CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)
Full text linkMembangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti it
LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)
Full text linkSelama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsiny
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015)
Full text linkVisi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahny
EKSISTENSI ILMU PEMERINTAHAN
Full text linkPertanyaan fundamental tentang Ilmu Pemerintahan, adalah apakah IlmuPemerintahan “eksis” atau tidak? Pertanyaan tersebut dapat terjawab secara “sangatmemuaskan” melalui “Philosophy of Science”. Syarat pokok dari keberadaan suatuilmu pengetahuan menjadi titik awal dari pemaparan tulisan ini. Apakah yangdimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri (ontologis), bagaimanakah ruanglingkup dan objeknya (epistemologis), dan apakah yang menjadi tujuan utama dariilmu pengetahuan tersebut (axiological)? Ilmu Pengetahuan harus memiliki konsepyang jelas dan terukur. Immanuel Kant, “The fundamental need for concepts andjudgments ... (Audi, 1999:464). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnyamenjawab hal-hal yang bersifat fundamenta
PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK
Full text linkSesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana peran dan fungsi TNI AD dalam upaya perbantuan terhadap pemerintah dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang peran dan fungsi TNI AD dalam memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah yang mengambil studi di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama Perwira Siswa SESKOAD di mana pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap aparat komando kewilayahan Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani. Kajian ini menyimpulkan melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstitusi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Leba
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA
Full text linkPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakya
TANPA INCUMBENT, KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK MENURUN (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015)
Full text linkKabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yangsudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsungdi Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparaturbirokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasipada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti olehincumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti olehincumbent. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatanpolitik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan padaPemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbentketerlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadapcalon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengandemikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukungcalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentakTahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsungtahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukadalangsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti olehincumben
PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
Full text linkUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyaraka
PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat
Full text linkArtikel ini membahas mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah bermasalah. Sejak otonomi dilaksanakan, peraturan daerah yang bermasalah tumbuh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Akibatnya, pelayanan menjadi tidak prima, pungutan liar (pungli) terjadi, dan korupsi menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan membatalkan peraturan-peraturan daerah bermasalah di seluruh Indonesia yang berjumlah 3.143
MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE (SATU MILYAR SATU KECAMATAN)
No full textKonsekuensi otonomi daerah adalah munculnya persoalan seputar relasi peran antara Gubernur (pemerintah provinsi) dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Provinsi Jambi mencanangkan Program Samisake, dengan harapan, melalui pelaksanaan Program Samisake ini dapat membantu masyarakat miskin di seluruh Provinsi Jambi. Realisasi beberapa Program Samisake dinilai masih sangat minim, disebabkan juga karena adanya ketidaksesuaian pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan pedoman, arah, dan target yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program Samisake. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan model otoritas inklusif yang tidak sempurna. Model ini berkembang dalam keadaan yang rumit dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tumpang tindih. Tidak adanya relasi vertikal yang jelas menjadikan pola hubungan kerjasama juga kental akan sifat partnership/kemitraan. Karakter partnership dalam kasus Samisake terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat setara dimana tiap-tiap unit pemerintah daerah membangun kesepakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program Samisake dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial