Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Distribusi Pemilikan dan Pengusahaan Lahan Pertanian di Sulawesi Selatan
Get PDFThere is no abstract available from the publish and or printed articl
Analisis pemasaran sapi potong di Propinsi Bali
Get PDFIndonesianPerdagangan sapi potong di Provinsi Bali, terutama perdagangan antar pulau, ternyata dapat memberikan tingkat keuntungan yang cukup besar bagi pengelolanya. Keadaan ini mendorong keterlibatan berbagai kalangan dalam kegiatan ini, dan adanya berbagai permainan dalam penentuan jatah para "pedagang" untuk pengantar pulauan sapi. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 1992 ini, yang dilakukan dengan wawancara intensif pada beberapa pedagang, menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan antar pulau, sebagai salahsatu alternatif pemasaran yang dapat dimanfaatkan petani, selain untuk konsumsi lokal dan industri pengalengan, dapat memberikan tingkat keuntungan sebesar Rp 140.000,- bagi setiap ekor sapi yang dikirim dan pelaksanaannya hanya dalam waktu satu bulan usaha. Keadaan ini jauh berbeda dengan petani yang melakukan kegiatan pemeliharaan, dimana mereka mendapatkan imbalan rata-rata sebesar Rp 107.402,- untuk setiap ekor sapi yang dipelihara dan pencurahan waktu sekitar satu tahun. Dari kenyataan diatas, akan lebih bijaksana bila jatah pengantarpulauan sapi, kembali dikaitkan dengan pengadaan sapi bibit bagi petani. Melalui upaya itu tidak saja masalah modal bagi petani untuk pengadaan sapi bibit dapat diatas, tapi aspek pembinaan dari yang kuat (INTI) kepada yang lemah (PLASMA) akan dapat terlaksana dengan baik
Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia
Get PDFEnglishInvolvement of farmers as actors to support extension activities have been underway for a long time with various approaches. In Indonesia, it started from the involvement of Kontak Tani (Advanced Farmers) in Supra Insus era, then farmer to farmer extension at P4S, as well as Penyuluh Swakarsa (Independent Extension Workers)” (in 2004), and the latest is Penyuluh Swadaya (Self-Help Agricultural Extension Workers) since 2008. The existence of self-help farmer extension workers are recognized since the enactment of Law No. 16/2006 on Extension System of Agricultural, Forestry and Fisheries. However, even though it runs nearly 10 years, the development of the role of self-help farmer extension workers is not optimal. This paper is a review of various posts including the recent research on self-help farmer extension workers and it aims to study the potential and problems of self-help farmer extension workers. It shows that the self-help farmer extension workers have a self-help capabilities and distinctive social position and they have to get right role. Appropriate support should be given to self-help farmer extension workers as the agricultural extension worker in the future and it must be distinguished between the government and private extension workers. IndonesianPelibatan petani sebagai pendukung dan pelaku langsung dalam kegiatan penyuluhan telah berlangsung cukup lama dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia, hal ini dimulai dari pelibatan kontak tani pada era Bimas sampai Supra Insus, lalu pendekatan “penyuluhan dari petani ke petani” (farmer to farmer extension) di P4S, serta pengangkatan penyuluh swakarsa (tahun 2004), dan terakhir penyuluh swadaya (sejak tahun 2008). Keberadaan penyuluh swadaya diakui secara resmi semenjak diundangkannya UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun, meskipun sudah berjalan hampir 10 tahun, perkembangan peran penyuluh swadaya belum optimal. Tulisan ini merupakan review dari berbagai tulisan termasuk penelitian tentang penyuluh swadaya terakhir, untuk mempelajari potensi dan permasalahan penyuluh pertanian swadaya saat ini. Ditemukan bahwa penyuluh swadaya memiliki kapabilitas dan posisi sosial yang khas, sehingga batasan perannya mestilah diberikan secara tepat. Dukungan yang tepat harus diberikan kepada penyuluh swadaya sebagai sosok penyuluh pertanian yang strategis di masa mendatang, yang mesti dibedakan dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta
Kajian Permintaan Minyak Goreng pada berbagai golongan pendapatan dan segmen pasar di Indonesia
Get PDFIndonesianMasalah kekurangan bahan baku minyak nabati tidak dapat dipecahkan dari segi produksi yang menitikberatkan pada satu jenis komoditi saja karena pada waktu ini telah pula terjadi perubahan-perubahan pada sektor konsumsi. Perubahan ini diterangkan dalam bentuk kebutuhan konsumsi dalam volume dan kualitas yang lebih tinggi. Walaupun terdapat kecenderungan untuk golongan pendapatan tinggi besarnya kenaikan konsumsi minyak goreng tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan, namun terlihat bagi golongan ini keinginan mengkonsumsi minyak goreng dengan kualitas yang lebih baik, sekalipun harganya jauh lebih mahal. Dalam pada itu dari sudut penawarannya, kebijaksanaan yang menitikberatkan pada peningkatan produksi kelapa saja tampaknya tidak akan mencarikan jalan keluar masalah kekurangan bahan baku tersebut diatas, karenanya perlu dikaji potensi sumber lainnya yang dapat menunjang tercapainya swasembada kebutuhan minyak goreng di Indonesia
Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian
Get PDFEnglishThis paper describes roles of farmers’ groups in agricultural technology application. A farmers’ group is defined as a group of farmers informally consolidate themselves based on their common goals in farming activities. Initial spirit of establishing a farmers’ group is to strengthen farmers’ bargaining position, especially in terms of collective purchasing of farm inputs and selling their agricultural products efficiently. Indonesia has a long experience in formation of farmers’ groups since Mass Intensification (BIMAS) and Special Intensification (INSUS) were launched in 1970s-1980s. Currently, most of farmers groups in Indonesia are not formed by farmers themselves, but they are mostly formed as a response to the government program that requires farmers to become members of a farmers’ group. Most of government support for farmers, such as distribution of subsidized fertilizer, agricultural extension, subsidized farm credits and other programs are distributed to farmers’ group or farmers’ groups association. Introduction and promotion of a new technology is also delivered through farmers’ groups. Thus, the roles of a farmers’ group are not only as the means of distributing government assistance and extension services, but also as the agent for new technology adoption. IndonesianMakalah ini merupakan tinjauan (review) dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu, ditujukan untuk mendeskripsikan peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Kelompok tani didefinisikan sebagai sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi diri berdasarkan kepentingan bersama dalam berusahatani. Semangat awal pembentukan kelompok tani adalah untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Indonesia mempunyai pengalaman panjang pembentukan kelompok tani, sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus di era 1970-an dan 1980-an. Saat ini kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersudsidi, penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan program-program lain disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan. Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru
Diagnosa Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Pedesaan
Get PDFEnglishInstitutional brittleness could be considered as the major cause of rural economy development failure, and ultimately it is reflected in national economy that have been hit economic crisis. In addition, the economic, financial and industrial designers have less understanding on how important agricultural sector in supporting national economy (agricultural development policy makers tend to follow them), and they also possess less knowledge of how important institutional roles in rural economy development. If only at the initial stage, the rural economic institutional had been firmly established and then established an agricultural endowment richness based national economy development, then not only rural communities will be free of the tempestuous economic crisis (as still takes place up to date) but also the national economy will describe the greatness of rural community’s economy transformation with a good sample of social system for many countries. Rural economy institutional fragility is indicated by ineffective leader factor empowerment (as a progress mover) in rural areas, let values and norms leading for rural economic progress undeveloped, rural economic organization and structure had been let to be flimsy, autonomy aspect had not lifted rural community’s political power in economic activities and ignored rural human resource competence factors.IndonesianKerapuhan kelembagaan bisa dipandang sebagai “biang keladi” kegagalan pengembangan perekonomian pedesaan, yang pada gilirannya hal ini tercermin pada perekonomian nasional yang tidak dapat mengelak dari krisis. Selain para perancang pembangunan di kalangan EKUIN (dan kalangan ahli dan pemegang kebijakan pembangunan pertanian) dinilai kurang paham terhadap pentingnya sektor pertanian dalam menopang perekonomian nasional, juga dinilai kurang paham tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pengembangan perekonomian pedesaan. Jika sejak awal kelembagaan perekonomian pedesaan dibangun secara mantap dan kekayaan alam pertanian dijadikan basis pengembangan perekonomian nasional, maka bukan saja masyarakat pedesaan akan terbebas dari krisis ekonomi yang gawat (seperti yang terjadi hingga saat ini), melainkan juga perekonomian nasional kita akan dapat mengambarkan kehebatan transformasi perekonomian masyarakat pedesaan yang dihiasi tatanan sosial yang patut dicontoh masyarakat di banyak negara. Kerapuhan kelembagaan perekonomian pedesaan ditunjukkan oleh tidak efektifnya pemberdayaan faktor kepemimpinan (sebagai penggerak kemajuan) di pedesaan, tidak terbangunnya tata nilai yang menggerakkan kemajuan ekonomi (pertanian di) pedesaan, struktur dan keorganisasian ekonomi pedesaan yang dibiarkan rapuh, otonomi yang tidak mengangkat kedaulatan (politik) masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi serta dibiarkannya faktor kompetensi sumberdaya manusia pedesaan terbengkalai
Studi Kebijaksanaan Nilai Tukar Komoditi Pertanian
Get PDFIndonesianMakin tinggi nilai tukar komoditi pertanian terhadap komoditi non-pertanian, berarti kedudukan sektor pertanian makin kuat dan petani produsen makin beruntung dilihat dari segi harganya. Cukup banyak peubah yang mempengaruhi tingkat harga komoditi dan arah gerakan nilai tukar tersebut seperti: penawaran dan permintaan, sistem tataniaga baik dalam negeri maupun luar negeri serta kebijaksanaan pemerintah. Melalui kebijaksanaan pemerintah, peubah-peubah kunci dapat dipengaruhi dan nilai tukar dapat diarahkan kejurusan yang dikehendaki untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan. Disamping peubah ekonomi, peubah non-ekonomipun perlu diperhatikan karena sering ikut menentukan arah gerakan nilai tukar tersebut. Untuk itu maka diperlukan kajian, baik yang bersifat diskriptip maupun analitis untuk bisa membangun suatu model yang relevan. Dalam tulisan ini disajikan analisa diskriptip maupun analitis dan secara jelas ditunjukkan peubah-peubah mana yang bisa dipengaruhi melalui kebijaksanaan pemerintah agar nilai tukar dapat diarahkan kejurusan yang dikehendaki
Revitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara
Get PDFEnglishFor market oriented of agricultural development, agribusiness scheme is the most appropriate option. Partnership pattern in agribusiness scheme is one of the alternatives to achieve successful performance. This article aims to introduce the application of partnership pattern on horticultural crops in North Sumatera Province. The current partnership pattern in horticultural production centers is generally developed locally, applying nucleus-plasma pattern, and pattern introduced by the intervention of the government. The locally established partnership pattern was developed based on the common needs and, therefore, this pattern has been institutionalized due to the increasing trustworthy and honesty among the members. Meanwhile the nucleus-plasma pattern is carried out and controlled by formal rules and regulations which are agreed and approved by the members. On the other hand, the partnership pattern introduced by the government is designed to support rural development programs. However, the pattern faces various constraints in internalizing the concept. There is an assumption that the government aid and support is treated as grant with no obligation to repay. In this regard, the role of the government and coordination among the related institutions should be intensified and improved.IndonesianPada usaha pertanian berorientasi pasar, pendekatan yang sesuai adalah agribisnis. Kemitraan di antara pelaku usaha di bidang agribisnis merupakan salah satu cara untuk memperbesar peluang keberhasilan. Tulisan ini menggambarkan kemitraan hortikultura yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya menyempurnakan serta merevitalisasi kemitraan yang pernah dikembangkan. Pola kemitraan yang ada di sentra produksi hortikultura umumnya bersifat lokal, pola inti-plasma, dan bentukan pemerintah. Kemitraan usaha yang bersifat lokal terbentuk karena adanya kebutuhan bersama dari pelaku kemitraaan usaha, sehingga relatif melembaga karena adanya nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran. Kemitraan usaha dengan pola inti plasma diatur dan dikontrol oleh aturan-aturan yang bersifat formal, yang telah disetujui dan ditandatangani bersama. Pola kemitraan yang dibentuk oleh pemerintah terutama bertujuan sesuai dengan program pembangunan pedesaan, dan sampai saat ini tampaknya relatif sulit melembaga. Hal ini antara lain disebabkan adanya anggapan bahwa setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan. Oleh karena itu peran pemerintah harus ditingkatkan dan koordinasi antar lembaga terkait lebih diintensifkan
Ekonomi Padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif
Get PDFEnglishEspecially for Asian regions, rice is a strategic commodity because it is a staple food for most of the Asian people. In terms of agricultural land resources availability, several countries have become importers whereas the others exporters. The result of economic study in Asia shows that Cambodia and Thailand have a better agricultural land resource availability to provide rice for their people than the other countries in Asia. The rice farming system is able to give a better life to rice farmers in Malaysia, but it is unable yet to Indonesian rice farmers because of their very small landholding size, even though they have applied intensive technology. Indonesian food autonomy (for rice) is better than that of several countries in Asia, such as Nepal, Japan, the Philippine and Malaysia.IndonesianKhususnya bagi kawasan Asia, beras merupakan komoditas strategis karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Terkait dengan ketersediaan sumberdaya lahan pertanian untuk memproduksi beras, sebagian negara menjadi eksportir beras, sebagian lainnya masih harus impor. Hasil kajian komparatif ekonomi padi di Asia menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya paling baik. Malaysia mampu menjadikan usahatani padi memberikan kehidupan yang layak bagi petaninya, sementara usahatani padi di Indonesia belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani, karena rata-rata luas garapan petani padi di Indonesia sangat sempit, sekalipun teknologi produksi padi yang diterapkan petani Indonesia sudah cukup intensif, dibawah China, Korea, Jepang, dan Vietnam. Tingkat kemandirian pangan beras Indonesia relatif lebih baik dibanding negara Nepal, Jepang, Filipina, dan Malaysia, namun masih lemah dibandingkan negara Asia lainnya
Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia
Get PDFEnglishRice and unhusked rice marketing systems are highly correlated with farmers’ income. The paper discusses rice and unhusked rice marketing patterns in Indonesia and observes the function of each channel in details. Food marketing system is affected by the government policy, but how the government intervenes in a market is still debatable. Types and targets of the government’s intervention in market mechanism are different between the developing and developed countries. Currently the consumers’ preference changes from purchasing rice as a commodity to rice as a product. It should satisfy the following criteria, namely containing certain nutrients, low glucose content, and organic product. The consumers’ preference change results in rice marketing patterns, which are segmented into income groups. At farm level, however, unhusked rice and rice marketing patterns do not change significantly. The paper describes marketing patterns in three regions in Indonesia during the controlled price (New Order) period and free market era. Rice policy in the country is highly correlated with Bulog. Thus, role of and results achieved by Bulog are presented.IndonesianSistem pemasaran gabah dan beras memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan tingkat pendapatan petani. Makalah ini mengkaji tentang pola pemasaran gabah dan beras di Indonesia untuk melihat secara lebih mendalam fungsi dari masing-masing tingkatan perdagangan gabah dan beras. Sistem pemasaran pangan tidak terlepas dari peranan pemerintah, namun bagaimana peranan pemerintah dalam suatu pasar seharusnya masih menjadi polemik. Bentuk dan sasaran intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar tersebut bervariasi antara negara maju dengan negara berkembang. Dewasa ini mulai terjadi perubahan preferensi konsumen yang tidak lagi sekedar membeli beras sebagai komoditas, namun mulai bergeser ke arah beras yang dipandang sebagai produk, yakni yang mengandung nutrisi tertentu, kandungan glukosa yang rendah dan proses produksi yang tidak menggunakan bahan kimia. Perubahan preferensi konsumen tersebut berdampak terhadap pola pemasaran beras yang tersegmentasi menurut kelas-kelas pendapatan konsumen. Berkaitan dengan pola pemasaran gabah dan beras, hingga saat ini pola pemasaran gabah dan beras di tingkat petani tidak mengalami perubahan yang berarti. Untuk membuktikan hal tersebut, maka diuraikan perkembangan pola pemasaran di tiga daerah di Indonesia pada periode harga terkendali (Orde Baru) dan periode pasar bebas. Kebijakan perberasan di Indonesia juga sangat terkait dengan Bulog, sehingga peranan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bulog relevan untuk disajikan