SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
PRESEPSI SISWA SD TERHADAP PROSES PEMEBELAJARAN PKN
No full textABSTRAK Presepsi siswa terhadap mata pembelajaran PKn dalam kehidupan realita sekarang disebabkan beberapa kendala antara lain : (1) guru mata pelajaran PKn masih mengalami kesulitan dalam mengaktifkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses penggalian dan penelaahan bahan pelajaran, (2) sebagian siswa memandang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebgai mata pelajaran yang besifat konseptual dan teoritis, (3) parktik kehidupan di masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, hukumn, agama seringkali berbeda dengan wacana yang dikembangkan dalam proses pembelajaran dikelas. Pembelajaran PKn sering dikatakan belum mampu merangsang siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Hal ini memberikan dampak siswa merasa kesulitan dalam pelajaran dikarenakan metode pembelajaranyang dipilih dan digunakan dirasakan kurang tepat
AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA
No full textABSTRAK Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam mengatur masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap jiwa manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Negara hukum memiliki andil dalam penegakkan hak asasi manusia. Adapun tugas negara hukum yakni memberikan perlindungan, pengakuan serta penegakkan terhadap terlaksananya hak-hak asasi bagi setiap masyarakatnya. Hukum harus dijadikan sebagai pedoman yang tegas dalam menegakkan hak asasi manusia yang tetap disesuaikan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.
NORMA-NORMA DALAM TRADISI KAWIN COLONG MASYARAKAT SUKU OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
No full textABSTRAK Arrafi, Niea . 2018. Norma-norma dalam Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Margono, M.Pd, M.Si (II) Drs. Suparman AW, S.H, M.Hum Kata kunci : kawin colong, tradisi, Suku Osing, Desa Kemiren, turun-temurun Kawin colong merupakan sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya oleh masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Tradisi kawin colong pada umumnya dilakukan dengan alasan keluarga dari pihak perempuan tidak menyetujui hubungan yang dijalin oleh anak gadisnya. Kawin colong dengan kawin lari yang dikenal pada umumnya adalah sesuatu yang berbeda antara keduanya. Masyarakat Desa Kemiren hingga saat ini tetap melaksanakan tradisi secara turun-temurun sebagai warisan dari nenek moyang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup praktik kawin colong yang dilakukan oleh masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, perubahan praktik kawin colong yang dilakukan oleh masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam konteks perubahan zaman, dan norma-norma yang diterapkan dalam tradisi kawin colong masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam mencari data, diperoleh melalui informan yang terdiri dari Kepala Desa Kemiren, Sekretaris Desa Kemiren, Ketua Adat Suku Osing Desa Kemiren, Pembina Suku Osing, dan Tokoh Adat Suku Osing. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tradisi perkawinan yang ada di Desa Kemiren ada tiga macam, yakni kawin colong, ngeleboni, dan angkat-angkatan. Kawin colong merupakan sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya oleh masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Tradisi kawin colong pada umumnya dilakukan dengan alasan keluarga dari pihak perempuan tidak menyetujui hubungan yang dijalin oleh anak gadisnya. Prosesi dalam tradisi kawin colong yang berlaku di Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yaitu: (1) janjian antara kedua calon mempelai, (2) perjalanan menuju rumah, (3) saat sampai rumah, (4) mengirimkan colok, (5) dipertemukannya kedua orang tua calon mempelai, dan (6) akad nikah dan resepsi pernikahan. Kedua, tradisi kawin colong mengalami perkembangan, namun tetap masih dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda agar keberadaan tradisi ini tetap ada. Penyebab terjadinya perubahan kawin colong yaitu pengaruh dari perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri efek dari globalisasi juga mempengaruhi adat dan tradisi yang ada di Desa Kemiren, salah satunya kawin colong. Akibat dari perubahan kawin colong sendiri tidak menjadi masalah bagi masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Osing tidak keberatan dengan adanya perubahan kawin colong yang berlaku di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat Osing mengikuti perubahan yang terjadi dengan tidak meninggalkan norma-norma dari nenek moyangnya. Ketiga, norma-norma yang diterapkan dalam tradisi kawin colong itu tetap ada. Tradisi kawin colong dilindungi oleh adat yang berlaku di Desa Kemiren. Akan tetapi, hukum adat tidak pernah tertulis, namun berlaku pada masyarakat yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dalam praktik kawin colong terdapat norma-norma yang berlaku dan diterapkan oleh masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yaitu: (1) kawin colong harus dilaksanakan pada malam hari, (2) calon istri harus dibawa ke rumah orang tua dari laki-laki, (3) calon istri dan calon suami tidak boleh menempati satu kamar yang sama, (4) calon suami harus segera menunjuk dan mengirimkan seorang colok, dan (5) colok harus segera mempertemukan kedua keluarga. Sedangkan dalam prasyarat kawin colong terdapat norma-norma yang berlaku pada masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yaitu: (1) calon istri dan calon suami harus saling mencintai, dan (2) calon istri dan calon suami tidak boleh memiliki ikatan dengan orang lain. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian yaitu perlunya menjaga dan melestarikan tradisi maupun adat-istiadat yang dimiliki oleh daerah maupun bangsanya. Sebagai penerus bangsa, para pemuda Indonesia harus memiliki rasa cinta (nasionalisme) terhadap kebudayaan peninggalan nenek moyang yang dimiliki pada saat ini. Selain itu, perlunya penelitian lanjutan mengenai kebudayaan nasional, untuk menambah kepedulian serta wawasan masyarakat luas akan pentingnya kebudayaan yang saat ini dimiliki. Peran dari lembaga pendidikan sangatlah penting dalam pemberdayaan tradisi maupun budaya, terutama di lingkungan akademis guna menampung berbagai temuan terkait dengan kekayaan budaya yang dimiliki. Serta, adanya peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang penting untuk menjaga dan melestarikan tradisi kawin colong, sehingga tradisi ini tetap dikenal serta dilaksanakan oleh masyarakat Suku Osing yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Karena tradisi kawin colong merupakan tradisi perkawinan yang khas dan harus tetap dilestarikan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman
PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI HUTAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
No full textABSTRAK RINGKASAN Masruroh, Dewi. 2018. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Hutan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Margono M. Pd., M. Si (II) Drs. Petir Pudjantoro, M. Si Kata Kunci: PHBM, LMDH, kelestarian hutan, pendapatan petani hutan, tingkat kesejahteraan. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Sebagai badan usaha, Perum Perhutani ditujukan untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai badan hukum, Perum Perhutani mengemban misi pemerintah yaitu menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan. Tuntutan ini membuat Perum Perhutani mengeluarkan kebijakan berupa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM dilaksanakan dengan cara melibatkan masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Masyarakat yang tergabung dalam LMDH diberi kesempatan untuk mengelola lahan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Pendapatan petani hutan dari hasil mengelola hutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani hutan sehingga kesejahteraan petani hutan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) latarbelakang pelaksanaan PHBM di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, (2) kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian kerjasama PHBM di Desa Siraman Kabupaten Blitar, (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PHBM di Desa Siraman Kabupaten Blitar, (4) dampak pelaksanaan PHBM terhadap kelestarian hutan Desa Siraman Kabupaten Blitar, (5) tingkat kesejahteraan petani hutan yang mengikuti PHBM di Desa Siraman Kabupaten Blitar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan dalam pengumpulan data melalui para subjek peneliti ataupun informan yang menguasai permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data dilakukan dengan empat proses yakni: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display atau penyajian data,dan (4) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas karena melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya. Tahap- tahap penelitian ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) latarbelakang pelaksanaan PHBM di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar meliputi dua hal yaitu PHBM dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan PHBM dianggap efektif untuk melindungi hutan dari upaya perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, 2) pelaksanaan PHBM di Desa Siraman kurang optimal karena adanya ketidaksesuaian dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati, 3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PHBM meliputi keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) dan minimnya bantuan pupuk dan benih yang diberikan oleh Perhutani kepada para petani hutan, 4) pelaksanaan PHBM membawa dampak positif bagi kelestarian hutan Desa Siraman karena meningkatkan kesadaran masyarakat desa hutan terhadap pentingnya hutan serta adanya peningkatan keamanan terhadap hutan Desa Siraman yang dilakukan oleh berbagai pihak, 5) kesejahteraan petani hutan Desa Siraman meningkat karena mendapat penghasilan dari mengelola hutan, memperoleh hasil sharing dari Perhutani melalui LMDH, serta ada yang bekerja sebagai Pamswakarsa. Saran yang diberikan peneliti kepada Perhutani adalah perlu adanya pemberian bantuan benih serta penyediaan pupuk dengan harga murah yang diberikan kepada petani hutan. LMDH Wono Agung perlu melakukan realisasi program kerja untuk menunjang tercapainya tujuan pembentukan LMDH yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, masyarakat Desa Hutan Siraman diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kelestarian hutan Desa Siraman
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN TERHADAP PELAYANAN PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA
No full textABSTRAK RINGKASAN Maghfiri, Ahmad . 2018. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Terhadap Pelayanan Pengemudi Angkutan Kota. Skripsi . Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Rusdianto Umar, S.H., M.Hum (2) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si. Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Angkutan Kota, Pelayanan Pengemudi. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 diundangkan sebagai bentuk payung hukum dari Pemerintah Kota Malang dalam proses pengelolaan angkutan kota yang selanjutnya kewenangan tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal ini dilakukan, berdasarkan banyak ditemukannya perilaku dari pengemudi angkutan kota yang melakukan pelanggaran dalam proses pelayanan angkutan kota, seperti menaikkan tarif, mengoper penumpang ditengah jalan, serta melayani angkutan kota tidak sesuai dengan trayek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, kendala serta solusi dari kedala yang telah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam proses implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui persepsi dari pengemudi angkutan kota terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni proses pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi pribadi yang selanjutnya dijelaskan dengan pemaparan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah studi kasus dengan menganalisis secara mendalam terhadap kasus yang telah dimunculkan. Peneliti sendiri diposisikan sebagai instrumen dan pengumpul data dari informan. Lokasi penelitian berada pada seluruh lingkup wilayah jalur angkutan kota di Kota Malang, dengan narasumber utama Dinas Perhubungan Kota Malang dan pengemudi angkutan kota. Analisis data dilakukan dengan langkah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan Penelitin yang telah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa Program yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu : (1) Melakukan sosialisasi yang melibatkan pemilik angkutan kota, pengemudi angkutan kota dan ketua koperasi angkutan kota/ketua paguyuban jalur angkutan kota ; (2) Memberikan hukuman ringan terhadap pelangaran pengemudi angkutan kota; (3) Menilang terhadap pelanggaran pengemudi angkutan kota; (4) Mencabut izin trayek angkutan kota. Sedangkan Persepsi pengemudi angkutan kota terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan yang diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) Pengemudi menganggap bahwa aturan tersebut sudah efektif dan banyak berpengaruh terhadap pelayanan angkutan kota apabila sudah ditegakkan dengan semestinya. (2) Larangan dan kewajiban yang tertera dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan telah dipatuhi oleh pengemudi angkutan kota. (3) Terkait dengan tarif angkutan, pengemudi angkutan kota menaikkan tarif rata-rata Rp 500-Rp1.000 dengan alasan bahwa penentuan tarif yang berlaku saat itu berdasarkan kajian lapangan tahun 2013, sedangkan saat ini kondisinya sudah berbeda. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) kepada pemerintah untuk memberikan payung hukum yang lebih dalam proses penindakan dilapangan, (2) bagi Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan pendekatan personal secara khusus kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada pengemudi angkutan kota, (3) bagi pengemudi dan pemilik angkutan kota untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum, (4) bagi penumpang angkutan kota untuk lebih aktif dalam proses pelaporan terhadap pelanggaran pengemudi angkutan kota
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA Di DESA RANDUBOTO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
No full textRINGKASAN Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Ning Ayunda Chofifi Universitas Negeri Malang Email: [email protected] Abstrak: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya pelibatan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pelaksanaan dan fungsi perannya serta diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdiri dari tuga fungsi. Pertama, kinerja BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Kedua, kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, kinerja BPD menjalankan fungsi pengawasan. Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto disebabkan oleh adanya masyarakat yang kontra terhadap peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa, kurangya antusias masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan tidak adanya kantor khusus untuk BPD dan pekerjaan BPD yang merupakan pekerjaan sampingan. Upaya BPD untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat dan berupaya untuk melibatkan komponen masyarakat sebanyak mungkin dalam proses pembuatan peraturan desa, BPD memanfaatkan kegiatan pengajian rutin malam Jum’at untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga membuka forum dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta BPD melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengadakan diskusi internal anggota BPD setiap seminggu sekali pada malam hari membahas masalah yang ada dalam pemerintahan Desa. Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi BP
Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Pembangunan Masyarakat Berbasis Program Kecakapan Hidup (Life Skill)
No full textRINGKASAN Peningkatan pendidikan melalui pembangunan berbasiskan kepada program life skill memberikan pengalaman serta keterampilan kepada warga belajar terutama kepada masyarakat untuk memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomiannya. Beberapa jenis kecakapan hidup yang salah satunya adalah kecakapan vokasional, yaitu suatu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau lingkungan warga belajar. Melalui kegiatan vokasional atau keterampilan tertentu, akan menambahkan keterampilan kepada masyarakat dalam penguasaan bidang tertentu yang berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kata kunci: pembangunan masyarakat, program kecakapan hidup (life skill
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Peserta Didik Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Dusun Blendongan Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai beberapa nilai Pancasila yang diajarkan pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, cara penanaman nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, faktor penghambat dan pendukung proses pendidikan di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika serta uapya penanggulangan faktor penghambat peroses pendidikan di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan yang diajarkan pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai Pancasila yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari anak-anak. Faktor pendukung dan penghambatnya adalah dari sumber daya manusia, masyarakat, peserta didik, fasilitas dan materi pembelajaran. Upaya penanggulangan faktor penghambatnya adalah diupayakan dari pengurus Sekolah Bhinneka Tunggal Ika dan juga Kepala Dusun Blendongan
Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Dalam Mencegah Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Malang
No full textRINGKASAN Choili, Silfiyya. 2018. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Dalam Mencegah Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing: (1) Drs. H. Suparman Adi Winoto, S.H, M.Hum. (2) Drs.H. Suparlan Al Hakim, M.Si. Kata Kunci: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai, Rokok Ilegal, Cukai. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti penduduk Indonesia mempunyai pencaharian disektor pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang penting di Indonesia yaitu tembakau. Tembakau penting karena dapat menghasilkan produk berupa rokok yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan bagi kas negara melalui cukai. Namun, dalam peredarannya terdapat pelanggaran terhadap cukai yang dilakukan oleh pengusaha rokok. Pelanggaran terhadap cukai yaitu melakukan tindakan ilegal dengan memproduksi maupun mengedarkan rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, rokok yang menggunakan pita cukai palsu, dan rokok yang menggunakan pita cukai yang bukan untuk peruntukannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. penelitian kualitatif juga merupakan tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada seorang manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Temuan penelitian dalam penelitian ini menghasilkan tiga pembahasan. Hasil pertama yaitu peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Hasil yang kedua yaitu peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Hasil yang ketiga yaitu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Sarannya yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan yang diberikan dengan membuat program-program menarik yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga lebih meningkatkan lagi kampanye anti rokok ilegal melalui media sosial yang digemari oleh masyarakat. Selain itu masyarakat maupun pedagang rokok juga harus menyalurkan edukasi yang didapat kepada keluarga maupun kerabat-kerabatnya, agar wawasan yang diperoleh dapat tersebar lebih luas lagi
MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA DENGAN MEMPERKENALKAN BUDAYA BANGSA
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis dalam penanganan tidak kepedulian masyarakat terhadap jati diri bangsa. Solusi yang dapat diberikan dengan menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kepedulian masyarakat indonesia terhadap budaya bangsa indonesia. Dalam menanamkan nilai-nilai pancasila merupakan salah satu bentuk perwujudan pancasila dalam tindakan dan kegiatan praktis dalam kehidupan manusia untuk memperkenalkan budaya indonesia. Dalam penanaman nilai-nilai pancasila yaitu untuk membuat individu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap sikap yang sesuai dengan Pancasila