Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Pendekatan Skala Ekivalensi untuk Mengukur Kemiskinan
Get PDFEnglishConsumption calculation to measure the level of poverty in Indonesia was based on the average of expenditure per capita approach. The approach did not consider the age’s composition of household members. With such approach, the calculation of poverty level should not provide accurate figures and need to be evaluated. The equivalent scale approach to measure the level of poverty was used by considering the household member’s age composition. The result of poverty calculation using the equivalent scale approach gave the level of poverty at a more proportionate level compared to the average expenditure per capita approach. The main problem in applying the equivalent scale approach to calculate the level of poverty in Indonesia is the lack of equivalent scale formula suitable for Indonesian consumption household pattern. IndonesianPenghitungan pengeluaran per kapita untuk menghitung penduduk miskin di Indonesia yang selama ini hanya didasarkan pada rata-rata pengeluaran per kapita dan tidak memperhatikan komposisi umur anggota rumah tangga. Dengan pendekatan tersebut hasil perhitungan kemiskinan kurang mencerminkan angka kemiskinan secara akurat. Untuk itu penetapan kemiskinan dengan metode rata-rata pengeluaran per kapita seperti yang dilakukan BPS hingga saat ini perlu dievaluasi. Hasil perhitungan kemiskinan dengan pendekatan skala ekivalensi diketahui menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode rata-rata pengeluaran per kapita. Pendekatan skala ekivalensi sebagai alternatif metode menghitung kemiskinan diperkirakan akan menghasilkan angka kemiskinan yang lebih proporsional dibandingkan dengan metode rata-rata pendapatan per kapita. Kendala penerapan skala ekivalensi untuk menetapkan angka kemiskinan di Indonesia terutama belum tersedianya formula skala ekivalensi yang tepat sesuai dengan pola konsumsi anggota rumah tangga di Indonesia
Profil Sosial Ekonomi Penerapan Padi Sebar Langsung di Indonesia
Get PDFIndonesianKelangkaan tenaga kerja pertanian pada daerah penyangga industri di Jawa dan sentra produksi padi di luar Jawa merupakan salah satu penyebab pelandaian produksi padi di Indonesia. Salah satu alternatif jangka pendek yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah pengembangan teknologi padi sebar langsung yang meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Keunggulan komparatif padi sebar langsung dibandingkan dengan sistem tanam pindah adalah menurunkan curahan tenaga kerja, meningkatkan hasil dan kualitas gabah, menigkatkan penerimaan usahatani serta meningkatkan intensitas tanam. Sedangkan tingkat penerimaan yang diperoleh dari setiap pencurahan tenaga kerja memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan upah di sektor industri. Untuk pengembangan teknologi ini prioritas hendaknya diberikan kepada daerah persawahan irigasi di Jawa denga upah tenaga kerja yang bersaing dengan sektor industri, serta daerah persawahan irigasi bukaan baru dan pasang surut di luar Jawa yang mengalami kelangkaan tenaga kerja
Telaahan aspek produksi dan pemasaran kedelai di Jawa Timur
Get PDFIndonesianDewasa ini sedang diupayakan reorientasi program pembangunan pertanian dari peningkatan produksi kepada upaya peningkatan pendapatan petani. Upaya ini diantaranya ditempuh melalui pengembangan program diversifikasi pertanian, dimana komoditas kedelai mendapat prioritas utama diantara komoditi palawija. Berkenaan dengan hal tersebut dilakukan kajian sistem komoditas kedelai yang meliputi aspek produksi dan pemasaran di daerah sentra produksi utama di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampai pada tahapan ini usahatani kedelai masih membutuhkan proteksi untuk memantapkan adopsi teknologi, memperluas partisipasi pengusahaannya, dan meningkatkan daya saing kedelai terhadap komoditi alternatif. Kendala pengembangan aspek produksi yang dihadapi petani diantaranya adalah rendahnya persepsi dan tingkat adopsi beberapa komponen teknologi seperti benih berlabel, sistem tanam larikan, penggunaan pupuk secara lengkap dan berimbang (khususnya KCl), dan penyiangan tanaman secara lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini perlu lebih diperluas pola kerjasama petani dan swasta disamping program intensifikasi kedelai. Secara umum aspek pemasaran kedelai berjalan cukup baik, yang ditunjukkan oleh pangsa harga yang diterima petani cukup besar (80-95 persen) dan tidak terdapat fluktuasi harga bulanan yang tajam baik di tingkat produsen maupun konsumen. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kualitas kedelai di tingkat konsumen, karena pedagang memanipulasi kualitas dengan melakukan pencampuran, untuk memenuhi permintaan pedagang besar propinsi dan Jakarta. Pemerintah diperkirakan dapat berperanan dalam menetapkan harga jual dan beli pedagang besar menurut kualitas dikaitkan dengan penyaluran kedelai impor
Poverty Alleviation Program in Agricultural Sector: Lessons Learned and Issues
Get PDFEnglishPoverty alleviation program in agricultural sector was initiated by an income generating program for small farmers and fishers/P4K project in 1979, and subsequently followed by various sub sectoral projects. A series of studies conducted by the Center for Agro-Socio-Economic Research on the performance and achievement level of poverty alleviation projects within agricultural sector indicated the following common features: (1) Except for the P4K and the Food and Nutrition projects, a strong sub sectoral and top-down approach was common in the project implementation. This project approach neither adequately accommodate needs and aspirations of project participants nor an effective coordination within agricultural sector and inter-sectoral coordination; (2) A too short project duration that did not accommodate community empowerment process. Community empowerment and program sustainability, which are supposed to be the main goals of a poverty alleviation program, were not adequately addressed. In the project implementation, the objective was emphasized in achieving physical project targets set in the Project Budgetary System (Daftar Isian Proyek); (3) In general, the project preparation and technical field supervision were not adequate; (4) The provision and distribution of project package were not carried out in professional manners that had resulted of the low quality of package; 5) The low capability of project participants to evolve the project package. In term of the physical achievement, the sub-sectoral poverty alleviation projects had relatively resulted of economic multiplier effects in the project areas. IndonesianProgram penanggulangan kemiskinan pada sektor pertanian dimulai pada tahun 1979 melalui proyek pengembangan penigkatan pendapatan petani-Nelayan Kecil ( proyek P4K ) yang kemudian disusul oleh berbagai proyek penanggulangan kemiskinan oleh keempat subsektor lingkup pertanian. Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian mengenai kinerja dan tingkat pencapaian tujuan berbagai proyek penanggulangan kemiskinan di lingkup sektor pertanian mendapatkan beberapa kesamaan dalam kinerja proyek, antara lain: (1) kecuali proyek P4K dan Diversifikasi Pangan dan Gizi, sebagian besar proyek berorientasi subsektoral dengan pendekatan dari atas ke bawah. pendekatan ini kurang mengakomodasi berjalannya koordinasi yang efektif antar subsektor dan lintas sektoral,serta kurang tersalurnya aspirasi dan kebutuhan partisipan proyek; (2) Jangka waktu proyek yang terlalu singkat tidak memungkinkan diakomodasinya proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan kesinambungan program yang seharusnya merupakan tujuan utama proyek penanggulangan kemiskinan kurang memperoleh perhatian. Pencapaian tujuan proyek lebih ditekankan pada target fisik yang ditetapkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). (3) Persiapan proyek dan pembinaan peserta proyek kurang memadai; (4) Pengadaan serta distribusi paket proyek belum ditangani secara profesional sehingga sering dijumpai rendahnya kualitas paket proyek; (5) Kurangnya kemampuan peserta proyek dalam pengembangan peket bantua
Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: ke Arah Keberpihakan pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan
Get PDFEnglishThe adoption of modernization paradigm which majoring efficiency principle in agricultural development has caused the change in rural peasant social structure. The changes are especially related to farm land ownership creating the substratum of peasant, i.e., the upper and lower level of peasant. All peasant definitions are equal by its diametric and equip by each other, so that it needs a study in relation to its pattern change, interaction, and institution that historically experienced by the peasant society. The influencing development factors affecting peasant daily life should refer to the potential and the empowerment of the society. This is very important in order to adapt and sustain the development without losing the norms, values, and souls of indigenous knowledge. Ekonomi kerakyatan (people’s economy) concept represents the economic idea trying to formulate the interpretation base and the development aspiration of the people’s fairness and prosperity. This concept would become the peasant empowerment base for their prosperity and earnings improvement. Agricultural revitalization is needed to help improve people’s quality of life which could be achieved through: active participation of the society, skills development of human resource, improvement of landholdings title and agricultural productive assets on the basis of farm labor, technology and financial development, enhancement of rural organizations including self-help financial support, and improvement of agriculture resource-based development. IndonesianPenerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Perubahan terkait struktur pemilikan lahan pertanian, sehingga terjadi petani lapisan atas dan petani lapisan bawah. 4 dimensi pokok dalam mendefinisikan ”peasant”, yang secara diametral tidak berbeda dan saling menyempurnakan, sehingga perlu kajian perubahan pola hubungan, interaksi, institusi yang dialami oleh masyarakat petani di sepanjang sejarah. Dampak serius pelaksanaan sistem pembangunan terhadap kehidupan petani hendaknya untuk mengkaji kemungkinan dan potensi pemberdayaan petani. Tujuannya agar dapat beradaptasi dan berkelanjutan “tanpa” harus “kehilangan” norma, nilai dan jiwa indigenous knowledge. Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu gagasan perekonomian yang mencoba merumuskan dasar interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Pertimbangan ekonomi kerakyatan dan efisiensi menjadi dasar pemberdayaan petani demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Perlu revitalisasi paradigma pembangunan pertanian menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta pembangunan pedesaan, melalui: partisipasi aktif sebagai pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan; pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); pemerataan dan peningkatan penguasaan lahan dan asset produktif per tenaga kerja pertanian; teknologi; pembiayaan; pengembangan kelembagaan pertanian-pedesaan dan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, serta pengembangan basis sumberdaya pertanian
Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indonesia: Ditinjau dari Potensi Sumberdaya Pakan dan Lahan
Get PDFIndonesianKecenderungan semakin meningkatnya konsumsi pangan asal ternak merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi subsektor peternakan untuk meningkatkan produksi secara efisien dan kompetitif. Dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif, tulisan ini bertujuan mengkaji pengembangan ternak ruminansia secara efisien dan kompetitif ditinjau dari aspek sumberdaya pakan dan lahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan ternak potong dengan tiga prinsip utama, yaitu keseimbangan suplai-demand daging, pelestarian dan mengurangi impor daging harus memperhatikan potensi sumberdaya pakan, lahan dan tata ruang. Dengan demikian diharapkan efisiensi usaha dan daya saing produk yang dihasilkan akan lebih meningkat. Untuk itu diperlukan koordinasi antara instansi lintas sektoral, antara lain berupa penetapan status hukum padang penggembalaan umum dan penentuan kebijaksanaan pembangunan peternakan dan sarana pendukung lainnya
Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam ”Demokrasi” di Indonesia
Get PDFEnglishCurrently, almost every single ‘conflict’ in the society is followed by demonstration. It seems that the demonstration is a popular trend after the New Order era and more specifically such fenomenon has been reflected in the modern democracy life of the society. Understanding about democracy is heavily depending on the eliteness maturity of someone (politic, economy, and government) In the present ‘transitional situation’ and the absence of the ideal socio-culture-politic level, understanding about democracy will invite pros and cons among the concerned people. To express disagreement on certain public policies through demonstration could be accepted because it is in lione with “democracy”. However, such protest along with anarchy actions and radicalism should create undesirable situation.affecting the public. Traditionally, protest (by the people) which is responded wisely (by the government) has been long time exist within the old society (such as Java’s kingdom in the past, 16-19 century), long before the “westernization” of Indonesian community. Coping with demonstration is no less than good attitude responses, and far from enemy impression. Good communication and compromise based on respectful between the two sides will open an elegant solution and parallel with the constitution objectives. IndonesianDewasa ini hampir setiap terjadi “perselisihan” di masyarakat diikuti dengan aksi unjuk rasa dari pihak yang merasa dikalahkan. Aksi unjuk rasa setelah tumbangnya Orde Baru seakan-akan telah menjadi hal yang trendy dan dinilai sebagai cerminan kehidupan peradaban masyarakat modern yang demokratis. Pemaknaan terhadap istilah demokrasi sangat tergantung pada kematangan elit (politik, ekonomi dan pemerintah) dalam memahami demokrasi. Dalam situasi “transisional” dan belum ditemukannya bentuk ideal tatanan sosio-budaya-politik sesuai amanat konstitusi pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan mengundang pro dan kontra. Sebagai bagian dari ekpresi tidak setuju dan protes terhadap kebijakan publik, di satu sisi aksi unjuk rasa merupakan hal yang dapat diterima dan sejalan dengan tuntutan “demokrasi”; namun di sisi lain tidak jarang aksi ini diikuti dengan tindakan anarkhis dan radikalisme yang menimbulkan suasana mencekam di ruang publik. Aksi unjuk rasa secara santun (oleh rakyat) dan disikapi secara arif (oleh penguasa) telah dikenal dalam tatanan masyarakat tradisi (misalnya dalam masyarakat kerajaan di Jawa pada abad 16-19), jauh sebelum peradaban demokrasi barat (“westernisasi”) merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Penanganan aksi unjuk rasa yang baik adalah dengan dilandaskan pada sikap yang jauh dari saling bermusuhan, antara pengunjuk rasa dan sasaran atau yang menangani pengunjuk rasa. Melalui musyawarah yang dilandaskan pada sikap saling menghormati akan membuka jalan penyelesaian yang elegan (dan sejalan dengan tujuan konstitusi) terhadap aksi unjuk rasa
Tinjauan tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa
Get PDFEnglishThe objective the paper is to elaborate some aspects those related to wetland conversion in Java. Although the wetland conversion data are various, it is predicted that not less than 40,000 ha per year of wetland in Java are converted to non agricultural uses. This phenomenon could threaten food security because Java is well known as the main rice producing area in Indonesia. This study shows that Java still contributes significantly to national rice production, i.e., on average more than 50 percent per year. Nevertheless, the long term wetland conversion can create a serious problem, especially in the matter of rice self sufficiency, if it is not well managed immediately. To anticipate the effects of wetland conversion, the government has implemented an area extensification program on wetland outside Java. Furthermore, the government has released many rules to protect agricultural land in Java from conversion to non agricultural uses. However, implementation those rules are not effective.IndonesianMakalah ini bertujuan melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa. Terjadinya alih fungsi lahan dikhawatirkan dapat mengganggu produksi pangan di Indonesia, karena selama ini Pulau Jawa menjadi andalan dalam produksi beras nasional. Diperkirakan tidak kurang dari 40.000 ha per tahun lahan sawah terkonversi ke penggunaan non sawah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih tetap menjadi lumbung padi nasional, terbukti dari kontribusinya yang selalu lebih besar dari 50 persen. Namun, dalam jangka panjang konversi lahan sawah di Pulau Jawa dapat mengancam kecukupan pangan di Indonesia. Untuk mengantisipasinya pemerintah telah mengambil langkah dengan program pencetakan lahan sawah di luar Jawa. Di samping itu juga telah diterbitkan berbagai peraturan/perundang-undangan untuk melindungi lahan pertanian, walaupun implementasinya belum berjalan dengan efektif
Latar belakang dan metodologi penelitian Patanas
Get PDFThere is no abstract available from the publish and or printed articl
Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani
Get PDFEnglishDecision making process among farmers is a community-based action which is viewed as an entry point of technology dissemination. Institutional empowerment has strong ties with farmer’s techno-social condition. Success in an empowerment program is a result of interaction among empowerment elements and the applied empowerment strategy. Empowerment effort and strategy is an overlapping pendulum of evolution-revolution paradigms in a proportion relevant to the farmer’s institutional condition and needs.IndonesianProses pengambilan keputusan dalam masyarakat petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) upaya diseminasi teknologi. Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi tekno-sosial komunitas petani. Keberhasilan suatu program pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Upaya dan strategi pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma evolusi dan paradigma revolusi yang saling mengisi (overlap) dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelembagaan petani