Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Agricultural Development Policy Strategies for Indonesia : Enhancing the Contribution of Agriculture to Poverty Reduction and Food Security
Get PDFIndonesianTujuan penulisan paper ini adalah mendeskripsikan status ketahanan pangan nasional, kebijakan stra-tegis terkait dalam pengentasan kemiskinan, dan kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Dalam satu dasa warsa terakhir ini, terdapat indikasi instabilitas ketahanan pangan yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan ketergantungan impor pangan. Peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan pedesaan diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan aksesibilitas dan ketahanan pangan rumah tangga. Sedikitnya terdapat empat program pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan, yaitu pengadaan beras bersubsidi, program padat karya, program pemberdayaan usaha mikro/ kecil/menengah, dan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak untuk golongan miskin. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, kebijakan pembangunan pertanian berikut ini perlu dipertimbangkan, yaitu : (1) Perluasan spektrum pengembangan irigasi dengan sasaran peningkatan produktivitas lahan beririgasi; (2) Pembaharuan arah kebijakan sebelumnya dalam rangka mengatasi kendala penawaran/produksi pertanian; (3) Reformulasi kebijakan proteksi harga melalui pembatasan impor, penegakan hukum, dan mengkaitkan program beras untuk masyarakat miskin dengan program pengadaan gabah oleh pemerintah; (4) Mendorong diversifikasi pertanian dengan menjamin ketersediaan, akssessibilitas, dan perbaikan faktor pendukung pengembangan komoditas non-beras; dan (5) Ratifikasi perlakuan khusus (special product) bagi komoditas pertanian strategis, dan kembali kepada regulasi awal AoA-WTO berdasarkan pada komitmen dan Skedul XXI.EnglishThe objectives of the paper are to describe the state of national food security, related strategies for poverty eradication, and the respective policies on agricultural development for the benefit of the people. Over the last decade, the achievement of national food security depended on imports, indicating the instability of food security. The improvement of agricultural and rural development will contribute greatly to better food accessibility and a higher food security status of the population. There are at least four main government programs aimed at helping the poor, i.e. the provision of subsidized rice, public work programs, the empowerment program for micro-small-and medium enterprises, and low-income assistance funds to alleviate the burden of the poor. To strengthen food security and to eradicate the poverty, the following agricultural development policies should be taken into account, i.e.: (1) The widening of the irrigation development spectrum with the main objective of improving irrigation productivity; (2) To complete reversing the previous policy direction in order to eliminate agricultural supply constraint; (3) The reformulation of price support policy implementing rice import through prohibition, strong law enforcement, and to integrate the rice program for the poor with the government procurement floor price policy; (4) To enhance agricultural diversification through the availability, accessibility, and improvement of the supporting factors for non-rice commodities; (5) The ratification of special products for agricultural strategic commodities, in addition to return with the initial AoA-WTO regulation based on the commitment and Schedule of XX
Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi
Get PDFEnglishRegional autonomy gives more authority to the regional governments, namely those regencies and municipalities, to take the initiative in designing and developing a locally specific policy. It includes in conducting agricultural development in each region. The regional authorities in policy implementation have both positive and the negative impacts on agricultural development. Most of the regional governments’ regulations are designed to improve regional government revenues. Most regional government officials think that agricultural development is costly, but it takes a long time to return the investment. This is why issues of importance of agriculture are less attractive to the regional policymakers, especially in supporting agricultural business and extension. The positive impacts of regional autonomy can be observed in some regional governments successfully develop regional agricultural policy but not supported through the regional regulations. IndonesianKebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. Sebagian besar Perda dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah. Pembangunan pertanian dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislator lokal sebagai bidang yang cost-center yang membutuhkan investasi besar namun return-nya cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian kurang menarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang berpihak pada kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian terutama dalam perbaikan iklim usaha dan penyuluhan. Hal ini merupakan dampak negatif kebijakan otonomi daerah terhadap sektor pertanian. Namun dampak positif dari kebijakan otda terlihat dari beberapa Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengembangkan pertanian daerah dan mengimplementasikan beberapa kebijakan daerah yang tidak diterbitkan dalam Peraturan Daerah
Peran Teknologi Terhadap Keunggulan Bersaing, Strategi dan Sistem Peningkatan Penguasaan Teknologi di Industri Teh Indonesia
No full textEnglishMarket share of Indonesian tea in the world tea market decreased from 10,8 percent in 1993 to merely 9,2 percent in 1996. On the other hand, most of export ad tea (96,7%) is still in the bulk form. One of the factors to increase competitiveness and added value of Indonesian tea commodity is technology. Currently, technology is the main factors to gain the national competitiveness. This paper describes the role of technology increasing competitiveness and also explains, some strategies to increase the capability of technology such as bench marking, reengineering, kaizen, Deming cycle, and quality management system ISO 9000, the condition of technology capability in Indonesia tea industry, and the synthesis of technology capability system in Indonesia tea industry. In this system, the dynamic interaction starts from the need of changing, determines changing strategy and implementation process, increases sophisticated technology components and learning process, and increases capability of technology which will accelerate the technology capability in Indonesian tea industry. IndonesianPangsa ekspor teh Indonesia di pasar dunia menurun dari 10,8 persen pada tahun 1993 menjadi hanya 9,2 persen pada tahun 1996. Disamping itu 96,7 persen ekspor masih dalam bentuk bahan mentah (teh curah). Salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas teh Indonesia adalah teknologi. Saat ini, teknologi memerankan peran yang sangat penting untuk memenangkan kompetisi nasional. Tulisan ini membahas tentang peran teknologi terhadap keunggulan bersaing termasuk komponen dan tingkat kemampuan teknologi dan mekanisme peran teknologi terhadap peningkatan daya saing, beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan teknologi, kondisi kemampuan penguasaan teknologi industri teh di Indonesia, dan hasil pemikiran mengenai alternatif sistem penguasaan teknologi industri teh di Indonesia. Sistem penguasaan teknologi teh di Indonesia merupakan suatu interaksi dinamika mulai dari kebutuhan akan perubahan, penetapan strategi perubahan, proses implementasi, peningkatan kecanggihan komponen-komponen teknologi, proses belajar, dan peningkatan kemampuan teknologi yang menentukan kecepatan peningkatan kemampuan teknologi industri teh Indonesia secara terus menerus
Pola Pemilikan lahan dan produktivitas tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda
Get PDFIndonesianPola distribusi pemilikan lahan mencerminkan pola pemerataan salah satu faktor produksi pertanian yang vital. Untuk lahan dengan kondisi irigasi yang baik akan semakin kompleks permasalahannya karena nilai lahan akan semakin tinggi. Sedangkan produktivitas lahan dan tenaga kerja diperkirakan akan berbeda pula pada kondisi irigasi yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan keadaan pola pemilikan lahan serta produktivitas lahan dan tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan mempunyai pola penyebaran pemilikan lahan yang lebih timpang; tetapi tidak selalu menyebabkan pola penyebaran pendapatan di masyarakat juga lebih timpang. Beberapa faktor seperti sistem hubungan kerja kedokan/ceblokan (di Banyuwangi) dan letak geografi yang dekat dengan kota (di Blitar) diduga banyak mempengaruhi pola penyebaran pendapatan di masyarakat. Sedangkan daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik, ada kecenderungan produktivitas marginal tenaga kerjanya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sumbangan relatif tenaga kerja atas lahan sawah pada produksi padi cenderung semakin besar pada daerah yang kondisi irigasinya relatif lebih baik. Mengenai produktivitas marginal sumberdaya lahan cenderung lebih rendah pada daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik
Analisis Kelembagaan Perbenihan Ikan dalam Perspektif Agribisnis Ikan Nila Merah: Kasus Jawa Barat dan Jawa Tengah
Get PDFIndonesianSejak beberapa tahun terakhir ini, ikan nila merah dalam bentuk fillet, termasuk dalam komoditas ekspor Indonesia dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. Teknologi perbenihan merupakan salah satu titik lemah dalam pengembangan agribisnis dalam komoditas itu. Hal itu erat kaitannya dengan kelembagaan perbenihan itu. Tulisan ini mempelajari kelembagaan itu dikaitkan dengan upaya pengembangan agribisnis perikanan tersebut. Kelembagaan yang dipelajari meliputi tiga unsur pokok, yakni batas yuridiksi, hak pemilikan dan representasi. Kelembagaan yang ditandai oleh batas yuridiksi yang kurang tajam antar organisasi yang terlibat memungkinkan terjadinya kegiatan yang kurang mendukung, satu dengan yang lain diantara mereka. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam sistem pembenihan itu masih kurang. Kurangnya komunikasi dan koordinasi tersebut antara lain disebabkan oleh aturan representasi yang kurang berfungsi seperti yang diharapkan. Selain itu sistem hak pemilikan yang berlaku juga kurang memberikan motivasi bagi produsen teknologi, termasuk produsen benih untuk meningkatkan kinerjanya, terutama untuk menemukan teknologi baru. Kondisi kelembagaan seperti itu menyebabkan invovasi teknologi dan penyampaian kepada petani berjalan dengan lambat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja sistem kelembagaan itu, yang berarti untuk mengembangkan usaha agribisnis perikanan tersebut, akhir-akhir ini pemerintah telah menyempurnakan peraturan dan organisasi terkait. Dilain pihak pembentukan kelompok produsen benih perlu dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar mereka dalam menghadapi pihak lain dan mempermudah transfer teknologi
Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Zaman Penjajahan – Sekarang
Get PDFEnglishSugarcane industry and trade (SIT) in Indonesia is significantly influenced by the government policies. This paper reviewed SIT policies from colonial period up to now to obtain valuable lessons for future development of SIT. Lessons learned include: (1) During the colonial era, the peak triumph was achieved through farmers’ sacrifice; (2) High financial support for research institutions to produce super varieties, such as POJ 2838 and 3016 with productivity as high as 18 ton/ha of crystal; (3) In the beginning of independence, Indonesia’s institutions and manpower were not exclusively ready to optimally develop SIT; (4) There were no comprehensive policies and several of the existing one were conflicting. Based on these lessons, a comprehensive policy issued by related institutions are strongly required for future development of SIT.IndonesianIndustri dan Perdagangan Gula Indonesia sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mereview kebijakan IPG sejak zaman penjajahan sampai sekarang, untuk dijadikan pembelajaran dalam pengembangan IPG ke depan. Pembelajaran yang dapat dipetik antara lain: (1) Kejayaan gula pada zaman penjajahan dicapai dengan mengorbankan petani; (2) Dukungan dana yang kuat, sehingga lembaga penelitian mampu menghasilkan varietas ajaib POJ 2838 dan 3016 dengan produktivitas sebesar 18 ton hablur/ha; (3) Pada awal kemerdekaan, kelembagaan dan sumberdaya manusia Indonesia belum siap untuk mengembangkan pergulaan secara optimal; (4) Kebijakan kurang komprehensif dan kadang-kadang saling bertentangan. Berdasarkan pembelajaran ini, untuk pengembangan pergulaan ke depan diperlukan kebijakan yang komprehensif dari semua pihak yang terkait
Politik Pangan Berbasis Industri Tepung Komposit
Get PDFEnglishTotal Indonesian population of 250 million people leads to some crucial problems in provision and management of staple food. Main sources of staple food are cereal, mainly rice. Another important source of carbohydrate is imported wheat flour and it discourages national food security. Meanwhile, as a tropical country, Indonesia has many sources of carbohydrates (food crops) such as tuber crops (cassava, sweet potatoes), cereals (corn), and palm (sago) potentially replace partially or entirely the consumption of rice and wheat flour. This paper discusses the food politics within the perspective of food security based on composite flours as substitution or replacement of wheat flour. Natural growth of local commodity based on flour industry is very slow and it needs some efforts and policies on its acceleration. It suggests some policy recommendations on how to strengthen and accelerate composite flour industries. Required policy includes assistance, value-added tax relief, and promotion. Value-added tax paid by the government is considered as an incentive to wheat importers and flour industry to develop composite flour. IndonesianPenduduk Indonesia saat ini lebih dari 250 juta jiwa menimbulkan banyak permasalahan pada pangan pokok sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Pangan pokok sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi adalah beras dan terigu. Sebagai sumber karbohidrat penting, terigu bukan produksi lokal yang membawa persoalan ketahanan pangan dan menguras devisa negara. Indonesia memiliki beragam sumber karbohidrat lainnya, baik dari serealia, umbi-umbian, maupun palma yang belum dimanfaatkan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji pentingnya politik pangan berbasis industri tepung komposit dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pertumbuhan industri tepung secara alamiah tidak dapat diharapkan terjadi dengan cepat dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Produksi dan perdagangan terigu telah menjadi bagian dari sistem pangan, industri, dan ekonomi nasional sehingga pengendalian yang tidak cermat dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Membiarkan berjalan tanpa kendali dapat menimbulkan kesulitan pangan dimasa mendatang, sebaliknya mengatur secara ketat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi terkait kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif yang mendorong perkembangan industri tepung komposit. Penyelarasan antara pertumbuhan konsumsi tepung dengan pemanfaatan bahan pangan lokal melalui pengembangan tepung komposit perlu diatur dengan kebijakan komprehensif yang kondusif. Kebijakan yang diperlukan meliputi pendampingan, keringanan, dan promosi. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mendorong importir gandum dan industri terigu untuk mengembangkan tepung komposit
Tinjauan Konseptual Mikro-Makro Daya Saing dan Strategi Pembangunan Pertanian
Get PDFEnglishPolicy makers and economists are interested in competitiveness concept and try to implement in the economic development. Competitiveness has several perspectives, i.e. economic perspective, business, and politic. Competitivess could also be reviewed in a micro perspective (company level) and macro perspective (national level). This paper examines the competitiveness concept in terms of micro and macro perspectives. The micro perspective would be useful in agricultural development, especially in crop selection and in endeavor to change comparative to competitive advantages. The macro perspective should be useful to improve national competitiveness trough various fiscal policies of real sector. The study revealed that several agricultural commodities have competitive and comparative advantages, but the competitiveness susceptible to external fluctuation. The changes from comparative to competitive advantage require government intervention to control market distortion and to reduce the high transaction cost economy. Meanwhile, the changes from competitiveness at company level to competitiveness at national level need an integrated macro economic policies and micro economic activities. IndonesianPakar ekonomi dan pengambil kebijakan telah memberikan perhatian besar terhadap konsep daya saing dan mencoba mengoperasionalkan dalam pembangunan ekonomi. Konsep daya saing dimaknai dari berbagai perspektif, antara lain perspektif ekonomi, bisnis, dan politik (kebijakan). Di samping itu, ada yang memaknai dalam perspektif mikro (perusahaan) dan perspektif makro (nasional). Tulisan ini berusaha mengkaji konsep daya saing dalam perspektif ekonomi baik mikro maupun makro. Kajian dari perspektif mikro diharapkan berguna dalam pembangunan pertanian terutama untuk menentukan pilihan komoditas dan upaya mewujudkan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Sementara itu, dari kajian dalam perspektif makro diharapkan berguna membangun daya saing nasional melalui berbagai kebijakan makro terutama melalui kebijakan fiskal di sektor riil. Secara mikro beberapa komoditas pertanian Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, namun keunggulan yang dimiliki rentan terhadap gejolak eksternal. Untuk mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menghilangkan adanya distorsi pasar dan menekan tingginya biaya transaksi. Sementara itu, untuk mewujudkan daya saing di tingkat mikro (perusahaan) menjadi daya saing di tingkat makro (nasional) diperlukan adanya keterpaduan antara kebijakan makro dan kegiatan ekonomi mikro
Dinamika Ketenagakerjaan dan Kesempatan Berusaha di Pedesaan
Get PDFEnglishThe objective of this paper is to depict dynamic of labor opportunity in rural area. This paper describes : (a) structural change of rural labor opportunity, (b) linkages between productivity and rural labor opportunity, and (c) rural labor opportunity perspective. The reviewed materials are mainly from the Patanas research conducted in several years. The result in this paper shows that the agricultural sector have enough capacity to create labor opportunity in rural area if its development is prioritized. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan, yang meliputi perubahan struktur kesempatan kerja di pedesaan, keterkaitan antara perkembangan produktivitas dengan kesempatan kerja di pedesaan dan perspektif ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan. Bahan utama tulisan ini merupakan hasil penelitian patanas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan kesempatan kerja di pedesaan asalkan pembangunan sektor pertanian mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan ekonom
Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap
Get PDFEnglishDevelopment of estate crops sub-sector in Indonesia aims to achieve realistic growth and equality. However, the policy is not easily implemented due to the latent problems of the gap between estate crop companies and smallholders. Integrating estate companies and smallholders is still debatable. However, actual reality shows that synergy of both estate companies and smallholders are really needed to overcome structural constraints at global and local levels. Partnership in estate crops between the companies and the smallholders has not been successfully overall gap, but empowering both smallholders and companies will lessen the gap. All parties need to conduct rational discussion to improve self correction and capital social. It is expected to enhance partnership structure, such as improved business opportunities in order to advance the smallholders. IndonesianPembangunan sub-sektor perkebunan di Indonesia ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Namun demikian, hal ini tidaklah mudah karena akan berhadapan dengan persoalan laten peninggalan masa kolonial, yaitu ketimpangan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan tentang upaya untuk mengintegrasikan usaha perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sinergi antara keduanya semakin dibutuhkan, terutama untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi hambatan struktural pada aras global serta untuk mengatasi kesenjangan pada aras lokal. Meskipun pelaksanaan program kemitraan usaha perkebunan belum dapat mengatasi ketimpangan secara maksimal, namun dengan memberdayakan petani mitra dan juga perusahaan mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif; kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Untuk itu, semua pihak perlu mengembangkan perbincangan yang rasional yang membawa pencerahan, refleksi diri, dan pengembangan modal sosial. Lebih lanjut hal ini dapat diharapkan akan membuahkan konsensus bersama di antara komponen yang bermitra untuk melakukan perbaikan struktur kemitraan. Dalam hal ini, struktur kemitraan yang diharapkan adalah sebuah struktur yang mampu memperbesar peluang dan manfaat usaha, sehingga dapat mendistribusikan peluang dan manfaat usaha serta aset produksi kepada petani kecil