Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Peranan Wanita tani dalam penentuan alokasi penggunaan pendapatan keluarga tani di NTT, NTB dan Jawa Timur
Get PDFIndonesianDesa-desa yang merupakan daerah tadah hujan dan sering mengalami krisis pangan merupakan lokasi penelitian yang dilakukan selama satu tahun mengenai ketahanan pangan (materi yang disampaikan dalam makalah merupakan sebagian dari padanya). Penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung disamping penggunaan daftar pertanyaan, dengan rumahtangga sebagian unit analisa. Tujuan tulisan dalam makalah ini adalah untuk mengungkapkan sampai sejauhmana sebenarnya peranan wanita (yang berumur lebih dari 10 tahun) baik di dalam kegiatan pertanian maupun non-pertanian dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup rumahtangganya. Pola tanam, teknologi dan ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap alokasi tenaga kerja wanita. Curahan jam kerja wanita telah cukup tinggi bahkan melampaui standar kerja dari BPS (35 jam/minggu), terlebih-lebih untuk daerah yang jauh dari kota. Wanita cukup berperan aktif dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, baik dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Bahkan di pedesaan Jawa Timur peranannya sama dengan pria. Dengan demikian wanita memerlukan pendidikan praktis bukan hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan kodrat wanita, tetapi juga pada kegiatan yang langsung menghasilkan pendapatan. Lembaga-lembaga non formal yang ada, dapat dijadikan wadah penyuluhan karena dapat lebih menjangkau mereka, seperti pengajian, arisan dan tetua desa. Inovasi teknologi tepat guna untuk sektor rumahtangga perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan sebagai kesatuan paket program pembangunan, guna meningkatkan partisipasi wanita di luar bidang ke rumahtanggaan
Konsumsi dan karakteristik rumah tangga kurang energi dan protein di Nusa Tenggara
Get PDFIndonesianTulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi energi dan protein serta karakteristik rumahtangga yang kurang zat gizi tersebut di dua provinsi Nusa Tenggara dengan menggunakan data Susenas 1984 dan 1987. Perhitungan konsumsi energi dan protein yang digunakan dalam tulisan ini adalah unit konsumsi dengan satu unit kalori adalah 2530 gram/UP/hari. Kedua angka tersebut digunakan sebagai standar kecukupan konsumsi energi dan protein. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara agregat konsumsi energi dan protein di Nusa Tenggara selama kurun waktu 1984-187 menunjukkan peningkatan. Rata-rata konsumsi energi di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1984 sebesar 2316 kalori/hari menjadi 2364 kalori/hari tahun 1987. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, konsumsi energi di NTT sebesar 2178 kalori/hari menjadi 2690 kalori/hari dan konsumsi protein sebesar 52 gram/hari menjadi 57 gram/hari. Sejalan dengan peningkatan konsumsi tersebut, proporsi rumahtangga yang mengkonsumsi energi dan protein rendah mengalami penurunan. DI NTB proporsi rumahtangga dengan tingkat konsumsi energi rendah sebesar 45,1 persen di tahun 1984 menjadi 25,3 persen di tahun 1987, sedang di NTT dari 30,6 persen menjadi 17,1 persen. Sementara itu proporsi rumahtangga dengan tingkat konsumsi protein rendah di NTB sebesar 25,0 persen di tahun 1984 menjadi 22,0 persen di tahun 1987. Rumahtangga yang kurang energi dan protein banyak dijumpai pada rumahtangga yang beranggotakan lebih dari empat orang, dan rumahtangga yang mempunyai anak balita
Ciri-ciri rumah tangga defisit energi di pedesaan Jawa Tengah
Get PDFIndonesianKelompok rumah tangga adalah sasaran utama dalam program peningkatan dan perbaikan tingkat konsumsi pangan dan gizi. Oleh karena itu, keberhasilan program ini ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi rumah tangga yang menjadi sasaran tersebut. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi ciri-ciri rumah tangga defisit energi pada berbagai tipe agro-ekosistem di pedesaan Jawa Tengah. Penentuan rumah tangga defisit energi dihitung dengan cara membandingkan kebutuhan energi suatu rumah tangga terhadap tingkat konsumsinya. Apabila tingkat konsumsi kurang dari 70 persen dari energi yang dibutuhkannya, maka rumah tangga tersebut dikelompokkan pada kelompok defisit energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri rumah tangga defisit energi adalah: (a) Adanya perbedaan tingkat konsumsi energi pada berbagai tipe agro-ekosistem dengan sumber energi utama padi-padian; (b) Jumlah anggota rumahtangga umumnya lebih banyak pada semua tipe agro-ekosistem; (c) Sumber pendapatan utama adalah sektor-sektor padat karya (modal dan keterampilan rendah). (d) Tingkat pendidikan kepala rumahtangga umumnya rendah; dan (e) Penguasaan dan pemilikan lahan sempit, sehingga banyak menjadi sebagai penggarap. Dalam jangka pendek implikasi dari penelitian ini, membutuhkan penyuluhan yang lebih intensif tentang konsumsi energi dan gizi, seperti melalui peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengadaan asset-asset produktif bagi rumah tangga defisit energi di pedesaan
Suatu Pemikiran Tentang Analisis Penawaran dan Permintaan Jenis Daging di Indonesia
No full textEnglishThe objectives of this review is to determine the key factors in formulating supply and demand analysis for meat with respect of its aplication and results interpretation. The result indicate some factors have to be considered, i.e. : the actual meat marketing system, the related basic theory, the availability and data management, and the objective the respective study. In addition, the elasticity of supply and demand with respect to output and input price should be taken into account. Some kinds of meat and fisheries has specific characteristic by regims, time, as well as consumers' income. IndonesianTulisan ini merupakan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk meaparkan faktor-faktor yang harus di perhatikan dalam memformulasikan suatu model analisis penawaran dan permintaan daging, berkaitan dengan aplikasi model dan interprestasi hasil yang diperoleh. Hasil analisis menunjukan beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah: pola pemasaran daging aktual, basis teori, ketersediaan dan pengelolaan data, dan tujuan penelitian yang ingin di capai. Perlu juga di perhatikan tingkat respons terhadap perubahan harga dan sifat substitusi dan komplementer komoditas yang di teliti. Beberapa jenis daging dan ikan segar memiliki karakteristik sifat yang berfariasi menurut waktu, wilayah dan tingkat pendapatan kosume
Kebijaksanaan Teknologi Tepat Guna untuk Petani Kecil
Get PDFIndonesianThe majority of Indonesian farmers, especially farmers in Java, are small farmers. The number of farmers land holdings of less than 0.5 hectare totals 53.9 percent, those with 0.5 - 0.99 hectare are 22.1 percent, while those with 1 - 1.99 hectare are only 15.9 percent. However, these small farmers are main contributors to food production of the country. This implies that efforts to strengthen agribusiness system at local level will involve 90 percent of small farmers in Java with land holdings of less than 1.0 hectare, and 76 percent of total Indonesian farmers with the same level of land holdings. In this globalization era, there is a need of policy which is supportive to the appropriate technology for small farmers that enables them to manage their resources efficiently based on comparative advantage considerations. In this respect, agro ecosystem diversity and regional development stage in the country, availability and quality of natural and human resources, and local socio economic and cultural condition should be considered in technology generation and development. Several research results reported that the size of the land holding was one of the determinant factors in farmer's decision makin to adopt technology. The difference in the size of land holding, the farmer's productivity, and the availablity of supporting factors boosting agribusiness and agroindustry, indicates a different need of policy in technology development. Small farmers in Java need intensive land utilization technology, even non-land based techniques, and non-labor displacement technology. Thus, generating technology which is suitable for small farmers should be the main priority in agricultural research and development in Indonesia, at least in the coming few periods of the Five Year Development Plan (PELITA)
Kerangka Kebijakan Sosio-Budaya Menuju Pertanian 2025 ke Arah Pertanian Pedesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan
Get PDFEnglishThe condition of rural agriculture recently facing some big problems in particular the weakness of social capital, poverty and environmental degradation which are progressively on large scale. Vision of agricultural development 2025 is sustaining rural welfare which is characterized by highly competitive, equity and sustainable. One of very important agricultural policies is how to improve rural socio-culture regarding to most of rural people good opportunity in higher level of quality of life. Therefore, agricultural development 2025 will strongly require a comprehensive framework of socio-culture policy. There are five primary elements of socio-culture which must be developed in agricultural development 2025, that are human competency (or high quality of human capital), strong local leadership, value system, health agribusiness organization (and management) at village level, and equal social structure (being based on agrarian resources domination). It is highly recommend that framework of socio-culture policy is constructed by combination between time reference of change and level of society in one side, and elements of socio-culture which are being transformed in the other side. Social capital, such as rural law enforcement and governmental decentralization at rural level, have to be considered as the key to success in achieving rural community welfare. Some important aspects which must be paid attention to arrange good condition for running agriculture vision 2025 are to shift development orientation (from urban bias of non-agricultural resources based and footloose industrialization) toward rural industrialization base on local natural and human resources; agrarian reform base; strengthening of social control based on civil society; harmonization of partnership among government, rural-agricultural economic actors and community; and political arrangement which farmers have higher influence in political decision.IndonesianPertanian pedesaan saat ini masih menghadapi tiga masalah besar, yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan dan kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar. Visi pembangunan pertanian 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pertanian yang penting adalah kebijakan pemberdayaan sosio-budaya pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pertanian 2025 membutuhkan kerangka kebijakan sosio-budaya yang komprehensif. Ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yaitu: kompetensi SDM, kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian (dan manajemen) usaha tingkat desa dan struktur sosial (berbasis penguasaan sumberdaya agraria). Kerangka kebijakan sosio-budaya mengacu pada kombinasi antara tingkat masyarakat dan jangka waktu di satu sisi, dan elemen sosio-budaya yang ditransformasikan di sisi lain. Modal sosial, seperti penegakan sistem hukum pedesaan dan desentralisasi pemerintahan hingga tingkat desa, harus dianggap sebagai kunci sukses pencapaian kesejahteraan masyarakat pertanian pedesaan berkelanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengkondisikan visi pertanian 2025 terwujud, yaitu: perlunya mengubah orientasi pembangunan (dari industrialisasi non-pertanian yang footloose dan bias kota) menjadi yang memihak pada industrialisasi pedesaan berbasis pertanian dan perbaikan sumberdaya agraria di pedesaan; pentingnya reformasi keagrariaan; pengembangan kekuatan kontrol masyarakat madani (civil society); sinergi (harmonis) atau partnership antara pemerintah, pelaku usaha pertanian di pedesaan dan masyarakat lokal; dan tatanan politik yang memberi posisi layak bagi petani pedesaan
Effect Of Trade Liberalization and Growth on Poverty and Inequity: Empirical Evidences and Policy Options
Get PDFIndonesianPenelitian-penelitian yang menganalisis hubungan antara liberalisasi perdagangan, kemiskinan, dan pemerataan berujung pada perdebatan. Dampak dari pasar terbuka dan pengurangan kemiskinan menghasilkan pandangan yang pro (Anderson, Jha et al., dan Bhattasali et al.). dan kontra (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts) secara tajam. Di sisi lain, dampak pasar terbuka terhadap distribusi pendapat bersifat lebih konklusif. Kesimpulan ini berlaku juga untuk kasus Indonesia. Dua kelompok kebijakan disintesa dari studi ini yang mencoba mensinergikan liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan dengan kemiskinan dan pemerataan untuk wilayah Asia dan Pacific. Kelompok kebijakan pertama adalah liberalisasi perdagangan yang berpihak pada pengurangan kemiskinan yaitu 1) mengoreksi ketidak-seimbangan; 2) meninjau ulang tentang timbal-balik kebijakan; 3) perlakuan yang spesial dan berbeda serta fleksibelitas; dan 4) isu-isu perdagangan yang menjadi kepentingan khusus negara berkembang. Kelompok kebijakan kedua berkaitan dengan kebijakan domestik yang berpihak kepada orang miskin yaitu 1) memperbaiki ketidak-seimbangan penguasaan asset/lahan; 2) perbaikan infrastruktur di pedesaan; 3) menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4) mendorong penciptaan lapangan kerja yang berpihak pada orang miskin; dan v) meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang pertanian. EnglishStudies assessing the link between trade liberalization, poverty and equity come up with debatable results. The effect of open markets on poverty alleviation is usually divisive between pros (Anderson, Jha, et. al., dan Bhattasali et al.) and cons (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts), while effect on equity is more conclusive. These conclusions are also true for Indonesia case. Two policy insights are derived from studies review to reconcile the benefits of trade liberalization and growth with poverty alleviation and equity improvement in Asia and the Pacific. The first one relates to pro-poor trade liberalization through 1) rectifying imbalances; 2) rethinking reciprocity; 3) special and differential treatment and flexibility; and 4) trade issues of special interest to developing countries. The second is related to pro-poor domestic policies that include 1) reducing assets/land inequity, 2) promoting rural infrastructure, 3) creating conducive investment climate, 4) promoting pro-poor employment, and v) promoting agricultural research and development
Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan
Get PDFEnglishAgroforestry is developed to offer benefits to the nearby communities. It also aims at producing food. Improving food production could be carried out through an extensification program, such as an agro forestry system. Ministry of Forestry also takes a part in national food security through agro forestry where it is an intercropping between food crops and forest trees. Agro forestry is run using a Community-Based Forest Management (PHBM). To integrate forest preservation and community development, PHBM facilitates establishment of Forest Village Community Organization (LMDH). Agro forestry commonly involves LMDH contributes to 41.32 percent of the households’ income and creates employment of 2.39 persons per hectare. Agro forestry is effective in improving income distribution, households’ income, food production, and poverty alleviation in the communities nearby the forests. IndonesianAgroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforesty utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan meningkatnya pangan yang harus tersedia. Pencapaian sasaran peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan pola intensifikasi melalui peningkatan teknologi budidaya dan ekstensifikasi yang antara lain dapat dilakukan melalui perluasan areal pertanian di lahan hutan dengan sistim agroforestry. Kementerian kehutanan merupakan salah satu sektor yang ikut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, yang antara lain mendapat tugas menyediakan lahan hutan untuk pengembangan pangan seperti dalam bentuk tumpangsari atau agroforestri. Tumpangsari atau agroforestry adalah suatu sistem penggunaan lahan dimana pada lahan yang sama ditanam secara bersama-sama tegakan hutan dan tanaman pertanian. Manfaat yang diperoleh dari agroforestry adalah meningkatnya produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan kualitas gizi masyarakat bagi kesejahteraan petani sekitar hutan. Untuk mengintegrasikan kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat dikembangkan konsep hutan kemasyarakatan atau PHBM yang merupakan fasilitasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perkembangan realisasi agroforestry menunjukan hasil yang sangat menggembirakan. Agroforestry yang pada umumnya melibatkan LMDH mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga 41,32 persen dan penyerapan tenaga kerja 2,39 orang per ha. Agroforestry merupakan salah satu sarana yang efektif untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan, yang bisa meningkatkan pendapatan dan produksi pangan
Pengaruh Kondisi Keluarga terhadap Gerak Penduduk di Pedesaan Jawa Barat
Get PDFIndonesianGerak penduduk di pedesaan Jawa Barat semakin lama meningkat dan berkembang seiring dengan lajunya pembangunan di Indonesia terutama kota Jakarta. Tulisan ini mencoba menelaah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap peluang penduduk di pedesaan Jawa Barat yang meliputi beberapa desa dataran rendah dan dataran tinggi, dan mempunyai pola tanam yang berbeda. Hasil telahaan menunjukkan bahwa pengaruh beberapa kondisi keluarga terhadap peluang gerak penduduk pedesaan relatif kecil. Hanya pada keluarga yang berlahan sempit nampak ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak dengan desa asal semakin besar peluangnya untuk melakukan migrasi komutasi, sedangkan semakin jauh jarak dengan desa dan semakin besar pendapatan non-pertanian semakin besar peluangnya untuk melakukan migrasi sirkulasi. Kenyataan menunjukkan pula bahwa jumlah keluarga yang anggotanya melakukan migrasi permanen relatif sangat sedikit. Ini berarti bahwa keterikatan penduduk pedesaan dengan daerah asalnya masih cukup besar. Korelasi atau pengaruh beberapa kondisi keluarga di dalam sistem keluarga masyarakat pedesaan berbeda menurut kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pula kebijakan yang berbeda antara golongan yang satu dengan yang lain, yaitu kebijakan yang dapat membantu keluarga di pedesaan agar dapat memaksimumkan sumberdaya dengan memberikan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya
Stabilisasi Harga Pangan Nonberas di Malaysia
Get PDFEnglishMalaysian Government applies policy on non-rice price stabilization through farmers’ product purchase, incentives for farmers, and retail price control. This paper aims (i) to review Malaysia’s policy on food production; (ii) to assess price control and farmers’ protection policy; and (iii) to learn a lesson from Malaysia’s success in stabilizing strategic goods prices. Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC) controls strategic goods price established by Malaysian Government. Federal Agricultural Marketing Agency (FAMA) controls domestic supply of agricultural products such that the prices are feasible to farmers but affordable to consumers. Ministry of Agriculture Indonesia could learn from success of this neighboring country in protecting farmers for producing agricultural products in order to maintain domestic supply and to stabilize food price.IndonesianPemerintah Malaysia melakukan stabilisasi harga pangan nonberas melalui jaminan pembelian hasil panen petani, insentif kepada petani, dan pengendalian harga eceran. Tulisan ini bertujuan untuk (i) melakukan tinjauan kebijakan Pemerintah Malaysia dalam produksi pangan; (ii) mempelajari kebijakan pengendalian harga pangan strategis dan perlindungan bagi petani; dan (iii) mengambil manfaat dari keberhasilan Malaysia dalam mengendalikan harga produk strategis. Kementerian Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia mengendalikan harga eceran kebutuhan pokok yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Malaysia. Federal Agricultural Marketing Agency (FAMA) mengendalikan pasokan produk pertanian ke pasar domestik dengan menjaga harga dasar yang menguntungkan bagi petani tetapi masih terjangkau bagi konsumen. Kementerian Pertanian Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara jiran tersebut untuk membantu petani agar tetap bergairah menghasilkan produk pertanian sehingga pasokan dan harga pangan relatif stabil