JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Not a member yet
195 research outputs found
Sort by
Diplomasi Publik dan Media: Penggunaan Jaringan Penyiaran Al-Jazeera dalam Krisis Diplomatik Qatar 2017-2019
Full text linkKrisis diplomatik Qatar terjadi ketika Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 2017. Qatar dituduh mendukung terorisme seiring kedekatannya dengan Iran dan organisasi-organisasi teroris di Timur Tengah. Krisis diplomatik itu diikuti pula dengan perang media antara kedua belah pihak. Empat negara tersebut melakukan berbagai propaganda untuk memenangkan opini publik internasional selama berlangsungnya krisis. Qatar yang terancam posisi strategisnya kemudian menggunakan pendekatan diplomasi publik sebagai upaya melawan propaganda tersebut. Artikel ini membahas diplomasi publik Qatar melalui jaringan Al-Jazeera dalam menghadapi krisis diplomatik di Timur Tengah tahun 2017-2019 dengan menggunakan konsep “Tiga Dimensi Diplomasi Publik†dari Joseph S. Nye, yang kemudian dikembangkan oleh Mark Leonard, sebagai kerangka teoritiknya. Pengumpulan data dilakukan melalui investigasi media online dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qatar melalui Al-Jazeera melakukan tiga dimensi diplomatik terkait krisis diplomatiknya dengan empat negara Arab, yakni komunikasi rutin, strategis dan jangka panjang.Qatar's diplomatic crisis broke out when Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt, known as the Arab Quartet, cut their diplomatic ties with Qatar in 2017. The Arab Quartet alleged Qatar of being a supporter of terrorism due to its proximity to Iran and certain terrorist organizations. The termination of diplomatic relations happened along with a media war between the two parties. The four countries carried out propaganda to win international public opinion during the crisis. Qatar, which was threatened, used public diplomacy as a counter-attack. This article employs the concept of three dimensions of public diplomacy by Joseph S. Nye, which was later developed by Mark Leonard, as a theoretical framework. Required data were collected through online media investigation and interviews. Research findings show that all three dimensions of public diplomacy were found in Qatari public diplomacy enforcement through Al-Jazeera related to its diplomatic crisis with the Arab Quartet, namely routine, strategic, and long term communication
Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat
Full text linkTertangkapnya Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak menghancurkan dinasti politik keluarga Atut di Banten. Keluarga Atut justru berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan pemilihan gubernur Banten tahun 2017. Artikel ini menganalisis penyebab bertahannya dinasti politik keluarga Atut di Banten dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga Atut dalam mempertahankan dinasti politik di Banten tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang kuat, tetapi juga karena strategi politik yang dijalankan oleh keluarga Atut. Dinasti politik keluarga Atut berbentuk Octopussy Dynasty dengan pemanfaatan jaringan kuasa yang telah dibangun oleh Tubagus Chasan Sochib, ayah Atut. Penerapan strategi politik yang baik oleh keluarga Atut juga menjadi penyebab bertahannya dinasti politik ini. Selain itu, bertahannya dinasti keluarga Atut di Banten ada kaitannya dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten pada pilkada tahun 2015 dan 2017 di yang berada di bawah 65 persen.Ratu Atut, the governor of Banten province, was arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2013. This arrest, however, did not destroy the political dynasty of Atut’s family in Banten. The Ratu Atut family successfully won the 2015 sub-regional elections in Serang Regency, Pandeglang Regency, South Tangerang City, and the 2017 governor election in Banten. This study aims to analyze the causes of the survival of Atut’s family political dynasty in Banten which enabled the Atut family to preserve and extend their power. Using a qualitative approach, this study collected the required data through library research. The findings show that the success of the Atut family in maintaining its political dynasty in Banten resulted not only from its strong social-cultural background of the family in Banten but also from the political strategy carried out by the Atut family. Atut's family political dynasty took an Octopuccy Dynasty model by utilizing the power network that had been built by Tubagus Chasan Sochib, Atut’s father. Besides, the low public political participation in the 2015 regional elections significantly contributed to the survival of the political dynasty of Atut’s family in Banten
Bekerja sebagai Pilihan Rasional: Pekerja Anak di Pertambangan Pasir Gunung Merapi, Indonesia
Full text linkPekerja anak di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis permasalahan pekerja anak di Indonesia ini dengan fokus kajian pada pekerja anak di pertambangan pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Magelang, Jawa Tengah. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja anak, orang tua mereka dan anggota masyarakar, dan observasi lapangan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis teori pilihan rasional Coleman, hasil kajian menunjukkan adanya dua faktor utama mengapa anak-anak berkerja sebagai penambang pasir, yaitu faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan. Artikel ini menyimpulkan bahwa anak-anak melakukan tindakan pilihan rasional berupa tuntutan ekonomi dan pengaruh teman sepergaulan ketika mereka memutuskan untuk bekerja sebagai penambang pasir dan bagaimana mereka bernegosiasi dengan pilihan terkait keberlangsungan ekonomi dan ikatan kelompok sepermainan mereka. Semua pihak yang terlibat memiliki alasan rasional yang melatarbelakangi pendapat mereka tentang pekerja anak di pertambangan pasir.This article deals with the issue of child labor in Indonesia by focusing on child labor in sand mining located in Gunung Merapi in Kecamatan Srumbung, Magelang, Indonesia. It attempts to reveal what drives children to work as child laborers in sand mining. The required data were collected through interviews with child laborers, their parents, and community members, and observation. The findings show that two factors drove the children to work as child laborers in sand mining: economic and social environment. Using Coleman's rational choice theory as a theoretical framework, this article argues that child laborers did rational choices in their decision to work in sand mining. The same is true for the parents who allowed their children to be child laborers in the business
Aksi 212 dan Kemenangan Anies-Sandi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017
Full text linkPemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2017 menjadi arena perebutan kekuasaan yang diperbincangkan banyak pihak karena berawal dari kasus “penistaan agama†oleh salah satu calon gubernur, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir 2016, yang memunculkan reaksi kelompok-kelompok masyarakat Muslim tertentu yang dipelopori oleh Front Pembela Islam (FPI). Artikel ini mengkaji bagaimana strategi gerakan Aksi 212 dalam memenangkan Anies-Sandi pada Pilgub Jakarta 2017. Kajian dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan (library research) dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa Aksi 212 memiliki peran besar dalam memenangkan pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal itu terlihat pada dua hal, yaitu modal sosial yang dimiliki oleh jaringan aktivis Aksi 212 dan pemanfaatan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan fatwa MUI dan pengaruh para tokoh Muslim seperti Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Arifin Ilham dan para aktivis Muslim lainnya yang berhasil memobilisasi massa Aksi 212 jelang Pilgub Jakarta 2017. Aksi terakhir ini sukses mempengaruhi perilaku pemilih Jakarta yang memicu banyaknya deklarasi dukungan pada Anies-Sandi sehingga akhirnya keduanya memenangkan Pilgub tersebut.The 2017 Jakarta gubernatorial election was marked by the allegedly religious blasphemy conducted by one of its governor candidates, Basuki Tjahaja Purnama, well-known as Ahok, which incited a strong reaction from certain Muslim groups led by the Islamic Defender Front (FPI). This article aims to find out this reaction that manifested in what so-called the Aksi 212 movement and its contribution to the success of Anies-Sandi in the 2017 Jakarta gubernatorial election. It employs a qualitative method using media news and interview as the data-gathering techniques. The findings reveal that Aksi 212 played an influential role in making Anies-Sandi the governor and deputy governor-elect in the 2017 Jakarta gubernatorial election. This was strongly related to two determining factors: first, the social capital of the Aksi 212 in the forms of networks and public trust due to its use of the MUI (Indonesia Ulama Council)’s fatwa; and second, the influence of Muslim public figures such as Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Arifin Ilham who succeeded in mobilizing masses to join the Aksi 212 at Monas (National Monument), Jakarta, in 2017. All this significantly contributed to the making of Anies-Sandi the governor and deputy governor-elect in the 2017 Jakarta gubernatorial election
Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
Full text linkDengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, terutama kritik wacana publik dengan mengontekstualisasikan realitas sosiologis-politik, artikel ini menganalisis masa depan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pasca Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan terhadap pengujian undang-undang terkait regularitas pemilu serentak pada 26 Februari 2020. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menolak apa yang diminta oleh pemohon. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memberikan fondasi dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak ke depan, yaitu enam gagasan inovasi terkait formula ideal penyelenggaraan pemilu serentak Indonesia di masa datang. Satu di antara gagasan tersebut adalah pemilihan umum serentak dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih sehingga arti dari serentak ini adalah bahwa pemilihan dapat dilakukan beberapa kali dalam durasi lima tahun termasuk dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Berdasarkan ini, artikel ini berargumen bahwa keputusan tersebut mengakibatkan Pilkada menjadi bagian dari Pemilihan Umum sehingga tiada pembedaan lagi antara pilkada dan pemilu karena desain keserentakan telah membarengkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pilkada.Using a juridical-normative approach, this article analyzes the future of the Regional Head Election in Indonesia after the Constitutional Court pronounced the verdict on the judicial review of the law on Simultaneous Election on February 26, 2020. In Decision Number 55 / PUU-XVII / 2019, the Court did reject what was requested by the applicant. However, in its legal considerations, the Court suggests six innovative ideas as foundation, ideal formula, and boundaries of a better implementation of the simultaneous election system in the future. One key thing of such ideas is that the simultaneous general election is held following the end of an office term so that regional head election can be conducted several times in five years including the election of governors, regents, and mayors. Based on this, this article argues that the above court ruling has a significant impact in that it causes the Regional Head Election to be part of the National General Election. Therefore, there is no longer a distinction between the Regional Head Election and Indonesian General Election because the simultaneous election system puts three elections at the same time: presidential, legislative, and regional head elections
Film dan Reperesentasi Kepentingan Politik: Kasus Pemutaran Film “A Man Called Ahok†dan “Hanum & Rangga†Menjelang Pemilu 2019
No full textArtikel ini berupaya menjelaskan fenomena dua film nasional “A Man Called Ahok†dan “Hanum & Rangga†yang dirilis pada waktu yang sama menjelang pemilihan umum 2019. Dengan menggunakan perspektif komunikasi politik, artikel ini bertanya apakah pemutaran kedua film yang bersamaan tersebut merepresentasikan kepentingan politik calon presiden/wakil presiden pada Pemilu 2019? Artikel ini berargumen bahwa tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pemutaran kedua film pada tanggal yang sama menjelang pemilihan presiden tahun 2019 merupakan alat kampanye politik bagi calon-calon presiden. Tidak adanya hubungan yang explisit antara konten kedua film dengan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam pemilu 2019. Dalam perspektif komunikasi politik, apa yang mungkin lebih bisa dikatakan adalah kedua film merupakan alat kepentingan politik personal kedua tokoh yang diangkat dalam kedua film. Pengaruh kedua film terhadap pemilih pada pemilu 2019 dapat dikatakan tidak signifikan karena pendirian pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah terbangun dengan kuat sebelum rilis kedua film. This article describes two Indonesian movies, “A Man Called Ahok†and “Hanum & Ranggaâ€, which were premiered on the same date before the Indonesian general election in 2019. Using a political communication perspective, it asks did the release of the two movies represent political interests of presidential candidates running for the presidency in the general election in 2019? This article argues that it is not sufficient evidence to conclude that the release of the two movies on the same date constitutes a medium of the political campaign of the candidates running for the presidency in 2019. There was no explicit relationship between the movies’ contents and the two pairs of presidential candidates. What is more appropriate to say is that the release of the two movies was an instrument of personal political interests of two political figures whose life stories were taken into movies. It also can be said that the release of the two movies impacted voters insignificantly as they already had a solid decision to vote for their presidential candidates before the release of the movies. Â
Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur
Full text linkArtikel ini bermaksud memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih baik soal desa adat di Indonesia. Untuk itu, artikel ini membahas bagaimana proses munculnya desa adat dengan fokus kajian pada masyarakat Sendi di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan desa mereka sebagai desa adat. Ia berargumen bahwa dalam perspektif sosiologis masyarakat Sendi membangun kesadaran kolektif berdasarkan memori kolektif mereka di masa lalu yang mewujud dalam gerakan sosial untuk memperoleh pengakuan formal desa adat bagi wilayah yang mereka tinggali. Masyarakat keturunan asli eks ‘Desa Adat Sendi’ di masa lalu yang tersebar di beberapa dusun di sekitar Sendi memiliki kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali Sendi sebagai desa adat karena ingin menjaga tanah peninggalan leluhurnya. Pada gilirannya, kesadaran kolektif ini membentuk perilaku kolektif dari masyarakat Sendi untuk berjuang menghidupkan kembali adat-adat masyarakat Sendi dengan mendirikan organisasi gerakan sosial yang dinamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR).  Upaya-upaya masyarakat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat untuk memperoleh pengakuan desa adat sebenarnya memperoleh justifikasi secara peraturan negara, yakni hak untuk memperoleh pengelolaan sendiri dalam sistem otonomi daerah, dan absah karena mereka sudah menjalankan kehidupan sebagai masyarakat hukum adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, menjalankan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh peraturan negara. This article aims to contribute to the studies of customary villages in Indonesia. To do so, it describes the emergence of customary villages with a special focus on Sendi community in Mojokerto Regency and how the community members attempt to get their village officially recognized as a “customary village†from the local government. This article argues that from the sociological perspective Sendi community established a collective awareness based on their collective memory of their past, which brought them to found a social movement to have their village recognized as a customary village. This collective awareness made them develop a collective action to revive their customary law and ways of life by establishing Forum Perjuangan Rakyat (People’s Struggle Forum). These efforts of Sendi community to reach their goal are justified by two reasons: Indonesian laws of regional autonomy and the fact that the Sendi community has lived their daily lives as a customary law community, which is recognized and protected by the laws and constitutes a base for a customary village establishment
Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018
Full text linkArtikel ini mengkaji strategi politik terbuka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenangkan persaingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau pada tahun 2018. PKS dan partai koalisinya saat itu mengusung pasangan Syamsuar-Edy Natar. PKS melakukan sejumlah strategi politik untuk memenangkan persaingan tersebut, yaitu mobilisasi massa, optimalisasi koalisi partai, pemberdayaan politik, dan strategi komunikasi politik. Artikel ini berargumen bahwa untuk memenangkan persaingan politik, PKS membangun pragmatisme politik dengan menggunakan strategi politik terbuka dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Karena itu, anggapan bahwa PKS menganut ideologi Islam politik yang tertutup dan hanya menunggangi sistem demokrasi adalah kurang tepat. Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia, PKS berhasil membuktikan bahwa pragmatisme politik melalui strategi politik terbuka menjadi kunci penopang keberhasilannya dalam persaingan politik di Indonesia. By the 2019 General Election, which took place in 17 April 2019, political parties competed each other to attract voters, especially from late adolescents (aged 18-21). This article analyses the relationship between political trust and intention to vote among the late adolescent voters. Focusing its analysis on students at a university in Surabaya, this article uses a quantitative method with correlational research design. The subject of this study was 214 active students. Using accidental sampling as the sampling method, data were collected through questionnaire and analysed through Spearman’s rho correlation test. The results of this study show that political trust had a positive correlation with voting intention among the late adolescents as seen in the case of university students in Surabaya
Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Full text linkTingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak terlepas dari ragam faktor, salah satunya adalah modal yang dimilikinya. Kajian ini menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarkhi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada 2019. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di kabupaten ini merupakan tertinggi dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Kajian ini menemukan bahwa meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal, artikel ini berargumen bahwa modal –politik, sosial, ekonomi dan simbolik- diyakini sangat penting bagi perempuan untuk terjun dalam politik, tetapi pada kenyataannya modal itu ditentukan oleh habitus politik patriarkhi dalam kesadaran caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Karena itu, meski sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarki yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki.The representation level of Indonesian women in politics cannot be separated from a variety of factors, such as capital. This study explains the capital owned by female candidates midst of patriarchal politics in General Election with a special focus on the case of Sleman Regency in 2019. In the case of Sleman, women occupied 13 seats out of 50 seats at DPRD (local parliament), which was the highest achievement compared to other districts in Yogyakarta. This study found that although the acquisition of women's seats continued to increase, it was not significant because patriarchal politics controlled the female legislative candidates’ capital through the electoral field. Employing Bourdieu's theory of capital, this study argues capital –social, economic, political dan symbolic- was regarded important for women to engage in politics, but in reality this variety of capital was determined by the patriarchal political habitus of female candidates in the general election, which is generally dominated by men. Therefore, although the political system in elections provides affirmation for female candidates, in practice, patriarchal domination controlled by class structures in society does not allow them to get more votes than men. Â
EVIDENCE‑BASED POLICY AND PRACTICE: TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN
Full text linkEvidence-Based Policy and Pratice (EBPP) is something complex related to planning, implementation, and evaluation. Although the government and organization are seen as not having the capacity to implement it, the underlying problems can be identified. This article proposes a dimension of capability that might underlie practical improvements in EBPP. This framework addresses a spectrum of implementation problems at the organizational and individual levels that are vital for an evidence-based approach in the context of policy and practice