Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Kajian ekologi kebudayaan terhadap sektor informal di perkotaan: suatu proses adaptasi ketidakseimbangan interaksi Kota-Desa akibat Industralisasi
Get PDFIndonesianDitinjau dari segi ekologi kebudayaan, interaksi antara kota dan desa mencerminkan "integrasi" dua sistem masyarakat yang mempunyai tingkat evolusi yang berbeda. Karena perbedaan ini sangat mungkin terjadi bahwa hubungan antara kota ("industri") dan desa ("pertanian") mengandung indikasi adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan dua sistem masyarakat yang seolah-olah secara vertikal tampak terintegrasi dengan baik. Tulisan ini mengetengahkan bahwa munculnya sektor informal di perkotaan diduga sebagai bagian proses adaptasi adanya ketidakseimbangan tersebut. Dengan menelusuri dari adanya aliran energi, bahan dan informasi secara timbal balik antara ekosistem masyarakat industri di perkotaan dan ekosistem maasyarakat pertanian di pedesaan diperoleh beberapa gambaran, pertama, indsutrialisasi yang relatif cepat di perkotaan menjadi salahsatu sebab strategis mengapa hubungan antara sistem masyarakat perkotaan dan pedesaan menjadi tidak seimbang. Adanya ketidakseimbangan ini pada gilirannya menempatkan sistem masyarakat pedesaan sebagai subordinasi masyarakat perkotaan. Kedua, akibat adanya daya dukung lingkungan (carrying capacity) yang semakin menipis, segolongan masyarakat pedesaan yang ingin tetap bisa bertahan dan ingin hidup lebih baik berupaya beradaptasi hidup di lingkungan masyarakat perkotaan melalui wahana sektor informal. Ketiga, berkembangnya sektor informal di perkotaan hendaknya tidak dipandang sebagai fakta sosial yang harus diterima begitu saja, melainkan perlu kiranya dipandang juga sebagai adanya gejala kesenjangan dalam pembangunan, misalnya di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur fisk dan politik. Keempat, penataan keorganisasian yang tampak masih luput dari jangkauan tujuan peningkatan pertisipasi rakyat dan pemerataan seyogyanya menmperoleh sorotan yang lebih wajar. Kelima, untuk itulah kiranya bisa diusulkan agar pola pembangunan yang secara operasional selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ("kota") menjadi lebih ke pemerintahan, misalnya melalui strategi "dorong gelombang"
Efisiensi Usaha Tani Padi Melalui Pengembangan SUTPA
Get PDFThe objective of the assessment on Rice Based Agribusiness Oriented Farming System (Sutpa) conducted in rainy season (MB) 1995/96 is to find an agribusiness development model that is capable to increase fanning efficiency and commodity's competitive advantage. The Sutpa assessment implementation main characteristics are: (1) to introduce new engineered technology packeges to enhance productivity and production efficiency; (2) to applicate technology with an economic scale; (3) to implement tight field supervision by interdicsipline team consisting of research and extension workers; (4) to applicate participatory approaches in encouraging involved farmers to play their active roles; and (5) to enhance coordination with related official and local key persons to maintain the implementation harmony beginning from its planning, implementation and evaluation. In 1995/96, Sutpa assessment implementation was concentrated in 14 provinces with an area of 46.000 Ha (92 assessment plot unit), and in the following two years it was widened in 18 and 19 provinces. Some assessment results show that rice farming using direct seeding system developed in Sutpa assessment could reduce labor utilization for 17.01 - 38.56 percent and it was able to increase production and farmer's profit for 40.26 - 43.74 percent and 14.12 - 24.10 percent respectively compared to tilt of transplanting system. The competitive advantage analysis also shows that rice fanning direct seeding system gives a competitive profit compared to that of transplanting system's at 70.23 - 82.14 percent of the existing production level. The Sutpa assessment implementation has been able to escalate new high yielding varieties and direct seeding system adoptions
Keragaan Investasi di Subsektor Perkebunan
Get PDFIndonesianPembangunan di subsektor perkebunan tidak terlepas dari peran investasi, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta domestik maupun asing. Pemerintah telah merangsang investasi swasta melalui berbagai kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam hal kemudahan investasi. Selama periode tahun 1968-1990, perkembangan nilai investasi di subsektor perkebunan yang disetujui oleh pemerintah meningkat dengan laju 17.8 persen pertahun untuk PMDN dan 9.0 persen pertahun untuk PMA. Kenaikan cukup besar terjadi pada PMDN sebagai akibat berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah. Kegiatan investasi perkebunan menyebar di seluruh propinsi, terbesar berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebaran investasi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan berperannya subsektor perkebunan bagi penyebaran pembangunan. Komoditi yang diminati sebagian besar adalah cokalt, karet, dan kelapa sawit, baik di bidang budidaya dan atau pengolahannya. Permasalahan umum yang dijumpai dalam menarik minat investasi di perkebunan adalah persaingan dengan sektor lain sejalan dengan sifat investasi di sektor pertanian umumnya memerlukan modal besar, ketergantungan terhadap faktor alam, memerlukan jangka waktu panjang, seringkali berlokasi di daerah terpencil (bukaan baru) serta harga produk pertanian yang tergantung kepada harga pasar dunia. Namun demikian investasi di perkebunan masih prospektif dilihat dari segi pasar dan didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya alam serta situasi negara yang stabil. Usaha untuk menarik minat investasi di perkebunan diperlukan penyebarluasan tentang informasi, baik informasi prospek pasar dan potensi daerah serta kemudahan dalam kegiatan investasi
Relevansi Konsep dan Gerakan Pertanian Keluarga (Family Farming) serta Karakteristiknya di Indonesia
Get PDFEnglishThe United Nations established 2014 as the international year of family farming aimed to encourage public awareness and understanding on family farming issues and how to find effective ways to support them. Family farming is run by the majority of farmers in the world and it contributes greatly to food provision, environmental health, poverty alleviation, and farmers’ welfare. Indonesia also needs to support family farming because of its unique characteristics. This paper reviews various topics related with family farming. Indonesia needs to increase knowledge to all stakeholders related to with family farming in terms of cooperation, movement and program to sustain and develop it in the future. Therefore, we need a family farming index in accordance with all stakeholders’ views. Indonesian family farming index consists of input, process, and output aspects. IndonesianPBB telah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun internasional pertanian keluarga dengan tujuan menarik perhatian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan pertanian keluarga dan menemukan cara yang efektif untuk mendukungnya. Pertanian keluarga dijalankan oleh sebagian besar petani di dunia dan terbukti memberikan sumbangan yang besar bagi penyediaan pangan, kesehatan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan petani. Indonesia juga membutuhkan kesadaran dan perlunya dukungan terhadap pertanian keluarga karena memiliki karakter masalah pertanian keluarga yang khas. Tulisan ini merupakan tinjauan review dari berbagai bahan. Indonesia membutuhkan peningkatan pengetahuan bagi seluruh pihak terkait dengan pertanian keluarga agar dapat membangun kerja sama, gerakan, dan program untuk menjaga dan mengembangkannya ke depan. Untuk itu dibutuhkan sebuah indeks pertanian keluarga yang bisa menjadi pegangan dan kesepakatan semua pihak. Indeks pertanian keluarga untuk Indonesia merupakan sebuah variabel komposit yang mencakup aspek input, proses, dan sekaligus output dari pertanian keluarga
Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia
Get PDFEnglishThe role of agricultural sector is very important to enhance the national economic development although its development is not fully supported by sufficient capital. The existing formal financial institutions tend to prioritize non-agricultural services which have high profit but low risk. In this context, efforts to establish agricultural bank institution that especially support agricultural activity services are highly recommended. This paper aimed at a review of the urgency, possibility, potential, and constraints of agricultural bank establishment in Indonesia. The result showed that conceptually and empirically, agricultural bank institution has a promising prospective in Indonesia. There are many options in respect to agricultural bank establishment in Indonesia, such as (1) Credit-agricole “France model”, (2) “Bank Bukopin” model, (3) foreign direct investment model, (4) upgrading of “BUMN Bank” to “Agricultrual Bank” model, and (5) utilizing the financial institution that locally available and accessible by the people. For efficient and effective of the services, the agricultural bank should be designed based on agricultural characteristics and typical actors of agricultural business.IndonesianPeran sektor pertanian yang sangat strategis dalam perekonomian nasional belum diimbangi dengan dukungan penyediaan modal yang memadai. Lembaga perbankan formal yang ada saat ini cenderung bias dan lebih mengutamakan pembiayaan non pertanian. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, perlu upaya pembentukan lembaga keuangan yang khusus bergerak dalam pembiayaan sektor pertanian. Salah satu wacana tentang bentuk lembaga keuangan tersebut adalah dengan mendirikan Bank Pertanian. Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan mengenai urgensi, potensi dan kendala pembentukan bank pertanian di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual maupun empirik, Bank Pertanian sangat prospektif untuk diwujudkan di Indonesia. Ada beberapa format Bank Pertanian yang dapat menjadi pilihan di antaranya (i) pola pendirian credit-agricole Perancis, (ii) pola pendirian bank Bukopin, (iii) investasi langsung modal asing (iv) mendorong bank BUMN menjadi bank pertanian, serta (v) memanfaatkan lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus didesain sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian
Transformasi Pertanian dan Krisis Air di Bali dalam Perspektif Ekologi Politik
Get PDFEnglishMass tourism development directing all policies to support tourism in Bali causes water crisis and major agricultural base change. This paper aims to analyze of agricultural transformation process and water crisis taking place in Bali as well as its impacts on the socio-economic cultural life of the society and the future of tourism itself. Using the perspective of political ecology with review techniques, the obtained results are (1) tourism-oriented development policy brings a broad impact on the environment and the agricultural sector especially land conversion, labor, economy, and water resource utilization; (2) water crisis creates natural resource conflict among various stakeholders and tends to marginalize agriculture; (3) local subak institutional decay and it is potential to suppress natural resources and indigenous culture of Balinese society. In the long term, there is a potential that Bali loses its distinctive cultural appeal as the world tourism destination. Using political ecology perspective, it is suggested that Bali has to develop eco-tourism, agro-tourism, and culture-tourism as soon as possible.IndonesianPembangunan pariwisata massal yang mengarahkan semua kebijakan untuk mendukung pariwisata di Bali telah menyebabkan terjadinya krisis air dan perubahan basis utama pertanian. Tulisan ini bertujuan menganalisis proses transformasi pertanian dan krisis air yang terjadi di Bali serta dampaknya bagi kehidupan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan masa depan pariwisata itu sendiri. Menggunakan perspektif ekologi politik dengan teknik review diperoleh hasil bahwa (1) politik pembangunan berorientasi pariwisata membawa dampak yang luas terhadap lingkungan dan sektor pertanian khususnya alih fungsi lahan, ketenagakerjaan, perekonomian, hingga pemanfaatan sumber daya air; (2) terjadi krisis air yang menimbulkan konflik sumber daya alam antarberbagai stakeholder dan cenderung memarginalisasi pertanian; (3) terjadi peluruhan kelembagaan lokal subak dan potensial menekan sumber daya alam maupun kultur asli masyarakat Bali. Dalam jangka panjang, Bali potensial kehilangan daya tarik kultural yang khas sebagai destinasi pariwisata dunia. Menggunakan perspektif ekologi politik, disarankan pariwisata Bali lebih mengarah kepada pengembangan ekowisata, agrowisata, dan kulturwisata
Perspektif Keterlibatan Wanita di Sektor Pertanian
Get PDFEnglishSome agricultural researchers confirm that woman's involvement in agriculture is based on necessity and not on the equity. There is also a remark that fairness is more important than equality. In fact, research on woman's role in agriculture are often entangled in physical participation although their problems in agriculture include labor force participation and equilibrium, authority in the household, socialization, process and access to information, and technological bias. Socially, the limiting factors in their productivity are social status, job opportunity and status, and their simultaneous role as compared to man's sequential role. This review concludes that: (a) role of women in agriculture is a result of the process of social construction, (b) there is a tendency of gender exclusivity to pay attention to the same gender, (c) the writers tend to start from lack of information and, therefore, strive to expose the information they gathered, and (d) there is a precarious understanding of the concept of gender, woman, and feminist attitude among researcher so an effort to improve gender awareness is considered important. IndonesianBeberapa peneliti sektor pertanian mengungkapkan bahwa keterlibatan kaum wanita pada hakikatnya disesuaikan dengan kebutuhan (necessity) kegiatan tersebut dan bukan semata-mata dengan pertimbangan kesetaraan (equity). Namun terhadap pula antithesis yang mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah perasaan keadilan (fairness), dan bukan persamaan (equity). Dalam kenyataannya penelitian kesinambungan peran wanita dalam pertnian lebih sering terperangkap dalam pengertian kegiatan fisik materi pengamatan. Sedangkan masalah yang di hadapi kaum wanita di sektor pertanian antara lain adalah keseimbangan peran sebagai tenaga kerja,otritas dalam keluarga, proses sosialisasi, dan akses terhadap informasi serta bias teknologi. Faktor pembatas produktivitas yang terkaitan dengan gender wanita antara lain adalah status sosial, hambatan memperoleh pekerjaan, status pekerjaan dan beban simultan wanita dibandingkan dengan peran sekuential pada kaum pria. Kesimpulan yang dapat ditarik dari review ini adalah : (a) Posisi dan peran gender wanita dalam kegiatan sektor pertanian merupakan hasil konstruksi sosial, (b) terdapat kecenderungan ekskulsifitas gender untuk membahas gender yang sama, (c) para penulis cenderung bertolak dari kekuran informasi gender tertentu dalam pertanian dan cenderung mengeksposenya setinggi mungkin, dan (d) terdapat keracunan pemahaman gender dengan peran wanita dan sikap feminis seta metode pendekatannya sehingga upaya penyadaran gender patut dipikirkan
Pemberdayaan Petani dan Desentralisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian di Indonesia
Get PDFEnglishCheap price of food policy, especially rice, and centralized agricultural development for the last three decades, depressed farmers' welfare. Increase of agricultural commodity price, currently is the time to reorient agricultural development in Indonesia. It should begin with data improvement linkaged with land and human resources of agriculture, and existing institution in rural areas. To optimize local resources, the farmers should be empowered through market information. Agricultural Extention Workers (PPL) should be involved in managing farm business. Farm level planning could be conducted by Agricultural Extention Institute (BPP). The farmers should be supported by government to enable them to purchase agricultural inputs according to the determined prices and to sell the agricultural products at market price. The government had also to develop technology which is neutral to economic of scale, due to land ownership of less than 0.5 hectare. Maintenance of agricultural facilities such as irrigation network should be coordinated by government. IndonesianKebijakan pangan murah, terutama beras, dan sentralisasi kebijakan pembangunan pertanian selama tiga dekade terakhir, menekan kehidupan petani pada kondisi yang memprihatinkan. Membaiknya harga komoditas pertanian akhir-akhir ini merupakan momentum untuk melihat kembali kebijaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia. Desentralisasi perencanaan pembangunan pertanian, karena besarnya keragaman antar wilayah, perlu diawali dengan penyempurnaan data yang terkait dengan sumberdaya lahan dan manusia yang bekerja di pertanian , serta kelembagaan yang masih berfungsi di pedesaan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, diupayakan melalui pemberdayaan petani dengan memberikan kesempatan lebih besar dengan mengembangkan kegiatan usaha tani berdasarkan informasi pasar yang benar. U paya ini perlu didukung dengan menempatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai partner petani dalam manajemen usaha dan melihat peluang usaha yang menguntungkan. secara kewilayahan, lembaga semacam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat dijadikan ujung tombang perencan di tingkat. Peran pemerintah lebih ditekankan pada upaya yang memungkinkan petani dapat membeli saprodisesuai harga yang ditetapakan dan menjual hasil sesuai harga pasar, dan pengembangan teknologi yang netral terhadap skala usaha, karena dominannya penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana seperti irigasi, tetap dalam koordinasi pemerinta
Kajian Harga Gula Indonesia 1972-1980
Get PDFIndonesianPerkembangan ekonomi gula pasir tahun-tahun terakhir dicirikan oleh adanya kelebihan permintaan dibandingkan dengan penyediaan dalam negeri. Karena gula merupakan salah satu bahan pangan pokok, campur tangan pemerintah saat ini cukup intensif. Cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan pembentukan stock dan kegiatan pasar berupa penyalurannya pada saat-saat diperlukan. Tulisan ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas kebijaksanaan tersebut, dengan kriteria berupa taraf integrasi pasar gula pasir Indonesia, kemantapan harga dalam negeri dan pendugaan beberapa parameter ekonomi yang berkaitan erat dengan gula. Telaahan menggunakan data sekunder tahun 1972-1980 (kuartalan). Dari hasil analisa dapat disimpulkan antara lain kebijaksanaan yang ditempuh menghasilkan harga pasar gula pasir dalam negeri yang terlindung dari pengaruh pasar dunia dan merupakan suatu pasar yang terintegrasi secara horizontal dengan baik dan ditandai oleh harga yang mantap. Integraswi pasar yang demikian itu bukan sebagai hasil kebijaksanaan yang ditempuh, melainkan keadaan yang nampaknya telah lama ada. Keadaan ini memberi peluang bagi efektivitas suatu kebijaksanaan harga
Keragaan Kredit Usahatani dalam menunjang peningkatan produksi pangan
Get PDFIndonesianSwasembada pangan telah menjadi komitmen nasional dalam politik pangan di Indonesia. Oleh sebab itu upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Penyediaan kredit usahatani (KUT) merupakan salahsatu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu permodalan petani dalam menerapkan teknologi anjuran agar produktivitas usahatani dan pendapatan petani dapat ditingkatkan. Tulisan ini mencoba mengungkapkan keragaan KUT dalam menunjang peningkatan produksi pangan. Hasil telaahan menunjukkan bahwa eksistensi KUT masih sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Pada daerah yang jangkauan petani terhadap sarana produksi sangat baik, KUT cukup efektif sebagai bantuan permodalan. Sedangkan pada daerah rintisan pengembangan produksi pangan lebih efektif sebagai pendukung penyebaran teknologi