CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta
Full text linkKebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalahpengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI IDONESIA
Full text linkSalah satu bentuk kepedulian publik (masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasinya dalam penataan ruang di mana mereka berada. Proses penataan tata ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam. Sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi publik atau peran publik sendiri yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah publik untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang menjadi suatu keharusan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis melakukan kajian referensi dan dokumentasi yang terkait dengan partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang, khususnya partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia. Partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat.
Perilaku Gumunan : Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal)
Full text linkPerilaku pemilih pada masyarakat jawa menjadi kajian dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah memperluas kajian tentang perilaku pemilih jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tahun 2015. Sebelumnya sudah banyak ilmuan yang membahas tentang perilaku pemilih di Indonesia khususnya pada masyarakat jawa seperti Geertz (1960) dan Gaffar (1992). Keduanya menjelaskan perilaku memilih melalui pendekatan politik aliran dengan orientasi memilih sosio relijius dan sosio personal. Pendapat lain tentang perilaku pemilih jawa dikemukakan Sobari (2016) yang menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan pendekatan orientasi kelompok dalam masyarakat jawa. Artikel ini mencoba melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio kultur pada masyarakat jawa. Pemilukada Kabupaten Trenggalek 2015 dimenangkan oleh pasangan Emil Elestianto dan Mochamad Nur Arifin sebagai penantang petahana. Masyarakat Trenggalek mayoritas adalah suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Perilaku “gumunan” merupakan temuan unik dalam memperluas tentang kajian perilaku pemilih jawa. Sikap “gumunan” dalam falsafah jawa berarti mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, kebangsawanan orang lain. Dalam konteks Pemilukada Trenggalek perilaku pemilih “gumunan” berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye dan penampilan luar kandidat namun tidak mampu menilai apakah itu rasional atau tidak bagi kesejahteraan. Sikap “gumunan” ini dipengaruhi oleh perilaku afektif yang mencakup cara menilai sesuatu secara emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Hal ini mejadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa
Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump
Full text linkDengan maraknya peristiwa terorisme di berbagai belahan dunia tentunya mengharuskan tiap negara untuk mendirikan pertahanan dan saling bekerja sama untuk memberantas permasalahan ini sampai ke akarnya. Kebijakan-kebijakan tiap negara maupun internasional yang ideal pun dibutuhkan untuk menekan angka teror yang kian bertambah tiap tahunnya. Cara-cara yang diambil dari tiap negara pun berbeda-beda, sesuai dengan keadaan negara mereka sendiri dan penduduknya.Sejak awal Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2015 lalu, ia sudah memiliki cukup banyak pendukung. Mereka yang mendukung Trump, misalnya, merasa terhubung dengan visi Amerika yang telah dia promosikan sejak awal kampanyenya, yaitu “Make America Great Again”. Akibatnya, mereka telah mengubah pemahaman mereka tentang masyarakat Amerika berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Trump.Kesamaan pandangan antara Trump dan para pendukungnya tercermin dalam bagaimana mereka memiliki konsepsi tertentu tentang identitas nasional Amerika, lemahnya perekonomian dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta persepsi negatif terhadap kelompok nasional lainnya.Trump berpendapat bahwa pada pemerintahan Obama mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan internasional, kosmopolitanisme, dan transformasi ekonomi nasional ke dalam pasar yang kompetitif secara global namun menomor duakan pembelaan hak-hak warga Amerika Serikat.Kata kunci: Donald Trump, Kebijakan, Identitas
ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA CILEGON ATAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2010-2015
Full text linkABSTRACT The research aims to find out how far the effectiveness of some of the making and stipulation of regulations and legislation support efforts to improve economic development, as happened in cilegon city. efforts to obtain the achievements and progress for the improvement of economic development need to be done policy analysis on matters relating to political and legal policy for then conducted a review of documents, observation and interview. thereby facilitating an analytical, constructive, explorative and documentative study. this is often called the data triangulation method. namely a method that combines various methods of data collection. The study was carried out in Cilegon city, divided into 4 stages: 1). preparation stage: preparation of proposals. 2). implementation stage: data collection and processing, 3). Reporting stage: preparation of reports and accountability. 4). stages of publication: dissemination in local and / or national seminars and publications in accredited scientific journals. In this research the methodology used is Qualitiative with Grounded Theory Approach. data collection techniques is by data triangulation method. this is often called a method that combines various methods of data collection, such as observation, interviews and documentation. from this research is expected to increase the productivity of policies and efficiency of planning programs in the field of politics and law formulated by the regional government of Cilegon city can increase economic development and people's welfare. The results achieved from this research is the policy of political law conducted by the City Government Cilegon can push for the increase of regional economic development, it can be seen from the legislation product that legitimately by the Parliament of Cilegon City in quality and quantity has been so good that the product can well executed by the executive and provide juridical strength for the City Government of Cilegon in the improvement of economic development, as seen from the indicators of improvement of economic development itself. The political policy of law that is processed and synergized between government institutions in Kota Cilegon, indicates the strong and strong commitment of these institutions to encourage and promote economic development on an ongoing and measurable basis. Keywords: Political Law, Regional Government, Economic Developme
ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit
CIVIL SOCIETY, SHADOW STATE DAN LOCAL STRONGMEN DALAM KAJIAN POLITIK LOKAL
Full text linkCivil society merupakan kelompok masyarakat bersifat mandiri, dalam sistem demokrasi eksistensinya sangatlah diperlukan sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Representasi civil society berupa organisasi non pemerintah (ornop) yang menjadi wadah berkumpul masyarakat, di era demokratisasi peran kelompok-kelompok civil society ini sangat penting sebagai kekuataan pengontrol jalannya roda pemerintahan di daerah, diharapkan dengan semakin kuatnya civil society, pembangunan politik ke arah konsolidasi demokrasi. Sehingga anomali demokrasi di daerah seperti kemunculan Shadow State dan Local Strongmen dapat terminimalisir. Tulisan ini merupakan sebuah kajian teoritik tentang arti penting civil society sebagai pilar kekuataan demokrasi di Indonesia
HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)
Full text linkTerdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utu
KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)
Full text linkThe system of government that practiced in many countries today tend to experience the changes. Some countries have special characteristics of its own in the event of the existence of the country. Characteristic of the country one is to have a system of government. This article is the result of the study the theoretical concept about the classification system of government that until now still practiced in various countries. Study method using the methods of the study of literature with descriptive approach. Study results showed that in the classification of the system of government is currently consists of the parliamentary system, presidential, mixture and a referendum. The system of government to be one of the determining factors in the sustainability of the statehood. On the other the government will run effectively and normal where the old system that is selected and used in accordance with the social political conditions character state