Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Kebijakan Insentif Untuk Petani Muda: Pembelajaran dari Berbagai Negara dan Implikasinya bagi Kebijakan di Indonesia
Get PDFEnglishIndonesia and many countries deal with decreased number of young farmers. Some measures are taken to attract youth to work as farmers through some incentive. This paper aims to review various incentive policies for young farmers in many countries and their effectiveness and their implications for Indonesia. This paper applies both descriptive analysis and cross tabulation methods. Success of financial aid programs to young farmers in developed countries is still pros and cons. In addition to the financial aid incentive policies, various supports are also provided in the developing countries for the same purpose. The implications for Indonesia to attract young generation to work in agricultural sector should be in accordance with characteristics of small farmers in this country. Learning from the experience of the government's financial aid policy to young farmers in developed countries and credit program policy for Indonesian farmers, interest rate subsidy is not the only policy instrument to attract young farmers to work in agriculture. Policies to facilitate young farmers' access to capital and land tenure are more essential besides improving business diversification in rural areas. The government should well manage industrial development in rural areas through agricultural programs integrated with other supporting services.IndonesianDewasa ini Indonesia dan negara-negara di dunia menghadapi permasalahan menurunnya jumlah tenaga kerja muda pertanian. Fenomena aging farmers dan semakin berkurangnya tenaga kerja muda pertanian terjadi dalam tataran global. Upaya untuk menarik dan mempertahankan generasi muda petani menjadi usaha yang terus-menerus dilakukan di berbagai negara. Berbagai kebijakan insentif untuk petani muda telah dikembangkan di negara-negara maju untuk membantu mereka berkarir di sektor pertanian, khususnya pertanian on farm. Tujuan makalah adalah untuk melakukan review terhadap berbagai kebijakan insentif untuk petani muda di berbagai negara dan efektivitas kebijakan tersebut, serta implikasinya bagi Indonesia. Metode analisis dilakukan secara deskriptif dan tabulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan program-program bantuan finansial kepada petani muda di negara-negara maju masih bersifat pro dan kontra. Selain kebijakan insentif yang bersifat bantuan finansial, juga diberikan bantuan dalam bentuk dukungan lain. Implikasi bagi Indonesia, untuk menarik tenaga kerja ke sektor pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik petani kecil. Belajar dari pengalaman kebijakan insentif negara-negara maju dan kebijakan di Indonesia, insentif subsidi bunga pinjaman bukan satu-satunya instrumen untuk menarik tenaga kerja muda ke pertanian. Kebijakan untuk mempermudah akses modal dan penguasaan lahan lebih diperlukan selain diversifikasi usaha di perdesaan. Untuk itu, pengembangan industri di perdesaan harus berjalan dengan baik dan didukung oleh program pertanian yang terintegrasi dengan layanan pendukung
Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Lahan Pertanian di Pedesaan Indonesia
Get PDFEnglishAgricultural development during the last three decades was able to stimulate the growth of agricultural produciton, and decrease the number of poor people in rural areas. The benefits accured from the development however, were still unevenly distributed, especially when taking account on farmers' family welfare, which was still far from what has formerly been expected. Viewed from the aspect of human resource development it can be showen that labour productivity in the agricultural sector was still far behind those in the other sectors, and this was mainly due to the large portion of labour concentrated in agriculture, resulting in an average contribution of labour in agriculture of 26 hours per week per labourer, compared with those of the other sectors which is 44 hours per week per labourer. One cause of this was the bimodal or dual policy in economy, applied in agricultural development in Indonesia, which is noncundicive for developing a sector with surplus of labourer like agriculture. A strategy of unimodal agricultural development, giving priority to small scale family operated farmlands by providing access to arable lands, technology and financial resources, is therefore considered a proper strategy to be implemented in the future. For implementing this policy, support from macro-economic policy through establishment of proper exchange value and interest rate in accordance with market mechanism accompanied by a balanced and fair fiscal policy should be recommended. IndonesianPembangunan pertanian selama tiga dasa warsa yang lalu telah berhasil memacu pertumbuhan produksi pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Walaupun demikian ditinjau dari aspek pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan apalagi terkait dengan kesejahteraan petani, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja pertanian masih jauh di bandingkan sektor lainnya, dan ini terutama disebabkan masih besarnya porsi tenaga kerja yang bekerja di pertanian, sehingga rata-rata partisipasi tenaga kerja pertanian hanya 26 jam per minggu, jauh dibawah sektor lainnya yang telah mencapai 44jam per minggu. Salah satu penyebab dari kenyataan diatas akibat diterapkannya kebijakan Bimodal atau dual economy dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yang kurang kondusif bagi sektor yang surplus tenaga kerja seperti pertanian. Strategi pembangunan pertanian Unimodal dengan memberikan prioritas pada pengembangan pertanian keluarga skala kecil dan meningkatkan akses mereka terhadap lahan, teknologi dan sumber pembiayaan merupakan salah satu strategi yang tepat untuk di lakukan pada masa yang akan datang. Agar kebijaksanaan ini dapat terlaksana dibutuhkan dukungan kebijaksanaan Ekonomi makro melalui kebijakan nilai tukar dan tingkat suku bunga yang mengikuti mekanisme pasar serta kebijaksanaan fiskal yang berimbang dan adil
Menuju Era Baru Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia
Get PDFIndonesianSumberdaya air di Indonesia sebagian besar digunakan untuk pertanian dan terutama diarahkan untuk mempertahankan swasembada pangan pokok. Hal ini memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi maupun eksploitasi dan perawatan. Petani diajak berpartisipasi melalui P3A untuk mengelola irigasi kecil. Dengan semakin pesatnya pembangunan sektor nonpertanian sumberdaya air akan merupakan potensi konflik pada masa mendatang antara sektor nonpertanian dan pertanian. Sementara itu pengelolaan sumberdaya air dituntut untuk semakin efisien mengingat pasokan yang terbatas dan permintaan yang terus bertambah. Indonesia sekarang harus menuju era baru pengelolaan sumberdaya air. Efisiensi penggunaan air irigasi bukan hanya dilakukan pada sistem irigasi tetapi harus didasarkan pada efisiensi seluruh wilayah sungai. Ada empat hal pokok sumber efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya air, yaitu meningkatkan output per unit air yang hilang karena penguapan, mengurangi air yang hilang karena bermuara ke laut, mengurangi polutan, dan mengalikasikan air dari penggunaan yang bernilai ekonomi rendah ke penggunaan bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya air harus memperhatikan perspektif teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan
Lapangan Kerja di Sumatera Barat
Get PDFThere is no abstract available from the publish and or printed articl
Perubahan distribusi luas garapan dan pendapatan di daerah kantung produksi padi
Get PDFIndonesian"Gini Concentration Ratio" merupakan alat analisa yang lazim digunakan oleh banyak orang untuk mengukur penyebaran/distribusi pendapatan agregat masyarakat. Tulisan ini ingin menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana perubahan distribusi luas pengusahaan (garapan) sawah dan pendapatan selam 5 tahun, 1981 versus 1976. Hasil penelitian yang patut dicatat :(1) telah terjadi kenaikan ketimpangan luas garapan sawah cukup tajam di seluruh desa contoh, )2) sebanyak 7 deswa diantara 8 desa contoh juga telah mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan tetapi tidak setajam pada luas garapan sawah dan (3) kenaikan ketimpangan itu terjadi baik di desa yang pendapatan nyata per kapitanya naik maupun yang turun
Kajian Kritis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia
Get PDFEnglishThe main problem of rural development in Indonesia is related with coordination among the main actors and the focus of activities. In this paper, the main problem of rural development in Indonesia based on the experience of China in the previous program and rural development is examined. In some part of the paper, analysis was focused on the Rural Agribussines Development Program (PUAP), an initiative program of Ministry of Agricultural for poverty alleviation and rural development. Similar with the previous program in rural development that initiated by the government, PUAP is a top down project approach; most of the initiative come from the central goverment. The mechanism of project decision is dominated by the goverment role and structure, and less of rural community initiative. The maximum impact of the PUAP project is an entry point for agricultural development in rural areas. IndonesianSalah satu persoalan pokok dalam pembangunan perdesaan di Indonesia adalah kurang adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta fokus kegiatan yang kurang begitu jelas. Tulisan ini mencoba menelaah beberapa persoalan mendasar dalam pembangunan perdesaan di Indonesia, beranjak dari pengalaman yang pernah ada dan perbandingan dengan pola pendekatan yang digunakan oleh China dalam pembangunan perdesaannya. Kajian ini pada beberapa bagian menelaah pendekatan yang digunakan Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan melalui pendekatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan mulai tahun 2008 dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Sebagaimana program sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya, program ini lebih dominan sebagai suatu upaya terpusat dalam menata pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia. Dalam pendekatan semacam ini, mekanisme pelaksanaan sangat tergantung pada struktur birokrasi, sehingga pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh pengelola dari kalangan pemerintah diberbagai level. Masyarakat perdesaan masih sering diposisikan sebagai objek. Berdasarkan kondisi ini sangat sulit diharapkan program ini dapat mencapai hasil maksimal bagi upaya peningkatan pendapatan petani dalam waktu singkat. Hasill maksimal yang mungkin dapat diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai entry point dan perekat seluruh program Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan
Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah pada Pertanian Padi Sawah
Get PDFEnglishTechnology causes changes in agricultural production and institutional systems. In term of working-relation institution, a change from in-kind (bawon and kedokan) payment system to cash (daily and contract) system is more efficient to the land owners in reducing harvesting costs. However, daily and contract payments could raise moral hazard carried out by the workers in terms of working intensity and quality. An alternative implemented by the land owners to control moral hazard is through establishment of patron-client relation with permanent workers. IndonesianTeknologi telah menyebabkan perubahan pada sistem produksi maupun tatanan kelembagaan pertanian. Dalam kelembagaan hubungan kerja pertanian, perubahan sistem pengupahan dari sistem bawon dan kedokan ke sistem pengupahan tetap, baik harian maupun borongan, dipandang oleh pemilik lahan merupakan cara yang lebih efisien dalam mengurangi biaya panen. Namun, pada dasarnya sistem pengupahan harian dan borongan memberi peluang buruh tani untuk melakukan kecurangan (moral hazard) baik dalam intensitas jam kerja maupun kualitas kerja. Salah satu strategi yang dilakukan pemilik lahan untuk menekan munculnya moral hazard adalah dengan membangun hubungan patron-client dengan buruh tani melalui penggunaan buruh langganan dan buruh tetap
Diversifikasi sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan
Get PDFEnglishGlobal financial crisis and climate changes have affected food security in a more vulnerable situation. Food security pillars, in this respect should be strengthened. The food security pillar should not rely only on quantitative approaches, but also on other pillars in a wider food spectrum. One of the feasible ways to enhance food security is to develop food diversification based on local food commodities. This paper is aimed to assess some vulnerable points of national food security, the significant of the diversification to enhance food availability and its prospect as one of the pillars to develop steady food security in Indonesia. IndonesianKrisis finansial global dan perubahan iklim mengakibatkan ketahanan pangan menjadi lebih rawan. Oleh karena itu pilar-pilar ketahanan pangan perlu diperkuat. Pendekatan yang perlu ditempuh adalah mengupayakan agar pilar ketahanan pangan tidak hanya bersandar pada dimensi kuantitatif dalam penyediaan, distribusi, dan daya beli tetapi perlu dilengkapi dengan perluasan spektrum pangan. Salah satu cara yang layak ditempuh adalah dengan mengembangkan diversifikasi berbasis bahan pangan lokal. Tulisan ini membahas titik-titik rawan ketahanan pangan nasional, menelaah arti penting diversifikasi berbasis bahan pangan lokal, dan prospek diversifikasi sebagai salah satu pilar ketahanan pangan Indonesia
Keragaan Tebu Rakyat di Jawa Timur pada Akhir Berlakunya Inpres 9/1975 Serta Implikasinya terhadap Industri Gula Nasional
Get PDFEnglishDuring the last two decades, through INPRES No.9/1975, Indonesian government implemented policies that promote the domestic sugar industry. However, through INPRES No.5/1998, the former policy was declared ended or terminated. This study is intended to explore and discuss the sugar mill industry between those two periods of INPRES. The study showed that during the last five years of INPRES No.9/1975, there was a significant decrease in the overall performance of the East Java sugar industry — on the areas of (1) production areas, yield or productivity, (2) rendemen, (3) sugarcane farmers' income. There are several steps need to be taken to increase the overall performance of the East Java sugar industry: (1) letting the sugar factory be responsible to handle its farmers' fertilizers needs (include supply and distribution), (2) introducing the new high yield varieties, better on-farm practice (such as local/specific fertilizer's package or recommendation), proper ratoon technology, (3) implementing better working plan (between cutting and post-harvest or transporting time). IndonesianSelama dua dekade lebih pemerintah melakukan trobosan kebijakan di bidang industri gula melalui INPRES No.9/ 1975, sejak tahun 1998 melalui INPRES No.5/ 1998 kebijakan tersebut dihentikan. Tulisan ini bertujuan membahas kinerja industri gula di Jawa Timur menjelang berakhirnya INPRES No.9/ 1975. Hasil evaluasi, menunjukan bahwa pada lima tahun terakhir menjelang dicabutnya INPRES No.9/ 1975 kinerja industri gula di Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik terhadap perkembangan luas tanam, produktivitas, rendemen maupun terhadap pendapatan riil petani tebu. Beberapa hal yang perlu di lakukan untuk meningkatkan kinerja industri gula tersebut antara lain: (1) Menyerahkan penggandaan dan distribusi pupuk kepada pihak PG agar tersedianya pupuk di tingkat petani lebih terjamin; (2) Peningkatan efisiensi melalui perbaikan teknologi budidaya, varitas unggul, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi dan teknologi keprasan (ratoon) yang tepat guna; (3) Perencanaan luas dan waktu tanam yang tepat sehingga waktu tebang angkut bisa optimal
Prospek konsumsi cengkeh di Indonesia
Get PDFIndonesianProspek cengkeh agaknya semakin tidak menentu sebagai akibat menurunnya harga cengkeh yang berkepanjangan serta tata niaga yang kurang sehat dalam mempertahankan harga dasar. Untuk memacu produktivitas cengkeh, salahsatu kebijakan yang cukup penting adalah masalah harga saprodi maupun harga cengkeh. Hal ini dapat ditempuh dengan menaikkan dana penyangga pemerintah dari Rp 62 milyar menjadi Rp 614 milyar serta menyempurnakan Keppres 8/80 tentang tataniaga cengkeh. Besarnya dana penyangga ini didasarkan pada hasil produksi serta harga per kg yang layak diterima petani. Untuk mengimbangi konsumen yang semakin monopsoni sebaiknya petani membentuk asosiasi agar posisi penawarannya menjadi lebih kuat atau membentuk badan penyangga cengkeh