. Reyog Obyog merupakan hiburan masyarakat yang tidak memiliki aturan tertentu atau bersifat bebas dan spontan, sorotan utama pada pementasan Reyog Obyog adalah adanya Dhadhak Merak dan Jathil Obyog dengan pakaian khasnya. Edrekan adalah salah ciri khas pementasan Reyog Obyog, selain itu saweran juga biasa dilakukan untuk menambah kemeriahan. Pementasan yang cenderung bebas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kebiasaan minum-minuman keras, selain itu adanya adegan edrekan dapat menimbulkan kesan yang kurang baik apabila dilihat oleh anak-anak. Namun, selain itu juga terdapat persepsi positif, yaitu dengan adanya Reyog Obyog dapat melestarikan warisan leluhur dan Reyog Obyog sampai saat ini masih menjadi suatu tontonan yang diminati. Keywords: Public perception, Reyog Obyog, local art. ABSTRACT: Ponorogo regency is one of the regencies in East Java Province that has a regional artistry, namely Reyog Ponorogo. Reyog Ponorogo as a folk art that is displayed with several versions, namely the version of Reyog Festival and the version Reyog Obyog. On the basis of the division of Reyog Ponorogo version, then each individual has a different perception in response to Reyog Ponorogo version. This study aims to describe the public perception of Reyog Obyog performances as a form of preservation of local arts district Ponorogo. Reyog Obyog is a community entertainment that has no specific rules or is free and spontaneous, the main highlight on the staging of Reyog Obyog is the existence of Dhadhak Merak and Jathil Obyog with their distinctive clothes. Edrekan is one of the typical staging of Reyog Obyog, besides saweran also commonly done to add festivity. Staging that tends to be free does not close the possibility to do drinking habits, in addition to the edrekan scene can cause a less good impression when seen by children. However, in addition there is also a positive perception, that is with the Reyog Obyog can preserve the ancestral heritage and Reyog Obyog until now still be a spectacle of interest
Pembelajaran Non-Direktif
No full textABSTRAK Tujuan pembelajaran non-direktif adalah membantu siswa mencapai integrasi pribadi, produktivitas pribadi dan penghargaan terhadap dirinya. Prosedur pembelajaran yang digunakan adalah interview atau wawancara. Wawancara biasanya dilakukan oleh guru konseling yang lebih mengarah pada hal kehidupan nyata. Model pembelajaran ini juga menggunakan aplikasi model pembelajaran yang dapat berguna diberbagai situasi. Jadi, pendidik diharapkan dapat memahami prosedur serta cara untuk mengaplikasikannya agar dapat mencapai tujuannya
KERJASAMA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN PERHUTANI DALAM MEMBANGUN OBJEK WISATA ALAM BANYU ANJOG DESA CEPOKO KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO
No full textABSTRAK RINGKASAN Mulyono, Eko. 2017. Kerjasama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Perhutani dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Sri Untari, M.Si, (2) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum. Kata kunci: Kerjasama, Pokdarwis, Perhutani, Kepariwisataan, Pembangunan. Indonesia dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang di miliki menjadi salah satu anugerah yang luar biasa. Optimalisasi lingkungan sebagai objek wisata merupakan perlindungan terhadap lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wisata di Indonesia tentunya akan sangat bermanfaat. Pembangunan Wisata Alam Banyu Anjog adalah bentuk dari kesadaran masyarakat yang ingin mengembangkan potensi wilayah desanya. Potensi yang tersimpan di daerah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo khususnya Desa Cepoko merupakan kawasan lingkungan Perhutani. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai kelembagaan dari masyarakat yang terdiri dari para pelaku kepariwisataan memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak. Munculnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Masyarakat Desa Cepoko disekitar wilayah Banyu Anjog untuk mengembangkan potensi di Desa Cepoko yang khususnya mengangkat potensi Banyu Anjog. Selain pihak Pokdarwis pembangunan Objek Wisata Alam Banyu Anjog terdapat pihak perhutani dibawah naungan Resort Pemangku Hutan (RPH) sebagai pemiliki lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, (2) Peran RPH Cepoko (Perhutani) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, (3) Kerjasama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan RPH Cepoko (Perhutani) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, (4) Dampak Kerjasama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan RPH Cepoko (Perhutani) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisi data menggunakan model Yin Robert K yaitu Expected outcomes as a pattern, Rival explanations as patterns dan simpler pattern. Pengecekan keabsahan data dari hasil penelitian, peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi (triagulasi sumber dan triagulasi teknik). Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah sebagai pengelola, koordinator masyarakat dan pembangun. (2) Peran RPH Cepoko (Perhutani) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah sebagai fasilitator dan regulator. (3) Kerjasama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan RPH Cepoko (Perhutani) dalam membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum ada kerjasama tertulis, bentuk kerjasama terbangun dari syarat-syarat dari perhutani yaitu, (a) menjaga lingkungan, (b) memelihara tanaman pinus, (c) tidak boleh menebang hutan untuk pembangunan, (d) dilarang membuang sampah sembarangan di lokasi, (e) jaga keselamatan dan (f) pengelolaan yang baik. Kegiatan kerjasama belum ada surat kerjasama atau sejenisnya dan strategi kerjasama pola inti plasma, terbukti dengan adanya penyerahan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Banyu Anjog oleh RPH Cepoko kepada Pokdarwis. (4) Dampak Kerjasama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan RPH Cepoko (Perhutani) dalam Membangun Objek Wisata Alam Banyu Anjog Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dirasakan oleh (1) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), (2) RPH Cepoko (Perhutani), dan (3) Masyarakat. Saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini yaitu: peran Pokdarwis dalam membangun Objek Wisata Alam banyu anjog perlu adanya pendampingan dari pihak yang berkompeten dalam pengelolaan Pariwisata, membuat kerjasama antara kedua belah pihak dengan adanya nota kesepakatan, nota kerjasama untuk menjamin kinerja masing-masing pihak
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI DESA SUTOJAYAN KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG
No full textABSTRAK Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini lahir tidak terlepas dari karakter dan kultur dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebagai perwujudannya adalah sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila yang itu semua menjadi cerminan dari karakter bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sendiri pertama kali di cetuskan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai yang yang hidup dan tumbuh didalam pribadi bangsa Indonesia yang merupakan karekter asli bangsa Indonesia yang di jadikan ideologi dan pandangan hidup bersama bangsa Indonesia. Dalam menentukan semua hal kebijakan negara yang terkait dengan hukum, politik, sosial dan budaya harus berdasarkan atas nilai dan norma yang ada pada Pancasila sebagai tolak ukur. Tanpa adanya tolak ukur yang jelas maka kehidupan bangsa ini akan kehilangan arah dan tujuan yang telah di sepakati bersama sebagai cita-cita bangsa yaitu yang termuat dalam Pancasila yang secara umum termuat dalam pembukaan dan pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945
PERGESERAN NILAI-NILAI BUDAYA DALAM BERSIH DESA MENURUT PERSPEKTIF BUDAYA JAWA DI DUSUN TALANG DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
No full textABSTRAK RINGKASAN Pratama, Dito. 2018. Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Dalam Bersih Desa Menurut Perspektif Budaya Jawa Di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si. (II) Dr. Sutoyo, SH., M.Hum. Kata Kunci: Pergeseran Nilai Budaya, Bersih Desa, Budaya Jawa. Skripsi ini mendeskripsikan Pergeseran Nilai-nilai Budaya Dalam Bersih Desa Menurut Perspektif Budaya Jawa di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pergeseran nilai-nilai budaya dikarenakan adanya perkembangan zaman modern dan merubah mainset generasi sekarang sehingga apa yang menjadi kebudayaan, akan berdampak hilangnya eksistensi dari budaya tersebut, seperti contoh Bersih Desa di Dusun Talang mengalami perbedaan dalam pelaksanaan Bersih Desa pada masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Nilai-nilai budaya bersih desa yang berlangsung pada masa lalu di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; (2) Nilai-nilai budaya bersih desa yang berlangsung pada masa sekarang di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; (3) Nilai-nilai budaya yang mengalami pergeseran di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; (4) Penyebab nilai-nilai budaya dalam bersih desa mengalami pergeseran di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; (5) Akibat keberadaan nilai-nilai budaya dalam bersih desa mengalami pergeseran di Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Metode dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan merupakan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi pribadi yang di jelaskan dengan cara pemaparan deskriptif; (2) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, merupakan suatu analisis yang mendalam pada suatu kasus yang nantinya diambil kesimpulan dari penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dari informan. Lokasi penelitian adalah Dusun Talang Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Talang, perangkat Desa Glonggong. Teknik pengumpulan data dengan cara partisipasi, observasi, dan wawancara. Analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dalam bersih desa pada masa lalu berbeda dengan nilai-nilai budaya dalam bersih desa pada masa sekarang, pada masa sekarang nilai-nilai budaya mengalami pergeseran yaitu (1) Nilai simbol budaya; (2) Nilai persatuan; (3) Nilai religius; (4) Nilai historis; (5) Nilai sosial; (6) Nilai syukur; (7) Nilai sakral. Dari hasil penelitian ini, saran-saran diajukan yaitu (1) Bagi pihak perangkat Desa Glonggong mempunyai upaya untuk menguri-nguri kebudayaan dengan mengajak masyarakat Desa Glonggong, khususnya Dusun Talang; (2) Bagi masyarakat agar lebih peduli dengan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dahulu untuk dilestarikan keberadaan di masa akan datang; (3) Bagi generasi muda sebaiknya lebih aktif dalam menjaga kebudayaan agar tidak punah begitu saja demi masa depan kelak sebagai warisan leluhur; (4) Tugas utama untuk semua lapisan masyarakat yaitu mempertahankan, melestarikan serta menjaga budaya dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkuat budaya bangsa
Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
No full textABSTRAK Safitri, Novia. 2018. Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si (II) Drs. Ketut Diara Astawa, S.H., M.Si Kata Kunci : Peran, Aparatur Desa, Sistem Informasi Desa Paradigma baru pelayanan publik menempatkan publik sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai peyelenggara pelayanan. Berkaitan dengan fungsi pemerintahan, maka fungsi utama pemerintah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dam pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Mengacu pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pulosari menerapkan Sistem Informasi Desa untuk mengembangkan potensi wilayahnya tersebut. Bukan hanya itu, Sistem Informasi Desa digunakan untuk proses surat administrasi desa dan pengelolaan data kependuduka. Tujuan dari penelitian ini meliputi (1) Untuk mengetahui rencana program pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang; (2) Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang; (3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang; (4) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer yakni Aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat, dan masyarakat. Sumber data sekunder berupa profil desa, dokumentasi desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, sajian data (data display), penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama Rencana Program pelayanan publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Sistem Informasi Desa (SID ) merupakan aplikasi yang diterapkan Desa Pulosari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Pulosari. Di dalam SID terdapat program Desa Pulosari yang terkait dengan pelayanan kependudukan yaitu program layanan surat administrasi kependudukan. Kedua, Pelaksanaan program pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website untuk pelaksanaan program sejauh ini sudah berjalan sesuai rencana kegiatan yaitu penginputan data penduduk, penyediaan pelayanan surat menyurat secara online dan offline. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh aparatur desa dalam pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem informasi desa (SID) dan Jaringan internet yang masih terbatas untuk mengakses website SID. Keempat upaya aparatur desa dalam pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website antara lain menambah sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh terkait Sistem Informasi Desa (SID), menambah pemasangan wifi