CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
BUDAYA STATECRAFT DI INDONESIA
Full text linkBudaya statecraft adalah suatu tata-kelola pemerintahan sesuai dengan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam membangun relasi sosialnya. Prinsip relasi sosial tersebut adalah bagaimana memilah in-group atau out-group suatu jabatan secara hierarkhis. Relasi tersebut biasanya berdasarkan ikatan kerabat atau sejenisnya. Hal itu menjadi semacam parameter dalam mengikat individu kedalam kelompok karena dipandang mampu menangani keadaan atas dasar kepercayaan. Bagi Lewellen, keadaan itu adalah cara membangun suatu budaya berkelompok, like brotherhood; katanya. Tujuannya tentu saja menjaga integritas berkelompok dan harmonis
PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK)
Full text linkTulisan ini menggambarkan tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak menjadi suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Perlu adanya kepastian hukum mengenai plt, agar roda pemerintahan tidak terhambat. Pengaturan mengenai plt bisa dilakukan melalui Diskresi atau PP dari UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
DILEMA PELEMBAGAAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DI TINGKAT LOKAL: FENOMENA POLITIK KLAN
Full text linkTulisan ini dimulai dari keresahan penulis mengenai fenomena politik klanyang banyak bermunculan di Indonesia, justru ketika Indonesia pada kenyataanyyasedang dalam proses demokratisasi. Harus diakui bahwa, fenomena politik klanmembangun sebuah paradoks dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namunpada tulisan ini, penulis mencoba untuk fokus kepada keterkaitan antara politikklan dengan institusionalisasi partai politik, dengan melihat partai Golkar sebagaisebuah arena dimana politik klan dan institusionalisasi partai bertemu.Pertemuan antara politik klan dan institusionaisasi partai ini dapat terjadi diPartai Golkar, karena disamping keberhasilan partai Golkar untuk bertahan dalamgelombang demokratisasi dan transformasinya dari organisasi penyokong rezimotoriter Orde Baru menjadi partai politik yang demokratis, dimana keberhasilanitu bisa dikatakan akibat dari adanya institusionalisasi partai yang baik, justru ditingkat daerah atau dalam istilah Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD),banyak sekali terjadi praktik politik klan yang dari sudut pandang konsepInstitusionalisasi partai adalah sebuah paradoks.Kesimpulan dari tulisan ini adalah, politik klan dapat muncul dalam prosesdemokratisasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesiayang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkandukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerahyang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modalekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapiperubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama32 tahun berada dalam baying-bayang rezim otoriter Orde Baru untuk memilihseseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klie
KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA
Full text linkSudah jelas bahwa kebijakan afirmasi merupakan dukungan untuk kaum minoritas di negeri ini agar mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan. Namun demikian, setelah tahun 2011, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi dari etnis minoritas dan daerah pinggiran. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan mahasiswa Papua mengakes pendidikan melalui kebijakan afirmasi di universitas negeri di bawah kementerian pendidikan. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana memahami secara komprehensif kebijakan afirmasi di Indonesia akan lebih baik jika kita bisa mempelajarinya dari pengalaman di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat yang telah mengaplikasikan kebijakan afirmasi pada perguruan tinggi sejak lam
MENAKAR PELUANG MUNCULNYA INOVASI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 (Studi pada Hasil Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)
Full text linkLahirnya inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentangPemerintahan Daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan.Dalam upaya melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi,maka pada seluruh peserta diklat kepemimpinan (pada semua level eselon; I, II, III,dan IV) diharuskan membuat laporan proyek perubahan/inovasi daerah yang telah/akan dilakukan di daerahnya pasca diklatpim. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui peluang (prospek) munculnya inovasi daerah di Kabupaten PringsewuProvinsi Lampung dari hasil analisis terhadap tigapuluh tiga dokumen proyekperubahan/inovasi daerah dari peserta diklatpim IV tahun 2014. Kajian inimenggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif danmengandalkan data sekunder dalam bentuk dokumen laporan proyek perubahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diklatpim IVpada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu telah menggunakan pola baru denganperubahan kurikulum, penekanan metode pembelajaran pada aspek pengalamanlapangan atau di tempat kerja, serta lahirnya inovasi bagi unit kerja yang telah/akan dilakukan namun hanya terdapat tiga belas dari tigapuluh tiga proyekperubahan yang masuk dalam kategorisasi jenis inovasi. Proyek perubahan yangdihasilkan oleh peserta diklatpim IV masih berkisar pada upaya optimalisasi bukanpengembangan. Kreatifitas yang muncul dari pejabat eselon IV juga masih berkisarpada optimalisasi administratif yang sangat mungkin hal tersebut sudahdiamanatkan dalam aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat). Proyekperubahan dalam Diklatpim IV lebih merupakan kreatifitas individu dalammenjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan inovasi pimpinansebagai dasar munculnya inovasi di daerah. Tentu terdapat variabel atau faktor lain sebagai ukuran atau dasar menilai porspek (peluang) munculnya inovasi daerah selain pada aspek kepemimpinan melalui penyelenggaraan diklatpim sebagai kasus dalam penelitian in
KAJIAN PENYUSUNAN DATA BASE PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG
Full text linkThe title of this research was A Study of the Creation of a Database for an Arrangement of Localities in Bandung District. Its background was a study of local potentials in attempt to measure and evaluate the variables or criteria of the local potentials required to know a possible arrangement of localities in Bandung District. The research results were expectedly useful as a material in determining the best choice for the Regional Development and Arrangement in Bandung District. The objective of the research was to obtain a description on the capacity of localities in implementing regional autonomy, and to know the possibility of development and arranging the whole localities in Bandung District to perform development and arrangement in kecamatan (sub district) level. The research was an application of measurement and evaluation models to the capacity of the potentials that describe and explain the strength level or effect of the observed variables on the success of governmental implementation, in order to enhance the implementation of public services, development, and democratization. By the approach, it could be found out objectively and deeply the capacity of the potensials that the sub-distric possess in implementing governance by measuring the indicators and sub-indicators of some variables, namely: demography,orbitation, health education, religious facility, sport facility, transportation, communication, public lighting, political awareness, security and social order, agriculture, fishoing, husbandry, labor, social-cultural, community economy, social community, and administrative aspects. Both primary and secondary data were obtained from 31 (thirty one) sub- districs in Bandung District, in form of qualitative and quantitative data. A sub- district might be split if it owns potentials at a high interval (1.008< TS<1.680). It might be split on condition that its potentials were at an interval of (644< TS< 1.008), and decided as fail or rejected to be split if a sub-district achieved a total score of less than 644. The evaluation and measurement results of the potentials of sub-district in Bandung District could be explained as follows: The scoring of village monographic secondary data on the 31 sub-districs to be split produced a result that there were 14 (fourteen) sub-districts falling into a category of being feasible to split, namely: Rancabali, Pangalengan, Pacet, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Baleendah, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, and Cilaunyi
MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi, dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan. Temuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, terutama terkait dengan keberadaan partai politik, cukup memadai sebagai syarat modernisasi politi
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA
Full text linkMasalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang missmanajemendan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh,tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yangada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belumterselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau.Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengansejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akanmenjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalamartikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamananperbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan denganberbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasa
MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PEMERINTAHAN DI INDONESIA (Sebuah Pemikiran Dalam Menyongsong Peralihan e-Government Menjadi e-Governance)
Full text linkFor more than a decade the program e-Government or use and utilization of Teknonogi Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia implemented since the issuance of the Presidential Instruction (Presidential Instruction no 3 of 2003 on the National Strategy and Policy Development of e-Government of Indonesia. But then the performance of the e-Government Indonesia has not yet found an ideal performance. A fact and data stated that in the year 2016 Indonesia rated to 116 world version e-Government Development Index (EGDI), down 10 stages compared to the year 2014 which ranked to 106. This condition is still far under the countries in Southeast Asia such as Singapore (stages the 4), Malaysia (60th stage), the Philippines (stages to-71), and Brunei Darussalam (ranked 83th birthday). Meanwhile, the value of the Online Service Index (OSI), and Telecommunication Infrastructure Index (BAWAH) Indonesia also is still below the regional average of Asia. Indonesia is located on numbers 0,3623 on OSI, and 0,3016 on Transparency International Indonesia, while in the Asian region the average OSI on numbers 0,5120 and Transparency International Indonesia on numbers 0,3730. Through this writing, author attempt to offer some ideas to follow rentak and rhythm of the emergence of new theories in science that seems to the government cannot be expected to again be a player or single agent in e-Government development program, but sinergitas one of four players going around the large orbit named governance (styler-kelolaan) together with private parties who have creativity, among universities academics/ professionals who have the ideas and the idea of smartphone, and society widely, so that the government of the owner the authority is able to guarantee the implementation of all celebration with unrest and with the result that deserves
THE ROLE OF ULAMA AND MUSLIMS IN STRENGTHENING NATIONAL UNION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (The Government of the Republic of Indonesia)
Full text linkThe Indonesian government with the central position of power in Java and the form of the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), the spread of Islam in the Land of Java in the framework of NKRI Government implemented by the scholars of Indonesia especially the spread of Islam carried out widely with the appearance of Wali Songo in Java. The presence of the scholars by giving his dakwah to the wider community, and the state of Indonesia is the largest adherents of Islam. At the end of 2014 came the figure of President Jokowi is quite phenomenal and assume the role of President Jokowi many do the ways of Islamic da'wah as did the scholars and guardians songo. Namely break through the customs of feudalism culture, like done by the scholars and guardian songo who plunge into the community perform da'wah. Judging from the track record of the political journey Jokowi Government which he lived withblusukan leadership model, which is closer to the small community, has led Jokowi in the highest seat of leadership, namely the president of the VII of the Republic of Indonesia. Therefore, this scientific paper, will explore and analyze the role of ulama in strengthening the government of the Republic of Indonesia, which is commanded by President Jokowi, the president of Indonesia to VII, So that can be seen how far the alignment of scholars and Muslims in Indonesia. Questions in the formulation of the problem in this writing is the role of scholars and Muslims in the Government of NKRI. Type of research used to answer these questions is the type of library research (library research), with the nature of descriptive analytic research with socio-political approach. Data obtained from journal books, laws, documentation, research reports and other sources relevant to the studied discussion. After all the data collected, then the next step is to analyze the data with explorative deductive analysis, that is how the political behavior of President Joko Widodo in his role against Muslims led by the scholars in Indonesia. After conducting a study of the data, this study drew the conclusion of a leader's social behavior affecting the government of his dreams. As in the case studied in this study, it was found that the role of scholars and Muslims has a strong influence to strengthen the government of the Unitary Republic of Indonesia