Universitas Muhammadiyah Ponorogo Scientific Journal
Not a member yet
2985 research outputs found
Sort by
DINASTI POLITIK: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga
No full textDinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya
Pendidikan Politik Berbasis Desa Wisata:Analisis Kritis Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Budaya di Ponorogo
No full textThis research intends to examine the types of political education arising in the culture-driven governance of tourism villages in Ponorogo and to create a more democratic and educational participation framework for overseeing local cultural heritage. Utilizing a qualitative case study approach, information was gathered via detailed interviews, participant observation, and document analysis within tourism villages that oversee Reog cultural sites. The results indicate that tourism villages serve as platforms for political education that enhance citizens' deliberative abilities, legal and civic knowledge, critical understanding of power dynamics, and teamwork skills. Citizen participation exists on various levels, from symbolic to consultative engagement, with cultural organizations and youth groups acting as important links between residents and village officials. Nonetheless, unequal opportunities for participation and the prevalence of certain actors continue to limit the democratization of cultural governance. This research suggests a participatory model for democratic education that includes inclusive deliberative environments, programs for enhancing political skills, mechanisms for social accountability, and the incorporation of local cultural values as the basis for governance. In summary, tourism villages function not just as venues for cultural preservation but also as local democratic experiments that can improve political education when bolstered by transparent and inclusive governance frameworks.Studi ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan politik yang ada dalam implementasi pengelolaan desa wisata berbasis budaya di Ponorogo, serta merancang model partisipasi yang lebih demokratis dan mendidik untuk pengelolaan warisan budaya lokal. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen di desa wisata yang mengelola atraksi budaya Reog. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa desa wisata berperan sebagai tempat pendidikan politik yang memperkuat kemampuan musyawarah, pemahaman hukum dan kewarganegaraan, kesadaran kritis terhadap pembagian kekuasaan, serta kemampuan kolaboratif warga. Keterlibatan masyarakat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi yang bersifat simbolis hingga konsultatif, dengan kelompok seni dan pemuda memainkan peran penting sebagai jembatan antara warga dan pemerintah desa. Walaupun begitu, ketidaksetaraan dalam akses partisipasi dan dominasi aktor tertentu masih menghambat demokratisasi proses pengelolaan budaya. Studi ini memperkenalkan model partisipasi demokratis-edukatif yang mencakup ruang musyawarah terbuka, peningkatan kemampuan politik masyarakat, sistem akuntabilitas sosial, serta pengintegrasian nilai budaya lokal sebagai landasan pengelolaan. Kesimpulannya, desa wisata berfungsi sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus laboratorium demokrasi lokal yang mampu memperkuat pendidikan politik masyarakat dengan dukungan tata kelola yang transparan dan partisipatif
ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIIIA SMPK ST. PAULUS KARUNI DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATERI FUNGSI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIIIA SMPK St. Paulus Karuni dalam menyelesaikan soal matematika yang dirancang khusus pada materi fungsi. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan penting dalam pendidikan, khususnya dalam matematika, karena dapat membantu siswa memahami, menganalisis, dan mengevaluasi masalah secara logis. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 23 siswa. Tes diberikan untuk mengukur pemahaman siswa setelah pembelajaran selesai. Analisis jawaban siswa dilakukan berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Jacob & Sam (2008): (1) Clarification (memformulasikan masalah secara tepat dan jelas), (2) Assessment (mengajukan pertanyaan atau masalah utama dalam konteks masalah), (3) Inference (memberikan alasan berdasarkan kriteria dan standar yang relevan), dan (4) Strategies (berpikir dan memberikan solusi alternatif secara terbuka). Berdasarkan hasil tes diperoleh sebanyak 13 siswa (56,5%) termasuk kategori baik (80–100), 4 siswa (17,4%) dalam kategori cukup (60–79), dan 6 siswa (26,1%) dalam kategori kurang (0–59). Berdasarkan hasil analisis kemampuan berpikir kritis siswa, hasil menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIIIA dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi fungsi bervariasi, dengan sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Sebagian besar siswa mampu memenuhi indikator Clarification dan Assessment dengan baik, menunjukkan kemampuan untuk memahami informasi dalam soal dan merumuskan masalah secara tepat. Namun, pada indikator Inference dan Strategies, beberapa siswa masih mengalami kesalahan, terutama dalam melakukan perhitungan dan menyimpulkan persamaan fungsi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIIIA SMPK St. Paulus Karuni dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang dirancang khusus pada materi fungsi. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan penting dalam pendidikan, khususnya matematika, karena dapat membantu siswa memahami, menganalisis, dan mengevaluasi masalah secara logis. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 23 siswa. Tes diberikan untuk mengukur pemahaman siswa setelah pembelajaran selesai. Analisis jawaban siswa dilakukan berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Jacob & Sam (2008): (1) Clarification (memformulasikan masalah secara tepat dan jelas), (2) Assessment (mengajukan pertanyaan atau masalah utama dalam konteks masalah), (3) Inference (memberikan alasan berdasarkan kriteria dan standar yang relevan), dan (4) Strategies (berpikir dan memberikan solusi alternatif secara terbuka).Hasil penelitian menunjukkan bahwa berpikir kritis siswa kelas VIIIA dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi fungsi bervariasi, dengan sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Sebagian besar siswa mampu memenuhi indikator Clarification dan Assessment dengan baik, menunjukkan kemampuan untuk memahami informasi dalam soal dan merumuskan masalah secara tepat. Namun, pada indikator Inference dan Strategies, beberapa siswa masih mengalami kesalahan, terutama dalam melakukan perhitungan dan menyimpulkan persamaan fungsi. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk berpikir kritis secara terstruktur, seperti pendekatan metakognitif-diskursif yang diterapkan di SMPK St. Paulus Karuni. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa
MENU SEHAT OLAHAN IKAN LELE UPAYA MENDUKUNG PROGRAM GEMARIKAN
No full text Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan menu sehat berbasis olahan ikan lele guna mendukung program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kaliwates, Jember. Konsumsi ikan sejak dini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam pemenuhan protein hewani. Ikan lele dipilih karena memiliki nilai gizi tinggi, harga terjangkau, serta mudah diolah menjadi berbagai menu menarik bagi anak-anak. Kegiatan dalam program ini meliputi sosialisasi manfaat ikan lele kepada siswa, guru, dan orang tua, serta pelatihan pengolahan menu sehat berbasis ikan lele. Beberapa olahan yang diperkenalkan antara lain abon lele, nugget lele, bakso lele, dan stik lele, yang dibuat dengan bahan alami tanpa bahan pengawet. Selain itu, dilakukan edukasi mengenai pola makan sehat dan pentingnya konsumsi ikan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa setelah program berjalan, terdapat peningkatan pemahaman guru dan orang tua mengenai manfaat konsumsi ikan serta meningkatnya minat anak dalam mengonsumsi ikan lele. Dengan adanya inovasi menu sehat ini, diharapkan konsumsi ikan pada anak dapat meningkat, sehingga membantu tercapainya gizi seimbang dan pertumbuhan optimal. Program ini juga dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk menerapkan kebiasaan makan ikan sejak dini
Analisis Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan Petani Ketika Deflasi
No full textThe Central Statistics Agency released its latest report on economic conditions in Indonesia, which has experienced deflation for 5 consecutive months. During this time, people's purchasing power continued to decline, making it difficult for farmers and fishermen to sell their produce at reasonable prices. The declining purchasing power makes many farmers or fishermen throw away their products because they cannot be stored. The government has created a Warehouse Receipt System (SRG) that aims to allow farmers, fishermen and others to store their commodities in a standardized warehouse. In addition, the SRG also includes a guarantee mechanism that allows for financing. Farmers and fishermen can store their products in SRG warehouses for a long time, but still get money for production capital with financing that makes Warehouse Receipts as collateral objects. SRG can be a solution for farmers and fishermen in the face of deflation or a decline in purchasing power with production continuing even though sales are slower than usual
Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Pemboikotan Produk Israel (Tinjauan Aspek Ekonomi, Sosial Dan Politik)
No full textThis study aims to analyze the implementation of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of Israeli products, with a focus on its impact in North Sumatra Province from economic, social, and political aspects. The research method used in this study is qualitative using a legal sociology approach. The data sources used are primary data and secondary data with data collection methods, namely literature review and interviews. The results of the study obtained indicate that the MUI fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of Israeli products, viewed from an economic aspect, has the potential to reduce the income of Israeli companies that rely on exports to international markets, including Indonesia. From a social aspect, this boycott is a manifestation of concern for the suffering of others and support for their struggle. From a political aspect, this fatwa has several implications, specifically support for Palestine. This study is expected to contribute to the understanding of the interaction between ulama fatwas, public policy, and public response in the context of sensitive international issues
Peran Hak Paten dalam Melindungi Inovasi Obat dan Meningkatkan Keberlanjutan Industri Farmasi
No full textPatents play a strategic role in the development of the pharmaceutical industry as a mechanism for protecting drug innovation that drives research and development. In Indonesia, patent protection provides a legal basis to ensure exclusive rights to commercialize inventions, guarantee returns on investment, and facilitate the creation of innovative, safe, and quality pharmaceutical products. However, there is a tension between patent protection and the need for public access to affordable medicines. This article aims to analyze the role of patent protection in driving pharmaceutical innovation while evaluating its impact on the sustainability of the industry and public accessibility in Indonesia. This study uses a descriptive analytical method through a review of literature and secondary data relevant to the issues of patent protection, pharmaceutical innovation, and drug access in Indonesia. The analysis was conducted to identify the potential and challenges of implementing the patent system, as well as policies that can balance the need for innovation with public health interests. The results of the study show that although patents are able to attract investment and increase the competitiveness of the Indonesian pharmaceutical industry in the global market, their monopolistic nature often leads to increased drug prices, limiting access for vulnerable groups. Policies such as compulsory licensing can be a solution to ensure the production of generic drugs without neglecting innovation protection. With a balanced approach between intellectual property protection and equal access to essential medicines, Indonesia has the potential to build a sustainable pharmaceutical industry that is able to compete globally while meeting the health needs of its people
Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 87 UU BUMDes: Optimalisasi Ekonomi Desa Sadar Sriwijaya
No full textBUMDes as a source of Village Original Income is a business entity managed by a group of people who are entrusted by the Village Council to improve the village economy and explore its potential systematically for mutual benefit. Village-Owned Business Entities aim to optimize the economy of village residents by building villages and business entities. The purpose of this research is to identify how Article 87 of the BUMDes Law can be utilized to optimize the village economy. The formulation of the problem in this research is the position of the Sadar Sriwijaya Village Government in implementing Article 87 of the BUMDes Law to optimize the village economy, and the use of Fiqh Siyasah analysis in this regard. This research uses a qualitative descriptive method in the field, with information collection through observation, interviews, and recording. Based on the results of the study, the economy of Sadar Sriwijaya Village has been running well, but has not been running optimally due to limited business capital and less than optimal dependence on PAD. In other words, there has been no business development cooperation between BUMDes and villagers
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Transformasi Digital Layanan Pertanahan melalui Sertipikat Tanah Elektronik
No full textThis study aims to examine the readiness and obstacles to the implementation of digital transformation of land services through electronic land certificates in Indonesia, especially related to the role and authority of PPATs towards this policy. This study uses a normative juridical approach, namely a research study based on statutory regulations. The data source used is secondary data. The results show that PPATs have a role in maintaining the validity and security of land transactions through the making of valid land deeds. The existence of electronic land certificates is an effort to resolve land disputes and assist the role of the PPAT in facilitating the digitization process of land administration services such as helping to improve data security, transparency and validity, and reduce duplication or forgery of land certificates. However, there are several challenges in its implementation, such as the readiness of technological infrastructure, data security, and limited human resources skilled in information technology. By understanding the role and challenges faced by PPATs, this study provides recommendations for improving the process of issuing electronic land certificates and supporting the government's efforts to improve more modern and efficient land services in Indonesia
Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Hak Pekerja Pasca UU Cipta Kerja
No full textUnilateral termination of employment is a labor issue that has the potential to cause significant economic and welfare impacts on workers. The act of terminating employment without a clear legal basis and without fulfilling workers' rights contradicts the principle of fairness in the industrial sector. This study aims to examine the legal protection aspects for workers who experience termination without mutual agreement and to analyze the role of the government in addressing this issue. This research employs a normative approach by analyzing applicable legal provisions, including legislation and court decisions. Based on Article 28D (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 81, point 47 of the Omnibus Law, which revises Article 156(1) of the Manpower Law, workers who experience termination of employment are entitled to compensation in the form of severance pay, long-service appreciation pay, and compensation for other entitlements. Additionally, the government plays a key role as a policymaker and mediator in labor dispute resolution. Although regulations provide a legal foundation for protecting workers' rights, cases of unfair termination continue to occur due to weak enforcement and limited worker awareness of their rights. Therefore, concrete measures are necessary to strengthen law enforcement, enhance oversight of labor regulation implementation, and optimize the government's role in ensuring the protection of workers' rights