SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN JASA KONSULTANSI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN KOTA MALANG
ABSTRAK Aryansyah, Achyarizki. 2018.Implementasi Good Governence Melalui Pengadaan Jasa Konsultansi Dengan Sistem Elektronik Di Pemerintahan Kota Malang.Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Sri Untari, M.Si. (II) Drs. Suparlan Al Hakim M.Si. Kata Kunci: Good Governance, Jasa Konsultansi, Pemerintahan Implementasi Good Governence Melalui Pengadaan Jasa Konsultansi Dengan Sistem Elektronik Di Pemerintahan Kota Malangyaitu dalam penanganannya terhadap permasalahan yang timbul pada saat proses perwujudan good govenance melalui pengadaan jasa konsultansi di pemerintahan kota malang seperti (1) Sulitnya memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, serta syarat harus minimal pejabat eselon empat atau setingkat dengan pejabat struktural untuk menjadi anggota ULP (2) Dalam hal jumlah personil, untuk sementara jumlah Anggota ULP untuk setiap paket pekerjaan berjumlah empat orang yang terdiri dari tiga anggota ULP dan satu orang admin, namun jika paket kegiatan berjumlah banyak dan maka jumlah anggota yang ada dirasa masih kurang, apalagi ada beberapa jabatan yang dirangkap yang dapat menimbulkan conflik of interest(3)Pengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang masih kurang ataupun kompetensi personil / Anggota ULP yang tidak merata karena sering melakukan pergantian Anggota setiap tahunnya dipicu oleh tingginya resiko pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, sumber data yang diambil oleh peneliti yaitu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang menggunakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk (1) Implementasi good governance melalui pengadaan jasa konsultansi dengan sistem elektronik di pemerintahan kota Malang(2) Hambatan implementasi good governance melalui pengadaan jasa konsultansi dengan sistem elektronik di pemerintahan kota Malang (3) Upaya mengatasi implementasi hambatan good governance melalui pengadaan jasa konsultansi dengan sistem elektronik di pemerintahan kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) beberapa prinsip good governance yang sudah berjalan di Pemerintahan Kota Malang yaitu keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;(2) hambatan yang dihadapi dalam Implementasi good governance melalui pengadaan jasa konsultansi dengan system elektronik di Pemerintahan Kota Malang yaitu kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah desa karena minimnya Sumber Daya Manusia, adanya pro dan kontra dalam masyarakat yang menghambat terwujudnya good governance, kurangnya pendanaan dalam pembangunan; (3) upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan good governance dalam pengadaan jasa konsultansi dengan system elektronik yaitu menyeleksi apa saja yang diperlukan pemerintah kota malang untuk membangun kota malang menjadi lebih baik. Merujuk pada hasil penelitian ini maka dapat disampaikan sarat sebagai berikut: (1) kepada Unit Layanan Pengadaan Kota Malang hendaknya Kepala ULP sebaiknya terus meningkatkan kualitas kerjanya agar pengadaan jasa konsultansi di Kota malang semakin baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang; (2)kepada Kepada Kepala ULP hendaknya merespon cepat apa yang diperlukan Kota Malang agar masyarakat terprnuhi kebutuhannya.; (3) kepada Kepala Kepala ULP hendaknya melakukan sosialisasi-sosialisasi supaya tercipta prinsip good governance dengan baik
POLA KAMPANYE TIM SUKSES PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018
RINGKASAN Rosadi, Siti Aisyah. 2018. Pola Kampanye Tim Sukses Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Sri Untari, M.Si. (2) Dr. Yuniastuti, S.H, M.Pd. Kata Kunci: Pola Kampanye, Partai Kebangkitan Bangsa, Pemilihan Kepala Daerah Pola kampanye adalah bentuk yang digunakan sebagai acuan dalam menyampaikan pesan politik yang dilakukan oleh seorang calon kandidat, sekelompok orang atau partai politik kepada masyarakat khalayak agar komunikan tertarik secara sadar dan sukarela untuk menerima serta menuruti komunikator dengan tujuan memperoleh dukungan politik dari rakyat pada hari pelaksanaan pemilihan umum, sehingga memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang lahir pada era reformasi, khas yang melekat pada partai ini adalah terkesan dekat dengan kalangan nahdliyin yang merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia. Pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola kampanye tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018, yang meliputi (1) pola kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018; (2) kendala yang dihadapi oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang dalam kegiatan kampanye; (3) upaya yang dilakukan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengatasi kendala kegiatan kampanye. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara penjodohan pola, peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian membandingkan hasil wawancara, dan menyusunnya secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan kegiatan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Tahap-tahap penelitian dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama pola kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018 meliputi (1) konsolidasi partai; (2) konservatif yang terdiri dari blusukan, door to door, dan pengumpulan massa; (3) media kampanye yang terdiri dari media sosial, bahan kampanye, dan alat peraga kampanye. Kedua, kendala yang dihadapi oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang dalam kegiatan kampanye meliputi (1) tidak seluruh pengurus dan anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang mendukung pasangan calon yang diusung; (2) ditetapkannya kandidat calon wali kota Malang dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai tersangka suap oleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Maret 2018; (3) latar belakang kandidat calon wali kota yang bukan orang organisator, bukan orang politik, dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas di Kota Malang; (4) tim sukses gabungan yang masih memunculkan ego untuk membesarkan partainya masing-masing. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengatasi kendala kegiatan kampanye meliputi (1) pendekatan dan menghargai setiap pilihan individu dengan tidak memaksakan kehendak; (2) tim sukses dan Pak Syamsul tetap melaksanakan kegiatan kampanye seperti biasanya walaupun tanpa pasangan kandidat calon wali kota; (3) lebih menyesuaikan kemampuan kandidat calon wakil wali kota yang bukan orang partai politik, organisatoris, dan belum dikenal masyarakat luas; (4) menjalin komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam tim sukses, menjaga kebersamaan, dan menahan ego masing-masing partai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka saran yang diberikan adalah (1) kandidat calon wakil wali kota sebagai orang baru yang terjun dalam dunia politik, seharusnya lebih banyak mempelajari tentang politik dan organisasi supaya dapat menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh partai dalam berkampanye ataupun saat menghadapi lingkungan baru; (2) seharusnya sebelum mengusungkan pasangan calon kandidat di pemilihan kepala daerah (pilkada), partai menyeleksi lebih detail mengenai rekam jejak calon yang akan diusung, agar tidak terjadi permasalahan seperti di pilkada tahun 2018; (3) sebagai partai politik gabungan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), seharusnya dari masing-masing partai baik dari PKB, PKS, dan Gerindra sebelum memutuskan untuk bergabung menjadi satu tim dalam mengusung nama pasangan calon kandidat, harus memiliki komitmen untuk selalu bersama-sama menjaga kekompakan dalam memenangkan pasangan kandidat calon yang diusung
PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME UNTUK MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA
RINGKASAN mendorong sekolah supaya dapat berperan dalam menanamkan kesadaran dalam masyarakat multikultur. Pendidikan multikulturalisme mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleran untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerja sama dengan segala perbedaan yang ada sekaligus memberikan kesadaran kepada siswa bahwa perbedaan etnis, agama dan budaya serta lainnya tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk bersatu dan bekerja sama. Dengan bersatunya seluruh masyarakat yang berbeda etnis dan ras akan meminimalisasi terjadinya disintegrasi bangsa. Praktek pendidikan multikulturalisme di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel, tidak harus dalam bentuk mata pelajaran. Kata kunci: disintegrasi, perbedaan, pendidikan multikulturalisme, toleran, kesadara
IMPLEMENTASI ASAS LUBER JURDIL UNTUK MENGATASI PELANGGARAN PEMILU
RINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah pelanggaran PEMILU. Solusi tersebut mengimplementasikan secara baik asas LUBER JURDIL. Mayoritas pelanggaran yang terjadi dalam PEMILU yakni politik uang (money politic). Langkah untuk merelisiasikan dibagi menjadi dua, yakni langkah preventif dan langkah represif. Di dalam mengimplementasikan asas LUBER JURDIL ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tersebut menghasilkan output PEMILU yang transparan dan kekurangannya yakni menjamurnya money politic disetiap elemen yang terlibat dalam proses kegiatan PEMILU. Kata kunci: asas, LUBER JURDIL, PEMILU, implementasi, pelanggaran, money politi
SOLUSI DARI MASALAH KONDISI LINGKUNGAN DALAM PROSES BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
RINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalahkondisi lingkungan dalam proses belajar dan pembelajaran. Solusi tersebut adalah dengan menggunakan metode Quantum Teaching. Metode ini merupakan cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif,yaitu dengan menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Hasil akhir dari metode Quantum Teaching ini adalah siswa dapat menikmati dan melupakan segala masalah kondisi lingkungan yang mengganggu dalam proses belajar dan pembelajaran. Kata kunci: solusi, masalah, kondisi lingkungan, proses, belajar dan pembelajara
Nilai-Nilai Karakter Nasionalis dalam Trilogi Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi
RINGKASAN Karakter nasionalis merupakan salah satu karakter yang memerlukan penguatan, pasalanya karakter nasionalis mampu menjadi semangat, serta memberikan dorongan dan menjadi kekuatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Namun, yang menjadi problematika saat ini adalah mulai lunturnya karakter nasionalis dalam kehidupan masyarkat Indonesia, hal ini dapat kita amati dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan jalur pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu proses mengubah tabiat. Pembelajaran dalam dunia pendidikan karakter paling efektif dilakukan dengan metode keteladanan. Kajian ini dilakukan untuk memberikan referensi bagi dunia pendidikan dalam hal keteladanan. Kajian ini menganalisi mengenai nilai-nilai karakter nasionalis yang bisa dijadikan teladan atau contoh serta diambil manfaatnya dalam dunia pendidikan, serta dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan pragmatik. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan analisis isi atau content analisys. Hasil dari kajian ini bahwa nilai karakter nasionalis dalam triogi novel negeri 5 menara, adalah : (1) nilai karakter cinta tanah air, wujud karakternya: selalu membawa bendera merah putih, setia kepada Indonesia, memperbaiki Indonesia, dan memperingati hari pahlawan (2) nilai karakter rela berkorban, wujud karakternya berupa pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran, (3) nilai karakter menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, (4) nilai karakter menjaga keragaman budaya bangsa, wujud karakternya: menyanyikan lagu lokal Indonesia serta mengadakan pameran budaya dan makanan tradisional Indonesia. Kata kunci: Nilai, Karakter, Nasionali
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN GURAH, KABUPATEN KEDIRI
RINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kinerja aparatur di Kecamatan Gurah sudah baik yang dilihat dari pemberian pelayanan yang cepat, dan ramah. Kendala yang dihadapi berupa kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Gurah serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbeda. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Gurah memberikan pembinaan dan workshop kepada aparatur pemerintah Kecamatan Gurah
2018 Pelestarian Warisan Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan.
RINGKASAN Iswara, Rinald Bachtiar. 2018 Pelestarian Warisan Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Prof.Dr.H. Sukowiyono, S.H., MH (2) Drs. H. Petir Pudjantoro,M.Si. Kata kunci: warisan, pelestarian, budaya, Majapahit,Trowulan. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Budha yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Pengaruh yang ditinggalkan Majapahit salah satunya adalah kebudayaan. Warisan budaya peninggalan Majapahit contohnya adalah candi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bendera Merah Putih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pelestarian warisan budaya Majapahit di Trowulan yang meliputi (1) ragam warisan budaya Majapahit yang berada di Trowulan; (2)upaya yang dilakukan dalam pelestarian warisan budaya Majapahit di Trowulan; (3) kendala yang terjadi dalam upaya pelestarian warisan budaya Majapahit di Trowulan; (4) dampak yang terjadi dalam upaya pelestarian warisan budaya Majapahit di Trowulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode hermeneutika. Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari budayawan lokal yang berada di Trowulan, masyarakat Trowulan, serta pihak Museum Trowulan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, reduksi data, analisis data dan penyimpulan. Untuk menjamin kebasahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara sebagai berikut perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini dijabarkan sebagai berikut, pertama pemahaman masyarakat tentang warisan budaya Majapahit yang berada di Trowulan. Kedua upaya-upaya nyata yang dilakukan dalam pelestarian warisan budaya Majapahit (1) membentuk sebuah komunitas peduli warisan budaya Majapahit; (2) mengadakan kegiatan kirab budaya Majapahit; (3) menjaga dan merawata candi; (4) melestarikan kerajinan cor kuningan,terracotta dan pahat patung melalui kegiatan industri kecil menengah; (5) membangun rumah majapahitan. Ketiga kendala yang terdapat dalam upaya pelestarian warisan budaya Majapahit (1) kendala berupa dana; (2) kesadaran masyarakat; (3) kurangnya kerja sama antara pemerintah dan budayawan lokal . Keempat dampak yang terjadi dalam upaya pelestarian warisan budaya Majapahit yaitu (1) dampak ekonomi; (2) dampak sosial budaya. Saran yang diberikan peneliti bahwa masayarakat perlu diberikan sosialisasi mengenai apa saja warisan budaya Majapahit. Kedua dalam upaya melestarikan warisan budaya Majapahit pemerintah lebih banyak melibatkan masyarakat khususnya masyarakat Trowulan. Ketiga kerja sama antara budayawan lokal dan pemerintah harus lebih baik lagi dalam upaya pelestarian warisan budaya Majapahit.
Optimalis Pengawasan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Abstrak Pada artikel ini disajikan informasi mengenai solusi penyalahgunaan wewenang. Solusi tersebut adalah pemberhentian masa jabatan. Solusi ini merupakan cara yang dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang berdasarkan jenis kasusnya. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ditangani khusus oleh seorang pengawas. Pengawas diberi hak untuk mengawasi dan bertindak cepat. Hal ini dilakukan supaya tujuan satu instansi dapat tercapai tanpa ada halangan. Pengawas baru bisa bertindak memberhentikan masa jabatan seseorang ketika sudah ada fakta-fakta kuat yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya pengawas melakukan pemberhentian masa jabatan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MALANG CORRUPTION WATCH (MCW)
RINGKASAN Manggala, Wantoro Kusuma. 2017. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Malang Corruption Watch (MCW). Skripsi, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Siti Awaliyah, S.Pd., SH., M.Hum., (II) Drs. Edi Suhartono., SH., M.Pd. Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Malang Corruption Watch (MCW) Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil anti korupsi, memiliki suatu tekad mendorong dan mereproduksi agenda pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Salah satu agenda pencegahan yang dilaksanakan Malang Corruption Watch (MCW) melalui pendidikan anti korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui program pendidikan anti korupsi materi pelaksanaan pendidikan anti korupsi, metode pelaksanaan pendidikan anti korupsi, evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan pendidikan anti korupsi serta solusi dari hambatan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Malang Corruption Watch (MCW). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data penelitian yang berupa paparan data dilakukan dengan teknik wawancara, obervasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa insrumen manusia, yaitu peneliti sendiri, dan untuk mengumpulkan data peneliti mewawancarai kepala sekertariatan, kepala unit pendidikan anti korupsi, dan peserta pendidikan anti korupsi di Malang Corruption Watch (MCW). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tujuh simpulan hasil penelitian sebagai berikut, (1) Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga swadaya masyarakat atau pelopor gerakan anti korupsi,membuat suatu program pendidikan anti korupsi yang terimplementasi melalui program sekolah anti korupsi dan program sekolah rakyat. (2) Materi pendidikan anti korupsi dalam program sekolah anti korupsi meliputi sejarah gerakan rakyat, pengantar ideologi, relasi HAM, hak politik sipil, ekonomi social politik, perubahan sosial, politik lokal, otonomi, dan pemerintah daerah, pelayanan publik dasar, korupsi politik peta aktual Malang Raya, pengantar advokasi, metode riset, inverstigasi, pengaduan, teknik pengorganisasian, anggaran publik, pengantar tipikor, strategi dan teknik advokasi kasus, media kampanye dan advokasi non litigasi, dan korupsi politik-peta aktual Malang Raya, sedangkan Materi pendidikan anti korupsi dalam program sekolah rakyat dibagi menjadi dua pokok pembahasan, pokok pembahasan terdiri dari bidang pendidikan dan kesehata. Materi di bidang kesehatan meliputi Bedah filosofi undang-undang pelayanan publik, aturan tentang pelayanan kesehatan, relasi negara dan hak asasi manusia pada pelayanan publik, kebijakan pelayanan kesehatan di Kota Malang, anggaran kesehatan, permasalahan pelayanan kesehatan, Korupsi sektor kesehatan, dan perbandingan pelayanan publik sektor kesehatan di indonesia dengan negara lain. Sedangkan, materi di bidang pendidikan meliputi filosofi pendidikan dan layanan publik sektor pendidikan, aturan tentang pelayanan pendidikan relasi negara dan hak asasi manusia mengenai pelayanan pendidikan, kebijakan layanan pendidikan di Malang Raya, anggaran pendidikan, korupsi sektor pendidikan, perbandingan pendidikan di indonesia dengan negara lain. (4) Metode yang digunakan pemateri di program sekolah anti korupsi meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode fasilitasi, metode praktek, dan metode study kasus. Sedangkan Metode yang digunakan program sekolah rakyat meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode pemutaran video, dan metode fasilitasi. (5) Evaluasi pendidikan anti korupsi di program sekolah anti korupsi melalui proses penilaian atau assessment.Proses penilaian atau assessment dilakukan satu bulan pada akhir bulan. Penilaian atau assessment di program sekolah anti korupsi meliputi aspek kompetensi, aspek keterampilan, aspek kerjasama, dan komitmen peserta. Sedangkan Evaluasi pendidikan anti korupsi di program sekolah rakyat melalui proses penilaian atau assessment, proses penilaiannya mencakup aspek afektif, aspek kognitif danaspek psikomotorik. (6) Hambatan dari pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan Malang Corruption Watch (MCW) adalah rutinitas peserta dan komitmen peserta. (7) Sosusi mengatasi hambatan rutinitas tim MCW menyusun jadwal dengan menyesuaikan peserta. Sedangkan, Solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dalam komitmen peserta kami sering memberikan pendekatan interpersonal terhadap salah satu peserta yang sering tidak hadi