Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Analisa biaya air irigasi pada berbagai tipe irigasi di Kabupaten Nganjuk dan Ngawi, Propinsi Jawa Timur
Get PDFIndonesianPenggunaan air sebagai salahsatu sumberdaya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan tanaman pangan di lahan sawah oleh petani belum efisien. Salah satu penyebabnya adalah belum dikenalnya biaya air irigasi yang sesungguhnya oleh petani. Tujuan utama tulisan ini adalah untuk menganalisa air irigasi, baik yang bersumber dari air gravitasi, air tanah maupun campuran dari kedua sumber tersebut. Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai lokasi penelitian, karena merupakan sentra produksi pangan di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan keuntungan finansial yang diperoleh petani pemakai air irigasi berbeda-beda diantara tipe yang diamati. Ragam nilai keuntungan finansial usahatani tersebut terutama disebabkan perbedaan dalam intensitas tanam (indeks pemanfaatan lahan), pola tanam dan produktivitas hasil usahatani yang dilaksanakan pada masing-masing tipe irigasi. Umumnya nilai biaya investasi relatif lebih tinggi dibanding biaya operasi dan pemeliharaan. Terkecuali pada irigasi gravitasi, disebabkan biaya investasi yang dihitung hanya biaya rehabilitasi dan pembangunan baru jaringan tersier. Nilai biaya air irigasi relatif tiddak berbeda pada semua jenis irigasi pompa. Secara finansial petani akan lebih untung menggunakan pompa air tanah, walaupun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi
Beberapa Karakteristik dan Perilaku Pedagang Pemasaran Komoditas Hasil-hasil Pertanian di Indonesia
Get PDFEnglishTrading and marketing activities related to agricultural commodities generate ambivalence attitude to their actors. In the positive perspective, these probably have an important role, especially as a prime move of agribusiness system. The other side, they are frequently cause some obstacles in developing the agribusiness system; i.e. causing unfairly benefit sharing and inefficiency in the agribusiness system. This paper describes characteristics and behavior of agricultural traders in Indonesia, especially in the social system framework. The subjects of this paper are taken from various research results on agribusiness. Results of this paper are (1) in the agricultural marketing activities usually it can be found three categories of traders which are real trader, stooge trader, and commission trader; and (2) the marketing structure configurations are mostly developed by interpersonal relation and interpersonal trust among agribusiness actors; and (3) among the traders of agricultural commodities, it frequently can be found higher spirit of solidarity compared to that of trader and farmer. In order to develop agribusiness system more comprehensively and efficiently, it is important to understand more deeply and fairly how to generate the benefit sharing equally on their actors. IndonesianPekerjaan perdagangan menimbulkan sikap ambivalen bagi pelakunya, yaitu pada sisi positif mereka adalah sebagai motor penggerak sistem agribisnis, namun sebaliknya (sekaligus) pada sisi yang negatif, mereka dianggap sebagai penyebab kekurangadilan serta inefisiensi sistem agribisnis. Tulisan ini merupakan kajian sistem sosial pedagang hasil pertanian. Bahan tulisan berasal dari penelitian-penelitian agribisnis berbagai komoditas pertanian, terutama keragaan subsistem pemasaran dan perilaku pedagang di dalamnya. Beberapa hasil yang dapat dikemukakan adalah: Pertama, kegiatan pemasaran hasil pertanian dilakukan oleh tiga golongan perdagang yaitu pedagang, pedagang kaki tangan dan pedagang komosioner. Kedua, bangunan jaringan tata niaga disndarkan pada sikap saling mempercayai melalui pola interaksi yang cenderung tetap (langganan). Ketiga, dijumpai adanya solidaritas sesama pedagang yang lebih tinggi daripada solidaritas pedagang dengan para pemasok (petani, epternak dan nelayan). Implikasi dari temuan tersebut, maka pembangunan agribisnis secara utuh perlu pemahaman yang lebih mendalam dan proporsional terhadap pedagang dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap subsistem pemasaran demi sistem agribisnis itu sendiri, serta untuk menjamin perolehan yang lebih adil pada seluruh pelakunya
Pemasaran Teh di Wilayah PIR Lokal-I Kebun Taraju, Jawa Barat
Get PDFIndonesianTerdapat beberapa saluran tataniaga teh di wilayah PIR lokal I Jawa Barat. Saluran tataniaga yang resmi adalah saluran dari petani melalui Unit Usaha Perkebunan Teh (UUPT) dijual ke Perusahaan Inti. Akan tetapi saluran tataniaga yang dominan adalah saluran dari petani pabrik teh hitam. Saluran tataniaga teh yang paling efisien adalah saluran dari petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani menjual langsung produksi tehnya ke pabrik-pabrik pengolahan teh hitam. Di ketiga saluran utama tersebut keuntungan yang diperoleh petani cukup tinggi, masing-masing sebesar Rp 78,4 perkg pucuk teh bila melalui UUPT, Rp 79,1 perkg pucuk teh bila melalui bandar dan Rp 85,1 perkg pucuk teh bila menggunakan saluran langsung yang terkoordinir dalam kelompok tani. Secara keseluruhan margin keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga teh hitam lebih besar daripada margin keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga teh hijau. Di wilayah PIR Lokal I Jawa Barat, harga beli pucuk teh oleh pabrik-pabrik pengolahan teh baik inti maupun non inti ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan dengan pertehan, antara lain: Pabrik-pabrik teh baik inti maupun non-inti, TP3D II, Wakil Kelompok Tani, UUPT, aparat PEMDA dan DISBUN. Sejauh ini tidak terjadi perbedaan harga yang menyolok, perbedaan harga hanya disebabkan oleh perbedaan kualitas pucuk. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penjualan keluar inti diantaranya adalah: pembayaran yang tidak kontan dari pihak inti, alasan belum konversi, menghindari potongan-potongan penjualan untuk keperluan rumahtangga dan pemeliharaan tanaman pra produktif, harga beli inti lebih rendah dan kerancuan perhitungan dari pihak UUPT
Dinamika Kelembagaan Sumberdaya Lahan dan Konsekuensinya bagi Pembangunan Sektor Pertanian
Get PDFEnglishThe objective of this paper is to provide a comprehensive information on performance development and problems associated with land resource utilisation and its future management perspective. The coverage of discussion to identify such objectives could be divided as follows: (1) perception and concept of land resource, (2) the development of land resource, (3) the importance of land resource, (4) land resource and agricultural production stability, and (5) discussion on policy alternatives to overcome land resource problems. Some important findings could be described as follows: (1) various concepts and ideas on land resource have led to a thought that land resource has social, economic, political values, and a symbol at a certain level as a production factor in agricultural sector, (2) land resource development has changed land resource institutions, land fragmentation, land transfer to other non-agricultural utilization, land value improvement, and polarization and absentee practices, (3) various development activities has reflected the importance of land resource and the highly competitiveness of land utilization in line to the importance of each activity and each sector, (4) acting as a stabilizer in agricultural production, the land resource has faced many problems both in current time or in the future especially those associated with agricultural land degradation reducing land fertileness that ended in marginal land accumulation, in the mean time, food-self sufficiency should be continuously maintained, (5) although all problems on land affairs have been arranged in the UUPA since September 1960; Keppres No. 53/1989 or Keppres No. 33/1990, the problems continually appeared. In this regard, governor, based on Permendagri No. 15/1975, as an officer authorized to issue land utility permit, should launched policies which are very much expected to harmonize the central and local requests, the government and the people, agricultural and nonagricultural sectors, or individual/group requests and the society's needs on land resource. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan keragaan dan permasalahan pemanfaatan sumberdaya lahan serta perspektif penanganannya di masa datang. Identifikasi ke arah tersebut dilakukan melalui beberapa subpokok bahasan yang meliputi : (1) persepsi dan konsepsi terhadap sumberdaya lahan, (2) perkembangan sumberdaya lahan berdasarkan waktu, (3) kepentingan terhadap sumberdaya lahan, (4) sumberdaya lahan dan stabilitas produksi pertanian, dan (5) pemikiran terhadap kebijaksanaan dalam mengatasi permasalahan sumberdaya lahan. Beberapa temuan penting yang perlu dikemukakan adalah : (1) beragamnya konsep serta pandangan sumberdaya lahan dalam arti luas memberikan gambaran bahwa sumberdaya lahan mempunyai fungsi sosial ekonomi, politik, serta simbol status tertentu selain sebagai faktor produksi di sektor pertanian, (2) perkembangan sumberdaya lahan berdasarkan waktu telah membawa perubahan terhadap kelembagaan sumberdaya lahan dengan adanya kegiatan fragmentasi lahan, alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, peningkatan nilai lahan, terjadinya polarisasi ataupun praktek-praktek absentee, (3) adanya berbagai kegiatan pembangunan menjadikan sumber daya lahan sebagai asset yang cukup penting, sehingga terjadi persaingan penggunaan yang cukup meningkat sesuai dengan kepentingan antar aktivitas maupun antar sektoral, (4) sebagai stabilisator bagi produksi pertanian, sumberdaya lahan dihadapkan pada persoalan yang cukup berat baik saat ini dan juga di masa yang akan datang terutama dengan meningkatnya degradasi lahan pertanian, penyusutan lahan produktif yang digantikan dengan lahan marjinal, sementara kebutuhan akan swasembada pangan tetap harus dipertahankan, (5) walaupun secara yuridis permasalahan pertanahan telah diatur dalam UUPA sejak September 1960, Keppres No.53/1989 ataupun Keppres No.33/1990, persoalan mengenai lahan tetap meningkat. Untuk itu kebijaksanaan dari gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam pemberian izin penggunaan lahan sesuai dengan keputusan Permendagri No.15 Tahun 1975 sangat diharapkan sekaligus mampu menselaraskan perbedaan kepentingan antara pusat dengan daerah, penguasa dengan rakyat, sektor pertanian dengan nonpertanian, ataupun kepentingan individu/golongan dengan masyarakat luas terhadap kebutuhan sumberdaya lahan
Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi
Get PDFEnglishThe experts have no the same perception regarding the term of “institution”. This leads to unworkable definitions and concepts. This paper reviews the existing thoughts, especially those related with the term of “organization”, and simplifies them to formulate an easier concept which enables scientists and practitioners to work with. Different meanings exist due to different points of views of the experts, especially in early stage of sociology development. Sine 1950’s, social institution and social organization have been distinguished strictly. The author proposes a solution, i.e., the term of “institution” to mention the social system in which it is classified into two important components, namely “institutional aspect” and “organizational aspect”. Through this differentiation, it is expected that the analysis becomes more detailed, signifies the strong and weak aspects, and enables to choose the strategy of developing it.IndonesianIstilah “kelembagaan” belum memperoleh kesamaan pengertian di kalangan para ahli. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa pengertian dan konsep yang menyebabkan tidak dapat dioperasionalkan. Tulisan ini berusaha melakukan tinjauan (review) seluruh pemikiran yang berkembang, terutama kaitannya dengan istilah “organisasi”, untuk kemudian merumuskan satu konsep yang lebih mudah sehingga dapat dipergunakan baik untuk kalangan ilmuwan maupun praktisi. Ketidaksamaan pemaknaan terjadi karena setiap ahli memiliki titik pandang yang berbeda dalam membahasnya, terutama pda masa-masa awal perkembangan sosiologi. Namun, semenjak era 1950-an, sesungguhnya sudah terlihat adanya pembedaan yang tegas antara kelembagaan (social institution) dan organisasi (social organization). Sebagai solusinya, penulis menggunakan istilah “kelembagaan” untuk menyebut suatu sistem sosial dimaksud, yang didalamnya dapat dibagi menjadi dua komponen penting, yaitu “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Dengan membedakan seperti ini, maka analisa dapat lebih mendalam, dapat diketahui aspek apa yang kuat dan lemah, serta dapat memilih strategi untuk pengembangannya
Analisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Kalimantan Barat
Get PDFIndonesianKajian ini menggunakan data sekunder yang diperkaya dengan informasi kualitatif melalui wawancara untuk menganalisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Wilayah Pemasaran Kalimantan Barat. Didapatkan bahwa pengalihan program Bimas ke Inmas mengakibatkan menurunnya secara tajam penggunaan berbagai jenis pupuk Sub Sektor Tanaman Pangan. Penyebabnya antara lain adalah besarnya kendala teknis budidaya, keadaan agroekologi yang kurang menguntungkan perkembangan tanaman pangan dan masih lemahnya persepsi petani tentang penggunaan berbagai jenis pupuk, khususnya TSP. Konsumsi pupuk Sub Sektor Perkebunan dalam jangka pendek akan dapat ditingkatkan dengan memperluas areal Perkebunan Besar Negara, berbagai proyek pengembangan komoditi perkebunan dan memantapkan pembinaan pemasaran komoditi swadaya seperti cengkih, lada dan jeruk. Bidang usaha penyaluran pupuk yang kurang emnarik di daerah ini dapat dirangsang diantaranya dengan meningkatkan margin penyaluran dan mengalihkan penjualan langsung oleh KPW Pusri kepada penyalur. Pemecahan kendala penyaluran pupuk dari Lini IV ke petani secara koordinatif diyakinkan akan dapat memperlancar penyaluran pupuk secara keseluruhan di daerah ini
The Characteristics of Poverty and Its Alleviation in Indonesia
Get PDFIndonesianMakalah berjudul ini disusun berdasarkan telaahan (review) beberapa hasil penelitian, literatur dan data sekunder dari berbagai sumber. Selama lebih dari tiga dekade, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebelum krisis ekonomi, upaya keras tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 40 persen tahun 1970-an menjadi 11 persen tahun 1996. Krisis ekonomi sejak 1997 telah melumpuhkan semua sector ekonomi. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat menjadi 25 persen tahun 1998, meskipun turun lagi menjadi 16 persen tahun 2005. Peningkatan harga bahan bakar minyak tahun 2006 berakibat meningkatnya kembali proporsi penduduk miskin menjadi 18 persen. Sebagian besar penduduk miskin berdomisili di perdesaan dan sangat tergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian harus dibangun dalam bentuk pembangunan perdesaan terpadu. Strategi pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai, pangan, atau pinjaman dana bergulir terbukti tidak efektif dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan. Penyediaan kredit lunak dengan prosedur yang sederhana, disertai dengan pembangunan infrastruktur mungkin lebih efektif. Pada saat yang sama, pemerintah pusat dan daerah hendaknya mendorong dan memfasilitasi swasta untuk berinvestasi dalam agroindustri di perdesaan. Selain itu juga membangun kemitraan usahatani yang saling mengun-tungkan antara petani dengan perusahaan agroindustri. Dengan strategi ini diharapkan keluarga miskin dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui penjualan produk, serta dapat bekerja di pabrik pengolahan hasil pertanian, sehingga lebih banyak peluang memperoleh pendapatan, dan jumlah penduduk miskin berkurang. EnglishThis paper is written based on the review of some studies, literatures and secondary data from some sources. For more than three decades, some efforts have been done, and successfully reduced the number of poverty, from 40 percent in 1970s to 11 percent in 1996. However, the economic crisis started in mid 1997 has caused an increase in the percentage of people under poverty line to almost 25 percent in 1998, although decreased to 16 percent in 2005. An increase in gasoline price has resulted an increase in proportion of poverty to almost 18 percent of the population. Most of the poor are living in rural areas with marginal land, low quality of human resource, and poor infrastructures. On the other hands, they are strongly depending upon agricultural sector. Hence, agricultural sector should be developed in terms of integrated rural development. The strategy of poverty alleviation by giving the poor with granted-cash, food aid, or revolving fund is not the effective way to alleviate poverty. Instead, providing them with soft credit together with development of infrastructures might be more effective. At the same time, the central and local governments should encourage the investors to invest in agro-industry in rural areas. A fair partnership could be developed between farmers and companies. By these strategies, the poor families could help themselves to improve their welfare, through selling their products, as well as working in the agro-industrial sector. Thus, more income can be generated, so that the people living under poverty line will be reduced
Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan
Get PDFEnglishFood barns are the food reserve institution commonly developed in rural areas and play roles in addressing community food insecurity. Food barns exist along with the rice culture and become a part of public food reserve system. The existence of food barns tend to decline due to some, namely: (a) the movement of green revolution which introduces improved rice varieties and agricultural modernization incompatible with the traditional food barn development; (b) the existence of Bulog that plays it role in stabilizing supply of food and rice price which is a disincentive to storing grain; (c) globalization leading to invention of various processed foods distributed to rural areas has changed people’s consumption pattern, and (d) inconsistent and project-oriented technical assistance. Food barns are generally established in the areas accustomed to food insecurity due to lack of access. Food barns may play role to cope with common food insecurity however not capable of dealing with unpredictable food insecurity, e.g. due to disaster. To deal with transient food insecurity it is necessary that the government establishes mobile food reserves such as conducted by Bulog. Food reserves institution is necessary in the autonomy regions along with decreased role of Bulog. Local government’s food reserve institution may be Local Government Enterprises (BUMD), private institution, or collaboration between those of local governments and Bulog. Food insecurity management is also poverty alleviation exertion. Therefore, addressing food security is not only related to food production and provision but it is also infrastructure improvement and human resource development. IndonesianLumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Keberadaan lumbung pangan cenderung menurun karena beberapa sebab, yaitu: (a) penerapan revolusi hijau yang mengintroduksikan teknologi padi unggul, dan modernisasi pertanian dinilai tidak sesuai dengan lumbung tradisional masyarakat, (b) keberadaan Bulog yang berperan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (gabah) di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke perdesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung orientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di daerah yang secara tradional telah mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan pangan dengan kendala aksesibilitas. Lumbung pangan berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun belum mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah yang memungkinkan mobilitas cadangan pangan antar wilayah sebagaimana dilakukan oleh Bulog. Dengan menurunnya peran Bulog diperlukan pemikiran untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pada era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah. Penanganan kerawanan pangan juga sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Untuk itu penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan penyediaan bahan pangan. Perbaikan kondisi kerawanan pangan dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia
Pemanfaatan Teknologi Pascapanen untuk Pengembangan Agroindustri Perdesaan di Indonesia
Get PDFEnglishPostharvest handling application is one of the ways to increase agricultural commodity’s added value. In addition, it also can reduce agricultural yield loss. Technology application is started with dissemination and socialization activity and then followed by technology adoption. The process of dissemination and adoption of the introduced technologies is a crucial part of the efforts to apply technology at the end user’s level. Various influencing factors on the process of dissemination and adoption are associated with the technology, dissemination process, and technology beneficiaries. This paper describes an analysis of post-harvest technology transfer process mainly for food crops and estate crops, and community development in various regions of Indonesia. A concept of zero waste development policy is enhanced in the process of disseminating postharvest technology toward development of rural agro-industry. With that action, it is expected that farmers' income and agricultural commodity competitiveness could be improved.IndonesianPenerapan teknologi pascapanen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Selain itu, aplikasi teknologi pascapanen juga dapat menekan kehilangan hasil panen. Penerapan teknologi diawali dengan diseminasi teknologi, selanjutnya terjadi adopsi teknologi. Proses diseminasi dan adopsi teknologi ini merupakan bagian penting dalam pemanfaatan teknologi bagi pengguna. Berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses diseminasi dan adopsi teknologi terkait dengan teknologi, proses diseminasi, dan penerima manfaat teknologi tersebut. Tulisan ini mendeskripsikan proses alih teknologi pascapanen produk tanaman pangan dan tanaman perkebunan serta pemberdayaan masyarakat pengguna teknologi pascapanen di berbagai daerah di Indonesia. Dalam proses mendiseminasikan teknologi pascapanen menuju pengembangan agroindustri di perdesaan dikembangkan konsep kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan daya saing komoditas pertanian
Beberapa aspek sosial ekonomi kegiatan pengeringan padi
Get PDFIndonesianPenelitian tentang pengeringan padi yang sebelumnya dilakukan kebanyakan masih bersifat teknologis atau baru pada tingkat uji laboratorium. Penelitian yang mengkaji aspek sosial ekonomi kegiatan pengeringan padi ini disajikan dalam bentuk analisis deskriptip, dengan beberapa alat bantu tabulasi silang sederhana. Dengan lokasi di daerah-daerah produsen padi, yang diwakili oleh Karawang Jawa Barat dan Jember Jawa Timur. Pertama, petani lemah dalam pengelolaan ekonomi dan pemasaran. Kedua, kegiatan pengeringan padi sebagai bagian dari unit bisnis penggilingan padi lebih banyak dikuasai oleh PPK (Pabrik Penggilingan Kecil), PBB (Pabrik Penggilngan Besar) dan KUD besar, dan nilai tambahnya tidak jatuh ke petani. Ketiga, koordinasi yang bersifat kelembagaan antara Departemen Pertanian, Perindustrian, Koperasi, dan BULOG perlu lebih diserasikan agar memberi iklim yang lebih merangsang bagi perkembangan KUD dan organisasi-organisasi yang mendukungnya. Keempat, penggunaan jenis teknologi lantai jemur untuk kegiatan pengeringan padi dalam sepuluh tahun mendatang agaknya masih sebagai alternatif teknik termurah dan memenuhi patokan pasaran umum (kota besar) dan BULOG