CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjaun atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional)
Full text linkDinamika perumusan UU Kamnas dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dominan adalah sengkarut kepentingan antar aktor keamanan, secara lebih spesifik, soal kewenangan pada masing-masing institusi. Selain berdimensi profesionalitas pembagian kewenangan, dinamika yang berkembang dipengaruhi juga oleh politik ingatan. Keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dikhawatirkan akan mereplikasi keberadaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) atau Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) era orde baru. Dinamika permusan UU Kamnas secara faktual memperlihtan dengan nyata, isu keamanan nasional dewasa ini juga melibatkan banyak aktor di luar negara (non-state actors). Dalam konteks perumusan kebijakan, UU Kamnas harus dirumuskan dalam kerangka democratif governance dengan berpangkal pada: control publik dan kesetraan sebagai aktor kebijakan.
HAMBATAN PENDAMPING DPRD PROVINSI JAWA BARAT FRAKSI HANURA PERIODE 2014-2019
Full text linkSetelah melakukan reses, warga masyarakat mengajukan proposal usulan aspirasi kepada Anggota Dewan yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota yang disingkat Bankeukab dan hibah yang akan dilaporkan secara online melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD online sampai disetujui oleh gubernur melalui APBD. Dalam perjalanannya pengajuan proposal usulan aspirasi tersebut banyak mengalami hambatan sehingga aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tidak terealisasi. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa dari sekian banyak proposal usulan aspirasi warga di Dapil X Jabar yang diajukan melalui Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Hanura hanya sedikit saja yang disetujui. Salah satu penyebab terhambatnya proposal usulan aspirasi adalah birokrasi pemerintahan yang berbeli-belit dari awal pengajuan melalui RKPD online yang belum tentu disetujui,bahkan jika ada yang disetujui pun harus melalui proses yang panjang sampai dengan tahap pencairan
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK
Full text linkABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan parkir di Kota Solok yang beberapa tahun belakang pengelolaan dan pelayanannya menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah selesai di tengah masyarakat maupun media lokal. Penelitian ini difokuskan pada deskripsi analisis implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir yakni Perwako Solok No. 7 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perwako Solok No. 8 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir Tempat Khusus Parkir dalam rangka mewujudkan Good Governance pengelolaan parkir. Adapun indikator Good Governance yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Efektifitas dan Efesiensi dan Akuntabilitas. Penelitian ini juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir di Kota Solok. Lokasi penelitian yang dipilih adalah lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan sumber data wawancara informan, dokumen, rekaman dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan parkir dalam mewujudkan Good Governance Pengelolaan parkir di Kota Solok. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Good Governance, Kota Solo
STRATEGI SOSIALISASI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG
Full text linkPemilih perempuan menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang karena selain populasinya yang melebihi pemilih laki-laki, juga karena adanya hambatan bagi perempuan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan perempuan lebih banyak berada dalam wilayah domestik serta terbatasnya akses informasi termasuk tentang kepemiluan. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, KPU menetapkan target tingkat partisipasi pemilih secara nasional sebesar 77,5%. Sebagai upaya mencapai target tersebut KPU Kota Magelang menerapkan strategi dalam melaksanakan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan purposeful menggunakan strategi snowball. Hasil dan pembahasan mengungkapkan bahwa KPU Kota Magelang menerapkan strategi ofensif dan defensif secara bersamaan namun dengan kelompok target pemilih perempuan yang berbeda. Penentuan kelompok target pemilih perempuan efektif dilakukan melalui pendekatan formal, informal, dan melalui media massa. Penerapan strategi ofensif lebih mendominasi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POPULIS DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Tentang Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Terkait Penataan Kawasan Tanah Abang)
Full text linkArtikel ini membahas implementasi kebijakan populis di Provinsi DKI Jakarta, yang dianalisis dari kasus pelaksanaan Instruksi Gubernur No. 17 Tahun 2018 terkait Penataan Kawasan Tanah Abang. Kebijakan populis merupakan kebijakan yang berupaya memenuhi tuntutan dari kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan. Dalam kasus ini, kelompok masyarakat tersebut adalah para pedagang kaki lima, yang seringkali diposisikan sebagai pengganggu ketertiban kota. Terbitnya kebijakan mengenai penutupan Jalan Jatibaru Raya ini menimbulkan kontroversi, mendapat banyak kritikan serta bertentangan dengan beberapa peraturan lainnya. Kebijakan ini juga mengandung kepentingan yang bersifat heterogen, sehingga adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menekan pemerintah agar lebih mempertimbangkan manfaat serta kerugian yang didapatkan setelah kebijakan tersebut di laksanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya ditentukan oleh faktor lingkungan implementasi serta terjadinya tawar-menawar (political bargaining) di antara pihak-pihak berkepentingan yang terlibat
RELASI POLITIK UANG DAN PARTY-ID DI INDONESIA
Full text linkTulisan ini secara spesifik melihat implikasi serius dari rendahnya Party-ID terhadap masivnya praktek politik uang di Indonesia. Prosesi demokrasi elektoral di Indonesia bekerja dengan logika padat modal sehingga kekuatan finansial menjadi salah satu faktor determinan dalam kemenangan kandidat politik. Hal ini beririsan secara bersamaan dengan terjadinya proses deideologisasi yang berlangsung secara masif ditubuh partai politik dan pemilih sehingga tingkatan Party-ID menjadi lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data utama yang digunakan berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Penelitian ini menunjukan bahwa gagalnya fungsi representasi politik (artikulasi dan agregasi kepentingan) yang ditampilkan partai politik membuat ikatan kedekatan ideologis (Party-ID) dengan masyarakat menjadi begitu rapuh. Hilangnya kohesi ideologis tersebut turut andil menguatkan tipologi floating mass yang seringkali harus diikat kembali melalui pendekatan politik uang ketika momen elektoral hadir (Pemilu dan Pilkada). Memperkuat fungsi intermediasi Partai Politik melalui reformasi kelembagaan dan kerja-kerja politik ideologis adalah salah satu solusi strategis memutus mata rantai politik uang di Indonesia.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TEGALREJO KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016
Full text linkThe Village Fund is a right owned by the village. Law No. 6 of 2014 on Villages explains that village finances should be managed with due regard to accountable, transparent, participatory, and implemented principles with discipline and budgetary discipline. Based on accountability, the village government has an obligation to manage the Village Fund and to account for it. The Village Fund is one of them devoted to the development of infrastructure whose output can benefit the welfare of rural communities. This study aims to analyze the accountability of village fund management for infrastructure development located in Tegalrejo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are interviews and documentation sourced from village government, community, and BPD. The finding in this research is that accountability of village fund management for Tegalrejo Village infrastructure development is poor. This is caused by several problems that consist of: no details of time related to the time of implementation program; less transparent in delivering budget management reports; not all communities have been actively participating in the implementation; has not been maximized in the utilization of Village Information System (SID) in the form of website as a means to inform Village Fund management report; and village apparatus that lack coordination with the community related to the implementation of infrastructure development.
ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
Full text linkSelama periode tahun anggaran 2003-2013, ditemukan masih banyak alokasi dana yang harus terus diperbaiki mengingat penerapan pilkada langsung membawa harapan besar akan hasil kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah dapat diukur dari tingkat akuntabilitas anggaran di daerah tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pilkada langsung tidak membawa dampak signifikan pada efektifitas anggaran di Jawa Timur. Dampak yang dihasilkan nyatanya menunjukkan hasil yang lebih baik pada periode pemerintahan Imam Utomo. Hal ini disebabkan oleh tingkat penyerapan yang kurang, terutama pada beberapa daerah yang akses lokasinya masih susah dijangkau. Faktor lainnya disebabkan oleh adanya ganjalan peraturan dari pusat yang cenderung mengikat daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai yang dibutuhkan oleh publik
Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS
Full text linkPermasalahan praktek pungli oleh PNS di Indonesia merupakan masalah klasik yang sudah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat, namun belum ada penyelesaiannya, bahkan pungli semakin marak dilakukan. Tulisan ini membahas permasalahan pungli dari upaya pemerintah untuk memberantas pungli sebagai bagian dari program reformasi birokrasi area perubahan mental aparatur. Dibahas pula konsep tentang etika PNS yang dapat dijadikan masukan dalam memberantas pungli. Kesimpulannya bahwa untuk menghentikan PNS melakukan pungli, pemerintah dapat menerapkan standar etika yang efektif
SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
Full text linkSaat ini Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya. Pelaksanaan ini tentu tidak luput dari tiga pembagian kekuasaan atau biasa disebut dengan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang lekat dengan sistem presidensial. Sayangnya, praktik presidensial di Indonesia hanya baru terjadi pada pengembangan sistem. Dalam pelaksanaanya, peran presiden semakin kalah dan lemah dibandingkan dengan DPR selaku legislatif. Bahkan pembagian tiga kekuasaan pun tidak absolut seperti trias politica, tetapi terbagi kedalam empat pembagian kekuasaan