23526 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN TIMBANGAN PRODUK PADA PELAKU USAHA KECIL KRUPUK UDANG BAKAR (Studi Pada Krupuk Udang Bakar di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)
No full textSkripsi dengan judul: “Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian
Timbangan Produk Pada Pelaku Usaha Kecil Krupuk Udang Bakar (Studi Pada
Krupuk Udang Bakar Di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung)”َ iniَ ditulisَ olehَ Franciscaَ Gladysَ Afrilianda,َ NIM.َ1860101222165, dengan pembimbing Ibu Amilis Kina, M.E.I.
Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Perlindungan Konsumen, Ketidak sesuaian Timbangan, Usaha Kecil.
Penelitian ini mengkaji implementasi etika bisnis Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap
praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang
bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik penimbangan dan pengemasanَprodukَdenganَprinsipَkejujuranَ(ṣidq),َamanah,َdanَkeadilanَdalamَetika bisnis Islam serta dengan norma hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha dan larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran dan timbangan yang sebenarnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori etika bisnis Islam, teori kepatuhan hukum, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis normatif dan empiris terhadap praktik yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan dan pengemasan krupuk udang bakar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Ditemukan adanya ketidaksesuaian timbangan produk dalam kemasan yang tidak disertai dengan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, sehingga bertentanganَ denganَ prinsipَ kejujuranَ (ṣidq),َ amanah,َ danَ keadilan,َ sertaَmelanggar larangan mengurangi timbangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Muṭaffifīnَ ayatَ 1–3. Ketidaksesuaian tersebut juga mengandung unsur gharar
karena konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai kuantitas barang yang menjadi objek transaksi. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan d, serta memenuhi unsur larangan Pasal 8 ayat (1) huruf c karena produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ukuran dan timbangan yang sebenarnya. Dengan demikian, praktik ketidaksesuaian timbangan tidak hanya merupakan persoalan teknis produksi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan kepastian kuantitas barang. Faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian timbangan meliputi keterbatasan alat ukur, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta tidak adanya standar operasional prosedur produksi dan pengemasan yang baku.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang bakar
tidak dapat dibenarkan baik secara etika bisnis Islam maupun secara hukum positif. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam dan ketentuan hukum perlindungan konsumen guna mewujudkan kegiatan usaha yang adil, jujur, transparan, dan berkelanjutan
PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG UMKM TERHADAP PEREDARAN UANG RUSAK PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO. 21/10/PBI/2019 TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH DAN PRINSIP AL-ADL (Studi Kasus Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung)
No full textSkripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pedagang UMKM Terhadap Peredaran
Uang Rusak Perspektif Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 Tentang
Pengelolaan Uang Rupiah dan Prinsip Al-Adl (Studi Kasus Toko Asrama AlMumtazah Tulungagung)” ini ditulis oleh Siti Faizatun Nisa, NIM.
1860101223288, dengan pembimbing Agnes Lutfiana Ni’mah, M.H.
Kata kunci: uang rusak, perlindungan hukum, UMKM, Peraturan Bank Indonesia
No. 21/10/PBI/2019, prinsip al-adl, hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran uang rupiah rusak
pada transaksi tunai di tingkat pedagang kecil, khususnya di Toko Asrama AlMumtazah Tulungagung, yang mengakibatkan kerugian finansial bertahap bagi
pedagang UMKM karena harus menanggung risiko penerimaan uang tidak layak
edar dan keterbatasan akses terhadap mekanisme penukaran resmi di bank.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis praktik peredaran uang rusak
di Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung. (2) menganalisis bentuk perlindungan
hukum pedagang UMKM terhadap peredaran uang rusak perspektif Peraturan
Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. (3)
menganalisis perlindungan hukum pedagang UMKM terhadap peredaran uang
rusak prinsip al-adl dalam ekonomi syariah.
Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris dengan
pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam
dengan pedagang dan konsumen, serta dokumentasi, kemudian dianalisis melalui
tahapan analisis data, penyajian data, pembahasan, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pedagang UMKM cenderung
menerima uang rusak karena mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan
dan keterbatasan waktu untuk memeriksa uang, sehingga uang rusak berputar
kembali dalam transaksi sampai akhirnya terakumulasi sebagai kerugian bagi
pedagang; (2) secara normatif PBI 21/10/PBI/2019 telah menyediakan mekanisme
penukaran uang rusak tanpa biaya, tetapi dalam praktiknya perlindungan tersebut
belum efektif karena jauhnya jarak ke bank, sehingga pedagang terpaksa
menukarkan ke lembaga informal dengan potongan 40–60% dari nilai nominal
karena akses yang sulit. (3) dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini
bertentangan dengan prinsip al-adl karena beban kerugian terkonsentrasi pada
pedagang kecil yang secara struktural lemah, sementara sistem belum memberikan
akses perlindungan yang adil dan proporsional
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET (Kajian Terhadap Insentif, Efisiensi, dan Efektivitas Penegakan Hukum)
No full textLintang Mendung Kembang Jagad, 1860103221017, Economic Analysis of LawTerhadap RUU Perampasan Aset: Kajian Terhadap Insentif, Efisiensi, Efektivitas Penegakan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing: Muksin, M.H.Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, NCB Asset Forfeiture, Economic Analysis of LawPenelitian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana korupsi yang semakin masif dan kian agresif di Indonesia. Selain itu penyelesaian hukum menggunakan metode konvensional seringkali gagal terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Situasi ini kemudian menuntut sebuah reformasi hukum berupa pengesahan terhadap RUU Perampasan Aset. Dengan demikian dapat dirumuskan dalam rumusan masalah; 1.) Bagaimana konstruksi normatif RUU Perampasan Aset dalam perspektif Economic Analysis of Lawmampu mencegah tindak pidana korupsi?; 2.) Bagaimana pengaruh RUU Perampasan Aset terhadap aspek Insentif, Efisiensi, dan Efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif Economic Analysis of Law?. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konstruksi normatif RUU Perampasan Aset terhadap penegakan hukum yang kemudian diklasifikasikan dalam tiga aspek yaitu insentif, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum serta mengujinya menggunakan prinsip Economic Analysis of Law.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang ditemukan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori ekonomi mikro dalam hukum untuk membedah rasionalitas di balik norma ataupun metode yang diusulkan. Hal ini ditujukan guna mendapatkan alternatif sebagai solusi utama dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset.Hasil dalam penelitian ini menunjukkan mengenai metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai konstruksi normatif utama RUU Perampasan Aset, sehingga didapatkan hasil berupa; 1.) Aspek Insentif, yaitu munculnya rent-seekingoleh aparat penegak hukum selaku lembaga penegak hukum; 2.) Aspek Efisiensi, yaitu memunculkan nilai efisien dalam pengimplementasian RUU Perampasan aset, baik efisien waktu, efisien pengembalian kerugian keuangan negara, maupun efisien dalam pembentukan sanksi; 3.) Aspek Efektivitas, membenturkan kedua aspek sebelumnya yang kemudian didapatkan hasil berupa ke-efektivitasan penerapan RUU Perampasan Aset apabila disertai penyediaan ruang bagi publik dalam fungsi pengawasan terhadap integritas aparat penegak hukum sebagai penekanan terhadap aspek insentif penegakan hukum. Selain penekanan terhadap objek tindak pidana korupsi, diperlukan juga ketentuan terhadap pemberian sanksi terhadap subjek tindak pidana
MADRASAH IBTIDAIAH AMIRUDDIN MOJOKERTO: SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN 1968-1985
No full textSkripsi ini membahas tentang proses Madrasah Ibtidaiah Amiruddin Mojokerto: Sejarah Perkembangan Dan Pembelajaran 1968-1985. Madrasah ini merupakan transformasi dari sebuah pondok pesantren tradisional yang didirikan oleh Mbah Amiruddin, kemudian dikembangkan oleh keluarga dan masyarakat sebagai lembaga pendidikan formal berbasis Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, bagaimana latar belakang berdirinya Madrasah Amiruddin di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto? kedua, bagaimana perkembangan Madrasah Ibtidaiah Amiruddin dari tahun 1968-1985? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang berdirinya madrasah, menggambarkan dinamika perkembangannya, serta menganalisis bentuk transformasi tradisi pesantren dalam sistem pendidikan madrasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan melalui empat tahapan yaitu, meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Madrasah Amiruddin dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang lebih terstruktur, kesinambungan warisan pesantren, serta dorongan sosial-religius di masa Orde Baru. Pada periode 1968–1985, madrasah mengalami perkembangan signifikan baik dalam aspek kelembagaan, infrastruktur fisik, maupun tata kelola pendidikan. Transformasi nilai tradisional pesantren tercermin melalui penerapan metode bandongan, sorogan, serta pembiasaan hafalan dalam sistem pembelajaran. Sementara itu, modernisasi pendidikan diwujudkan melalui adopsi kurikulum formal, pembangunan ruang kelas permanen, dan penguatan manajemen kelembagaan. Dengan demikian, Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin menjadi contoh lembaga pendidikan Islam yang berhasil memadukan nilai tradisi pesantren dengan tuntutan pendidikan formal modern di tingkat lokal.
Kata Kunci: Amiruddin, Madrasah, Pesantre
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KETIMPANGAN UPAH BURUH TANI TEBU ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)
No full textABSTRACT
Fery Septiyan, 1860101223262, TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP KETIMPANGAN UPAH BURUH TANI TEBU ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi Di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar), Islamic Economic Law Study Program, State Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Supervisor Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H .
Keywords: Wage Disparity, Sugarcane Farm Laborers, Islamic Law, Manpower Law.
This study aims to examine the wage payment practices of sugarcane farm laborers in Ringinrejo Village, Wates District, Blitar Regency, and to analyze wage disparities between male and female laborers from the perspectives of Islamic law and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This research is an empirical study employing a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving sugarcane farm laborers and landowners.
The results indicate that wage practices for sugarcane farm laborers in Ringinrejo Village show disparities between male and female workers, even though the type of work performed is relatively similar. These wage differences are based on considerations of physical strength, responsibility, and long-standing customary practices within the community. From the perspective of Islamic law, such practices do not fully reflect the principles of justice, equality, and fair wages (ujrah) as regulated in the ijarah contract. Meanwhile, according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the wage practices have not fully complied with the principles of non-discrimination and equality of rights between male and female workers.
Therefore, this study concludes that wage disparities among sugarcane farm laborers in Ringinrejo Village require improvement to align with the principles of justice in Islamic law and the applicable labor regulations
MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING SEKOLAH (Studi Multikasus di SD Muhammadiyah 1, SDI Al Azhaar, dan MI Modern SAKTI Permatahati Ibu Tulungagung)
No full textDisertasi dengan judul “Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi dalam
Peningkatan Daya Saing Sekolah” ini ditulis oleh Januariani dengan promotor Prof.
Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. dan Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Kata Kunci: Manajemen Layanan, Pendidikan Inklusi, Daya Saing Sekolah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan perubahan zaman
yang semakin kompleks. Perubahan ini perlu diantisipasi agar lembaga pendidikan
dapat terus eksis dan berkembang. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh
lembaga pendidikan agar tetap eksis diantaranya adalah dengan menyediakan
layanan khusus kepada pelanggannya. Layanan khusus ini sebaiknya bersifat unik
dan berbeda dari lembaga pendidikan lainnya sehingga mampu menjadi poin plus
yang dapat meningkatkan daya saing lembaga tersebut. Salah satu layanan yang
diberikan lembaga pendidikan adalah layanan pendidikan inklusi. Pendidikan
inklusi memberikan kesempatan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk
memperoleh pendidikan dalam waktu, lokasi, dan kondisi yang sama dengan siswa
reguler.
Fokus penelitian ini adalah manajemen layanan pendidikan inklusi yang
dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing sekolah. bahasan
mengenai manajemen layanan pendidikan inklusi dalam penelitian ini meliputi
analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam peningkatan
daya saing sekolah. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis temuan dan
membangun proposisi tentang analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi layanan pendidikan inklusi dalam peningkatan daya saing sekolah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat
memberikan pemahaman mendalam pada fokus penelitian. Penelitian ini juga
menggunakan jenis penelitian studi kasus sehingga mampu mengungkapkan kasus
sesuai dengan realitas tanpa ada pengurangan maupun penambahan unsur-unsur
dari kasus tersebut. Penelitian ini cenderung pada penelitian kasus intrinsik yang
meliputi karakteristik, sifat, masalah personel, serta segala aspek yang menjadi
ruang lingkup kasus tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Analisis kebutuhan layanan
pendidikan inklusi dilakukan dengan a) identifikasi pendaftar untuk mengetahui
adanya siswa yang berkebutuhan khusus, b) pengadaan guru inklusi, dan c)
inventarisasi fasilitas sekolah pendukung penyelenggaraan layanan; (2)
Perencanaan layanan pendidikan inklusi dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan
layanan bagi siswa, guru, dan orangtua. Perencanaan layanan bagi siswa dilakukan
dengan melakukan asesmen terhadap siswa yang teridentifikasi memiliki
kekhususan. Hasil asesmen dituangkan dalam bentuk profil siswa ABK yang
menjadi dasar dalam penyusunan Program Pembelajaran Individu (PPI) dan
perencanaan penyediaan fasilitas sekolah. Perencanaan layanan bagi guru
dilakukan dengan merencanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
pengetahuan dan katerampilan guru dalam menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. Sementara itu perencanaan layanan bagi orangtua siswa ABK dilakukan
dengan merencanakan kegiatan parenting; (3) Pelaksanaan layanan pendidikan
inklusi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pelaksanaan layanan bagi siswa ABK,
guru inklusi, dan orangtua siswa ABK. Pelaksanaan layanan pendidikan inklusi
bagi siswa ABK dilakukan dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai Program Pembelajaran Individual (PPI) yang memuat akomodasi kurikulum
di kelas inklusi dengan didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Selain
KBM, layanan pendidikan inklusi juga dilaksanakan dalam program unggulan
sekolah, kegiatan pembiasaan, kegiatan inovasi, kegiatan terapi, dan layanan
kesehatan. Adapun pelaksanaan layanan pendidikan inklusi bagi guru adalah
melaksanakan pelatihan bagi guru-guru inklusi. Sementara itu, pelaksanaan layanan
pendidikan inklusi bagi orangtua siswa ABK dilakukan melalui kegiatan parenting
secara berkala; (4) Evaluasi layanan pendidikan inklusi dilakukan melalui dua cara,
yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan secara mandiri
dipimpin Kepala Sekolah dan rutin seminggu sekali. Sedangkan evaluasi eksternal
dilakukan secara berkala oleh instansi yang menaungi sekolah atau lembaga lain
yang memiliki MoU dengan pihak sekolah. Hasil evaluasi menjadi dasar tindak
lanjut terhadap program layanan pendidikan inklusi dan menjadi bahan
perencanaan kembali. Tahapan manajemen layanan pendidikan inklusi ini
memerlukan inovasi sehingga terjadi perbaikan layanan dari waktu ke waktu.
Layanan pendidikan inklusi yang semakin baik akan berimplikasi pada prestasi
siswa berkebutuhan khusus. Apabila prestasi siswa ABK ini dipublikasikan maka
akan meningkatkan daya saing sekolah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASYAH (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan)
No full textKata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3
Tahun 2021, Infrastruktur Jalan, Fiqih Siyasyah.
Studi ini melihat bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan di Kabupaten Lamongan diterapkan dari sudut
pandang fiqih siyasyah. Latar belakang masalah mencakup kondisi infrastruktur
jalan yang rusak parah di berbagai wilayah dengan tingkat kemantapan hanya 55
59% berdasarkan survei pada tahun 2023. Ini menghambat distribusi hasil panen
petani hingga menurunkan pendapatan 20-30%, menghambat akses ke pendidikan,
kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Filsafat Heidegger menggambarkan konsep
Dasein sebagai keberadaan masyarakat yang “terlempar” Geworfenheit ke dunia
konkret sebagai jalan yang rusak yang menyebabkan ketidaknyamanan eksistensial
Unheimlichkeit. Di sisi lain, dari sudut pandang etika dan fiqih siyasyah, das sollen
menuntut tindakan normatif rasional seperti Program Jamula, yang dimasukkan
dalam RPJMD Lamongan 2021-2026 untuk mengembalikan keadilan sosial dan
kemaslahatan.
Rumusan masalah penelitian meliputi; pertama, bagaimana perencanaan
tata ruang wilayah jalan di Kabupaten Lamongan; kedua, bagaimana implementasi
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan;
serta ketiga, bagaimana rencana tersebut dalam perspektif fiqih siyasyah. Tujuan
penelitian secara paralel adalah; pertama, memahami perencanaan tata ruang
wilayah jalan di Lamongan; kedua, menganalisis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021; dan ketiga, menelaah rencana tata ruang wilayah jalan melalui tinjauan fiqih
siyasyah.
xx
Studi ini menggunakan teori fiqih siyasyah sebagai dasar untuk menilai
pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Jalan di Kabupaten Lamongan, khususnya Program Jamula. Sebagai cabang fiqih
Islam, ia menekankan prinsip keadilan al-adalah, kemaslahatan umum maslahah
mursalah, transparansi, dan amanah dalam siyasah idariyah, selaras dengan QS. An
Nisa:59 dan An-Nahl:15, untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan untuk mobilitas
ekonomi, keselamatan, dan keseimbangan sosial ekologis yang adil. Teori ini
mengharmoniskan hukum positif dengan syariah dan menuntut pemerintah daerah
untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat untuk
memastikan pembangunan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan
STRATEGI PONDOK PESANTREN SALAF DALAM MENCIPTAKAN CITRA LEMBAGA (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Kaliwungu Ngunut Tulungagung)
No full textTesis dengan judul “Strategi Pondok Pesantren Salaf dalam Menciptakan Citra Lembaga (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Kaliwungu Ngunut Tulungagung)” ditulis oleh Muhammad As’ad Al Faidl, NIM 1880501220033, dosen pembimbing: Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. dan Prof. Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.
Kata Kunci: manajemen, strategi, pesantren, citra lembaga,
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persaingan lembaga pendidikan yang semakin ketat dan menuntut lembaga pendidikan untuk bersaing menjadi lebih kompetitif untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga mendapatkan citra yang baik dari masyarakat. Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Kaliwungu Ngunut Tulungagung sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan non formal mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini tidak terlepas dari Strategi dalam menciptaka citra tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji terkait Strategi pendidikan yang diterapkan di dua pesantren tersebut dalam meningkatkan citra lembaga.
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana formulasi strategi pondok pesantren salaf dalam menciptakan citra lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung? (2) Bagaimana implementasi strategi pondok pesantren salaf dalam menciptakan citra lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung? (3) Bagaimana evaluasi strategi hasil dari implementasi formulasi yang sudah dirancang pondok pesantren salaf dalam menciptakan citra lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung?
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis studi lapangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data adalah dan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data,
display data, serta verifikasi data untuk analisis situs tunggal, serta analisis lintas situs.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Formulasi strategi pondok pesantren salaf Sunan Gunung Jati dan Pondok pesantren Sunan Kalijaga dalam menciptakan citra lembaga dilakukan dengan analisis kebutuhan masyarakat, kolaborasi dengan visi dan misi pesantren serta kondisi lembaga. Program- program yang telah dilakukan merupakan hasil pemikiran dewan pengasuh selanjutnya dimusyawarahkan bersama para pimpinan lembaga dan pengurus harian pondok pesantren, serta membentuk rencana strategi dalam mempublikasikan lembaga supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. (2) Implementasi strategi pondok pesantren dalam menciptakan menciptakan citra lembaga di dua lembaga tersebut adalah dengan sistem kerja sama antar pelaksana program. Pimpinan lembaga sebagai penanggung jawab utama proses jalannya seluruh elemen yang ada, utamanya para tenaga pendidik di setiap lembaga masing-masing, serta dengan mempublikasikan kepada ke masyarakat dan dengan memanfaatkan multimedia (3) Evaluasi strategi yang di lakukan oleh kedua lembaga adalah dengan melakukan evaluasi secara rutin, terus menerus, dan berkelanjutan dari tahun ke tahun oleh pimpinan kepada pihak-pihak yang membawahi program-program yang telah disepakati bersama. Hasil dari penilaian program yang telah diimplementasikan dapat diajukan sebagai acuan dalam perancangan strategi ataupun program di masa yang akan datang
Experimental investigation of wave-forced heat convection across water-permafrost boundaries.
No full textArctic permafrost coastlines are retreating faster as climate warming intensifies. Accurate modelling of the thermomechanical process is hindered by a lack of direct measurement of heat flux or heat transfer coefficients (hw) at the water-permafrost interface. This study presents the first, direct laboratory measurements of wave-induced convective heat transfer coefficients. In twelve wave-flume experiments, artificial permafrost samples were exposed to air, still water, and irregular waves (0.02–0.04 m height; 0.8–1.2 s period). Embedded resistance temperature detectors tracked temperature changes at high spatial and temporal resolution, allowing for precise heat flux and heat transfer coefficient calculations. Under wave action, thaw-front advanced rapidly into the permafrost blocks at about 160–350 mmh−1 compared to 3.24 mmh−1 in air and 50.14 mmh−1 in still water. Similarly, heat transfer coefficient ranged from 459 to 1210 Wm−2 K−1 in wave tests, significantly exceeding those for still water (∼165 Wm−2 K−1) and air exposure (∼4.4 Wm−2 K−1) tests. Heat flux correlated most strongly with wave height; higher ice content slowed thawing but did not evidently affect hw magnitude. A novel empirical model was developed that pioneers the linking of hw to surf similarity and dimensionless wave height and period. With strong predictive performance (R2 = 0.89, RMSE = 81.1 Wm−2 K−1), the model provides a practical, experimentally validated tool for specifying hw in coastal permafrost erosion models, eliminating the reliance on parameter tuning required by previous analytical approaches. Overall, this study demonstrates the critical role of waves in heat delivery to permafrost coastlines
THE USE OF SLANG AND CODE-MIXING AMONG YOUTH ON X SOCIAL MEDIA PLATFORM
No full textJannah, Nur Lailatul. 1880510230017. 2025. “The Use of Slang and Code Mixing
among Youth on X Social Media Platform”. Thesis. English Language
Education Department. Graduate Study Program. State Islamic University
of Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. The 1st Advisor: Dr. Nurul
Chojimah, M.Pd, and the 2nd advisor: Dr. Susanto, S.S., M.Pd.
Keywords: slang, code-mixing, social media, sociolinguistic
The rapid development of technology and social media has significantly
influenced the younger generation's communication. Several social media
platforms, especially X (formerly Twitter), have become active in
language development. The phenomenon that occurs on social media X is
the use of mixed English and Indonesian, followed by the use of slang
vocabulary in both languages. This phenomenon reflects language
creativity and is related to social identity, group familiarity, and the
growing trends in digital or online communities. Then, there is a reason
behind using slang and code mixing in communicating on platforms X
related to sociolinguistics.
The formulation of the problem are: 1) what types of slang are used by
users of platform X, and what do they mean? 2) What types of codemixing appear in user uploads? 3) What are the reasons behind using slang
and code-mixing in everyday communication on social media?
This study uses a qualitative approach with a content analysis method.
The subjects of the study were active users of the X platform aged 18–25
years who used slang and code-mixing in their posts. The data collected
were screenshots of posts containing slang and code-mixing, and the
results of interviews with several users. Data collection techniques were
carried out through documentation and interviews via messages (DM) on
the X platform. The data analysis technique used the thematic model from
Braun & Clarke (2008) with stages such as identification, coding, theme
search, review, and reporting.
The study results showed that the slang used by users was divided into
five types: fresh and creative, flippant, abbreviation, imitative, and
clipping. Meanwhile, three types of code mixing were found: insertion,
alternation, and congruent lexicalization. The reasons behind the use of
slang and code mixing are to show identity, follow trends on social media,
facilitate communication with other users, adjust to the topics discussed,
and as a form of self-expression. This finding shows that the choice of language in social media is not only a language style but also reflects
social functions and group interactions, as well as the formation of identity
in digital or online spaces