SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
Upaya Sekolah Dalam Mengembangkan Sikap Gotong Royong Siswa di SMK Negeri 3 Malang
No full textRINGKASAN Gotong royong sebagai ciri khas Indonesia harus terus menerus dikembangkan dan diperhatikan. Dilembaga pendidikan menjadi tugas setiap warga sekolah untuk bertanggung jawab membangun karakter generasi penerus bangsa dengan tuntutan era globalisasi yang menjadi pengaruh besar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya sekolah dalam mengembangkan sikap gotong royong siswa di SMK Negeri 3 Malang. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini antara lain, bentuk-bentuk kegiatan gotong royong dari kegiatan intrakulikuler yaitu pembelajaran berkelompok, kokurikuler dengan adanya program field trip dan pratikum pembelajaran produktif, kegiatan ekstrakulikuler. Lalu adanya program kepedulian sesama, perlombaan, kebersihan sekolah, serta kerja bakti. Upaya warga sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, staf karyawan, siswa dalam mengembangkan sikap gotong royong. Dan kendala yang terjadi yaitu individualistik, pendidikan dari rumah serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut ialah dari aspek pembinaan dan pencegahan. Kata Kunci: gotong royong, sekolah, sisw
PROGAM PENINGKATAN NASIONALISME DI SAMA NEGERI 1 NGANJUK
No full textRINGKASAN Progam peningkatan nasionalisme adalah upaya yang digunakan untuk meningkatkan nasionalisme pada generasi muda, agar lebih mencintai bangsa Indonesia dan menjadi penerus bangsa yang akan membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Progam yang digunakan untuk meningkatkan nasionalisme pada generasi muda salah satunya ada di sekolah yaitu di SMA Negeri 1 Nganjuk, dari progam yang ada di sekolah progam tersebut digunakan acuan dalam meningkatkan nasionalisme pada generasi muda. Pelaksananaya dilaksanakan oleh seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Nganjuk. Pelaksanaan progam tersebut berlangsung di lingkungan sekolah dan dimasukan dalam progam akademik dan progam non akademik. Siswa melaksanakan progam tersebut dengan fasilitas yang ada di sekolah untuk kebutuhan, bakat minat dan kreativitas yang dimiliki siswa untuk dikembangkan dalam sikap nasionalisme yang dimiliki setiap individu. Kata Kunci: Progam, Peningkatan, Nasionalisme
SENSUS PENDUDUK DI DESA TEGALSARI KEPANJEN
No full textRINGKASAN Desa Tegalsari merupakan desa mandiri yang berada di kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang. Desa tersebut memiliki 4 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Tujuan pengabdian ini yaitu untuk melakukan pendataan atau sensus terhadap penduduk desa Tegalsari. Akurasi data di Desa Tegalsari masih kurang. Padahal data terkini sangat dibutuhkan sabagai salah satu cara memperlancar segala urusan demi kemajuan desa maupun individu. Oleh karena itu, KKN UM pada saat ini berupaya memberikan solusi agar data kepedudukan Desa Tegalsari senantiasa mendekati keadaan yang sebenarnya. Form sensus tingkat RT dan RW diberikan dan disosialisasikan dengan harapan mempermudah data sensus dari rukun warga yang paling rendah. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan pengabdian dalam bidang sensus penduduk di desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sangat memuaskan antara lain, (1) perangkat desa memiliki data kependudukan yang lebih akurat, (2) RW dan RT memiliki form pengisian dan observasi untuk melakukan pendataan. Manfaat dari pengabdian ini yaitu (1) Bagi perangkat desa yang bertugas mensensus merasa terbantu melakukan pendataan, (2) Bagi Masyarakat desa Tegalsari dimudahkan dalam melakukan perbaharuan data
Analisis Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan Neoklasik
No full textRINGKASAN Ekonomi politik lahir karena adanya per-kawinan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda namun tidak dapat di Pisahkan. Pada dasarnya perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebagai perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebaga perkembangan dari mazhab-mazhab klasik, neoklasik, dan ekonomi modern. Dalam Pendekatan Klasik, istilah Ekonomi Politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Ekonomi dalam pendekatan neoklasik dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Kepentingan Material, Konflik Kelas, dan Kapitalisme. Konsep bahwa pertarungan kelas memiliki kecenderungan untuk pasti akan terjadi dengan sendirinya dalam sejarah (historical tendency of class struggle) ini adalah konsep bahwa individu-individu dan kelas-kelas dalam masyarakat akan dengan sendirinya memahami, meyakini, dan mengupayakan sebuah kepentingan yang lebih luas dari pada kepentingan individ
Optimalis Pengawasan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
No full textAbstrak Pada artikel ini disajikan informasi mengenai solusi penyalahgunaan wewenang. Solusi tersebut adalah pemberhentian masa jabatan. Solusi ini merupakan cara yang dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang berdasarkan jenis kasusnya. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ditangani khusus oleh seorang pengawas. Pengawas diberi hak untuk mengawasi dan bertindak cepat. Hal ini dilakukan supaya tujuan satu instansi dapat tercapai tanpa ada halangan. Pengawas baru bisa bertindak memberhentikan masa jabatan seseorang ketika sudah ada fakta-fakta kuat yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya pengawas melakukan pemberhentian masa jabatan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada
Pembinaan Narapidana Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang
No full textABSTRAK Widyantoro, Defri Eko. 2017. Pembinaan Narapidana Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Drs. Ketut Diara Astawa, S.H., M.Si., (2) Rusdianto Umar, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar dapat menyadari keselahan dan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi kembali perbuatanya sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Namun demikian, mantan narapidana termasuk mantan narapidana narkotika masih memiliki potensi untuk mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, lembaga pemasyarakatan perlu menyusun progam-progam pembinaan yang dapat membawa narapidana ke arah yang lebih baik sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Progam pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang kepada narapidana kasus tindak pidana narkotika; (2) Pelaksanaan progam pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang kepada narapidana kasus tindak pidana narkotika; (3) Faktor-faktor penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam melakukan pembinaan kepada narapidana kasus tindak pidana narkotika; (4) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan: (1) Ketekunan pengamatan dan (2) Triangulasi Sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, progam pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang kepada narapidana narkotika adalah progam pembinaan di bidang kepribadian dan kemandirian, artinya pembinaan yang diberikan kepada narapidana narkotika masih disamakan dengan narapidana kriminal umum lainnya. Adapun progam pembinaan kepribadian meliputi tahap AO, progam pembinaan agama islam, progam pembinaan agama kristen, progam pembinaan intelektual, progam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum, progam pembinaan kesehatan jasmani dan olah raga, dan integrasi. Sementara progam pembinaan di bidang kemandirian yang diberikan adalah progam pembinaan bengekel, progam pembinaan mebel, progam pembinaan kerajinan tangan, progam pembinaan keset, progam pembinaan pertanian, dan asimilasi. Kedua, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dilaksanakan dalam empat tahap, yang mana tahapan tersebut secara berurutan adalah; (1) tahap admisi orientasi (0—1/3 masa pidana) yang diberikan kepada narapidana yang baru masuk; (2) tahap pembinaan (1/3—1/2 masa pidana) yang dilaksanakan dalam progam pembinaan agama islam, progam pembinaan agama kristen, progam pembinaan intelektual, progam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum, dan progam pembinaan kesehatan jasmani dan olah raga. Sementara progam pembinaan di bidang kemandirian yang diberikan adalah progam pembinaan bengekel, progam pembinaan mebel, progam pembinaan kerajinan tangan, progam pembinaan keset, dan progam pembinaan perkebunan; (3) tahap asimilasi (1/2—2/3 masa pidana) dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk hidup berbaur dengan masyarakat; (4) tahap integasri (2/3 masa pidana) dengan memberikan cuti berbasyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Ketiga, dalam melaksanakan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang tidak terlepas dari hambatan, hambatan yang ada adalah; (1) hambatan terbatasnya jumlah pengajar pembinaan kejar paket, (2) terbatasnya jumlah kelas untuk progam pembelajaran kejar paket, (3) terbatasnya jumlah buku di perpustakaan, (4) terbatasnya jumlah petugas dalam melaksanakan progam kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum, (5) tidak adanya anggaran untuk pembinaan olah raga.(6) adanya narapidana yang kurang memiliki keterampilan, dan (7) sulitnya memasarkan produk kerajinan tangan narapidana. Keempat, terhadap hambatan yang ada, petugas Lapas Klas I Malang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat teratasi. Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran diantaranya: (1) bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan kepada narapidana narkotika sehingga diharapkan dengan pembinaan yang khusus para narapidana narkotika dapat benar-benar sembuh dari sifat ketergantungannya dan tidak memiliki potensi untuk mengulangi perbuatannya kembali ketika keluar nanti: (2) bagi Lapas Klas I Malang agar dapat bekerja sama dengan BNN baik pusat, provinsi, maupun kota untuk memberikan pembinaan khusus kepada narapidana narkotika; (3) bagi masyarakat agar dapat membantu progam pembinaan di lapas dengan cara memberikan dukungan moril dan kepercayaan kepada mantan narapidana narkotika untuk kemabali hidup normal seperti masyarakat lainnya.
Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero Universitas Negeri Malang dalam Melestarikan Seni Budaya Kentrung
No full textABSTRAK Indriyani, Susi. 2017. Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero Universitas Negeri Malang dalam Melestarikan Seni Budaya Kentrung. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Dosen Pembimbing: (I) Dr. Didik Sukriono, S. H., M. Hum., (II) Drs. Ketut Diara Astawa, S. H., M. Si. Kata Kunci : Peran, UKM Blero UM, Seni Budaya Kentrung Jawa Timur adalah salah satu daerah yang memiliki kesenian tradisional yang beragam seperti, Reog Ponorogo, Wayang Topeng, Ludruk, Kentrung, dan lain sebagainya. Malang sebagai kota pendidikan dengan beragam pesona wisata menyebabkan banyaknya pendatang dengan tujuan melanjutkan pendidikan atau sekedar berwisata. Pada era yang serba modern ini generasi muda malu dengan hal-hal yang berbau kuno dan kedaerahan. Banyaknya mahasiswa di kota Malang sangat mempengaruhi keberadaan dan eksistensi suatu budaya. Universitas Negeri Malang merupakan kampus pendidikan yang didalamnya terdapat berbagai jenis UKM yang bergerak di bidang kerohanian, kepenulisan, kesehatan, dan lain sebagainya. UKM Blero Universitas Negeri Malang adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang seni, terutama seni Kentrung dan Operet. Melalui UKM Blero UM, kesenian Kentrung dapat dikenal oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang sebagai kesenian yang lebih menarik, karena dibalut dengan kesenian Kentrung kreasi dan terdapat sentuhan modern di dalamnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero UM dalam melestarikan Seni Budaya Kentrung yang sudah mulai dilupakan masyarakat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan program Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero Universitas Negeri Malang untuk melestarikan seni budaya Kentrung; (2) mengurai pelaksanaan program Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero Universitas Negeri Malang untuk melestarikan seni budaya Kentrung; (3) mengetahui hambatan pelaksanaan program Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero UM untuk melestarikan seni budaya Kentrung. Peneliti memilih UKM Blero UM karena merupakan satu-satunya UKM di Malang yang peduli terhadap Seni Bdaya Kentrung. Malang memiliki banyak Universitas, Politeknik, dan Institut baik negeri maupun swasta, serta pesona wisata yang bermacam-macam, sehingga banyak pendatang yang berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Dengan banyaknya pendatang maka banyak pula budaya yang dibawanya. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Blero Universitas Negeri Malang dalam melestarikan Seni Budaya Kentrung sangat bermacam-macam, antara lain: membuat program-program yang mempertunjukkan Seni Budaya Kentrung, baik di UM maupun di luar UM, gratis maupun berbayar. Program-program tersebut adalah (1) MASTRUNG (Malam Aksi Kentrung) yang mengundang para para dalang Kentrung dari daerah lain untuk berkolaborasi dengan Kentrung Kreasi Blero; (2) PKJJ (Pentas Kentrung Jalan-Jalan) yaitu penampilan Kentrung di luar UM; (3) PKO (Pentas Kentrung dan Operet) yaitu pentas besar dengan sasaran mahasiswa dan masyarakat umum. Tidak hanya mempertunjukkan, UKM Blero UM juga belajar Seni Budaya Kentrung kepada para dalang dan seniman di berbagai daerah guna memperdalam Seni Budaya Kentrung, dan agar penampilan lebih maksimal. Hal tersebut diwujudkan dalam program Uklam-Uklam Kentrung. UKM Blero UM telah melakukan berbagai cara dalam melaksanakan program dalam melestarikan Seni Budaya Kentrung, dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Setelah melakukan penelitian, peneliti memiliki beberapa saran kepada Unit Kegiatan Mahasaiswa (UKM) Blero Universitas Negeri Malang antara lain (1) meningkatkan minat seluruh anggota dalam memahami dan memperdalam Seni Budaya yang dilestarikannya, dalam hal ini adalah Seni Budaya Kentrung; (2) mengembangkan target pelestarian Seni Budaya Kentrung, seperti pada pelajar SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat atau semacam rumah singgah bagi anak-anak putus sekolah. Dengan seperti itu bisa membangun ketertarikan anak-anak yang lebih muda terhadap Seni Budaya Kentrung sekaligus akan mempermudah pelestarian Seni Budaya Kentrung ke daerah-daerah yang lebih luas
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PRODAMAS DI KELURAHAN SETONOPANDE, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI
No full textABSTRAK Laksana Aka, Depril. 2017. Kebijakan Pemerintah Kota Kediri Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Prodamas di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi PPKn, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum (2) Yuniastuti, S.H, M.Pd Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Prodamas Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan hasil produksinya. Dalam memberdayakan masyarakat di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri membuat kebijakan tentang Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang terdapat pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 jis Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2014 jis Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 jis Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri merupakan tempat yang di pilih oleh peneliti untuk diadakannya penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Prodamas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan (1) pemberdayaan masyarakat sebelum adanya Prodamas; (2) Prodamas dalam memberdayakan masyarakat; (3) dampak adanya Prodamas bagi masyarakat; dan (4) faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung adanya Prodamas bagi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Didalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, kondensi data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan Perluasan partisipasi, Ketekunan observasi dan Triangulasi. Hasil dari penelitian ini (1) Pemberdayaan masyarakat sebelum adanya Prodamas di Kelurahan Setonopande ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dengan program di dalamnya dinamakan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); (2) Prodamas dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 bidang pemberdayaan, yang pertama pemberdayaan di bidang infrastruktur, yang kedua di bidang ekonomi dan yang ketiga di bidang sosial. Dimana program pemberdayaan berawal dari usulan masyarakat lewat forum rembug warga; (3) Dampak adanya Prodamas bagi masyarakat bisa dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Beberapa program pemberdayaan di bidang ekonomi tidak bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyrakat. Dengan adanya Prodamas masyarakat menjadi sangat terbantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari; dan (4) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Prodamas bagi pemberdayaan masyarakat meliputi perbedaan pendapat antar warga pada saat diselenggarakannya rembug warga, partisipasi warga dalam menghadiri rembug warga, harga barang yang di RAB-kan tidak sesuai dengan harga yang di lapangan dan wilayah yang digunakan untuk menajalankan Prodamas berstatus bukan hak milik. Dan untuk faktor pendukungnya yaitu partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di bidang infrastruktur terutama di pembangun fisiknya. Partisipasi masyarakat berupa bantuan tenaga kerja dan konsumsi dalam proses pembangunan. Saran dari peneliti untuk Pemerintah Kota Kediri pagu dana yang dipergunakan untuk Prodamas lebih baik jangan ada batasan untuk pemberdayaan di bidang tertentu harus sekian persen dari pagu dana, sehingga masyarakat lebih bisa mengoptimalkan pagu dana dari prodamas untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk Lurah Setonopande seharusnya memonitoring kelanjutan program yang disusulkan oleh masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Untuk Ketua RT di Kelurahan Setonopande hendaknya lebih mensosialisasikan inventarisasi RT yang didapat dari usulan Prodamas di papan pengumuman, bertujuan agar semua warga mengetahui inventarisasi RT apa saja yang dipunyai oleh RT. Dan untuk masyarakat Kelurahan Setonopande harus lebih meningkatkan partisipasi dalam menghadiri acara rembug warga, dan usulan-usulan yang diusulkan dalam rembug warga jangan mementingkan kepentingan pribadi, melainkan harus mementingkan kepentingan bersama. Sehingga semua masyarakat bisa merasakan bersama
Pengembangan Civic Disposition pada Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari
No full textABSTRAK Bangsa Indonesia dewasa ini menyadari pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia secara optimal untuk menjadikan insan pembangunan yang berkualitas dan berkarakter. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan oleh pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, keberadaan sekolah sebagai lingkungan pendidikan diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Salah satu pengembangan karakter yang menjadi aspek Pendidikan Kewarganegraan adalah pengembangan civic disposition yang dapat dikembangkan pula pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) Civic disposition yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari, (2) Proses pengembangan civic disposition pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari, dan (3) Hambatan dalam mengembangkan civic disposition pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan lalu diverifikasi. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Civic disposition yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari terdiri dari karakter publik maupun karakter privat. Karakter publik yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari terdiri dari kepedulian sebagai warga negara, patuh terhadap aturan yang berlaku, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi, serta melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemauan. Sedangakan karakter privat yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari adalah bertanggung jawab, disiplin diri, menghargai, mandiri dan jujur. (2) Proses pengembangan civic disposition pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari dilakukan melalui kegiatan penempuhan SKU Bantara dan laksana, kemah hijau, pengabdian, kegiatan rutin pra-latihan, diskusi, rapat rutinan, konseling, jota-joti, dam latihan gabungan. (3) Hambatan dalam mengembangkan civic disposition pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMAN 1 Purwosari disebabkan oleh masalah kurangnya dukungan dari sekolah, kesibukan anggota Pramuka yang mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler, sehingga peserta didik tersebut sering meninggalkan waktu latihan Pramuka, minat dan antusias dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstraklurikuler Pramuka, hal itu terbukti dari ratusan peserta didik di SMAN 1 Purwosari hanya ada 50-80 orang yang mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Hambatan yang terakhir, dikarenakan perspektif peserta didik terhadap ekstrakurikuler Pramuka yang menganggap bahwa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka itu menyusahkan karena banyaknya kegiatan penempuhan ataupun kegiatan Pramuka yang hanya bernyanyi dan bermain. Saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini antara lain: Kegiatan latihan kepramukaan yang dilaksanakan di SMAN 1 Purwosari harus lebih bervariasi lagi, agar kegiatan kepramukaan yang telah dilaksanakan tersebut tidak terkesan monoton; Perlu adanya sosialisi ekstrakurikuler Pramuka kepada peserta didik sehingga dapat menarik minat dan mengubah perspektif peserta didik mengenai ekstrakurikuler Pramuka; Sekolah seharusnya lebih mendukung ekstrakurikuler Pramuka dalam mengembangkan karakter pada peserta didik dengan cara memasukkan pendidikan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib sesuai yang dicanangkan dalam Kurikulum 2013
Melek-lah wahai pengusaha politik
No full textABSTRAK Melek-lah Wahai Pengusaha Politik oleh Zulfatus Sholikah Sejak berdirinya Republik Indonesia, masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana masyarakat yang pluralisme dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di samping membina kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Berkisar pada penyusunan suatu sistem politik, dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktator yang bersifat perorangan, partai maupun militer. Sejak orde lama hingga sekarang, telah berlangsung hubungan antara Pengusaha dengan dunia politik bukanlah menjadi suatu relasi yang baru di negeri ini. Latar belakang masuknya pengusaha yang terjun ke ranah politik dapat dilihat dari profil singkat beberapa pengusaha yang mengisi jabatan dalam struktur kepengurusan partai dan menjadi anggota legislatif di DPRD. Bagi mereka yang bisa menempatkan diri (profesional) terhadap perannya (pengusaha/politikus) bukan menjadi sorotan penulis. Karena dalam ranah politik tentu mereka fokus pada peran di ranah politik. Pengusaha yang menjadi sorotan penulis ialah pihak pengusaha yang kurang bisa menempatkan dirinya dalam ranah politik sehingga melibatkan bentuk bisnis yang sedang dijalani. Pandangan masyarakat pun berbeda ketika mendengar bahwa partai politik (x) telah dikuasai beberapa pengusaha. Partai politik memainkan perannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah. Selain itu, juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perlulah kita melek-kan politik yang sesungguhnya dan mengembalikan ke tujuan awal atas apa yang menjadi fungsi dan peran yang kita miliki yaitu sebagai partisipan politik sejati. Seyogyanya, kita dapat menghapus anggapan masyarakat terhadap anggota partai politik yang cenderung dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, yaitu untuk menyelematkan dan mengembangkan kepentingan bisnis mereka. Dengan adanya melek politik ini, semoga dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap apa yang di amanahkan pada mereka. Abstract When indonesian existed in the world, the main problem which faced is how to increase percapita people of pluralism in other hand they develop social and politic of democrative. Around on arranging a system of politic when the laeder is being quite strong to do nation building with citizen participation to avoid a dictator in according with personal, party or militer. When old orde goverment to now, indonesian have happened relationship between entrepreneur and politic. It’s not a new relationship in the state. We can see a profile of entrepenur whom become politicus filled position in stucture of party treatment and became legislative participate in DPRD. Politicus can be a profesional is no writter target because they focus on their figure in politic. Writer target is that entrepenur can’t become a profesional entrepenur. They can’t dissaciate between entrepenur and politic. Sometimes they involve their business with their politic to get some benefit. Society have different opinion when they listen that the entrepenur getting of best of some offices. Politic party start their figure as connection between who comman and certain be commened. In addition, it also have to function to tall and overspread goverment planning or foreign. So, we must certain that the real politic have a aim objective about the function and figure is that as true politic participate. obviously, we can disappear society opinion to politic party which have causes by economic is that to rescue and develop their importance business. With this resolution, the writter hopes that it can be bringing back the trusty of society to the real function of politic party. Kata Kunci : Politik-Pengusaha Pendahuluan Berdasarkan observasi penulis tentang adanya beberapa hal yang menyimpang dengan tujuan partai politik, mayoritas masyarakat memiliki anggapan negatif pada partai politik. Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat mengembalikan fungsi dan peran partai poliik yang sesuai. Isi Menurut sigmund neumann dalam bukunya, yang berjudul Modern political parties, mengemukakan definisi partai politik, sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Partai politik sebagai jembatan pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Selain itu juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Berdasarkan berita yang di muat pada Jakarta, Pemilu.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan, kini banyak pengusaha menguasai partai politik. Bahkan, hampir setiap partai politik ada pengusaha. "Banyak, bahkan setiap partai," kata Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi, di Jakarta, Kamis (12/3). Menurut Agung, keberadaan pengusaha di dalam partai politik akan menyandera kebijakan publik. Bahkan, mereka akan menyandera anggaran untuk kelompoknya. Seperti yang dikatakan politikus Golkar, Indra Jaya Piliang, “Bisa membiyai politik sendiri itu klop dengan demokrasi. Sebelum terjun ke politik, harus mapan dulu secara finansial.” Tanpa maksud sedikitpun meragukan dan mengecilkan kesempatan bagi yang belum mapan, pendapat yang dikemukan Indra J Piliang diatas benarlah adanya. “Jika tidak, maka bisa menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi,” tandasnya. Tentu hal tersebut sangat merugikan kesejahteraan rakyat dan pihak pengusaha cenderung diuntungkan. Anggapan buruk pun banyak meracuni pikiran rakyat kecil mengenai kebijakan ini. Terlebih di Indonesia tidak sedikit warganya yang membenci politik karena memandang bahwa politik hanya di jadikan sarana merauk keuntungan bagi kalangan tertentu yang sama sekali tidak tersentuh oleh orang-orang kecil (warga biasa dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata). Mereka harus memiliki niat yang ikhlas dalam memperjuangkan dan menyejahterakan Bangsa Indonesia bukan lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi bagi yang hendak mendirikan partai politik sesungguhnya tetap memegang teguh komitmen yang akan di terapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik Pada Pasal 1 Ayat 2 yaitu disebutkan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Tujuan awal dibentuknya partai politik menurut Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, diantaranya : mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun beberapa solusi dalam peran warga sebagai partisipan politik yang baik yaitu membentuk bahkan ikut serta dalam kepentingan kelompok, yaitu lobby dan Contacting yang mana merupakan upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, peran masyarakat yang selektif dalam memilih pemimpin yang tepat, tidak semata-mata karena kekayaan atau kepemilikan pemimpin, reformasi demokratisasi partai politik untuk menuju perubahan politik yang lebih baik. Dengan demikian kebijakan pemerintah akan sesuai dengan kondisi rakyat. Demokratisasi partai dalam pengertian rotasi kepemimpinan yang ajek, pemahaman partai politik akan agenda dan aspirasi maupun kesadaran akan dinamika sosial yang bergerak dan membutuhkan tanggapan yang sigap terhadapnya. Seperti diutarakan oleh Subrata Kumar Mitra (1994) dalam Party Organization and Policy Making in a Changing Environment: The Indian National Congress jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kelambanan pergerakan Partai Kongres India dalam konstelasi politik disebabkan kekuatan dominan konservatif di dalam partai (karena disebabkan oleh kepentingan politik yang cenderung elitis, maupun hambatan-hambatan organisasional) tidak mampu menangani isu-isu keadilan sosial dan operasi politik secara tepat dan terukur. Apabila kita refleksikan kasus di atas, problem yang dialami Partai Kongres India di atas juga tengah dialami sebagian besar partai-partai di Indonesia. Secara umum partai-partai di Indonesia mengalami persoalan besar terkait problem demokratisasi partai, terutama sehubungan dengan problem rotasi dan rekrutmen kepemimpinan maupun mekanisme keterlibatan kader dalam pengambilan kebijakan. Proses kandidasi mulai dari pemilihan ketua umum yang murni karena visi misi, bukan karena ada money politic. Simpulan Pandangan mengenai partai politik memang tidak semuanya buruk, akan tetapi adanya beberapa kasus yang menyimpang dengan tujuan partai politik, mengakibatkan mayoritas masyarakat men-generalisasi-kan bahwa partai politik identik dengan keegoisan atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Berdasarkan diskusi HKN offering C Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Maret 2015 pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, penulis telah menampung suara mahasiswa tentang adanya keterlibatan pengusaha ke ranah politik. Mereka berpendapat bahwa memang sekarang pihak partai politik telah dikuasai para pengusaha sehingga banyak usulan/aspirasi rakyat tidak tertampung karena kebijakan pemerintah terpacu pada untung/ruginya bisnis pengusaha tersebut. Tentu itu suatu keputusan yang kurang bijak. Seharusnya seorang figur politik dapat mengemban amanah dengan baik untuk kebaikan bersama, bukan semata-mata kebaikan untuk dirinya. Perlu kita ketahui, bahwasa-nya tidak semua pengusaha yang berperan ganda sebagai politikus memiliki latar belakang seperti itu. Dengan adanya solusi yang telah di paparkan diatas, semoga dapat menjadi inspirasi bangsa untuk membangunkan warga negara Indonesia untuk melek politik sehingga cita-cita bangsa yang selama ini di cita-citakan tidak hanya sebagai cita-cita, melainkan sebuah peristiwa yang nyata dan bersahaja bagi Nusa dan Bangsa. Daftar Rujukan Achmad.2014.Ini Bahaya Jika Pengusaha Kuasai Parpol.Jakarta:PEMILU.COM.(online) diakses pada tanggal 18 Maret 2015. Sanit, Arbi.1985.Perwakilan Politik Di Indonesia.Jakarta:CV Rajawali. Suprihanto, Dodi.2010.Pengusaha dan Politik : Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat 1999 – 2009. other thesis, Fakultas Sastra.(online) diakses pada tanggal 16 april 2015