Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Agribisnis Kelapa Rakyat di Indonesia: Kendala dan Prospek
Get PDFIndonesianPengembangan komoditas kelapa menghadapi kendala besar terutama persaingan dengan sumber minyak/lemak lain terutama sawit. Permasalahan menjadi menonjol mengingat penanganan komoditas kelapa menyangkut jutaan rumahtangga petani yang terlibat. Tulisan ini melihat keragaan, kendala dan prospek agribisnis kelapa di Indonesia, sebagai hasil studi di Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Jawa timur, pada bulan Juni sampai Agustus 1990. Hasil studi menunjukkan penggunaan kelapa saat ini sebagian besar diperuntukkan bagi industri minyak kelapa, baik melalui bahan baku kopra maupun langsung dari kelapa segar, dan permasalahan timbul dalam industri hilir tersebut menyangkut permintaan dan persaingan dalam industri minyak kelapa/goreng tersebut. Upaya efisiensi industri perlu ditingkatkan agar dapat lebih bersaing, menyangkut lokasi industri, keterpaduan antara sektor usahatani dan industri pengolahan dan efisiensi dalam tataniaga bahan baku. Dengan semakin beratnya persaingan dengan sumber dengan sumber minyak lain dimasa mendatang maka diperlukan diversifikasi produk pemanfataan kelapa untuk tidak sepenuhnya tergantung kepada hasil kopra dan minyak kelapa. Upaya diversifikasi dapat dilakukan baik dalam pemanfaatan produk buah kelapa seperti pembuatan kelapa parut kering, santan awet, juga diversifikasi dalam pemanfaatan kelapa seperti pengembangan gula kelapa, industri dan gula kayu kelapa, tempurung, sabut dan air kelapa. Upaya untuk memperkuat posisi kelapa dan sisi usahatani juga masih diperlukan seperti perlunya peremajaan kelapa tua, pengembangan kelapa unggul terutama jenis kelapa dalam dan pengembangan tanaman sela/tumpangsari bernilai tinggi
Industri Agribisnis Sapi Perah Nasional Menantang Masa Depan
Get PDFEnglishThe current state of the Indonesian dairy industry has showed a promising future. The main objective of this study is to critically review the development of the dairy industry in Indonesia. This study, which based primarily on the literature reviews, describes the current state and problems face by the industry. The focus of the study is to identify the problem face by the industry to meet the domestic and global market demand. The study concluded that there are ample rooms for improvement of the industry, mainly at the milk processing stage both at the individual farmer and as groups (cooperative units). IndonesianIndustri sapi perah di Indonesia bergerak maju menuju industri maju, sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah membebaskan industri ini dari segala bentuk intervensi. Tujuan makalah ini adalah mereview secara kritis perkembangan industri sapi perah di Indonesia. Kajian ini berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang profil industri sapi perah di Indonesia. Makalah ini memfokuskan pada masalah bagaimana industri menentukan jalan masa depan dalam menghadapi permintaan susu sapi dalam negeri dan pasar global. Kesimpulan pokok dari hasil rincian ini adalah industri sapi perah masih membutuhkan usaha-usaha untuk meningkatkan performan pengolahan susu pada tingkat peternak dan koperasi
Pelembagaan Perilaku Pangan dan Gizi
Get PDFIndonesianPerilaku pangan dan gizi sangat berpengaruh terhadap kecukupan pangan masyarakat, yang merupakan hasil akhir pembangunan yang diharapkan. Berbagai faktor berpengaruh terhadap perilaku pangan dan gizi, baik yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan perilaku pangan dan gizi dapat dilakukan pada tingkat mikro (individu) dengan melakukan training dan sosialisasi, menengah (grup atau kelompok) dengan perubahan adat/kebiasaan dan norma masyarakat, dan makro (masyarakat) dengan memperkenalkan teknologi dan perilaku pangan yang baru. Peranan kader gizi, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga sangat penting di dalam pelembagaan pangan dan gizi. Selain itu pemberian "reward atau penghargaan" dan legitimasi masyarakat merupakan faktor yang dapat lebih memperkuat proses pelembagaan
Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria
Get PDFEnglishFor many years, to spoor agricultural growth and development Indonesia has been being constrained by its problems of land tenure. Land ownership and holding by farmers are very small, unconsolidated, and deteriorated. The tenure has not been being improved because of inconsistent both policy and its implementation. Assuming that Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 with regard to agrarian reform and natural resource management reflected political will of the nation, we need some inputs for its follow up. To meet the need, better understanding of land tenure and its relation to both agricultural and rural development is required. IndonesianSalah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem pertanian yang tangguh adalah struktur pengusaan yang tidak terkonsolidasi, serta penguasaan rata-rata per petani yang sangat kecil dan timpang. Sampai saat ini upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah tidak tercapai. Hal itu merupakan akibat dari rumusan kebijaksanaan yang tidak mampu mengakomodasi faktor-faktor strategis dalam masalah pertanian dan implementasi kebijaksanaan yang kurang konsisten. Dengan anggapan bahwa Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Penguasaan Sumberdaya Alam mencerminkan aspirasi politik bangsa, maka arah perbaikan menjadi lebih terbuka. Dalam konteks demikian itu, pemahaman masalah pertanahan secara komprehensif sangat di perlukan agar tindak lanjut Tap tersebut mencapai sasaran. Tulisan ini mencoba menginventarisasi, mengidentifikasi dan membahas konstelasi permasalahan di bidang pertanahan yang secara empiris sangat kompleks. sasarannya adalah meningkatkan pemahaman dan kearifan dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang pertanahan dan implementasinya
Konsep Modernisasi dan Implikasinya terhadap Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Get PDFEnglishAs a respons to meet globalization challenges in the 21st century, agricultural modernization is considered as agribusiness adjustment process to the latest development of science and technology. In other words, agricultural modernization can be seen as ''cathing-up" process of less developed agriculture toward converging stage of agricultural development between countries or between regions within a country. Without being realized, "modernization" and "development" are often treated as too different concepts. Agricultural modernization is not always in-line with even sometimes inhibits agricultural development. Accordingly, agricultural modernization must be planned, managed, and controlled to make it in harmony with and hence condusive for agricultural development. This implies that agricultural modernization must be treated as an instrument of agricultural development. The agency for agricultural research and development (AARD) plays strategic roles for that purpose. Accordingly, the AARD should change its research strategy from "supply side approach" to "client oriented approach". The AARD programs should include three main activities: research intelligence, link and match, and intitutional coordination. IndonesianDipandang dari konsepsi untuk menghadapi tantangan globalisasi abad 21, modernisasi pertanian merupakan suatu proses transformasi (pembaharuan) sektor agribisnis sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan masa kini (up to date) temu dan teknologi serta lingkungan strategis. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian dapat dipandang sebagai proses untuk mensejajarkan tahapan pembangunan pertanian kita dengan pembangunan pertanian di negara-negara maju, yang sekaligus juga pemacuan dan pensejajaran pembungan antar wilayah provinsi, Walaupun kurang disadari secara kritis, modernisasi dan pembangunan hingga kini masih merupakan dua konsep yang berbeda. Modernisasi pertanian yang berjalan hingga dewasa ini tidak selalu seiring dengan pembangunan, dan (dalam beberapa hal) malah dapat berdampak negatif terhadap pembangunan pertanian. Oleh karena itu modernisasi pertanian tersebut haruslah direncanakan, dikelola dan dikendalikan sehingga seiring dan kondusif dengan pembangunan pertanian. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian harus dijadikan sebagai instrumen pembangunan pertanian. Badan Litbang Pertanian memegang peranan strategis dalam upaya menjadikan modernisasi pertanian sebagai instrumen pembangunan pertanian. Untuk mengisi peran strategis yang diembannya dalam pembangunan pertanian maka Badan Litbang Pertanian disarankan merubah strateginya dari pendekatan produksi Iptek (supply side approach) menjadi pendekatan klien (client oriented approach). Sehubungan dengan itu Badan Litbang Pertanian perlu melakukan tiga kegiatan pokok yaitu: intelegen penelitian (research intelegent), keterkaitan dan keterpaduan (link and match) dengan masyarakat agribisnis, dan forum koordinasi dengan instansi pemerintah terkait
Tanah, Pertanian dan dorongan migrasi: Kasus pada dua komunitas pertanian di dataran tinggi di kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFIndonesianWalaupun "revolusi" di bidang pertanian ("revolusi hijau") telah memperlihatkan hasilnya, dan revolusi pertanahan (UU Pokok Agraria 1960) telah dibuat, tampaknya gejala adanya dorongan penduduk desa untuk bermigrasi ke luar desanya masih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam dan holistik kaitan antar tanah, pertanian dan dorongan penduduk bermigrasi. Dengan mengambil kasus pada komunitas pertanian di dataran tinggi (desa Kedungpoh dan Katongan), kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul diperoleh beberapa gambaran, Pertama, sumberdaya tanah masih menjadi faktor strategis yang menentukan dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kuatnya dorongan penduduk untuk bermigrasi ke luar desanya antara lain disebabkan oleh semakin sempitnya rata-rata penguasaan tanah pertanian. Kedua, perkembangan teknologi pertanian yang ada belum cukup memebri peluang petani memperoleh pendapatan yang wajar untuk memenuhi hidup keluarganya. Dorongan melakukan migrasi ke luar, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang dialami petani perlu dipandang sebagai gejala positif. Ketiga, keinginan golongan muda pedesaan bermigrasi ke kota tampaknya sejalan dengan keinginan orangtua yang umumnya jarang yang menghendaki anaknya tetap bekerja di pertanian. Status pekerjaan di kota, terutama pegawai (pemerintah maupun swasta), dinilai mencerminkan status sosial yang terhormat. Keempat, sejauh informasi tentang daerah tujuan dianggap meyakinkan, migrasi ke desa daerah lain (misalnya: Lampung) diminati oleh penduduk (terutama) golongan diatas usia muda. Kelima, tampaknya masalah penataan pertanahan di pedesaan tetap penting untuk diperhatikan, dan diperkirakan akan tetap menjadi penentu yang sulit diabaikan bagi dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan
Perubahan harga lahan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di pedesaan Lampung
Get PDFIndonesianDalam pembangunan pertanian diperlukan empat faktor penggerak yaitu sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor diatas saling terkait satu sama lain, sehingga bila salahsatu faktor diatas mengalami hambatan sulit tercapai sasaran yang diinginkan. Pesatnya laju pembangunan beberapa tahun terakhir, menyebabkan sumberdaya lahan terasa semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan itu sendiri. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sumberdaya lahan khususnya lahan pertanian dapat merupakan permasalahan pada masa mendatang. Sumberdaya lahan untuk pertanian akan merupakan suatu komoditi langka dan mempunyai nilai yang tinggi. Kondisi seperti ini akan banyak membawa dampak, baik terhadap nilai lahan, kelembagaan pertanian dan lain sebagainya. Prubahan-perubahan yang terjadi sudah tentu akan mempengaruhi pembangunan pertanian pada masa mendatang
Pengelolaan Serangga dan Pertanian Organik Berkelanjutan di Pedesaan : Menuju Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga di Abad 21
Get PDFEnglishFirst Phase Agricultural Revolution was characterized by environmentally-friendly settled farming with its weakness of low productivity. Food crisis hampering Asian countries (1950-1960' s) raised spontaneous responses. Measures to overcome food crisis began with Central Rice Program also called as green revolution in Indonesia or Second Phase Agricultural Revolution. Until 1979, pests control was mainly approached using mass killing chemicals imported from abroad. Negative impact of chemical application was rise of new biotypes of pests such as rice plant hoppers’ attack. Progress in chemical innovation was left behind compared with new biotypes of pests Agricultural practices are managed toward monoculture pattern or single variety to some extent. Based on those problems, it is necessary to manage agricultural system and pests control using a new approach called as Ecological Based Pest Management (EBPM). This approach will be more effective if it is applied along with Third Phase Agricultural Revolution, namely highly competitive organic farming development.IndonesianRevolusi pertanian gelombang pertama yang dicirikan oleh sistem pertanian menetap namun masih bersahabat dengan alam, memiliki titik lemah karena pencapaian produktivitas yang masih rendah. Terjadinya krisis pangan yang melanda negara-negara Asia (1950-1960-an) telah menimbulkan respon yang kurang terencana dan bersifat spontan. Upaya mengatasi krisis pangan dilakukan dengan Program Padi Sentra, yang merupakan awal revolusi hijau (green revolution) di Indonesia atau disebut Revolusi Pertanian Gelombang Kedua. Pada periode hingga 1979 pengelolaan pertanian khususnya hama serangga didekati dengan obat-obatan kimia pembunuh masal, yang merupakan produk impor dari luar. Dampak negatif yang sangat dirasakan adalah munculnya hama biotipe baru dari famili serangga, seperti kasus serangan wereng. Sampai-sampai kecepatan inovasi bahan kimia pembunuh serangga tidak mampu mengimbangi perkembangan biotipe baru serangga tersebut. Sistem pertanian digiring ke arah pola monokultur dan bahkan monovarietas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan pengelolaan sistem pertanian dan pengelolaan serangga dengan pendekatan baru, yaitu dengan pendekatan EBPM (Ecologycal Based Pest Management). Pendekatan ini akan lebih efektif jika dikaitkan dengan dijalankannya Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga yang visinya adalah pembangunan pertanian organik yang berdaya saing tinggi. Dukungan kebijakan politik pemerintah yang baik, dan kepemimpinan negara yang kuat untuk menjalankan Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga secara terarah dan efektif sangatlah dibutuhkan
Dampak Teknologi dan kebudayaan terhadap Peranan Wanita dalam kegiatan usahatani (studi kasus di Pedesaan Jawa Barat dan Sumatera Barat)
Get PDFIndonesianTulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi dan kebudayaan terhadap peranan wanita dalam berbagai kegiatan produktif, terutama dalam kegiatan usahatani padi. Data-data yang digunakan adalah data penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) Jawa Barat tahun 1983 dan Sumatera barat 1987. Peranan wanita diukur berdasarkan besarnya curahan jam kerja dan tingkat partisipasi pada masing-masing kegiatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa di daerah dengan teknologi (dalam hal ini fasilitas irigasi) lebih baik, ternyata dapat meningkatkan peranan wanita dan sekaligus pendapatannya. Ternyata pula bahwa "adat Minangkabau" yang menempatkan wanita pada status yang cukup tinggi atas "hak pemilikan tanah" memperluas kesempatan kerja wanita dalam pasar tenaga kerja pada kegiatan usahatani padi. Wanita desa mempunyai peranan cukup besar hampir pada semua kegiatan usahatani mulai dari persiapan sampai dengan pasca panen, maupun dalam pengambilan keputusan. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap peranan wanita dalam kegiatan produktif, namun faktor pendapatan paling dominan. Ternyata tidak ada pemisahan yang tegas mengenai peran wanita seperti yang ada dalam "norma" bahwa tugas wanita adalah mengurus rumah tangga; karena kenyataannya wanita juga mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan produktif yang langsung menghasilkan pendapatan, terlebih-lebih dari lapiran kurang mampu. Oleh karena itu perlu diciptakan "keserasian sosial" di dalam menciptakan teknologi baru atau kebijaksanaan untuk meningkatkan peran wanita sebagai sumberdaya bagi negara yang sedang membangun
Sejarah Politik dan Dinamika Agraris Kawasan Timur Indonesia
Get PDFEnglishFrom the agrarian politic history view, the eastern region of Indonesia has a relatively strong competition potential in the global arena. However, since the past five decades, the capacity of socio-economic-politic-culture of the eastern region of Indonesia was degraded to the lowest level. The political planning concern of the central government in the agrarian resource development management is the obstacle point to allow serious implication on social gap and backwardness. The agrarian politic set back in the western part of Indonesia has a heavy influence on the community’s socio-economic livelihood who are depending on local agrarian resources. The prominent ability of several local kings of kingdoms in the eastern Indonesia to perform agricultural trade at a global level during the period of 15-18 centuries has no longer existed. In the future, a strong political support is required to reform agrarian development planning for the eastern region of Indonesia. The plan should cover: First, the vision and direction to establish a strong, self-support, high competitive, fair, and sustainable industrial community based on the existing agrarian resource management. Second, to produce high value of agrarian products, manage by integrated organizations, use high technology and innovation, apply sharing system on collective assets, and select appropriate business adjusted to the existing local agro-ecosystems. Third, strengthen infrastructure networks, support financial institutions, and apply law enforcement in accordance with good governance in a decentralized government administration. Fourth, to establish the community’s rights to express their political opinion and aspiration, to involve in organization (economic, society, and politic), and support on local wisdom. Fifth, to perform policies that integrates agrarian management, safety and defense, and the empowerment of civil society in the eastern part of Indonesia.IndonesianDilihat dari sejarah politik agraria, kawasan timur Indonesia mempunyai potensi daya kompetisi relatif kuat dalam “pertarungan” global. Hanya saja, sejak lima dekade terakhir secara sosio-ekonomi-politik-budaya kawasan timur Indonesia berbalik menjadi sangat memprihatinkan. Kepedulian politik perencanaan pemerintah pusat dalam pengembangan pengelolaan sumber daya agraria setempat tampaknya menjadi titik lemah yang berimplikasi serius terhadap munculnya keterbelakangan dan kesenjangan sosial. Kemunduran politik agraria yang terjadi di kawasan barat Indonesia berimbas sangat berat terhadap tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan sumber daya agraria setempat. Kehebatan kemajuan perdagangan produk agraris yang dikendalikan secara politik di tingkat global oleh beberapa kerajaan di kawasan timur Indonesia pada rentang abad 15-18 saat ini sudah hampir tidak tersisa lagi. Pada masa mendatang perlu dukungan politik yang kuat untuk merumuskan kembali perencanaan pembangunan agraria di kawasan timur Indonesia. Substansi perencanaan mencakup: Pertama, visi dan arah yang mengutamakan terbentuknya masyarakat industrial berbasis pengelolaan sumber daya agraria yang kuat, mandiri, berdaya saing tinggi, adil, dan berkelanjutan. Kedua, dihasilkannya produk agraria bernilai tambah tinggi, dikelola dengan organisasi yang utuh (tidak tersekat-sekat), sarat dengan muatan iptek tinggi, penguasaan aset secara kolektif dengan sharing system yang lebih adil, serta pilihan usaha yang sesuai dengan kekayaan agroekosistem setempat. Ketiga, dilakukan penguatan terhadap jaringan infrastruktur, kelembagaan modal finansial, penegakan hukum, serta good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Keempat, penguatan hak-hak warga dalam berpendapat dan beraspirasi secara politik, berorganisasi (ekonomi, kemasyarakatan, dan politik), serta pemberdayaan aspek kearifan lokal. Kelima, kebijakan politik yang mengintegrasikan pengelolaan agraria, pertahanan dan keamanan, serta penguatan civil society di kawasan timur Indonesia