23526 research outputs found
Sort by
ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENCEGAHAN PENERBANGAN BALON UDARA LIAR YANG MENGGANGGU KESELAMATAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)
No full textSkripsi dengan judul ““Analisis Peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Pencegahan Penerbangan Balon Udara Liar Yang Mengganggu Keselamatan Publik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Yoga Bhakti Hexzananta, NIM. 1860103223300, dengan pembimbing/promotor Yusron Munawir, S.H.I., M.H.
Kata kunci: balon udara liar, keselamatan publik, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten, hukum positif, fiqih siyasah.
Tradisi penerbangan balon udara merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat yang lazim dilakukan pada momentum hari besar keagamaan di Kabupaten Tulungagung. Namun, praktik penerbangan balon udara secara liar tanpa izin dan pengawasan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan publik dan keselamatan penerbangan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan penerbangan balon udara liar yang mengganggu keselamatan publik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Landasan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Kabupaten Tulungagung telah berperan aktif dalam pencegahan penerbangan balon udara liar melalui patroli, razia, sosialisasi, serta penindakan hukum. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja belum berperan dalam menjaga ketertiban umum, hal itu disebabkan karena belum adanya perda tentang balon udara, sehingga upaya pencegahan berupa pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat masih belum dapat dilaksanakan. Dalam perspektif fiqih siyasah, peran kepolisian tersebut sejalan dengan konsep ulil amri dan prinsip sadduz dzari’ah, yaitu kewajiban penguasa menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan. Sementara itu bagi pemkab diharapkan secepatnya membuat perda atau perbup mengenai balon udara agar dapat ikut andil dalam pencegahan penerbangan balon udara liar dan dapat sejalan dengan konsep ulil amri dan prinsip sadduz dzari’ah
تطبيق سياسات وزارة الشؤون الدينية في تطوير منهج اللغة العربية لطلاب الصف السابع أ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية التاسعة بليتار
No full textالملاخص
فجر هاريماس جوميلار. 2026 م. تطبيق سياسات وزارة الشؤون الدينية في تطوير منهج اللغة العربية لطلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية التاسعة بليتار قسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية وإعداد المعلمين، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أنجونج.
الكلمات الرئيسية: تنفيذ السياسة، منهج اللغة العربية، وزارة الشؤون الدينية، المدرسة المتوسطة الإسلامية التاسعة بليطار.
تُعَدُّ اللغة العربية لغةً ذات مكانةٍ مهمةٍ في التعليم الإسلامي في إندونيسيا. ومن خلال سياسة وزارة الشؤون الدينية، ولا سيما القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2019م، تسعى الحكومة إلى تعزيز منهج اللغة العربية ليتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين التي تُركِّز على تنمية الشخصية، والمهارات القرائية، والكفاءة التواصلية.
هدف هذا البحث هو معرفة كيفية 1ـ تطبيق سياسات وزارة الشؤون الدينية في تطوير منهج اللغة العربية لطلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية التاسعة بليتار.،2ـ والكشف عن العوامل الداعمة والمعيقة لتنفيذها، 3ـ وكذلك بيان أثر هذه السياسة على جودة تعليم اللغة العربية في المدرسة.
أظهرت نتائجُ البحث أن تنفيذَ سياسةِ وزارةِ الشؤونِ الدينيةِ في تطويرِ منهجِ اللغةِ العربيةِ في المدرسةِ المتوسطةِ الإسلاميةِ الحكوميةِ رقم (9) بليتار للصفِّ السابع (أ) قد سار بشكلٍ جيِّدٍ نسبيًّا، ولا سيما في جانبي التخطيطِ والتنفيذِ التعليميَّين المستندين إلى قرارِ وزيرِ الشؤونِ الدينيةِ رقم (183) لسنة 2019. وقد طبَّق المعلِّمون المنهجَ التواصليَّ، واستخدموا طرائقَ ووسائطَ تعليميةً متنوِّعةً لتنميةِ مهاراتِ الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة لدى الطلاب. ومع ذلك، لا يزال تنفيذُ هذه السياسةِ يواجهُ بعضَ المعوِّقات، من بينها محدوديةُ المواردِ البشريةِ ذاتِ الخلفيةِ التعليميةِ في اللغةِ العربية، وعدمُ كفايةِ مرافقِ التدريبِ العملي، إضافةً إلى عدمِ ترسُّخِ ثقافةِ التحدُّثِ باللغةِ العربيةِ بشكلٍ مستمرٍّ في البيئةِ المدرسية
ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ANCAMAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
No full textKata Kunci : UU ITE, SLAPP, Kritik Media Sosial, Transaksi Elektronik.
Di era digital saat ini, kritik pekerja melalui media sosial terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan, seperti pemotongan gaji atau jam kerja berlebihan, sering kali dihadapkan dengan ancaman hukum yang merugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan melindungi ruang digital, justru sering disalahgunakan sebagai instrumen Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) oleh korporasi untuk membungkam suara-suara tersebut. Hal ini menimbulkan norma konflik dengan hak konstitusional pekerja, sebagaimana dijamin Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Pasal-pasal seperti Pasal 27A (penyebaran nama baik), Pasal 28 Ayat (2) (penyebaran informasi menghasut), dan Pasal 28 Ayat (3) (penyebaran berita bohong) dalam UU ITE rawan menyimpulkan, karena tidak membedakan secara tegas antara kritik faktual yang sah dan fitnah pribadi, sehingga menciptakan efek gentar yang menghambat partisipasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: 1.) Potensi konflik norma dan perlindungan UU ITE sebagai instrumen SLAPP yang mengancam hak konstitusional pekerja untuk menyampaikan pendapat; 2.) Peran perspektif Siyasah dalam mereformulasi ketentuan pencemaran nama baik untuk menjamin perlindungan hukum efektif bagi korban SLAPP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik studi pustaka, analisis dokumen, dan studi komparatif, mengintegrasikan teori-teori tentang hak konstitusional, teori disfungsi hukum pidana, serta fiqih Siyasah.
Hasil penelitian mengungkap bahwa UU ITE 2024 sering mengalami disfungsi sebagai alat penekan korporasi, seperti dalam kasus Septia Dwi Pertiwi yang akhirnya dibebaskan setelah berjuang melawan tuduhan berdasarkan Pasal 27A. Dari perspektif Siyasah umum, UU ITE bertentangan dengan prinsip al-‘Adl (keadilan) dan Maslahah Mursalah (kemaslahatan), karena melanggar martabat manusia (karāmah) dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada batasan hukum anti-SLAPP di sektor ketenagakerjaan, berbeda dengan perlindungan eksplisit bagi aktivisme lingkungan. Kesimpulannya menyatakan bahwa 1.) UU ITE perlu direformasi dengan menambahkan klausul anti-SLAPP eksplisit, membedakan kritik faktual dari fitnah, dan mengadopsi model internasional dari Amerika Serikat serta Uni Eropa; 2.) Reformasi ini harus selaras dengan Siyasah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, sehingga melindungi hak pekerja tanpa membungkam partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pemerintah, serikat pekerja, dan akademisi untuk mendorong kebijakan yang adil dalam ruang digital
TEACHERS’ PRACTICES IN TEACHING ENGLISH FOR THE 7TH GRADERS IN MULTILINGUAL CLASSROOM CONTEXT AT SMP INTERNATIONAL DARUL AKHWAN
No full textShofi, Khansa. NIM. 126203202155. 2026. Teachers’ Practices in Teaching English for the 7th Graders in Multilingual Classroom Context at SMP International Darul Akhwan. Skripsi. Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing: Dr. Nursamsu, M.Pd.,
Keywords: multilingual, translanguaging.
Pembelajaran bahasa Inggris di kelas multibahasa telah menjadi fenomena yang menarik, terutama di sekolah-sekolah yang mengintegrasikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Penelitian ini dilakukan di SMP International Darul Akhwan, sebuah sekolah berbasis Islam yang secara unik menerapkan sistem pembelajaran tiga bahasa dengan menggabungkan Kurikulum Nasional dan Kurikulum KMI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa Inggris diajarkan di kelas multibahasa, bagaimana guru mengelola penggunaan tiga bahasa, serta bagaimana mereka menyesuaikan praktik pengajaran dengan latar belakang siswa yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, melibatkan satu guru bahasa Inggris dan enam siswa kelas VII yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasikemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dokumen pendukung mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasil tulisan siswa, serta dokumentasi kelas yang mencerminkan penerapan praktik pembelajaran multibahasa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di kelas multibahasa berlangsung secara dinamis. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang dominan, sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Arab digunakan secara bergantian untuk membantu pemahaman siswa. Pengalaman guru menunjukkan perlunya keseimbangan dalam penggunaan ketiga bahasa, penyesuaian terhadap perbedaan kemampuan siswa, serta upaya membangun kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Untuk mencapai hal tersebut, guru menerapkan beberapa praktik adaptif seperti translanguaging, code-switching, pengayaan kosakata, pembelajaran berbasis multimedia, serta pendekatan pengajaran yang berorientasi pada motivasi
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE SWOT Studi Pada UMKM Carang Mas Pertapan
No full textSkripsi ini berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Metode SWOT
Studi pada UMKM Carang Mas Pertapan” yang ditulis oleh Afifah, NIM 126406211070,
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bawah bimbingan Bapak Faizal Satria Desitama,
S.S.T.,M.Acc.
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, SWOT, UMKM, Carang Mas, Tulungagung.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya strategi pemasaran yang tepat
dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, khususnya di sektor
UMKM. UMKM Carang Mas Pertapan merupakan salah satu usaha camilan tradisional
yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan penjualan dan bersaing di tengah
banyaknya produk sejenis. Untuk itu, diperlukan analisis menyeluruh terhadap kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki usaha ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis strategi pemasaran
menggunakan metode SWOT pada UMKM Carang Mas Pertapan, 2) Untuk menganalisis
Strategi pemasaran menggunakan metode SWOT pada UMKM Carang Mas Pertapan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan
(field research). Lokasi penelitian yaitu pada UMKM Carangmas Pertapan yang beralamat
di RT.002/RW.003, Tapan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
66229. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dari
pelaku usaha Carang Mas Pertapan di Tulungagung. Teknik analisis data dilakukan dengan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan
Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi pemasaran yang dilakukan
UMKM Carangmas Pertapan dengan mempertahankan kualitas produk yang baik
merupakan hal yang utama yang harus dijaga, agar usaha yang jalalankan akan terus
berkembang. 2) Hasil pemetaan SWOT yang ditunjukkan pada diagram, posisi UMKM
Carang Mas Pertapan berada di Kuadran I. Artinya UMKM Carang Mas Pertapan dalam
kondisi “agresif” atau “growth oriented”. pertumbuhan yang menonjol adalah
bertambahnya target pasar. Semula, UMKM ini hanya melayani pasar lokal di sekitar Desa
Pertapan dan wilayah sekitarnya. Namun, seiring meningkatnya permintaan dan strategi
pemasaran yang lebih adaptif, jangkauan pasar Carangmas kini meluas hingga ke luar kota
bahkan luar provinsi seperti Sumatra dan Kalimantan
TINJAUAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM USAHA TANI BENGKUANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA NANGGUNGAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
No full textMAR’ATU USWATUN KHASANAH, 1860101221053, Tinjauan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Usaha Tani Bengkuang Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kedir, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2026, Pembimbing: Nina Indah Febriana, M. Sy.
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Usaha Tani Bengkuang, Kesejahteraan,Tebasan
Bidang pertanian menjadi salah satu kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya melakukan usaha tani, Di Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, para petani melakukan usaha tani yang jarang dijumpai yaitu usaha tani bengkuang. Fenomena dalam praktik usaha tani bengkuang dalam proses perawatan sering dijumpai menggunakan bahan kimia yang tidak memakai alat pelindung diri yang mengancam kesehatan dan jiwa, serta dalam sistem penjualan hasil panen masih ketergantungan tengkulak dengan menjual sistem tebasan dengan syarat kesepakatan perawatan bengkuang. Praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum, baik dari segi kesesuainnya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.
Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan tentang (1) praktik usaha tani bengkuang di Desa Nanggungan (2) menganalisis tinjauan prinsip Maqashid Syariah dalam usaha tani bengkuang (3) menganalisis implikasi prinsip Maqashid Syariah dalam usaha tani bengkuang terhadap kesejahteraan petani.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melakukan pengecekan keabsahan temuan dengan memperpanjang pengamatan dan triangulasi sumber dan waktu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik usaha tani bengkuang di desa Nanggungan masih menggunakan pupuk kimia dan dalam sistem penjualan hasil panen masih ketergantungan dengan tengkulak dengan tebasan. (2) penelitian ini juga menunjukkan bahwa usaha tani bengkuang belum sepenuhnya memenuhi lima prinsip Maqashid Syariah dikarenakan pada prinsip Hifdz al-nafs masih ditemukan tindakan mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan karena tidak menggunakan alat pelindung diri saat pemberian pupuk, dan prinsip Hifdz al-mal masih ditemukan tindakan perolehan harta dengan merugikan pembeli karena para petani tidak memenuhi kesepakatan dan menimbulkan ketidakpastian panen dan kerugian. (3) implikasi prinsip Maqashid Syariah terhadap kesejahteraan belum sepenuhnya optimal, karena tidak terpenuhinya salah satu prinsip yaitu Hifdz al-nafs dan Hifdz al-mal yang menyebabkan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan belum optimal
DILEMA PEMBUKTIAN DALAM UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI: MENAKAR PROSPEK PEMBUKTIAN TERBALIK
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya pengabaian terhadap prosedur pembentukan undang-undang dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Padahal prosedur pembentukan undang-undang sejatinya merupakan fondasi penting untuk menjamin agar kewenangan legislasi tidak dijalankan secara sewenang-wenang serta tetap berorientasi pada prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Meskipun konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme pengawasan melalui pengujian formil undang-undang, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat keberhasilan permohonan uji formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, di tengah kecenderungan pembentukan undang-undang yang mengarah pada praktik abusive lawmaking.
Dari persoalan tersebut, rumusan masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana problematika dan tantangan pembuktian dalam perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi; (2) Bagaimana prospek dan relevansi penerapan mekanisme pembuktian terbalik dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi; serta (3) Bagaimana rekonstruksi hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodir pembuktian terbalik dalam pengujian formil.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis serta ekstensif guna mengkaji problematika pembuktian serta relevansi penerapan pembuktian terbalik dalam pengujian formil undang-undang..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Problematika utama dalam pengujian formil undang-undang terletak pada ketidakseimbangan beban pembuktian yang secara dominan dibebankan kepada Pemohon, sementara alat bukti yang krusial justru berada dalam penguasaan pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut menyebabkan posisi Pemohon berada dalam keadaan yang tidak setara dan berimplikasi pada rendahnya tingkat keberhasilan pengujian formil. (2) Penerapan mekanisme pembuktian terbalik meski lebih dikenal dalam sistem peradilan pidana namun dinilai tetap memiliki prospek yang kuat dalam konteks ketatanegaraan untuk menjawab kesulitan pembuktian sekaligus memperkuat fungsi pengujian formil sebagai instrumen pengawasan konstitusional. Meskipun begitu, pembuktian terbalik yang dilakukan secara absolut (reversal burden of proof) akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara MK. Oleh karenanya agar tetap relevan dengan prinsip-prinsip dalam peradilan MK maka lebih tepat apabila yang digunakan ialah pembuktian terbalik dengan menggeser beban pembuktian (shifting burden of proof). (3) Agar mekanisme tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memiliki legitimasi yuridis, diperlukan rekonstruksi hukum acara Mahkamah Konstitusi, terutama melalui pemisahan rezim pembuktian antara pengujian materil dan pengujian formil, pengaturan akibat hukum atas ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap perintah Mahkamah Konstitusi, reformulasi kedudukan Presiden dan DPR sebagai pihak yang berkewajiban membuktikan ketaatan prosedural dalam proses pembentukan undang-undang, serta penambahan kategori Alat Bukti Permulaan sebagai bagian dari klasifikasi alat bukti yang selama ini telah dikenal.
Kata Kunci: Pengujian Formil, Beban Pembuktian, Pembentukan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Pembuktian Terbali
PENGARUH KEAKTIFAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TERHADAP SIKAP SOSIAL TANGGUNG JAWAB DAN KEPEMIMPINAN SISWA MTS NEGERI 2 TULUNGAGUNG
No full textSkripsi yang berjudul “Pengaruh Keaktifan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap Sikap Sosial Tanggung Jawab dan Kepemimpinan Siswa MTs Negeri 2 Tulungagung” ini ditulis oleh Mariska Sindi Septiana Putri, NIM 1860209222063, yang dibimbing oleh Dr. Nur Isroatul Khusna, M.Pd.
Kata kunci: Keaktifan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler, Sikap Sosial Tanggungjawab, Sikap Kepemimpinan.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya sikap sosial tanggung jawab dan kepemimpinan sebagian siswa, yang ditunjukkan melalui perilaku kurang disiplin dan pelanggaran aturan sekolah. Pembentukan karakter siswa memerlukan proses pendidikan yang terarah, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi, kepribadian, serta interaksi sosial siswa. Keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler diyakini berpengaruh terhadap pembentukan sikap tanggung jawab dan kepemimpinan, namun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap sosial tanggung jawab dan kepemimpinan siswa di MTs Negeri 2 Tulungagung. Rumusan masalahnya meliputi: 1) Apakah terdapat pengaruh antara keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap sosial tanggung jawab siswa? 2) Apakah terdapat pengaruh antara keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap kepemimpinan siswa? 3) Apakah terdapat pengaruh antara keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap sosial tanggung jawab dan kepemimpinan siswa? 4) Apakah terdapat hubungan antara sikap tanggung jawab dan sikap kepemimpinan siswa?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan IX yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berjumlah 437 siswa, dengan sampel sebanyak 110 siswa yang ditentukan melalui teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan linearitas. Uji hipotesis dilakukan melalui uji regresi linear sederhana, koefisien determinasi, uji MANOVA, serta analisis Correlation Pearson dengan bantuan SPSS For Windows versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap sosial tanggung jawab siswa dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan kontribusi sebesar 63,7%; 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap kepemimpinan siswa dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan kontribusi sebesar 58,3%; 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sikap sosial tanggung jawab dan kepemimpinan siswa dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; 4) Terdapat hubungan kuat dan positif antara sikap sosial tanggung jawab dan sikap kepemimpinan dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai pearson correlation 0,800 bearada dalam rentang (0,61-0,80) sehingga dapat disimpulkan memiliki korelasi tinggi
Coupling ultrafiltration and adsorption with modified activated carbon for the treatment of nonylphenol ethoxylate-contaminated laundry wastewater.
No full textManaging wastewater in industrial laundries poses a significant challenge, particularly in the removal of emerging contaminants such as phenolic compounds. The performance of a two-stage process combining ultrafiltration followed by adsorption using modified activated carbon was studied for the removal of nonylphenol ethoxylate (NPEO3-17) from real laundry wastewater. The use of ultrafiltration as a pretreatment allowed removing solids and colloids before adsorption. Ultrafiltration led to a reduction in total suspended solids from 14.0 ± 2.1 to 3.0 ± 1.3 mg.L−1 and turbidity from 110 ± 1.4 to 1.8 ± 0.9 NTU. Additionally, NPEO3-17 concentration decreased from 1095 ± 50 µg.L−1 to 534 ± 78 µg.L−1, whereas the chemical oxygen demand (COD) concentration passed from 585 ± 14 mg.L−1 to 281 ± 9 mg.L−1 in the permeate. The ultrafiltration permeate was subsequently treated by dynamic adsorption. The adsorption process was designed and optimized considering parameters such as hydraulic retention time (HRT), initial feed temperature, and column height-to-diameter (H/D) ratio. HRT was found to be the most important parameter contributing significantly to NPEO3-17 and COD removal. Under the optimal conditions (HRT of 9.6 min, a temperature of 20 °C, and an H/D ratio of 6.9) using Box-Behnken Design methodology, 99% and 82% of NPEO3-17 and COD were removed, respectively. The breakthrough behavior of the adsorption column was further analyzed using six classical models including Bohart–Adams, Yoon–Nelson, Thomas, Wolborska, Yan, and Clark, to interpret the dynamic adsorption kinetics and predict column performance. The Bohart-Adams and Wolborska models described very well the adsorption process for NPEO3-17. Results demonstrated that the modified activated carbon maintained NPEO3-17 levels below the reuse threshold (< 200 µg.L−1) for water reuse, even after treating nearly 100 L of ultrafiltered water, confirming the efficiency and long-term stability of the hybrid ultrafiltration–adsorption system
Evaluating the acute toxicity of binary and ternary mixtures of Cu, Zn, As and Se to Daphnia magna: a component-based approach using isobologram analyses and ternary diagrams.
No full textThe acute toxicity of binary and ternary combinations of Cu, Zn, As and Se to Daphnia magna was investigated. The aim was to provide a detailed characterization of the interactive effects of these elements in relation to aquatic toxicity. The binary and ternary combinations were evaluated using isobolograms, the concentration addition (CA) model, the independent action (IA) model, and the Hewlett model. They were also implemented using the MixModel package in R. This approach facilitated the identification of potential synergism, additivity, and antagonism, in addition to the characterization of binary and ternary interactions within a mixture composition space. For the binary combinations, Cu - Zn and Zn - Se had the most robust evidence for synergism with EC50 estimates <1 toxicity unit (TU), as low as 0.27 TU for CU - Zn, and 0.30 TU for Zn - Se. Combinations of As - Cu, As - Se, Cu - As, and As - Zn were mostly additive, with EC50 estimates ∼1 TU for all evaluated ratios. In all of the tested ternary combinations, Cu was identified the most toxic component. Emergent effects, which were defined as toxicity responses arising from combinations of toxicity which were not dependent on binary combinations, were observed in some ternary combinations. Synergism was observed in the As - Cu - Se and As - Cu - Zn mixtures, suggesting that binary combinations alone are insufficient for predicting interactions involving more than two components. Ternary diagrams also showed potential areas of high toxicity (TU > 3), mostly in the Cu-dominated mixtures. These observations suggest that the toxicity assessment of trace metals and metalloids commonly found in mining and metallurgical effluents (in this case Cu, Zn, As, and Se) must take into account the effect of mixtures and not rely on substance-by-substance assessments