Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Aturan dan Mekanisme Perlindungan terhadap Dampak Liberalisasi Perdagangan untuk Siapa ?
Get PDFEnglishIndonesia and most developing countries (DGCs) are very enthusiastic to be part of the World Trade Organization (WTO) in a hope that free and fair trade could materialize and bring an improvement to their economies in the near future. Recognizing the fragile of their agricultural sectors and general economies, the WTO actually confers some provisions to DGCs in their transition to more open economies. But until the time of the Special Safeguard Mechanism (SSM) and Special Product (SP) introduction in July 2004, these provisions are hardly used by the DGCs for many reasons, which further provoke the DGCs to call for the SSM and SP provisions. As the SSM and SP facilities are already in existence, Indonesia and the G-33 should not leave these facilities as blank cheque that only to be written by ineligible party. They have to be active to formulate modalities and rules for the SSM implementation.IndonesianIndonesia dan pada umumnya negara berkembang (NB) sangat bersemangat dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) dengan harapan bahwa di masa datang perdagangan bebas dan adil dapat terwujud dan memberi manfaat bagi perekonomian negara bersangkutan di masa depan. Sebenarnya OPD telah menyadari akan rapuhnya sektor pertanian dan ekonomi negara berkembang ini dalam menghadapi liberalisasi perekonomian dunia, sehingga mereka diberikan pengecualian-pengecualian penerapan beberapa aturan OPD. Namun, sampai saat diperkenalkannya Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) dan Produk Khusus (PK) pada Juli 2004, pengecualian-pengecialian itu tidak dapat dilaksanakan NB sendiri karena berbagai alasan, yang mendorong mereka menuntut adanya fasilitas baru, yakni MPK dan PK. Dengan telah tersedianya fasilitas MPK dan PK ini, Indonesia dan K-33 seyogianya tidak membiarkannya sebagai cek kosong yang hanya akan ditulis oleh pihak yang tidak berhak. Indonesia dan K-33 harus aktif merumuskan modalitas dan aturan pelaksanaan MPK
Pola dan distribusi pendapatan rumah tangga beberapa desa di Jawa Timur
Get PDFIndonesianDengan menggunakan data penelitian Patanas Jawa Timur yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Agro Ekonomi pada tahun 1987/1988, tulisan ini mencoba mengungkapkan struktur pendapatan rumahtangga di enam desa di Jawa Timur serta distribusinya diantara kelompok masyarakat. Dari enam desa yang dianalisis, lima desa diantaranya memperlihatkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber pendapatan yang cukup berperan. Terlihat pula adanya kaitan yang erat antara luas pemilikan lahan dengan besarnya peranan pendapatan dari non-pertanian. Semakin luas pemilikan lahan pertanian diikuti dengan turunnya pendapatan dari sektor non-pertanian. Tingkat ketimpangan pendapatan total rumah tangga di daerah penelitian tergolong dalam ketimpangan sedang sampai berat dengan gini indeks berkisar antara 0.484 - 0.619
Respons Petani Kedelai di Jawa Terhadap Perubahan Harga
Get PDFIndonesianKajian ini menggunakan data sekunder yang menelaah deskripsi pengembangan kedelai nasional dan secara khusus menganalisis secara simultan aspek produksi, permintaan dan penawaran kedelai di pedesaan Jawa. Penemuan menarik dari telaahan ini ialah perubahan harga beras memberi pengaruh yang relatif kecil (nilai elastisitas silang -0,35), sedangkan perubahan pendapatan memberi pengaruh positip (nilai elastisitas pendapatan 0,39) terhadap permintaan kedelai. Di lain pihak luas lahan yang digunakan untuk tanaman kedelai di Jawa telah melampaui batas optimal. Implikasinya adalah peningkatan produksi kedelai nasional hendaknya ditekankan pada peningkatan usaha intensifikasi di Jawa, sedangkan usaha perluasan areal diarahkan untuk daerah di luar Jawa
Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif
Get PDFEnglishIn general, world trade concept is built upon principles of different comparative and competitive advantages among countries. If the countries produce and trade based on comparative and competitive advantages, it is believed that efficiency in scarce resources use will improve such that the people all over the world will be better off. Comparative advantage is a 250-years old concept and is still established, so far. This paper aims to describe the dark side of comparative and competitive advantages and to introduce cooperative advantage concept. The paper explains that cooperative advantage concept in international collaboration is more promising than those of comparative and competitive advantages. Mathematically, it reveals that cooperative conduct in international collaboration will create more benefits, especially in efficiency, income distribution, welfare, and international peace. On the other hand, the guarantee of comparative and competitive advantages is an illusion only. IndonesianKonsep perdagangan dunia secara umum dibangun berdasarkan pemikiran keunggulan komparatif dan daya saing yang berbeda antara negara. Jika negara-negara berproduksi dan berdagang dengan mengacu pada keunggulan komparatif dan persaingan, maka diyakini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang langka sehingga tercapai tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Keunggulan komparatif merupakan konsep yang telah berusia 250 tahun namun tidak tergoyahkan hingga saat ini. Makalah ini bertujuan memperlihatkan sisi gelap konsep keunggulan komparatif dan daya saing dan memperkenalkan konsep keunggulan kooperatif. Makalah ini memperlihatkan bahwa konsep keunggulan kooperatif dalam hubungan internasional akan memberikan dampak yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan konsep keunggulan komparatif dan daya saing. Secara matematika diperlihatkan bahwa sikap kooperatif dalam hubungan negara-negara akan memberikan lebih banyak manfaat terutama dalam menciptakan efisiensi dunia, distribusi pendapatan, kesejahteraan yang lebih tinggi dan kedamaian dunia. Sedangkan janji yang diberikan oleh konsep keunggulan komparatif dalam pasar bersaing hanyalah sebuah ilusi
Lembaga dan Organisasi Petani dalam Pengaruh Negara dan Pasar
Get PDFEnglishFarmer’s empowerment through formal organization is very important in Indonesia, but its achievement is quite low. It is the state desire to formally organize the farmers and in contrary, the market tend to see the farmers, individually or in groups, to efficiently behave. Through the new institutionalism approach, such behavior could be understood on why and how the farmers organize themselves. This approach has been successfully overcome many limitations embedded in the previous approaches. With this new approach, perception on the farmer’s behavior is an awareness act and logically acceptable according to their socio-political context and various potential they have. This paper aims to describe various study results and expert thoughts on the concept and theory of “institution” and “organization”. According to the new institutionalism approach, the development of farmer’s organization need to consider principles that the formal organization is an option, give priority to function rather than bureaucracy administration, organization as a tool, reward based on farmer’s rasionality, and empowerment of farmer’s vertical relations is necessary.IndonesianPemberdayaan petani melalui organisasi formal merupakan hal yang utama di Indonesia, namun keberhasilannya sangat terbatas. Negara menginginkan petani diorganisasikan secara formal, sementara pasar cenderung menghendaki petani (secara individu dan kelompok) untuk berperilaku efisien dan menguntungkan. Melalui pendekatan paham kelembagaan baru (New Instituionalism) dapat dipahami mengapa dan bagaimana petani mengorganisasikan dirinya. Pendekatan ini telah berhasil mengatasi berbagai kekurangan pendekatan sebelumnya. Pada pendekatan baru ini perilaku petani dipersepsikan sebagai sebuah tindakan yang sadar dan rasional sesuai dengan konteks sosial politik yang mereka miliki dan berbagai kekuatan yang melingkupi mereka. Paper disusun dari berbagai hasil studi dan pemikiran ahli berkenaan dengan konsep dan teori tentang “lembaga” (institution) dan “organisasi” (organization). Sesuai dengan pendekatan paham kelembagaan baru, pengembangan keorganisasian petani perlu memperhatikan prinsip-prinsip bahwa organisasi formal adalah sebuah opsi, mengutamakan fungsi daripada administrasi birokrasi, organisasi sebagai alat, penghargaan pada rasionalitas petani, dan perlunya penguatan relasi-relasi vertikal petani
Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional
Get PDFEnglishAn effective and efficient national food security strategy and policy can only be formulated using an appropriate paradigm. Food security paradigm evolves as food security context changes and in line with development of scientific understanding of the issue. This paper discusses evaluation of the food security paradigm and their application in designing strategy and framework of food security policy in Indonesia. It is shown that the national food sufficiency-oriented policy belongs to the food availability approach which has been empirically proven can not assure household or individual food security. The more appropriate paradigm is the food entitlement approach. Based on this paradigm, national food security strategy and policy should be designed comprehensively that includes food availability, access and utilization dimensions, and risk mitigation related to the three dimensions in an integrated macro-micro scale.IndonesianStrategi kebijakan ketahanan pangan nasional yang efektif dan efisien hanya dapat dirumuskan bila didasarkan pada paradigma yang tepat. Paradigma ketahanan pangan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks permasalahan dan perkembangan pemahaman ilmiah. Tulisan ini menguraikan evolusi perkembangan paradigma ketahanan pangan dan penerapannya dalam perumusan strategi dan kerangka kerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Diungkapkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan termasuk ketegori paradigma pendekatan pengadaan pangan (food availability approach) yang secara empiris terbukti tidak menjamin ketahanan pangan keluarga atau individu. Paradigma yang lebih sesuai ialah pendekatan perolehan pangan (food entitlement approach). Untuk itu perlu disusun kebijakan komprehensif yang mencakup dimensi pengadaan, akses dan penggunaan pangan serta mitigasi atas risiko ketiga dimensi tersebut dalam skala makro-mikro terpadu
Keragaan program supra insus padi, kasus di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
Get PDFIndonesianTulisan ini menggambarkan pelaksanaan program Supra Insus padi pada awal pelaksanaan di kabupaten Nganjuk. Program ini telah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Salah satu keberhasilan dari program Supra Insus ini terutama dalam menekan kecenderungan petani dalam pemakaian pupuk berlebihan menuju pemakaian yang lebih berimbang, Masih adanya variasi yang besar dalam pemakaian masukan dan produktivitas menunjukkan adanya peluang dalam perbaikan manajemen pengelolaan program. Perbaikan manajemen tersebut terutama ditekankan kepada sistem pengambilan keputusan berkelompok yang mengarah dalam memperbaiki adopsi teknologi dan keterpaduan usahatani. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, selayaknya rekomendasi paket pemupukan didasarkan kepada analisa kesuburan tanah yang lebih teliti. Pemakaian pupuk yang seimbang dan mendekati
Swasembada Kedelai: antara Harapan dan Kenyataan
Get PDFIn Indonesia, soybean is the third important food crop after rice and corn. After being success in achieving rice self-sufficiency, the goverment of Indonesia is trying to achieve self-suuficiency in other food crops like corn and soybean. Many efforts were done, including introduction of new varieties, special intensification (Gersus and Opsus), credit on palawija,and price policy, in order to encourage farmers to produce more soybean. This article is trying to show the performance of soybean self-sufficiency during the period of 25 years (1969-93) , and the future prospect of achieving self-sufficiency. The result of this study shows that since 1975 Indonesia fails to achieve self-sufficiency in soybean. This is due to the fact that the improvement of technology in soybean cultural practice is relatively slow compared to that of rice. The slow progress of technology in combination with the slow process of transfer of technology from reseach institutes to farmers have resulted in a low yield. From 1988 to 1994 the yield was stagnant at about 1.1 tons/ha in average. Another constraint to achieve soybean self-sufficiency is the fact that soybean is a temperate crop. In Indonesia, it gives a better yield in the high altitude areas. On the other hands, soybean in high altitude is less competitived compared to horticulture crops, esspecialy vegetables. Therefore, special efforts are needed, esspecialy the utilization of bio-technology in plant breeding program of soybean in order to accelerate the achievement of soybean self sufficiency in the futur
Usaha gula merah dan persaingannya dengan pabrik gula dalam penyediaan bahan baku di Jawa Timur
Get PDFIndonesianUsaha gula merah mempunyai profitabilitas yang relatif tinggi, walaupun masih menggunakan teknologi tradisional. Hal ini antara lain menyebabkan usaha gula merah mempunyai daya saing yang tinggi terhadap PG dalam perolehan bahan baku tampaknya kehadiran usaha gula merah seperti sekarang telah menimbulkan permasalahan perolehan bahan baku PG di Jawa Timur. Namun, pada sisi lain, usaha gula merah memberikan kesempatan kerja yang kompetitif di pedesaan. Sungguhpun di datu sisi pengusaha gula merah sebagai pesaing pabrik gula dalam penggunaan bahan baku, tetapi di sisi lain mereka juga berfungsi sebagai petani tebu dan atau pedagang tebu yang memasok tebu ke pabrik gula. Karena persaingan usaha gula merah dengan pabrik gula pasir adalah persaingan bahan baku, bukan harga output, maka kebijaksanaan harga gula untuk menekan pengolahan gula merah mungkin tidak efektif, selama permintaan terhadap gula merah tetap ada dan meningkat. Alternatif pemecahan persaingan itu ada dua, yakni (1) perluasan areal tebu rakyat dan (2) pengembangan gula merah non tebu
Perspektif pengembangan agribisnis udang tambak Indonesia: Studi kasus di Propinsi Jawa Barat
Get PDFIndonesianKomoditas udang merupakan salahsatu komoditas pertanian penting yang ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor udang Indonesia di pasar internasional dari tahun ke tahun. Namun dewasa ini, dari penelitian di lapang menunjukkan bahwa udang yang dikelola secara ekstensif dan intensif menghadapi berbagai kendala yang berat, dan praktis banyak yang berjatuhan karena kegagalan dan kekurangan modal. Hasil analisis usaha tambak per hektar pada berbagai cara pengusahaan di Jawa Barat dengan R/C ratio menunjukkan bahwa usaha tambak intensif tidak layak diusahakan dengan nilai R/C ratio 0,97, usaha tambak semi intensif dan tradisional layak diusahakan dengan nilai R/C 1,60 dan 1,80. Dari hasil analisis margin pemasaran, besarnya marjin pemasaran Rp 5.680/kg (36,22 persen), yang terdiri dari biaya pemasaran 90 persen dan keuntungan pelaku tataniaga 10 persen. Sementara itu pangsa pasar yang diterima petani mencapai 63,7 persen dari harga jual ekportir. Tulisan ini ingin mengungkap keragaan dan permasalahan usaha tambak udang dan pemasarannya. Disamping itu juga akan diungkap perkembangan ekspor dan harga udang, serta kendala Indonesia dalam memasok pasar udang internasional