CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
PEMIKIRAN POLITIK LOKAL: SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Get PDFFenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari sebuah usaha yang disebut persepadudigabung (integrated) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan. Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurnah, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan tercapai derajat yang minimal. Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeda, yaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif. Artikel ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politik—delapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah—elite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964. Demikian juga integrasi secara negatif biasanya tidak diharapkan oleh masyarakat kerana kecenderungannya ke arah konflik dan terbukti pada perjuangan dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam mengusir Permesta sejak tahun 1957 dari Sulawesi Tengah. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikran politik tempatan daripada peringkat daerah (history of below
TRANSFORMASIONAL LEADERSHIF DAN SERVANT LEADERSHIP: TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL
Get PDFThe era of globalisation can allow for major changes in various aspects of human life, good political, economic, social, culture and others. So also the changes on the good institutions are engaged in the field of profit and on-profit organizations. This condition requires the leaders have adaptive leadership behavior and can anticipate various changes. Transformational leadership is seen as capable of transforming the visionary in the face of many changes so that the organization can realize the vision to become a reality. So also with the leadership of the ministry have credibility, integrity, patience, and spirit based on the ministry to contribute a catalyst for change in the achievement of the vision of the organization
ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA
No full textPada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agam
AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekara
REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA
Get PDFSaat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), proses rekruitmen, secara eksplisit, yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang “inherent” dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan parta
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
Get PDFTulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses diskursif berkelanjutan untuk merumuskan sosok birokrasi alternatif yang disesuaikan dengan konteks politik yang ada dalam organisasi publi
KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN
Get PDFKebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglan
JEJARING KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
Get PDFDi balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang melarangnya. Tulisan ini berusaha mengkaji masalah tersebut dari aspek kebijakan public, yaitu dengan menggunakan pendekatan jejaring kebijakan (policy network approach). Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder telah menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara sehingga masih merusak jalan umum, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk mengugat Perda. Sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda. Kunci penyelesaiannya yaitu penegakkan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provins
KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR
Get PDFThis study aims to determine the development of Dynamic Governance Capabilities in optimizing the management of green open land in the city Makassar.Metode This study used a qualitative approach through the instrument interview, observation and documentation. The process of data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed the vertical system in the optimization of green open land needs to be supported by the active participation of the community by contributing as much as 10% of their land to green open land in addition to the boost in the form of pemerdayaan green community as a form of community participation in the optimization of open land needs to be strengthened by the municipality at the same time show the need to demonstrate the utilization of spaces awakened by way of planting on the roofs and walls of buildings in addition to the strategy in terms of policies can be reached by encouraging the preparation and adoption of Local Regulations related to the RTH is part of our capability Dynamic Governance includes thinking ahead (thinking ahead), thinking again (thinking again), and cross-border thinking (thinking across), which focuses on optimizing the management of green space produces a series of adjustments to the program as program Lorong garden (Loose) which can contribute to the optimization of green space in the city of Makassar
IMPLEMENTATION POLICIES ENHANCING HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE DISTRICT PANDEGLANG PROVINCE BANTEN
Get PDFFenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan dengan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mencakup pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Aktivitas pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan peningkatan IPM tersebut secara kondisional dan fungsional dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi kebijaka